Calonpresiden2024.com, Jakarta – Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengajak Ketua Umum Partai PerindoHary Tanoesoedibjo untuk bergabung di koalisi besar yang sedang diwacanakan oleh lima partai politik (parpol).
Koalisi besar ini merupakan penggabungan antara Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bentukan Golkar, PAN, serta PPP dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) bentukan Gerindra dan PKB.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sinyal merestui terbentuknya koalisi besar ini.
“Kita terbuka dan akan gembira kalau Perindo dan mungkin ada partai-partai lain yang bukan, kita ingin suatu apa ya suatu katakanlah barisan yang cukup besar, solid supaya menjamin kelangsungan pembangunan supaya menjaga ketenangan kerukunan yang kita butuh adalah keharmonisan, kerukunan, kesejukan,” kata Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (5/4/2023).
Menurut dia, dengan terbentuknya koalisi besar akan meciptakan stabilitas politik yang baik.
“Rakyat harus tenang, harus dilindungi, dan harus dipertahankan kedamaian kita. Karena kita butuh ekonomi, kita butuh untuk terus berkembang, terus tumbuh dan ini hanya bisa datang dalam keadaan yang tenang.”
“Seluruh dunia mengalami sekarang ketegangan, seluruh dunia. di Eropa, di Asia Utara di mana-mana terjadi ketegangan. Rivalitas antara negara-negara besar ini cukup mencemaskan seluruh dunia. Kita tidak boleh remehkan, untuk itu Indonesia harus dalam keadaan bersatu saya kira itu,” ujarnya.
Sementara itu, Hary Tanoe menaggapi positif ajakan dari Prabowo tersebut.
Ia mengaku akan melakukan pertemuan selanjutnya dengan Prabowo untuk membahas detail kelanjutan koalisi di pesta demokrasi nanti.
“Bagus tentunya, memang itu substansinya yang penting dibicarakan. Jadi ke depan tentunya nanti dari Partai Gerindra dan dari kami Partai Perindo akan melanjutkan diskusi-diskusi ini.”
“Mudah-mudahan ke depan kerja sama politik ini bisa berjalan baik untuk kepentingan NKRI,” ujarnya.
Calonpresiden2024.com – Menteri BUMN Erick Thohir merupakan calon wakil presiden (cawapres) yang memegang peranan penting dalam pilpres 2024 mendatang. Modal elektoral Erick Thohir yang kuat bisa membawa kemenangan gemilang.
Menurut Direktur Eksekutif Populi Center Rafif Baminang Imawan, Eric Thohir adalah polisi potensial. Keunggulannya tidak hanya dari kekuatan pemilu tetapi juga kemampuan berkomunikasi secara positif dengan para elite partai politik (Partai Politik).
“Erick Thohir menjadi kunci penting karena bagaimanapun juga Erick Thohir punya kemampuan mengelola kepentingan elite politik besar,” kata Rafif.
Ia menilai keunggulan Eric Thohir tidak hanya dimiliki oleh karakter lain. Oleh karena itu, akan menjadi keuntungan baik bagi capres (kandidat) maupun parpol jika mengusung Eric Thuhir pada Pilpres 2024.
Kondisi tersebut, lanjutnya, diperkuat dengan kepiawaian Eric Thohir yang mampu mengakomodir semua kepentingan. Hal ini tentu membuat penerimaan seluruh elemen partai politik menjadi lebih mudah.
Nah, terus, kemampuan Eric Thohir membangun koneksi dengan elite partai politik banyak membawa dampak positif yang besar. Hal ini tentu saja membuat Eric Thohir sangat digemari banyak orang.
Rafif menjelaskan, “Bagaimanapun juga kepemimpinan militer yang hirarkis itu akan berbeda dengan kepemimpinan politik yang harus kompromistis dan bisa mengelola konflik dan kepentingan dengan baik,” jelas Rafif.
Calonpresiden2024.com, Jakarta – Merdeka Institute for Public Opinion Survey (MIPOS) merilis pemilihan calon presiden (calon) setelah dibatalkannya Piala Dunia U-20 di Indonesia. Pengaruh Ganjar Pranowo di pemilu menurun setelah dia membuat pernyataan menolak timnas Israel.
Survei MIPOS dilakukan pada 29 Maret hingga 3 April 2023 dengan total 1200 responden. Pengambilan sampel dilakukan secara sistematis (systematic random sampling). Margin of error survei tersebut +/-2,83% dengan tingkat kepercayaan 95%. Survei dilakukan dengan menggunakan kombinasi metode survei jarak jauh dan analisis pemantauan media.
Peneliti MIPOS Yuyon Andriani awalnya mengungkapkan sikap publik terhadap penolakan Israel oleh Gubernur Jawa Tengah Jangar Pranovo dan Gubernur Bali Wayan Koster. Sebanyak 75,2% responden mengaku marah.
“Hanya 16,2% responden yang mengaku bisa memahami sikap kedua kepala daerah asal PDI Perjuangan tersebut dan sebanyak 8,6% responden tidak dapat memberikan jawaban alias tidak tahu,” ujar Yuyun dalam konferensi pers virtual, Rabu (5/4/2023).
Penolakan Israel itu disebutkan membawa pengaruh terhadap elektabilitas Ganjar. Di survei capres terbaru, elektabilitas Ganjar menjadi 16,8% di mana di survei sebelumnya elektabilitas Ganjar berada di kisaran 20 persen.
“Hasil survei MIPOS menunjukkan bahwa elektabilitas Ganjar Pranowo terjun bebas dibandingkan hasil survei MIPOS November 2022. Jika saat ini dilaksanakan Pilpres, hanya 16,8% yang mengaku akan memilih Ganjar. Padahal pada survei MIPOS sebelumnya elektabilitas Ganjar mash sekitar 20-an persen,” ujar Yuyun.
Posisi elektabilitas capres tertinggi kali ini diduduki Prabowo Subianto dengan angka 33,6%, disusul Anies Baswedan 21,5%, dan Ganjar di urutan ketiga. Berikut data lengkap hasil survei capres MIPOS:
Prabowo Subianto 33,6%
Anies Baswedan 21,5%
Ganjar Pranowo 16,8%
Ridwan Kamil 6,9%
Sandiaga Uno 4,5%
Agus Harimurti Yudhoyono 4,2%
Erick Thohir 4,1%
Puan Maharani 3,2%
Airlangga Hartarto 1,4%
Muhaimin Iskandar 0,9%
Tidak tahu 2,9%
Sebagai informasi, MIPOS didirikan oleh beberapa akademisi dan peneliti serta pegiat survei di Jakarta dan sekitarnya. MIPOS adalah anggota Asosiasi Survei Opini Publik Indonesia (ASOPI), sebuah asosiasi dari 41 lembaga investigasi dan ratusan peneliti opini publik di bawah naungan World Association for Public Opinion Research (WAPOR).
Calonpresiden2024.com – Presiden Joko Widodo alias Jokowi, kerap dikaitkan dengan calon presiden tertentu pada Pilpres 2024 mendatang. Salah satunya terkait restu presiden terhadap calon presiden, terutama tokoh dari kementeriannya dan partai politik pro pemerintah.
Karena kerap dikaitkan dengan capres satu ini, Jokowi heran dengan keterkaitannya dengan capres di Pilpres 2024. Kepala Negara menegaskan sama sekali tidak ada hubungannya dengan sosok yang digosipkan akan mencalonkan diri. pemilihan presiden 2024 (Pilpres).
“Jadi, yang namanya pilpres itu urusannya urusan partai atau gabungan partai. Jangan Presiden itu diikut-ikutkan. Tapi sering ketua partai ini, dikit-dikit sudah direstui Presiden. Apa hubungannya? Saya kadang-kadang mikir apa hubungannya, enggak ada hubungannya,” kata Jokowi saat menghadiri acara silaturahmi Ramadan 1441 Hijriah di kantor DPP PAN, Jakarta, Minggu (2/4).
Jokowi juga heran dirinya selalu dikait-kaitkan dengan capres tertentu. Ia mencontohkan terkait maraknya pemberitaan bahwa Prabowo Subianto telah mendapat restu Presiden Jokowi untuk mencalonkan diri sebagai capres 2024.
“Apalagi kalau datang ke saya dalam membangun koalisi, semuanya sudah disetujui Presiden. Urusannya apa saya membangun koalisi, mencalonkan seseorang, ya kalau saya ditanya saya jawab. ‘Pak Bapak setuju ndak, Pak Prabowo jadi capresnya’. Kalau saya ditanya, saya jawab,” ungkap Jokowi.
Jokowi juga menghindari pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), yang meliputi PAN, Partai Golkar, dan Partai Rakyat Pakistan, atas perintahnya. Namun, ia tak memungkiri bahwa para ketua umum dari seluruh pendiri KIB meminta restunya untuk berkoalisi pada Pemilu 2024.
“Itu KIB kan terbentuk karena pertemuannya Pak Erlangga, Pak Zul, sama Pak Mardiono. (Setelah) Terbentuk, baru datang ke saya, Pak mohon restu. Kalau saya ditanya itu, ya saya restui. Sebetulnya hanya gitu-gitu itu. Jadi, bukan (bentukan) saya. ‘Oh anu ya, bentuk KIB kayak gini’. Enggak pernah,” pungkas Jokowi.
Calonpresiden2024.com – Duo politisi Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo kini disandingkan dengan kualitas kepemimpinana mereka usai ramai polemik Piala Dunia U-20 2023.
Kini adapun polemik yang dimaksud yakni penolakan segelintir pihak yang menolak berpartisipasi Timnas Israel dalam perhelatan bergengsi tersebut. Bahkan berkat sikap pihak yang menolak tersebut, nasib Indonesia sebagai tuan rumah kini berada di ujung tanduk.
Diketahui pula bahwa Ganjar Pranowo termasuk dalam ‘kubu’ pihak yang menolak kedatangan Israel, berkaca dari cita-cita dan gagasan bapak kemerdekaan, Soekarno yang mendukung kemerdekaan Palestina.
Nahas, sikap Ganjar yang kontras dengan Gibran membuatnya kini berada di tengah again kontroversi. Bahkan kini simpati publik ke Ganjar Prabowo beralih ke Gibran yang dinilai lebih berani memberikan sikap tegas turun mengusahakan Indonesia tetap jadi tuan rumah Piala Dunia U-20.
Tolak Israel, Warganet: Ganjar Out!
Berkaca dengan gagasan Soekarno, Ganjar Pranowo mengambil sikap tegas menolak Israel berpartisipasi di laga Piala Dunia U-20 yang rencananya akan digelar di Tanah Air. Ganjar menilai bahwa Soekarno telah menanamkan cita-cita bangsa Indonesia yang turut mendukung kemerdekaan Palestina dari belenggu Israel.
“(Harapan) Penyelenggaraan Piala Dunia U-20 bisa dilakukan tanpa mengorbankan komitmen panjang kita untuk mewujudkan Palestina merdeka,” kata Ganjar.
Alih-alih diterima oleh masyarakat, simpati publik ke Ganjar kini hilang. Bahkan kini lini masa media sosial dipenuhi dengan seruan untuk beralih ke Gibran Rakabuming Raka ketimbang harus mendukung Ganjar Pranowo yang tak menunjukkan sikap tegas.
“Lebih cocok Gibran yang jadi capres 2024, lebih bernyali. #GibranFor2024,” tulis warganet.
Warganet lain bahkan berseru Ganjar Out yang berarti mendepak Ganjar sebagai jagoan di Pilpes 2024.
“GIBRAN IN GANJAR OUT” tulis warganet lainnya. Tak hanya Ganjar, Gubernur Bali Wayan Koster juga mendapatkan angin kontroversi lantaran sikapnya yang membiarkan drawing FIFA U-20 2023 di Bali batal. Sontak, warganet pun menilai bahwa Gibran lebih bernyali ketimbang dua politisi itu.
“Lebih bernyali Gibran dibanding pak Ganjar dan pak Koster. Gibran paham ini tahun politik, “DARI YANG TIDAK MASALAH, MENJADI MASALAH,” cuit warganet lainnya.
Respon Gibran Soal Penolakan Israel
Gibran Rakabuming Raka memberikan sikap yang kontras dengan Gubernur Jawa Tengah itu. Adapun Gibran kesal lantaran segelintir pihak ngoto mendesak Israel dri partisipan FIFA U-20 2023. Gibran melihat kejanggalan sikap yang diambil para kepala daerah tersebut yang menolak Israel. Hal ini karena mereka telah menandatangi perjanjian komitmen.
“Kesepakatan (sebagai tuan rumah dari) tanda tangan. Kan aku wes (sudah) tanda tangan kewajibannya seperti apa. Nek (kalau) aku sih komitmen apa yang saya tanda tangani, di perjanjian aku komitmen,” sesal Gibran di Balai Kota Solo, Selasa (28/3/2023).
“Kalau nggak ingin jadi ruan rumah, nggak usa jadi tuan rumah, protes saja,” pungkas Gibran.
Calonpresiden2024.com, Jakarta – Calon presiden dan wakil presiden yang ingin maju di pilpres harus mendapat restu dari partai politik. Ketentuan ini sudah diatur dalam UUD 1945 secara tersurat di Pasal 6A Ayat 2 sebagai berikut.
“Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden disulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik perserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum,”
Ketentuan itu lalu diturunkan ke dalam Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan yang menjadi acuan yang menjadi pelaksanaan pemilu termasuk pilpres.
Capres-cawapres yang ingin mengikuti pilpres harus di daftarkan partai politik ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Ada pula syarat yang harus dipenuhi oleh partai politik apabila ingin mendaftarkan pasangan capres-cawapres.
Menurut UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilu, partai politik harus memiliki minimal 20 persen kursi DPR apabila ingin mendaftarkan capres-cawapres ke KPU. Apabila satu partai politik belum memiliki 20 persen kursi DPR, maka harus berkoalisi dengan partai politik lain.
Partai politik juga bisa mendaftarkan pasananga capres-cawapres jika memiliki 25 persen suara nasional hasil pemilu sebelumnya. Alternatif dari syarat kepemilikan 20 persen kursi di DPR. Dipilih Oleh Rakyat
Meski capres – cawapres baru bisa ikut pilpres apabila didaftarkan partai politik, tetapi pemilihan tetaplah harus melibatkan masyarakat secara langsung. Ketentuan tersebut pun merupakan amanat UUD 1945.
“Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat,” bunyi Pasal 6A Ayat 1 UUD 1945.
Pada sistem pemilihan presiden secara langsung ini sudah diterapkan sejak 2004. Pilpres 2024 mendatang juga akan menerapkan hal serupa, kecuali apabila ada perubahan pasal dalam UUD 1945 melalui amandemen
Calonpresiden2024.com – ANCAMAN Megawati Soekarnoputri (Ketua Umum PDI Perjuangan) yang akan memecat kader partainya yang bermain dua kaki menuju Pilpres 2024 jelas ditujukan kepada Ganjar Pranowo. Saya melihatnya (arahnya) ke Ganjar.
Siapa lagi di internal PDIP itu kan yang mau jadi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Hanya Puan dan Ganjar. Namun kalau Puan diakui atau direstui oleh DPP PDIP, maka Ganjar ’dianggap’ dianggap tak taat pada perintah partai. Ganjar dianggap keder yang mbalelo, tidak taat asas, tidak taat aturan, tidak taat perintah partai.
Padahal beberapa waktu lalu DPP PDIP sempat mengirimkan surat ke seluruh DPC PDIP agar tak berbicara soal pencapresan. Namun di saat yang sama Ganjar justru terus melakukan manuver, cenderung bermain ‘dua kaki’ hingga namanya masuk daftar capres yang didukung Partai NasDem.
Maka, sindiran yang tegas dan jelas dari Megawati itu jelas ditujukan kepada Ganjar. Dan sebagai kader partai, mestinya Ganjar memang harus mengerem diri. Sebab, ketika hal tersebut dilanggar akan terjadi konflik yang sebetulnya tidak perlu terjadi.
Namun, di sisi lain gerakan mendukung Ganjar sebagai capres juga sudah menyebar ke mana-mana, yang dilakukan relawan-relawannya.
Lalu apa yang akan dilakukan Ganjar setelah peringatan Megawati kemarin? Saya meihatnya Ganjar kemungkinan akan ‘bermain’ lebih cantik dalam manuvernya menghadapi Pilpres 2024. Namanya juga politisi, ia tidak akan berhenti. Ia akan ’bermain’ lebih cantik menghadapi peringatan partai itu.
Calonpresiden2024.com, JAKARTA – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mendatangi kediaman Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, pada Minggu (15/5/2022) sore.
Kedatangan pria yang akrab disapa Kang Emil ini untuk melakukan silahturahmi hari raya Idul Fitri. Dalam kesempatan itu, Kang Emil tampak didampingi oleh sang istri, Atalia Praratya.
Pertemuan Airlangga-Kang Emil berlangsung secara tertutup sekira satu jam.
Usai pertemuan, Airlangga mengungkapkan bahwa pertemuan ini memang sudah direncanakan dalam rangka Lebaran Idul Fitri 2022. Selain itu, pertemuan juga membahas persoalan ekonomi, khususnya di Jawa Barat.
Di samping membahas ekonomi, dalam pertemuan itu turut dibahas mengenai perkembangan politik. Airlangga memastikan bahwa Golkar mendukung kinerja dari Kang Emil.
Kang Emil pun menyebut pertemuan petang ini merupakan silaturahmi Lebaran Idul Fitri 2022.
Kang Emil pun menyebut bahwa Airlangga merupakan sosok luar biasa.
Tak hanya itu, Kang Emil turut merespons soal kondisi politik terkini. Dimana, Airlangga bersama Ketum PPP Suharso Monoarfa dan Ketum PAN Zulkifli Hasan membentuk Koalisi Indonesia Bersatu.
Menurut Kang Emil, publik turut merespons positif pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu yang digagas oleh Partai Golkar, PAN dan PPP itu.
“Kan ada berita koalisi tih, ini di bawah bagus responsnya, saya laporkan ke Pak Airlangga, koalisi ini responsnya sangat positif,” kata Kang Emil.
Ia juga turut merespons soal potensi mendampingi Airlangga dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang. Menurutnya, pembicaraan antara keduanya belum sampai ke tahap itu.
Namun, ia menyerahkan sspenuhmya kepada taktir, ke depan.
“Belum sampai ke tahap itu (dampingi Airlangga), tapi kalau takdirnya sudah sampai ke situ, itu pertanyaannya akan dijawab dengan mudah, kira-kira begitu,” ucap Kang Emil.
Ia juga menyadari, pergerakan politik di Indonesia saat menuju gelaran Pilpres 2024 sangat dinamis.
Dimana, perubahan politik dapat terjadi dalam waktu yang singkat dan cepat.
“Termasuk kalau nanti dimensi-dimensi politik yang mungkin tidak bisa dihitung dari sekarang ya,” ujarnya.
Diketahui, Ridwan Kamil tengah melakukan safari politik ke sejumlah elit parpol.
Dalam unggahan akun media sosial Ridwan Kamil @ridwankamil, ia juga turut mengunggah foto yang menunjukan dirinya bersama sejumlah tokoh elit partai.
Dimana, Kang Emil mengunggah foto saat bertemu dengan Ketua Dewan Pertimbangan Partai NasDem Siswono Yudo Husodo. Ia mengaku bertemu dan menimba ilmu dari sosok Siswono.
Dalam unggahan yang sama, Kang Emil turut membagikan momen saat dirinya bertemu Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.
Ia menyebut, pertemuan itu sekaligus menyimak gagasan yang disampaikan Zulhas kepadanya.
“Semua menambah wawasan dan ilmu kehidupan. Alhamdullilah, mari rajin-rajin silahturahmi,” tulis Kang Emil dalam unggahannya itu.
Unggul Di 5 Nama Bursa Capres
Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei soal elektabilitas nama-nama tokoh untuk Pilpres 2024.
Survei ini dilakukan pada 14 sampai 19 April 2022 terhadap 1.220 responden ini tak hanya menyoroti tiga nama besar di papan atas. Indikator juga mencatat nama-nama lainnya yang masuk bursa 2024.
Dimana, dari elektabilitas kelima nama, sosok Ridwan Kamil berada diurutan atas dengan 3,5 persen. Disusul nama AHY dengan 3,2 persen dan andiaga Uno 2,4 persen.
Lalu, disusul nama Erick Thohir dengan 2,4 persen dan Khofifah Indarparawansa dengan 1,9 persen.
Pengamat politik dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Karim Suryadi mengatakan dibanding nama-nama populer yang meramaikan dan menguasai bursa capres, Ridwan Kamil memiliki keunikan.
Menurutnya hasil survei menunjukan dibanding Gubernur DKI Anies Baswedan atau Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, tingkat pengenalan pada Ridwan Kamil rendah.
“Tetapi jangan salah, dibanding kedua tokoh ini RK lebih potensial karena tidak memiliki penolakan. Artinya, jika sebagian orang yang digadang-gadang maju dalam bursa capres lebih populer karena ada pemicu negatif, Ridwan Kamil kalah bersaing dalam beberapa survey justrus karena kurang dikenal saja,” katanya.
Menurutnya, purusan popularitas akan sangat dinamis dan bisa terjawab ketika komunikasi politik yang dilakukan Ridwan Kamil mulai efektif menempatkan dirinya sebagai top of mind capres atau cawapres.
Karim melihat nilai positif Ridwan Kamil terletak pada rendahnya penolakan, sehingga lebih memudahkan dalam pemasaran politiknya.
“Secara matematis, Ridwan Kamil hanya butuh sosialisasi lebih intensif dan komunikasi yang efektif, sebab hasil survey yang beredar menunjukkan tingkat kesukaan meningkat mengikuti tingkat pengenalannya,” pungkasnya.
Calonpresiden2024.com, JAKARTA – DPR bersama dengan pemerintah, dan penyelenggara pemilu akhirnya menyepakati jadwal pemilu serentak 2024. Kesepakatan itu dicapai dalam rapat antara Panitia II DPR, pemerintah dan penyelenggara pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi Pemilihan Umum. Bawaslu dan Badan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Kamis (3/6) malam.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim mengatakan, rapat pokja persiapan Pilkada 2024 telah menyepakati jadwal penyelenggaraan pemilihan umum (pilkada) hingga pemilihan presiden daerah 2024. Pelkada). Tim tersebut membahas rancangan pemilu 2024 yang diajukan KPU RI. Menurut Al-Qaman, tanggal pemungutan suara Pemilu 2024 berupa Pemilu Legislatif (Pilleg) dan Pemilu Presiden (Bilbers) telah disepakati pada 28 Februari 2024. Sementara, Pemungutan Suara Pilkada 2024 akan berlangsung pada 27 November 2024.
”Pada rapat sessi pertama Kamis malam telah disepakati beberapa hal, pertama; hari H pencoblosan Pemilu Serentak 2024 adalah 28 Februari 2024. Kedua, hari-H pencoblosan Pilkada Serentak 2024 adalah 27 November 2024,” kata Luqman dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (4/6).
Luqman menjelaskan, selain menentukan waktu pencoblosan, rapat juga menyepakati proses tahapan Pemilu 2024 akan dimulai 25 bulan sebelum pemungutan suara atau Maret 2022. Pilkada serentak adalah hasil Pemilu DPRD tingkat provinsi atau kabupaten atau kota Pemilu 2024.
“Lima poin penting itu sudah disepakati bersama dalam rapat Tim Kerja Bersama pada Kamis malam,” ujarnya.
Politikus PKB itu berkata Tim Kerja Bersama melanjutkan rapatnya pada Jumat (4/6) karena masih banyak permasalahan krusial yang harus dibahas terkait Pemilu 2024. Permasalahan tersebut menurut dia antara lain terkait masa jabatan penyelenggara pemilu di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota yang habis pada 2023, 2024, dan 2025. Luqman mengatakan, sebagian menganggap hal tersebut akan mengganggu pelaksanaan tahapan pemilu.
Terkait persoalan tersebut, sedang dipertimbangkan untuk memperpanjang masa jabatan para penyelenggara pemilu itu hingga 2025, mempercepat proses rekrutmen ke 2022, atau tetap mengikuti sesuai periode yang berpotensi mengganggu pelaksanaan tahapan pemilu. “Itu kesepakatan sementara,” ungkap Komisioner KPU RI Pramono Ubaid membenarkan. Untuk lebih detailnya, pihaknya akan membahas lebih lanjut dalam proses penyusunan aturan penyelenggaraan Pemilu 2024.
“Kita akan detailkan di PKPU Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024,” ujarnya
Sebelumnya, KPU mengusulkan pemungutan suara untuk Pemilu 2024 digelar pada Februari atau Maret. Pilpres serentak diusulkan November 2024. Mengacu pada pilpres serentak 2019, pemungutan suara akan dilakukan pada April, tepatnya 17 April. Namun, menurut Ketua KPU Ilham Saputra, pemungutan suara pada April 2024 dikhawatirkan dapat mengganggu tahapan pencalonan Pelkada 2024.
Anggota Komisi II DPR, Aminorukhman, juga menyatakan setuju menggelar pemilu 2024. Ia mengatakan, DPR telah sepakat untuk memberikan suara pada pemilu legislatif dan presiden yang dijadwalkan pada 28 Februari 2024. .
“Iya benar keputusan itu dari keputusan bersama rapat tadi malam,” ujarnya.
Hasil pembahasan Komisi II DPR, Pemerintah, KPU, Bawaslu, dan DKPP:
Pemungutan suara Pemilu Serentak (Pileg dan Pilpres) 2024 adalah hari Rabu 28 Februari 2024.
Pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 adalah hari Rabu 27 November 2024.
Tahapan Pemilu Serentak 2024 dimulai 25 bulan sebelum Hari-H pemungutan suara yakni Maret 2022.
Syarat pencalonan dan dalam Pilkada Serentak 2024 adalah hasil Pemilu DPRD Provinsi/Kab/Kota Pemilu 2024 (perolehan suara dan perolehan kursi Pemilu 2024).
Calonpresiden2024.com, JAKARTA – KPU mengusulkan hari pemungutan suara Pemilu 2024 untuk pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) dilaksanakan pada 21 Februari 2024. Menurut Presiden Serikat Ilham Saputra, tanggal tersebut menunjukkan sejumlah pertimbangan kecukupan waktu, seperti menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu dan menetapkan jadwal pencalonan hasil Pemilu.
”Tentu dengan mempertimbangkan memberikan waktu yang memadai untuk penyelesaian sengketa hasil pemilu,” kata Ilham dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, Senin (6/9).
Ilham mengatakan, pada 2024 akan dilaksanakan pemilu serentak pertama dan pilkada pada tahun yang sama. Untuk itu, KPU juga harus memperhatikan beban kerja lembaga yang ditugaskan kepada KPU. Selanjutnya, KPU juga harus menjaga agar hari pencoblosan tidak bertepatan dengan kegiatan keagamaan.
”Kita sudah hitung bahwa nanti ramadan di bulan April, kemudian rekapitulasi penghitungan suara tidak bertepatan dengan hari raya keagamaan seperti misalnya Idulfitri,” ucapnya.
Selain pencoblosan Pilkada serentak pada 21 Februari 2024, KPU juga mengusulkan agar Pelkada digelar serentak pada 27 November 2024. Elham mengatakan, penetapan hasil Pemilu 2024 baik pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif akan dikaitkan dengan Pilkada. tahapan, seperti jadwal pencalonan Pilkada 2024. Hasil perolehan kursi atau suara masing-masing partai politik di tingkat kabupaten dan kabupaten/kota menjadi syarat pencalonan kepala daerah.
Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Belkada, partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika memenuhi syarat minimal kursi DPRK. Jadwal pilkada yang diusulkan juga mempertimbangkan beban kerja penyelenggara pemilu karena ada tahapan pilkada dan pilkada yang tumpang tindih.
KPU kemudian memilih waktu pencoblosan dan tahapan pemilu lainnya agar tidak berbarengan dengan kegiatan keagamaan. Misalnya pelaksanaan puasa di bulan April atau bulan April, sehingga hasil penghitungan suara dijumlahkan agar tidak bertepatan dengan Idul Fitri yang jatuh di awal Mei.
Pemilu 2024 akan berlangsung selama 25 bulan. Tahapan pilkada akan dimulai pada pertengahan Januari 2022 dengan perencanaan program dan anggaran serta peraturan KPU serta permohonan dan penerimaan data jumlah penduduk per kabupaten (DAK2) dan daftar calon pemilih. pemilih (DP4) untuk pendaftaran partai politik. KPU kemudian merancang proses pendaftaran, verifikasi, dan identifikasi partai politik (peserta) peserta pemilu 2024 atau pemilu mulai April 2022.
“Persiapan pendaftaran dan verifikasi parpol. Kalau di dalam program kita, tahapan kita, rancangan kita itu dilaksanakan pada April dan Agustus 2022, Desember 2022 itu ada pendaftaran, verifikasi, dan penetapan parpol,” kata Ilham.
KPU juga akan menetapkan pembentukan panitia pelaksana pemilu (PPK), panitia pemilihan luar negeri (PPLN), dan panitia pemungutan suara (PPS), serta menyusun usulan daerah pemilihan calon anggota legislatif DPRD tingkat II.
Memasuki tahun 2023, KPU akan mulai memasuki tahap pencalonan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
“Nah tentu 2023 jauh lebih banyak sekali tahapan yang harus kita lakukan, pemutakhiran data pemilih, kemudian juga pendaftaran calon, termasuk juga pencalonan untuk DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Kemudian pencalonan pilpres, jadi 2023 akan sangat padat,” katanya.Lanjutkan membaca Pilkada Serentak 27 Desember 2024→
