Calonpresiden2024.com, JAKARTA – Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik menyadari bahwa adanya data ganda antar partai politik (Parpol) dalam proses verifikasi administrasi Pemilu 2024.
Tentu, hal itu menjadi permasalahan yang harus segera diselesaikan oleh KPU RI.
Namun, kini Idham memastikan bahwa permasalahan data ganda antar parpol sudah selesai. Karena, pihaknya telah melakukan verfikasi perbaikan.
Hal itu disampaikan Idham saat bincang-bincang bertajuk ‘Partai Politik Layak & Tidak Layak Lolos di Pemilu 2024 bersama Hadar Nafis Gumay dan Arief Budiman di Kantor Redaksi Tribun Network, Jakarta, Kamis (20/10/2022).
“Terakit data ganda antar parpol, kami meyakini hari ini sudah bersih, karena kemarin waktu pelaksanaan verifikasi perbaikan, kami lakukan pengecekan silang antar parpol, dan alhamdulillah semuanya dapat ditangani dengan baik,” kata Idham.
Idham mengatakan bahwa terkait dengan pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi parpol, KPU hanya menjalankan fungsi administratif.
Dan, kalau memang ada data yang dikategorikan tersebut tidak memenuhi syarat maka kami akan nyatakan terstruktur, sistrmatis dan masif.
Dia juga menyoroti soal kartu tanda anggota (KTA) parpol yang diterbitkan tanpa seizin pemilik KTP elektronik.
Menurutnya, hal tersebut merupakan persoalan delik aduan. Sehingga, selama masyarakat tidak menyampaikan delik aduan kepada KPU, maka asumsikan KTA yang diterbitkan parpol itu legal.
“Jadi konteksnya delik aduan,” terangnya.
Ia juga memastikan, bahwa KPU membuka layanan pengaduan masyarakat terkait status keanggotaan parpol hingga Desember 2022.
“Kami buka sampai dengan tanggal 13 Desember 2022. Saat ini masih berlangsung,” kata Idham.
Dia menambahkan, bahwa KPU RI sangat membuka lebar ruang partisipasi masyarakat dalam mewujukan Pemilu yang partisipatif dengan teknologi informasi.
“Kami buka ruang untuk warga negara atau pemilih mengecek status keanggotaan partainya, bahkan hal tersebut kami normakan di pasal 140 PKPU 4/2022 dan ketika kami buka ruang ini, masyarakat banyak sekali yang melakukan pengecekan,” terangnya.
Idham juga mengatakan, setelah dilakukan pengecekan dan melakukan klarifikasi akan dicek langsung oleh Bawaslu Kab/Kota.
Setelah itu, disampaikan datanya melalui infopemilu. Dalam tahap ini, pihaknya akan minta kepada parpol untuk menghapus. Karena berkaitan dengan penghapusan data keanggotaan parpol itu merupakan kewenangan parpol sesuai UU partai politik.
“Dan penghapusan keanggotaan parpol yang tidak memenuhi syarat itu sudah kami sediakan dan kami beri kewenangan penuh kepada partai politik, tapi kemarin karena ada sedikit trouble dalam sisi komputasi sipol, untuk sementara fitur tersebut disuspend,” jelasnya.
Calonpresiden2024.com,JAKARTA – Partai Nasional Demokrat (NasDem) resmi mengumumkan capres 2024. Tokoh Gubernur DKI Jakarta Anees Baswedan telah dilantik sebagai calon presiden untuk mengikuti pemilihan presiden 2024 mendatang.
Pengumuman dilakukan di Nasdem Tower, Gundangdia, Menteng, Jakarta Pusat. Anees Baswedan datang ke Naseem Tower di Jakarta Pusat. Ia datang sekitar pukul 09.30 WIB dengan mengenakan jas hitam.
Dua orang kader Nasdem menyambut baik kedatangan Anis. Saat memasuki Burj Al Naseem, Anees tampak bersemangat dan terus tersenyum serta melambaikan tangan kepada awak media. Tapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun.
Surya Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem menjelaskan mengapa dirinya mengangkat nama mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu sebagai calon presiden.
“Kenapa Anies Baswedan? Why not the best,” ucap Surya dalam sambutannya yang disambut tepuk tangan riuh kader lainnya.
Surya Paloh juga meyakini Indonesia menjadi negara yang bermartabat jika Anies terpilih menjadi Presiden RI.
“Kami ingin menitipkan perjalanan bangsa ini ke depan bangsa ke depan, insya Allah jika saudara Anies Rasyid Baswedan terpilih jadi presiden nanti, pimpinlah bangsa ini jadi bangsa yang lebih bermartabat, bangsa yang mampu membentuk karakter daripada bangsa ini sejatinya,” ujarnya.
Surya mengungkapkan pembangunan bangsa Indonesia tidak hanya dilakukan melalui aspek fisik semata melainkan pembangunan karakter.
“Itu diperlukan dan akan kita perlukan yang tidak kalah lagi diperlukan adalah nation and character building membangun karakter bangsa,” ungkapnya.
Adapun beberapa petinggi Partai Nasdem yang tampak hadir di lokasi, yakni Surya Paloh, Ahmad Sahroni, Taufik Basari, Saan Mustopa, Syahrul Yasin Linpo, Rachmat Gobel, Lestari Moerdijat, Ahmad Ali dan lainnya.
Surya Paloh juga mengatakan mantan Anies merupakan terbaik dari yang terbaik.
“Inilah mengapa akhirnya Nasdem memilih sosok Anies Baswedan. Kami mempunyai keyakinan-keyakinan, pikiran-pikiran dalam perspektif baik secara makro maupun mikro, sejalan dengan apa yang kami yakini,” kata Paloh.
Seusai dideklarasikan sebagai capres oleh Partai Nasdem, Anies Baswedan mengaku sudah mempersiapkan apa yang hendak ia capai jika ia terpilih menjadi presiden. Hal tersebut berkaitan dengan pembangunan Indonesia ke depan.
Anies Baswedan melihat pembangunan Indonesia terus berkesinambungan dari satu kepemimpinan ke kepemimpinan lainnya. Sehingga ia merasa bertanggung jawab untuk melanjutkannya.
“Pembangunan Indonesia berjalan amat panjang dan berkesinambungan dari satu kepemimpinan ke kepemimpinan berikutnya. Itu nature procces pembangunan oleh bangsa Indonesia,” ujarnya.
“Kita lihat ini sebagai continuity and change. Itu yang dipesan ketum, bicara ke depan dan insha Allah itu yang akan dipegang,” tambahnya.
Anies mengatakan pihaknya menerima amanah yang diberikan Nasdem untuk maju dalam pilpres mendatang.
“Bismillah kami terima kami siap jalan bersama,” kata Anies.
Anies menuturkan pihaknya bersedia meneruskan pembangunan yang ada di Indonesia apabila terpilih menjadi presiden.
“Ketika Bang Surya dan teman-teman di Nasdem mengajak kami untuk berjalan bersama meneruskan pembangunan di republik ini, memperbaiki yang kurang, menuntaskan yang belum, dengan memohon ridho allah SWT, dengan segala kerendahan hati, bismillah kami terima dan siap menjawab tantangan itu,” ujarnya.
Berdasarkan pantauan calonpresiden2024.com, Anies menilai ketika calon presiden diumumkan, dirinya telah menyelamatkan reli partai Nasdem . Ia menyanyikannya saat pengumuman calon presiden RI, Nasdem Tower, Jakarta Pusat.
Anis perlahan mengikuti jalannya. Mulutnya tidak terlalu lebar. Tatapannya tetap tajam ke arah awak media. Sambil mengenakan jas hitam, Anees berdiri di samping Ketua Umum Partai Nasdem , Surya Paloh.
Mars dinyanyikan untuk Nasdem setelah lagu kebangsaan Indonesia raya. Di belakang Anies dan Surya terlihat banyak elit partai Nasdem. Ada Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, Taufik Basari, San Mostopa, Syarul Yasin Linpo, Rachmat Gobel, Lestari Moerdijat, Ahmad Ali dan lain-lain.
Jamiluddin Ritonga, pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul menjelaskan, setidaknya ada tiga faktor yang membuat Pemprov DKI Jakarta menjadi orang pertama yang diusung Surya Paloh cs. Faktor pertama adalah hubungan Anees Baswedan dengan Nasdem, kata Jamiluddin.
“Anies menjadi salah satu pendiri Nasdem saat masih menjadi Ormas,” kata Jamiluddin.
Dengan begitu, kata dia, Anies dianggap memahami visi dan misi partai Nasdem, termasuk semangat restorasi yang digaungkan partai tersebut. “Oleh karena itu, Anis dinilai sudah paham betul apa yang dimaksud dengan partai Nasdim,” ujarnya.
Faktor kedua, elektabilitas Anies yang secara konsisten berada di posisi tiga besar dalam jajak pendapat yang dilakukan beberapa lembaga, merupakan upaya yang baik bagi Nasdem untuk mempromosikan pendiri Indonesia Mengajar. Memang, kata Jamiluddin, elektabilitas Anies cenderung terus meningkat meski belum mencalonkan diri sebagai capres.
Dengan begitu, kata dia, Anies dianggap memahami visi dan misi partai Nasdem, termasuk semangat restorasi yang digaungkan partai tersebut.
“Oleh karena itu, Anies dinilai sudah paham betul apa yang dimaksud dengan partai Nasdem,” ujarnya.
Faktor kedua, elektabilitas Anies yang secara konsisten berada di posisi tiga besar dalam jajak pendapat yang dilakukan beberapa lembaga, merupakan upaya yang baik bagi Nasdem untuk mempromosikan pendiri Indonesia Mengajar. Memang, kata Jamiluddin, elektabilitas Anies cenderung terus meningkat meski belum mencalonkan diri sebagai capres.
“Karena itu, Nasdem tampaknya sangat yakin akan mudah untuk mendongkrak elektabilitas Anies lebih tinggi lagi. Anies dinilai sosok yang punya nilai jual tinggi sehingga akan mudah mengemasnya dan dikampanyekan ke khalayak luas,” kata dia.
Terakhir, faktor ini datang dari peran Jusuf Kalla (JK). Menurut Jamiluddin, JK tampaknya telah membujuk Surya Paloh untuk menghamili Anees dan memenangkan pemilihan presiden 2024. Apalagi, Surya Paloh dan JK memiliki hubungan dekat yang diyakini mengikuti sarannya.
Ia mengatakan, pekerja dari JK itu akan mendorong Partai Demokrat dan PKS untuk segera mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden.
“Jadi, peran besar JK dalam mengusung Anies menjadi capres tampaknya sangat besar. JK tampaknya mampu menjadi fasilitator dan dinamisator dengan Nasdem, Demokrat, dan PKS untuk mengusung Anies,” tukas dia.
Calonpresiden2024.com, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya mengatakan kesiapannya mencalonkan diri sebagai presiden pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Anies siap jadi calon presiden (capres) jika ada partai politik yang meminangnya.
”Saya siap mencalonkan diri sebagai presiden jika ada partai mencalonkan saya,” kata Anies dalam wawancaranya dengan kantor berita Reuters di Singapura, Kamis (16/9).
Anies yang akan berakhir masa jabatannya sebagai Gubernur DKI pada pertengahan Oktober mendatang saat ini belum tergabung dengan parpol manapun sebagai kader. Dengan tidak menjadi anggota partai politik (parpol) manapun, kata Anies, hal itu memberikan dia kesempatan untuk berkomunikasi dengan semua parpol.
Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan sejumlah lembaga, nama Anis kerap menempati posisi tiga besar dalam hal mampu terpilih sebagai calon presiden 2024. Namanya bersaing ketat dengan Ketua Umum Partai Grindra yang juga Menhan Menteri Prabowo Subianto, dan Gubernur Jawa Tengah yang juga kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo.
Anies mengaku cukup kaget saat elektabilitasnya meroket dalam setiap survei. Ia sejumlah survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga itu telah memberinya kredibilitas dengan menempatkan dirinya sebagai salah satu tokoh yang akan bertarung dalam kontestasi nasional pada 2024.
“Survei yang tidak diminta ini terjadi bahkan sebelum saya berkampanye. Saya pikir mereka memberi saya lebih banyak kredibilitas,” ujarnya.
Meski banyak mendapat kritik terkait bagaimana ia dulu naik ke kursi kepemimpinan di Jakarta, namun Anies menilai kebijakannya sebagai Gubernur DKI Jakarta telah mempersatukan rakyat dari berbagai isu yang memecah belah. Anies meminta agar masyarakat dapat menilai dirinya berdasarkan kerja nyata yang telah ia lakukan selama menjabat sebagai gubernur.
“Dulu, orang berasumsi tentang saya dan apa yang saya perjuangkan dan apa yang akan saya lakukan di kantor. Sekarang, saya telah menjabat selama lima tahun, jadi nilailah saya berdasarkan kenyataan dan rekam jejak,” kata Anies.
Saat diminta tanggapannya mengenai wawancaranya dengan Reuters itu, Anies hanya memberi respons singkat. Berusaha mengelak, orang nomor satu di DKI ini justru memberikan jawaban lain dan berdalih masa jabatannya baru berakhir pada 16 Oktober 2022 mendatang.
“Oh ini baru 16 September ini, kan 16 Oktober,” ujar Anies di RS Siloam Hospitals, Jakarta Selatan, Jumat (16/9). “Cukup itu aja. Jawaban apapun dikutip soalnya. Enggak bisa nyeletuk pula kita,” lanjutnya.
Terpisah, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai Anies merupakan capres potensial di pilpres 2024.
“Mas Anies salah satu calon potensial,” kata Mardani kepada wartawan, Jumat (16/9).
Ia mengatakan hingga kini PKS memang belum menentukan capres yang bakal diusung pada pilpres 2024. Kendati demikian, dari sejumlah figur yang digadang-gadang bakal maju sebagai capres, Anies yang cukup dekat dengan PKS.
“Mas Anies salah satu yang dekat dan punya banyak kesamaan,” ujar Mardani.
Mardani menuturkan untuk menghadapi Pilpres 2024, langkah pertama yang diambil PKS yakni membangun koalisi dengan partai-partai lain.
“Langkah pertama membangun koalisi. Baru bahas capres dan cawapres,” ungkapnya.
Sementara anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Gilbert Simanjuntak mempertanyakan kendaraan politik yang akan digunakan Anies untuk maju di Pilpres 2024. Mengingat belum ada satu pun partai yang mendeklarasikan diri bakal mengusung orang nomor satu di DKI itu sebagai capres 2024 akan datang.
Sementara itu, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Gilbert Simanjuntak mempertanyakan alat politik yang akan digunakan Anies untuk mencalonkan diri di Pilpres 2024. Mengingat belum ada partai yang menyatakan diri mengusung orang pertama di DKI sebagai capres 2024 akan datang.
“Saya kira itu keputusan yang baik dan haknya. Nanti kita lihat apakah ada partai yang mau menerima,” ucapnya.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini menyebut, biasanya partai politik akan mengusung kadernya sendiri yang telah mengangkat nama partai.
“Karena selayaknya mereka yang berkeringat membanhun partau yang biasanya dicalonkan. PDIP lebih melihat rekam jejak, dedikasi, dan kinerja,” ujarnya.
Hal ini pun disebut Gilbert bakal jadi ajang pembuktian kinerja Anies selama memimpin Jakarta dalam lima tahun terakhir ini.
“Mungkin ada partai lain yang berminat. Itu akan membuktikan apakah kinerjanya selama jadi gubernur memang layak jadi presiden atau tidak, lewat pilihan rakyat,” kata Gilbert.
Sebagai informasi, Anies Baswedan belakangan ini sudah digandeng sejumlah partai politik. Bahkan, namanya tercatat di Bursa Calon Presiden Partai Demokrat, Partai NasDem, PKS, dan PAN. Namun, belum ada parpol yang mengumumkan akan memilih Anies sebagai capres 2024 mendatang.
Beberapa tokoh politik lainnya, seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, disebut juga akan menjadi Ketua DPR RI Puan Maharani sebagai saingan mereka dalam Pilpres 2024.
Calonpresiden2024.com – JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara soal dukungannya terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024 (Pilpres). Jokowi mengatakan sejak awal mendukung Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
“Sudah sejak awal, kok restu-restu, sejak awal saya menyampaikan mendukung beliau (Prabowo),” kata Jokowi didampingi Prabowo usai menyaksikan pameran Indo defence Expo 2022 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (2/10).
“Ini pertahanan,” timpal Prabowo.
Jokowi menuturkan dirinya sering memberikan wejangan kepada Prabowo untuk menghadapi Pemilu 2024. Jokowi menyebut dirinya dan Prabowo juga sering bertukar pikiran mengenai Indonesia.
“Ya kita sering saling bertukar pikiran mengenai bagaimana Indonesia ke depan,” tuturnya.
“Saya kira biasa berbicara dengan, bukan sering, tapi terlalu sering berbicara dengan Pak Menhan itu,” imbuh Jokowi.
Terkait para menterinya yang berniat menjadi calon presiden atau wakil presiden di Pilpres 2024, Jokowi meminta mereka untuk tetap memprioritaskan tugas negara. Hal itu disampaikan Jokowi merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal syarat nyapres bagi menteri. MK menyatakan menteri tak perlu mengundurkan diri dari jabatannya jika nyapres.
“Tugas sebagai menteri harus diutamakan,” kata Jokowi.
Jokowi juga berjanji akan memantau kinerja para menterinya yang akan ikut Pilpres 2024. Dia akan mengevaluasi para menteri jika kinerjanya terganggu karena pilpres.
Terkait para menterinya yang berniat menjadi capres atau cawapres pada Pilpres 2024, Jokowi meminta agar tetap mengutamakan tugas negara. Hal itu disampaikan Jokowi menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang syarat nyapres bagi menteri. Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa menteri tidak perlu mengundurkan diri dari jabatannya jika mencalonkan diri sebagai presiden.
“Tugas menteri harus diprioritaskan,” kata Jokowi.
Jokowi juga berjanji akan memantau kinerja para menterinya yang akan mengikuti pemilihan presiden 2024. Para menteri akan mengevaluasi jika kinerja mereka terganggu oleh pemilihan presiden.
“Kalau kita lihat nanti mengganggu ya akan dievaluasi, apakah memang harus cuti panjang banget atau tidak,” ujarnya.
Dalam Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, terdapat beberapa menteri yang diperkirakan akan bertarung di Pilpres 2024. Selain Prabowo, ada Menteri Koordinator Perekonomian yang juga Ketua Umum Golkar. Partai, Airlangga Hartarto, dan Menteri BUMN Eric Thohir, serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.
Nama Prabowo sendiri sudah dikukuhkan Partai Grindra sebagai calon presiden 2024. Gerindra juga sudah berkoalisi dengan PKK di Pilpres 2024. Namun, hingga saat ini Gerindra-PKB belum memutuskan cawapres mana yang akan dicalonkan.
Terkait pernyataan dukungan Jokowi terhadap Prabowo, Gerindra menyambut baik. Partai yang dipimpin Prabowo itu pun menilai Pernyataan Kepala Negara itu sebagai bentuk dukungan presiden kepada Prabowo.
“Ya bahwa apa yang disampaikan pak Jokowi dalam pameran Indo Defence itu tentunya kami sambut baik bahwa dukungan terhadap segalanya terhadap kegiatan pak Prabowo,” kata Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/11/2022).
Wakil Ketua DPR RI itu menjelaskan seluruh kader Gerindra sudah mengamanatkan Prabowo maju sebagai calon presiden di pilpres 2024. Bahkan, Dasco mengungkapkan Prabowo telah meminta izin langsung ke Presiden Jokowi soal keinginannya maju di Pilpres 2024.
Atas dasar tersebut, Dasco menyebut dukungan yang disampaikan Jokowi tersebut tak hanya sekadar untuk bidang pertahanan tapi juga soal dukungan jadi calon presiden 2024 terhadap Prabowo Subianto.
“Sehingga bahwa berita tadi itu dukungan ya juga termasuk dukungan terhadap rencana besar pertahanan kemudian sudah dipaparkan kepada pak Jokowi sejak dilantik menjadi pertahanan,” ucapnya.
“Ya saya pikir yang dimaksud dukungan itu ya pencapresan ya pertahanan kerja-kerja yang dilakukan Prabowo selama ini,” pungkas Dasco.
Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Joanes Jokowi mengatakan, kata-kata Jokowi tersebut sebenarnya tidak ditujukan kepada satu orang saja, melainkan kepada siapa saja yang ingin maju dalam kontestasi pilpres. Dia menegaskan, dukungan Jokowi terkait dengan pembaharuan kepemimpinan Indonesia ke depan.
“Pertanyaan apakah dukungan presiden gitu kan? Kalau presiden mendukung ya semua lah pasti. Semua menteri-menterinya yang berprestasi sebagai sebuah bentuk kaderisasi, regenerasi organisasi kebangsaan,” ujar Joanes kepada awak media, ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (2/11).
“Enggak (merujuk ke satu orang). Semua. Kalau ditanya mendukung pak Prabowo? Mendukung. Ditanya mendukung pak Ganjar atau mendukung siapapun, jadi bukan hanya bicara tentang sosok pak Prabowo,” tambah Joanes.
Joanes menambahkan, semua warga negara berhak mencalonkan diri sebagai presiden dan ini harus didukung. Ia juga menegaskan, dukungan Jokowi terhadap pencalonan presiden datang dalam bentuk dukungan Jokowi terhadap setiap rakyat Indonesia yang ingin mencalonkan diri dalam pemilihan presiden.
“Ini hak warga negara Indonesia. Siapapun harus didukung. Ini nanti dalam konteks siapa yang mendukung ya, ini nanti. Di hari ini, siapa yang mau maju silahkan. sebutkan angkanya,” jelas Joanes.
Calonpresiden2024.com, JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI bakal segera membentuk tim satuan tugas atau Satgas yang mengawasi media sosial terkait kampanye hitam, berita bohong atau hoaks hingga potensi polarisasi Pemilu 2024. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan ragam konten penyimpangan di media sosial terkait dengan Pemilu itu, selain di-take down juga dapat dikenakan pasal pidana.
“Kalau masih kampanye bisa pidana. Tapi kalaupun tidak masuk kampanye kalau sudah menyasar fitnah, hoaks itu bisa dipidana,” kata Rahmat Bagja saat di kantor Bawaslu, Minggu (18/12).
Ia menambahkan bahwa konten sosial media (sosmed) yang menyimpang itu dapat dijerat tidak hanya dengan ketentuan pada Undang-Undang Pemilu, tetapi juga dapat dikenakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE.
“Ada UU ITE. UU ITE itu lebih keras daripada uu pemilu. Hati-hati,” katanya.
Lebih jauh Bagja mengatakan selain di media sosial, Bawaslu bakal memantau penyelenggaraan Pemilu di masyarakat secara langsung. Meski bakal mengawasi secara daring dan langsung, Bagja mengatakan bahwa dengan adanya satgas ini bukan berarti membatasi kegiayan masyarakat di Pemilu.
“Bebas berpendapat kan ada aturannya juga. Kebebasan itu akan dibatasi dengan kebatasan lain dan dibatasi dengan UU,” tuturnya.
Menurut Bagja, aturan terkait penyelenggaraan Pemilu ini bertujuan juga untuk menghindari adanya potensi saling fitnah di antara kubu calon presiden dan wakil presiden hingga anggota legislatif.
“Menyerangnya bukan kritis ya, bukan berkompetisi yang kritis, tapi sudah menjatuhkan, membuat berita bohong. Nah itu jadi masalah. Itu yang ditindak,” kata Bagja.
Kata dia, satgas ini merupakan wacana bersama dari penyelenggara Pemilu. Nantinya, satgas ini akan melibatkan instansi terkait seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Tim Cyber Mabes Polri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan stakeholder terkait. Adapun saat ini, lanjut Bagja, pihaknya tengah menyusun tim yang bertugas serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari tim tersebut.
Bawaslu lanjut Bagja juga sudah memberikan laporan ke Presiden Jokowi. Kepada Jokowi, Rahmat berharap program pengawasan Medsos tersebut menjadi langkah penting ke depannya.
“Kami harapkan ini menjadi program kita yang terpenting ke depan,” ujarnya.
Ia juga berharap Konsolnas tersebut juga memantapkan soliditas seluruh jajaran pengurus Bawaslu baik tingkat pusat maupun daerah. “Sehingga, rapat Konsolnas kali ini adalah memantapkan kerja dan soliditas jajaran pengawas dalam mengawasi tahapan Pemilu 2024,” ungkap Rahmat.
Rahmat mengaku pernah diberikan pesan oleh Presiden Jokowi perihal menegakkan peraturan perundang-undangan. “Dan ini beliau sampaikan secara jelas, kalau teman-teman berada pada peraturan maka janganlah takut, harus berani menegakkan peraturan perundang-undangan,” ucapnya.
“Ini menandakan bahwa demokrasi kita akan sejalan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan Insya Allah akan didukung penuh oleh Pemerintah Republik Indonesia,” tambahnya.
Presiden Joko Widodo juga meminta kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk tidak sampai membuat pemilihan umum menjadi menakutkan. Meski menjadi lembaga yang disegani, Jokowi tak ingin Bawaslu membuat peserta pemilu jadi takut untuk melakukan sosialisasi.
“Bawaslu harus tegas dalam menegakkan aturan, tidak boleh ragu. Tapi juga jangan sampai Bawaslu malah menjadi badan pembuat waswas pemilu,” kata Jokowi.
Jokowi lalu bercerita pengalamannya saat menjadi peserta Pilpres dan Pilgub DKI. Saat itu, Jokowi sempat grogi dan takut ketika hendak dipanggil oleh Bawaslu DKI Jakarta
“Bapak itu ditakuti dan disegani loh, jangan jadi badan pembuat waswas pemilu, yang membuat waswas masyarakat utuk memilih peserta pemilu untuk bersosialisasi. Artinya apa, ingar bingar pemilu harus tetap terasa sebagai bagian dalam kita,” tutur Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi juga menekankan, koridor hukum harus selalu jadi pegangan Bawaslu.
“Merespons pengaduan dengan cepat, menindak dan menyelesaikan berbagai pelanggaran dengan tegas. Tidak usah ragu-ragu. Tidak boleh ragu. Peng gateguh integritas dan sekali lagi lakukan secara adil dan tidak memihak,” kata Jokowi.
Calonpresiden2024.com – Perseteruan Ketua Dewan Pengurus Daerah PDI Perjuangan (DPD PDIP) Jawa Tengah, Bambang Wuryanto dengan pendukung Ganjar Pranowo yang disebut oleh Bambang sebagai kader celeng akan rawan dimanfaatkan oleh lawan politik PDIP. Isu ini bisa saja sampai kering oleh para lawan olitik.
Mestinya seluruh kader PDIP memiliki kesamaan visi dalam menyongsong Pemilu dan Pilpres 2024. Paradigma kader dan pimpinan PDIP terhadap Pilpres 2024 jangan semata-mata hanya sekedar pertarungan kekuasaan, tetapi pertarungan mewujudkan cita-cita ideologi dan memenangkan aspirasi rakyat.
Harus ada kearifan dan kebijaksanaan. Syaratnya adalah memberi ruang yang sama kepada putra-putri terbaik yang ada di PDIP. Kader-kader terbaik PDIP akan turun ke masyarakat, membuat terobosan untuk memajukan negara dan menyejahterakan rakyat.
PDIP seharusnya lebih mementingkan aspek platfrom perjuangan berlandaskan pada ideologi partai. Kalau paradigmanya dalam memandang Pilpres itu sekedar kekuasaan, yang terjadi adalah ego.
Di sisi lain elite PDIP juga mestinya tidak mengunci satu nama untuk dijadikan tokoh nasional dalam kontestasi politik 2024, karena bisa berdampak kekalahan PDIP di pilpres dan legislatif.
Harapan untuk menang hattrick buyar. Biarkan bunga itu tumbuh mengharumkan semerbak bangsa. Jadi siapa figur yang paling banyak didukung oleh masyarakat, itu terserah masyarakat.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pasti akan sangat hati hati dalam membuat keputusan tentang siapa calon presiden yang akan diusung oleh PDIP.
Ibu Mega tentu ingin memiliki legacy di usianya yang sudah lanjut. Beliau sudah banyak berkiprah di republik ini sejak di DPR, wakil presiden, presiden kemudian jadi playmaker ketua umum partai yang memenangkan Pilpres dua kali berturut turut.
JAKARTA – Beredar rekaman suara diduga Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu yang juga Ketua DPD PDIP Jawa Tengah, Bambang Wuryanto atau akrab disapa Bambang Pacul.Rekaman suara 3 menit 46 detik itu diduga Bambang Pacul mengancam bakal mundur jika PDIP mengusung Ganjar Pranowo di Pemilu 2024. Hingga berita ini diturunkan, Tribun Network belum dapat mengkonfirmasi kebenaran rekaman tersebut kepada pihak terkait dan DPP PDI Perjseperti teh botol sosro. Siapapun capresnya, wakilnya harus Puan Maharani.
“Jadi rumusnya Puan Maharani teh botol sosro. Apapun makanannya minumnya teh botol. Ya to? Siapapun calon presidennya wakilnya PM. Masuk akal tidak? Ya pasti masuk to pak. Apakah presuangan.
Suara diduga Bambang itu mengibaratkan Puan Maharani idennya Ganjar wakilnya Puan? Yang bener,” ucapnya.
Suara ditengarai Bambang itu mengatakan soal capres, DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah tidak sejalan dengan kemauannya Ganjar Pranowo dalam hal pencalonan presiden.
“Apa yang dilakukan DPD PDIP? Menunggu titah ketua umum. Kita sudah mempersiapkan. Kenapa? Saya akan ajak bicara ketua umum, saya jelaskan. Ora cul, iki aku intine Ganjar yang akan saya kasih rekomendasi. Mohon ijin bu saya mengundurkan diri,” ucap dalam rekaman tersebut.
Berani cul, berani, kenapa takut? Nanti kalau Ganjar dikasih rekomendasi. Kemungkinan itu ada tidak? Ya ada, tapi nol koma nol nol persen.
Masih ada mbak Puan tidak bisa to pak. Teorinya siapa. Lha dulu Pak Jokowi bisa. Lha dulu Mbak Puan masih indil-indil. Sekarang ya tidak bisa.
(Mbak Puan) semua lorong kekuasaan istana pernah. Semua lorong di senayan pernah. Kurang apa? Kekuasaan di Republik itu hanya di dua titik. Di senayan dan istana. Mbak Puan pernah bergerak di dua lorong itu. Pengalaman sudah punya. Elit-elit sudah kenal semua, lebih gampang untuk berembuk.
Nanti kalau saya menegur (Ganjar), dia balas. Memang kamu siapa cul, negur aku. Yang bisa negur aku Bu Mega tok. Kan begitu mulutnya dia. DPD dan Ganjar beda pendapat, biar yang nilai ketua umum.
Ya kalau saya diberi kewenangan ya saya ajak tarung tidak perduli saya. Ini tak kasih kalian semua. Kalau rekom jatuh ke Ganjar, Bambang Pacul mengundurkan diri dari jabatannya!
Selasa (25/5) lalu, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) bidang Pemenangan Pemilu Bambang Wuryanto menjelaskan tidak undangnya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam acara partai di Kantor DPD PDIP Jateng, Kota Semarang, Sabtu (22/5). Dalam acara itu, turut dihadiri Ketua DPP PDIP bidang Politik dan Keamanan Puan Maharani. Menurut pria yang akrab disapa Bambang Pacul itu, ada etika yang telah dilanggar oleh Ganjar.
Di mana ada keinginan Ganjar untuk maju sebagai calon presiden (capres) 2024 yang dan hal itu dinilai terlalu ambisius. Padahal, persoalan pencapresan merupakan ranah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
“Kunci politisi itu adalah memahami keinginan seseorang. Kalau itu sesuai dengan tata krama, fatsun etika. Tetapi ada wilayah yang kita mesti hati-hati. Kalau wilayah aku pengen jadi calon presiden itu wewenangnya bu ketum,” kata Bambang.
Ia menegaskan kembali, pencapresan sudah ada pakem menurut aturan partai. Diungkapkan Bambang, telah ada sinyal dari PDIP Jateng jika sikap Ganjar yang terlalu ambisi dengan jabatan presiden tidak baik.Atas dasar itu, DPD PDIP Jateng tidak mengundang Ganjar dalam agenda yang dihadiri Puan Maharani tersebut.
“Maka ketika Mbak Puan rawuh ke Jawa Tengah maka kami mohon maaf lah rapat DPD. iki piye? yaudah dikasih lah peringatan dulu, biar nanti kita ngobrol. Jangan diundang dulu. Just simple as that, kau aja yang kemudian muter muter, ini masalah internal,” ujar Sekretaris Fraksi PDIP DPR RI itu.
Bambang menegaskan persoalan tersebut hanyalah dinamika internal partai. Dia menolak hal itu disebut sebagai perebutan capres, antara Puan dan Ganjar.
“Jadi itu sangat sepele bukan soal rebutan capres antara Mbak Puan dan Pak Ganjar, durung ono kode bu ketum,” pungkasnya.
Dan pada Selasa (1/6) lalu Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengaku tak berniat maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
“Sing arep maju iki sopo? (yang mau maju itu siapa) ke Pilpres 2024,” kata Ganjar saat ditemui setelah acara seminar yang digelar di kawasan Taman Budaya Jawa Tengah, Solo saat itu.
Dia juga menanggapi soal kabar hubungannya yang panas dengan PDIP.
“Aman, baik-baik saja dengan PDIP,” kata Ganjar.
Ganjar juga menanggapi soal kabar hubungan dirinya dan Puan Maharani yang disebut sedang renggang.”Hingga saat ini, saya sama Mbak Puan baik-baik saja, tidak ada masalah,” tandasnya.
Pernyataan yang sama juga sebelumnya disampaikan Ganjar saat berkunjung ke Balai Desa Nglinggi, Kecamatan Klaten Selatan, Klaten di hari yang sama, Selasa (1/6).”PDIP ono opo (ada apa), PDIP ora ono opo-opo (tidak ada apa-apa). PDIP oke-oke saja,” kata Ganjar.
Calonpresiden2024.com, JAKARTA – Anies Baswedan resmi mengenggam tiket pilpres 2024. Hal tersebut setelah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan dukungannya kepada Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024.
Wakil Ketua Majelis Syura PKS Mohamad Sohibul Iman mengatakan dukungan itu diputuskan atas keputusan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) Majelis Syuro. Kendati demikian, Sohibul menyatakan dukungan secara resmi akan disampaikan PKS pada 24 Februari 2023 mendatang.
“PKS akan menyampaikan eksplisit organisatoris untuk mendukung Bapak Anies Rasyid Baswedan pada Rapat Badan Majelis Syura PKS yang bersamaan dengan Rakernas DPP PKS pada 24 Februari 2024,” kata Sohibul di Gubug Makan Mang Engking Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Senin (30/1).
Sohibul menuturkan melalui dukungan tersebut persyaratan presidential threshold (PT) 20 persen sebagai syarat pencalonan presiden sudah terpenuhi.
“PKS konsisten menjadi bagian dari partai pendukung Anies Baswedan sehingga koalisi memenuhi presidential threshhold 20 persen,” ujarnya.
Sohibul juga menjelaskan bahwa PKS tidak akan mensyaratkan Cawapres dari partainya. “Selama cawapres yang dipilih mendongkrak kemenangan tidak harus dari PKS, PKS akan tetap dalam koalisi ini,” katanya.
Sohibul menyatakan dukungan ini didampingi Jubir PKS Muhammad Kholid, Jubir PKS Pipin Sopian, Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf. Kemudian, Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, Kepala Bakomstra Herzaky Mahendra Putra, dan Sudirman Said selaku perwakilan Anies Baswedan.
Sementara dari Partai NasDem yang dijadwalkan hadir yakni Ketua DPP Sugeng Suparwoto maupun Wakil Ketua DPP Willy Aditya berhalangan hadir. Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengatakan dalam waktu dekat tiga ketua umum partai politik yakni Surya Paloh(Partai Nasdem), Agus Harimurti Yudhoyono(AHY)(Partai Demokrat) dan Ahmad Syaikhu(PKS) akan melakukan penandatanganan resmi mengusung dan mendukung Anies Baswedan sebagai capres 2024.
“Tinggal tentu semua itu nanti akan diformalitas oleh tiga ketua umum untuk menandatangani keputusan bersama meresmikan Bapak Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden yang diusung oleh tiga partai yang kalau dikumulatifkan untuk presidential threshold-nya sudah melebihi 20% atau kalau tidak salah sudah 28%,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan ketiga partai politik (parpol) di bakal Koalisi Perubahan punya kesamaan untuk mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024.
“Bagi Demokrat, Mas Anies adalah tokoh perubahan dan perbaikan,” kata AHY.
AHY menuturkan dalam pembahasan tim kecil rencana Koalisi Perubahan sudah mendekati tahap finalisasi. Menurutnya, dengan rentang waktu komunikasi lebih dari enam bulan, sudah cukup untuk mengambil keputusan yang penting dan fundamental.
“Adapun terkait bacapres, sudah ada kesamaan cara pandang dari ketiga partai untuk mengusung Anies Baswedan sebagai bacapres 2024,” ujarnya.
AHY menyebut pihaknya juga menyerahkan kepada Anies terkait cawapres pendampingnya sebagaimana telah disampaikan Partai NasDem. Ia mengakui jika Partai Demokrat dan PKS masing-masing memiliki aspirasi kader utamanya sebagai bacawapres.
“Sebagai aspirasi selaku calon anggota koalisi, itu wajar,” ucap AHY.
Yang terpenting, lanjutnya, diskusi Bacawapres hendaknya tidak menghambat finalisasi koalisi. “Kami rasional saja. Jangan sampai faktor penentuan Bacawapres ini justru menjadi hal yang menghambat bagi terbentuknya Koalisi Perubahan,” ungkapnya.
Karenanya, AHY menambahkan Partai Demokrat akan mengajak PKS agar menyerahkan keputusan bacawapres kepada bacapres yang diusung.
“Dengan demikian, tiga partai memiliki kesetaraan yang sama dalam koalisi,” imbuhnya.
JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengisyaratkan bahwa Ketua Umum (Ketum) partainya Megawati Soekarnoputri bersedia bertemu dengan Surya Paloh jika Ketua Umum Partai NasDem itu ingin dialog dalam rangka kepentingan bangsa dan negara. Namun, Megawati akan menolak bertemu dengan Paloh jika hendak membahas soal bakal calon presiden (capres) dan calon presiden (capres) untuk Pilpres 2024.
“Kalau dialog dalam rangka kepentingan bangsa dan negara, PDI Perjuangan selalu welcome. Kalau dialog dalam konteks capres-cawapres, sepertinya ada perbedaan,” ujar Hasto di sela-sela acara Karnaval Perjuangan HUT ke-50 PDIP di Lebak, Banten, Minggu (19/2).
Hasto mengatakan hal itu menanggapi Surya Paloh yang mengaku ingin mengagendakan pertemuan dengan Megawati. Sebelumnya, pertemuan elite Nasdem dengan PDIP hanya melibatkan Hasto dan Ketua DPP PDIP sekaligus putri Megawati, Puan Maharani.
“Apalagi Pak Anies berulang kali disebut antitesa dari Pak Jokowi sehingga pasti berbeda,” imbuh Hasto.
Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memang sudah dideklarasikan oleh Surya Paloh sebagai bakal capres yang akan mereka usung pada Pemilu 2024. Hasto mengatakan bahwa partainya menghormati langkah tersebut sebagai kedaulatan partai politik.
Namun, ia menegaskan, kriteria bakal capres 2024 yang diusungawati di dalam pidato ulang tahun PDIP ke-50 menyebutkan bahwa capres PDIP berasal dari kader partai.g PDIP berbeda dengan Anies sebagai bakal capres dari Nasdem. Salah satunya, bakal capres 2024 dari PDIP berasal dari internal partai politik berlambang banteng itu.
“Sehingga dalam konteks seperti itu, calon yang diusung Nasdem dan calon yang diusung PDIP dari indikator-indikator dalam sambutan ketum sepertinya berbeda,” kata Hasto.
“Nasdem kan kemudian telah mengusung Bapak Anies Baswedan sebagai calon presiden dari Nasdem, kemudian Bu Megawati Soekarnoputri dalam pidato ulang tahun partai menegaskan calon presiden dari partai PDIP berasal dari kader partai,” ujar Hasto.
Hasto mengungkapkan, rencana dialog Megawati dengan Surya Paloh tentunya pihaknya akan menunggu kode-kode yang akan disampaikan Surya Paloh tersebut.
“Dalam perspektif apa dialog tersebut akan dilakukan. Kalau dialog dalam rangka kepentingan bangsa dan negara, PDIP selalu welcome,” tegas Hasto.
Sebelumnya Surya Paloh mengaku bahwa meski ingin bertemu dengan Megawati, dia belum mengatur waktu pertemuan itu. Paloh mengaku ingin lebih dulu melihat sikap Megawati sambil melempar “kode”.
“Saya pikir keinginan untuk itu sih ada saja. Tinggal atur saja. Kita kasih kode-kode dulu. Barangkali bagaimana, kapan Bu Mega ada waktu yang baik?” kata dia di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Rabu (1/2).
Paloh berharap, keinginannya tersebut dapat disambut baik oleh Megawati.
“Mudah-mudahan suasana kebatinannya sama, harapan penerimaan sama. Jadi jelas, (niat) ada. Itu intinya,” ujar dia.
JAKARTA – PDI Perjuangan (PDIP) tengah menyiapkan berbagai hal untuk momentum Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri mengumumkan deklarasi calon presiden 2024.
Namun, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto tak menyebut kapan tepatnya momentum Megawati akan mengumumkan capres itu. Menurutnya, akan ada momentum baik di mana Megawati mengumumkan hal itu.
“Deklarasi nanti akan dipersiapkan dengan baik suasana keIndonesiaan, kerakyatan menggambarkan suatu desain masa depan,” kata Hasto saat ditemui di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (23/2). Hal itu disampaikannya ketika ditanya terkait peluang PDI-P mengumumkan deklarasi capres pada Juni 2023.
Diketahui, PDIP akan menggelar konsolidasi akbar pada bulan Bung Karno, tepatnya 24 Juni 2023 di Jakarta.
Selain persiapan deklarasi, PDIP juga tengah menggodog visi misi calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan diusung nantinya.
“Termasuk visi-misi capres-cawapres kami juga sedang godok dengan sebaik-baiknya,” ucap Hasto.
Menurut Hasto, visi misi capres-cawapres yang diusung PDIP harus bisa melanjutkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Salah satu kepemimpinan Jokowi yang dimaksud yaitu keberlanjutan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur.
“Karena ini (IKN) nanti akan mengubah juga di dalam strategi pembangunan dalam pola pikir, dalam kebudayaan yang menuju kepada kejayaan Indonesia raya, semua akan dipersiapkan dengan baik,” jelas Hasto.
Dia menambahkan, terkait siapa yang akan diumumkan sebagai capres dan cawapres, PDIP menyerahkan hal itu kepada Megawati.
Akan tetapi, Hasto memastikan bahwa calon yang akan diusung adalah kader internal PDIP.
“Pidato Ibu Ketua Umum pada saat hari ulang tahun PDI-P ke-50 telah menegaskan kebijakan bahwa calon dari PDI Perjuangan dari internal kader partai,” imbuhnya.
Soal kader partai yang akan diusung sebagai capres, Hasto pun turut menangapi soal hasil survei Litbang Kompas yang menunjukan elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menempati urutan atas sebagai calon presiden (Capres) 2024.
Berdasarkan tren, kader PDI Perjuangan (PDIP) itu mengalami peningkatan elektabilitas dari Oktober 2022 di angka 23,2 persen menjadi 25,3 persen pada Januari 2023.
Hasto pun melihat kenaikan elektabilitas Ganjar Pranowo merupakan hasil kaderisasi partai yang berhasil.
Hasto mengatakan, tingginya elektabilitas Ganjar merupakan keberhasilan penggemblengan kader PDIP dengan rakyat.
“Elektoral yang tinggi yang dipersepsikan oleh masyarakat dan ditunjukkan dari hasil survei itu buah dari kaderisasi, buah dari proses penggemblengan dari rebonding antara kader-kader PDIP dengan rakyat,” ujar Hasto.
Meski begitu, partai berlambang banteng moncong putih itu belum tegas apakah bakal mengusung Ganjar sebagai calon presiden.
Hasto menegaskan, bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memiliki pertimbangan momentum yang pas untuk mendeklarasikan calon presiden.
“Sekali lagi bahwa momentum yang tepat kapan calon itu akan diumumkan itu adalah kewenangan ketum Ibu Megawati Soekarnoputri, ini lah yang kemudian dilakukan dengan melihat berbagai aspek-aspek persoalan perekonomian kita, aspek internasional, aspek kesiapan seluruh jajaran partai dan yang tidak kalah pentingnya adalah momentum,” terang Hasto.
Maka, kata Hasto, untuk urusan mendeklarasikan calon presiden bukan masalah lebih cepat atau tidak.
Tetapi menimbang kualitas calon pemimpin yang akan dimajukan apakah berkualitas dan memiliki jiwa kepemimpinan bagi rakyat.
“Dan ini semua harus dilakukan secara detail, sehingga untuk urusan pemimpin ukurannya bukan cepat tidaknya, ukurannya pada kualitas dari pemimpin tersebut,” pungkas Hasto.
Buka Keran Koalisi
Dalam mengusung capres, PDI Perjuangan menyadari tidak bisa sendiri dan harus membangun koalisi bersama partai politik lain. Maka, PDIP tidak menutup kemungkinan akan bekoalisi besar di pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Hasto mengatakan, koalisi besar merupakan hal yang sangat baik.
“Ya koalisi besar, namanya besar kan bagus. Namanya koalisi besar kan sesuatu hal yang sangat baik,” terang Hasto.
Terkait hal itu, Hasto menyinggung, soal problem atau masalah rakyat terkait pandemi Covid-19 belum menunjukkan prestasi yang menggembirakan hingga kini.
“Karena problematika rakyat kita terkait dengan pandemi kan belum usai meskipun pertumbuhan ekonomi kita menunjukkan prestasi yang menggembirakan,” ucapnya.
Oleh karena itu, Hasto memandang sangat baik jika partai-partai bisa bersatu untuk melakukan hal baik. Termasuk persoalan pascapandemi Covid-19 itu.
“Tetapi kalau partai-partai kemudian bersatu itu kan juga suatu hal yang sangat baik,” jelas Hasto.
Tutup Pintu Koalisi Untuk 3 Partai
Sekjen Hasto Kristiyanto menegaskan partainya tak akan berkoalisi dengan Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di 2024.
Hasto mengatakan PDIP tak mau berkoalisi dengan tiga partai politik (parpol) yang akan mengusung Anies Baswedan.
Terlebih, dia menyebut bahwa Anies disebut-sebut sebagai antitesis dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“(Kami akan) bergabung dengan koalisi yang tidak mengusung antitesa Pak Jokowi sehingga kami jelas berbeda dengan NasDem, Demokrat, PKS yang telah mengusung Bapak Anies Baswedan,” kata Hasto.
Politisi asal Yogyakarta itu menuturkan PDIP akan berkoalisi dengan parpol yang memiliki semangat gotong royong.
“Kami akan bekerja sama dengan partai-partai lain dan kemudian mendorong semangat gotong royong. Itu tinggal nanti dialognya siapa capres dan cawapres karena PDIP adalah pemenang Pemilu,” ujar Hasto.
Hasto menuturkan PDIP tak mungkin dengan koalisi yang akan mengusung Anies lantaran memiliki rekam jejak yang tak senafas dengan partainya.
Dia menambahkan jika Anies tak melanjutkan kebijakan Presiden Jokowi saat menjadi Gubernur DKI Jakarta.
“Dari gubernur ya saja sudah antitesa, banyak kebijakan Pak jokowi yang tidak dilanjutkan apalagi nanti kebijakan-kebijakan untuk yang lebih besar karena politik ini dimulai dari hal yang lebih kecil,” imbuhnya.
