PEMILU

Ganjar Dinilai Tak Mampu Tekan Angka Kemiskinan di Jateng

Angka Kemiskinan – Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, disinggung tidak mampu menekan kemiskinan di Jateng. Singgungan tersebut disampaikan oleh sejumlah pihak, termasuk pengamat politik dan politikus.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), rasio kemiskinan di Jawa Tengah pada September 2023 sebesar 10,77%, turun dari 11,19% pada September 2018. Artinya, jumlah warga miskin di Jawa Tengah turun sebesar 80.000 orang dari 3,87 juta menjadi 3,79 juta.

Meskipun angka kemiskinan di Jawa Tengah telah menurun, namun masih ada pihak yang menilai bahwa penurunan tersebut tidak signifikan. Mereka berargumen bahwa rasio kemiskinan di Jawa Tengah masih lebih tinggi dibandingkan provinsi Jawa Bali yang hanya 7,80%.

Selain itu, mereka juga menilai bahwa penurunan angka kemiskinan di Jawa Tengah tidak merata. Beberapa daerah di Jawa Tengah masih memiliki angka kemiskinan yang tinggi, seperti Kabupaten Wonosobo, Kebumen, dan Banjarnegara.

Ganjar sendiri telah menanggapi singgungan tersebut. Ia mengatakan bahwa pihaknya telah berupaya untuk menekan kemiskinan di Jawa Tengah. Menurut Ganjar, upaya tersebut tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh masyarakat.

Ganjar juga mengatakan bahwa penurunan angka kemiskinan di Jawa Tengah tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Ia mengatakan bahwa diperlukan kerja keras dan kerja sama dari semua pihak untuk dapat menekan angka kemiskinan secara signifikan.

Berikut adalah beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Ganjar untuk menekan angka kemiskinan di Jawa Tengah:

  • Menambah jumlah SMKN Jateng yang menggratiskan biaya sekolah bagi siswa berprestasi dari keluarga tidak mampu.
  • Meningkatkan akses masyarakat pada layanan terhadap kesehatan dan pendidikan.
  • Memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin.
  • Menciptakan lapangan kerja baru melalui pengembangan UMKM dan industri.

Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat terus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk menekan angka kemiskinan di Jawa Tengah secara signifikan.

Baca Juga : Anies Imbau Rakyat Jangan Golput, Bandingkan Rekam Jejak Capres-Cawapres

Berantas Korupsi untuk Membangun Indonesia Unggul

Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, mengatakan bahwa pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) merupakan kunci untuk membangun Indonesia yang unggul. Ia mengatakan bahwa KKN telah menjadi masalah yang menghambat pembangunan dan kemajuan bangsa.

“KKN merupakan kejahatan yang merugikan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, pemberantasan KKN harus menjadi prioritas utama,” kata Ganjar dalam acara seminar nasional pemberantasan KKN di Semarang, Jawa Tengah, pada Rabu (23 November 2023).

Ganjar mengatakan bahwa pemberantasan KKN harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan, dengan melibatkan semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha.

“Pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu. Masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran akan bahaya KKN. Dunia usaha juga perlu berperan aktif dalam mencegah dan memberantas KKN,” kata Ganjar.

Ganjar mengatakan bahwa pemberantasan KKN harus dimulai dari diri sendiri. Ia mengajak masyarakat untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam kehidupan sehari-hari.

“Kita harus mulai dari diri sendiri. Jangan kita menjadi bagian dari masalah, tetapi kita harus menjadi bagian dari solusi,” kata Ganjar.

Ganjar mengatakan bahwa Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi negara yang unggul. Namun, ia mengatakan bahwa potensi tersebut tidak akan dapat terwujud jika KKN masih menjadi masalah.

“Kita harus bekerja keras untuk memberantas KKN. Dengan demikian, kita dapat membangun Indonesia yang unggul,” kata Ganjar.

Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk memberantas KKN:

  • Memperkuat penegakan hukum

Penegakan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu merupakan kunci untuk memberantas KKN. Pemerintah perlu memperkuat lembaga penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia.

  • Meningkatkan kesadaran masyarakat

Masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran akan bahaya KKN. Masyarakat perlu memahami bahwa KKN merupakan kejahatan yang merugikan diri sendiri, keluarga, dan bangsa.

  • Menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel

Pemerintah perlu menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan keterbukaan informasi publik dan memperkuat sistem pengawasan.

  • Meningkatkan pendidikan moral

Pendidikan moral merupakan hal yang penting untuk mencegah KKN. Pendidikan moral dapat dilakukan melalui pendidikan formal, informal, maupun nonformal.

Dengan kerja keras dan kerja sama dari semua pihak, Indonesia dapat terbebas dari KKN dan menjadi bangsa yang unggul.

Baca Juga : Sanksi Bagi PNS Pose Jari Dukung Capres Pemilu 2024

Pentingnya Sektor Pendidikan dan Kesehatan

Ganjar Pranowo sebelumnya menyoroti pentingnya sektor pendidikan dan kesehatan dalam memajukan bangsa Indonesia. Ia mengatakan bahwa kedua sektor tersebut merupakan fondasi yang penting untuk membangun sumber daya manusia (SDM) yang unggul.

Ganjar mengatakan bahwa pendidikan merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas SDM. Ia mengatakan bahwa pendidikan yang berkualitas dapat mempersiapkan generasi muda Indonesia untuk menghadapi tantangan global.

Ganjar juga mengatakan bahwa kesehatan merupakan hal yang penting untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Ia mengatakan bahwa masyarakat yang sehat dapat bekerja dan berkarya secara optimal.

Ganjar Pranowo telah melakukan sejumlah upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan di Jawa Tengah. Ia telah meningkatkan anggaran pendidikan dan kesehatan, serta melakukan berbagai program untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan.

Berikut adalah beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Ganjar Pranowo untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan:

Pendidikan

  • Meningkatkan anggaran pendidikan.
  • Membangun sekolah baru.
  • Menyediakan beasiswa bagi siswa berprestasi.
  • Meningkatkan kualitas guru.

Kesehatan

  • Meningkatkan anggaran kesehatan.
  • Membangun rumah sakit baru.
  • Meningkatkan kualitas tenaga kesehatan.
  • Menyediakan layanan kesehatan gratis.

Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM di Jawa Tengah dan mendukung pembangunan bangsa Indonesia secara keseluruhan.

PEMILU

Anies Imbau Rakyat Jangan Golput, Bandingkan Rekam Jejak Capres-Cawapres

Jangan Golput – Calon Presiden (Capres) Anies Baswedan meminta masyarakat untuk membandingkan rekam jejak para calon presiden dan calon wakil presiden (cawapres) menjelang Pilpres 2024. Menurut Anies, rekam jejak merupakan hal yang penting untuk diperhatikan dalam memilih pemimpi, Jakarta, Senin (20/11/2023).

“Rekam jejak adalah hal yang penting. Kita harus melihat apa yang sudah dilakukan oleh para calon pemimpin ini di masa lalu,” kata Anies dalam keterangannya, Selasa (19/7/2023).

Anies mengatakan, rekam jejak dapat menunjukkan kapasitas dan kapabilitas calon pemimpin. Rekam jejak juga dapat menunjukkan komitmen calon pemimpin terhadap rakyat dan bangsa.

“Kita harus melihat apakah para calon pemimpin ini memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk memimpin bangsa ini,” kata Anies.

“Kita juga harus melihat apakah para calon pemimpin ini memiliki komitmen untuk memajukan rakyat dan bangsa,” lanjutnya.

Anies juga mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah terbujuk oleh janji-janji palsu. Masyarakat harus kritis dalam memilih pemimpin.

“Jangan mudah terbujuk oleh janji-janji palsu. Kita harus kritis dalam memilih pemimpin,” kata Anies.

Pilpres 2024 akan digelar pada 14 Februari 2024. Saat ini, sudah ada beberapa pasangan calon yang telah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca Juga : Sanksi Bagi PNS Pose Jari Dukung Capres Pemilu 2024

Anies Imbau Rakyat Jangan Golput

Calon Presiden (Capres) Anies Baswedan mengimbau rakyat Indonesia untuk jangan golput dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Anies mengatakan, golput sama saja dengan tidak memiliki sikap terhadap masa depan bangsa.

“Jangan golput. Golput sama saja dengan tidak memiliki sikap terhadap masa depan bangsa,” kata Anies dalam keterangannya, Selasa (19/7/2023).

Anies mengatakan, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam pemilu. Hak suara adalah hak asasi manusia yang tidak boleh diabaikan.

“Hak suara adalah hak asasi manusia yang tidak boleh diabaikan. Setiap warga negara berhak dan wajib untuk berpartisipasi dalam pemilu,” kata Anies.

Anies juga mengingatkan bahwa jangan golput dapat berdampak negatif bagi bangsa. Jika banyak rakyat yang golput, maka akan semakin sulit untuk memilih pemimpin yang berkualitas.

“Golput dapat berdampak negatif bagi bangsa. Jika banyak rakyat yang golput, maka akan semakin sulit untuk memilih pemimpin yang berkualitas,” kata Anies.

Anies mengajak rakyat Indonesia untuk menggunakan hak suara mereka dengan bijaksana. Rakyat harus memilih pemimpin yang memiliki visi dan misi yang jelas untuk memajukan bangsa dan negara.

“Gunakan hak suara Anda dengan bijaksana. Pilihlah pemimpin yang memiliki visi dan misi yang jelas untuk memajukan bangsa dan negara,” kata Anies.

Pemilu 2024 akan digelar pada 14 Februari 2024. Saat ini, sudah ada beberapa pasangan calon yang telah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca Juga : Komisi lll DPR Bentuk Panja Netralitas Polri pada Pemilu 2024

Rakyat Jangan Jadi Penonton

Anies Baswedan berpendapat bahwa pilihan golput tidak disarankan bagi anak muda. Hal ini karena anak muda memiliki berbagai tantangan di era saat ini, seperti pengangguran, biaya pendidikan yang mahal, dan perubahan iklim.

Anies mengatakan bahwa anak muda harus terlibat dalam proses demokrasi untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Dengan berpartisipasi dalam pemilu, anak muda dapat memberikan suara mereka untuk memilih pemimpin yang akan memperjuangkan kepentingan mereka.

Anies juga mengingatkan bahwa jangan golput dapat berdampak negatif bagi anak muda. Jika anak muda jangan golput, maka mereka akan kehilangan kesempatan untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Anak muda juga akan kehilangan kesempatan untuk memberikan suara mereka untuk memilih pemimpin yang akan memperjuangkan kepentingan mereka.

Berikut adalah beberapa alasan mengapa Anies Baswedan berpendapat bahwa pilihan jangan golput tidak disarankan bagi anak muda:

  • Anak muda adalah kelompok yang paling terdampak oleh berbagai tantangan di era saat ini. Mereka adalah kelompok yang paling rentan terhadap pengangguran, biaya pendidikan yang mahal, dan perubahan iklim.
  • Anak muda memiliki masa depan yang lebih panjang daripada kelompok usia lainnya. Oleh karena itu, mereka memiliki kepentingan yang lebih besar dalam menentukan masa depan bangsa.
  • Partisipasi dalam pemilu adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Anak muda sebagai warga negara yang telah memenuhi syarat, memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam pemilu.

Anies berharap agar anak muda dapat menggunakan hak suara mereka dengan bijaksana. Anak muda harus memilih pemimpin yang memiliki visi dan misi yang jelas untuk memajukan bangsa dan negara.

NEWS

Sanksi Bagi PNS Pose Jari Dukung Capres Pemilu 2024

PNS Pose Jari Dukung Capres – Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 5 Menteri tentang netralitas ASN dalam Pemilu 2024, PNS dilarang berekspresi atau melakukan kegiatan yang menunjukkan dukungan terhadap pasangan calon tertentu dalam pemilu. Hal ini termasuk berpose dengan simbol nomor urut pasangan calon.

Jika PNS pose jari dengan simbol nomor urut pasangan calon, maka dapat dikenakan sanksi disiplin berat, berupa:

  • Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan;
  • Pembebasan dari jabatan selama 12 bulan;
  • Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;
  • Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS.

Sanksi tersebut diberikan karena PNS memiliki kewajiban untuk bersikap netral dalam pemilu. Hal ini diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum.

Pada tanggal 17 November 2023, beredar foto seorang PNS pose jari dengan simbol nomor urut pasangan calon tertentu di media sosial. Foto tersebut kemudian menjadi viral dan memicu reaksi dari berbagai pihak.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa PNS pose jari dengan simbol nomor urut pasangan calon dapat dikenakan sanksi disiplin berat.

“Pada prinsipnya, ASN harus netral dalam pemilu. Jika ada ASN yang kedapatan berpose dengan simbol nomor urut pasangan calon, maka dapat dikenakan sanksi disiplin berat,” kata Tjahjo Kumolo.

Tjahjo Kumolo juga mengimbau kepada seluruh PNS untuk mematuhi aturan netralitas ASN dalam pemilu. Ia berharap agar PNS dapat fokus bekerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Sanksi bagi PNS Pose Jari Dukung Capres Pemilu 2024

Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 5 Menteri tentang netralitas ASN dalam Pemilu 2024, PNS dilarang berekspresi atau melakukan kegiatan yang menunjukkan dukungan terhadap pasangan calon tertentu dalam pemilu. Hal ini termasuk berpose dengan simbol nomor urut pasangan calon.

Jika PNS kedapatan berpose dengan simbol nomor urut pasangan calon, maka dapat dikenakan sanksi disiplin berat, berupa:

  • Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan;
  • Pembebasan dari jabatan selama 12 bulan;
  • Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;
  • Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS.

Sanksi tersebut diberikan karena PNS memiliki kewajiban untuk bersikap netral dalam pemilu. Hal ini diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum.

Berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing sanksi disiplin berat yang dapat dikenakan kepada PNS yang berpose jari dukung capres pemilu 2024:

  • Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan

Sanksi ini berupa pemindahan PNS ke jabatan yang setingkat lebih rendah dari jabatan yang sebelumnya didudukinya, selama 12 bulan.

  • Pembebasan dari jabatan selama 12 bulan

Sanksi ini berupa pemindahan PNS dari jabatan organiknya ke jabatan lain di luar jabatan organiknya, selama 12 bulan.

  • Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS

Sanksi ini berupa pemutusan hubungan kerja dengan PNS, tetapi PNS tetap mendapatkan hak-hak kepegawaiannya, seperti uang pensiun, tunjangan hari tua, dan tunjangan keluarga.

  • Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS

Sanksi ini berupa pemutusan hubungan kerja dengan PNS, dan PNS tidak mendapatkan hak-hak kepegawaiannya.

Penegakan sanksi disiplin berat terhadap PNS pose jari dukung capres pemilu 2024 akan dilakukan oleh instansi pemerintah tempat PNS tersebut bekerja. Instansi pemerintah tersebut akan membentuk tim investigasi untuk mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh PNS tersebut.

Jika terbukti melanggar netralitas ASN, maka PNS tersebut akan dikenakan sanksi disiplin berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Baca Juga : Komisi lll DPR Bentuk Panja Netralitas Polri pada Pemilu 2024

Pose PNS yang Dilarang

Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 5 Menteri tentang netralitas ASN dalam Pemilu 2024, PNS pose jari dilarang berekspresi atau melakukan kegiatan yang menunjukkan dukungan terhadap pasangan calon tertentu dalam pemilu. Hal ini termasuk berpose dengan simbol atau atribut partai politik, pasangan calon, atau organisasi kemasyarakatan pendukung pasangan calon.

Berikut adalah beberapa PNS pose jari yang dilarang selama jelang pemilu 2024:

  • Pose dengan simbol hati ala Korea Selatan (finger heart)
  • Pose dengan jempol ke atas
  • Pose dengan mengangkat telunjuk (menunjukkan jumlah angka satu)
  • Pose dengan jari membentuk simbol “peace” (menunjukkan jumlah angka dua)
  • Pose dengan jempol, telunjuk, dan kelingking membentuk simbol metal
  • Pose dengan lima jari (karena masih termasuk nomor urut paslon)

Selain pose-pose tersebut, PNS juga dilarang melakukan kegiatan-kegiatan berikut:

  • Memasang spanduk/baliho/alat peraga lainnya terkait bakal calon peserta pemilu dan pemilihan.
  • Sosialisasi/kampanye media sosial online bakal calon.
  • Menghadiri deklarasi/kampanye pasangan bakal calon dan memberikan tindakan/dukungan secara aktif.

Jika PNS kedapatan melakukan pelanggaran netralitas ASN, maka dapat dikenakan sanksi disiplin berat, berupa:

  • Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan;
  • Pembebasan dari jabatan selama 12 bulan;
  • Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;
  • Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS.

Sanksi tersebut diberikan karena PNS memiliki kewajiban untuk bersikap netral dalam pemilu. Hal ini diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum.

Penegakan sanksi disiplin berat terhadap PNS yang melanggar netralitas ASN akan dilakukan oleh instansi pemerintah tempat PNS tersebut bekerja. Instansi pemerintah tersebut akan membentuk tim investigasi untuk mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh PNS tersebut.

Jika terbukti melanggar netralitas ASN, maka PNS tersebut akan dikenakan sanksi disiplin berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Baca Juga : Jaksa Agung Minta Jajaran Tak Berpihak ke Salah Satu Capres

Dilarang Like dan Komen di Akun Medsos Capres dan Cawapres

PNS dilarang like dan komen di akun medsos capres dan cawapres. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 5 Menteri tentang netralitas ASN dalam Pemilu 2024.

Dalam SKB tersebut, disebutkan bahwa PNS dilarang berekspresi atau melakukan kegiatan yang menunjukkan dukungan terhadap pasangan calon tertentu dalam pemilu. Hal ini termasuk like dan komen di akun medsos capres dan cawapres.

Jika PNS kedapatan like dan komen di akun medsos capres dan cawapres, maka dapat dikenakan sanksi disiplin berat, berupa:

  • Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan;
  • Pembebasan dari jabatan selama 12 bulan;
  • Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;
  • Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS.

Sanksi tersebut diberikan karena PNS memiliki kewajiban untuk bersikap netral dalam pemilu. Hal ini diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum.

Penegakan sanksi disiplin berat terhadap PNS yang like dan komen di akun medsos capres dan cawapres akan dilakukan oleh instansi pemerintah tempat PNS tersebut bekerja. Instansi pemerintah tersebut akan membentuk tim investigasi untuk mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh PNS tersebut.

Jika terbukti melanggar netralitas ASN, maka PNS tersebut akan dikenakan sanksi disiplin berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berikut adalah beberapa contoh like dan komen di akun medsos capres dan cawapres yang dapat dianggap sebagai pelanggaran netralitas ASN:

  • Like foto atau video capres dan cawapres.
  • Komen positif atau mendukung capres dan cawapres.
  • Komen yang menyinggung pasangan calon lain.

PNS diimbau untuk berhati-hati dalam menggunakan media sosial selama masa pemilu. PNS harus menghindari melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat dianggap sebagai pelanggaran netralitas ASN.

NEWS

Komisi lll DPR Bentuk Panja Netralitas Polri pada Pemilu 2024

Panja Netralitas – Komisi III DPR RI akan membentuk Panitia Kerja (Panja) Netralitas Polri dalam menghadapi Pemilu 2024. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Wuryanto, dalam rapat internal Komisi III DPR RI pada tanggal 17 November 2023.

Bambang mengatakan bahwa pembentukan Panja Netralitas Polri ini bertujuan untuk memastikan netralitas Polri dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Menurutnya, netralitas Polri merupakan hal yang mutlak dan tidak bisa ditawar-tawar.

“Netralitas Polri adalah syarat mutlak bagi terciptanya pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas,” kata Bambang.

Panja Netralitas Polri akan beranggotakan 10 orang dari Komisi III DPR RI. Panja ini akan bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap netralitas Polri dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

Panja ini akan melakukan berbagai kegiatan, antara lain:

  • Melakukan kajian dan analisis terhadap aspek-aspek yang terkait dengan netralitas Polri dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
  • Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas Polri dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
  • Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas Polri dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

Panja Netralitas Polri akan memulai tugasnya pada bulan Desember 2023.

Panja Netralitas Polri memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

  • Melakukan kajian dan analisis terhadap aspek-aspek yang terkait dengan netralitas Polri dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Kajian dan analisis ini meliputi aspek hukum, aspek organisasi, aspek sumber daya manusia, dan aspek anggaran.
  • Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas Polri dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Pengawasan ini meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas Polri dalam hal:
    • Pengamanan tahapan Pemilu 2024
    • Penegakan hukum Pemilu 2024
    • Penanganan pelanggaran Pemilu 2024
  • Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas Polri dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah pelaksanaan tugas-tugas Polri dalam pelaksanaan Pemilu 2024 sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Panja Netralitas Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, dapat meminta keterangan dari:

  • Kapolri
  • Wakapolri
  • Pejabat Polri lain yang terkait
  • Pihak-pihak lain yang dianggap perlu

Panja Netralitas Polri juga dapat melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas Polri dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

Baca Juga : Jaksa Agung Minta Jajaran Tak Berpihak ke Salah Satu Capres

Panja Netralitas Polri akan menyampaikan hasil kajian, pengawasan, dan evaluasinya kepada Komisi III DPR RI. Hasil kajian, pengawasan, dan evaluasi ini akan menjadi bahan pertimbangan bagi Komisi III DPR RI dalam memberikan rekomendasi kepada Kapolri dan Presiden terkait dengan netralitas Polri dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

Polri Terbitkan Surat Telegram Jaga Netralitas Personel pada Pemilu 2024

Pada tanggal 20 Oktober 2023, Polri menerbitkan Surat Telegram (ST) Nomor ST/2407/X/Huk.7.1./2023 tentang netralitas personel Polri dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. Surat telegram tersebut ditujukan kepada seluruh jajaran Polri, mulai dari tingkat Mabes Polri hingga tingkat polres.

Baca Juga : AMIN Dapat Nomor Urut 1, Anies: Insyaallah Jadi Urutan Kemenangan

Dalam surat telegram tersebut, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memerintahkan seluruh anggota Polri untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Kapolri menegaskan bahwa netralitas Polri merupakan syarat mutlak bagi terciptanya pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.

Adapun beberapa larangan yang harus dipatuhi oleh anggota Polri dalam rangka menjaga netralitas, antara lain:

  • Menjadi anggota atau pengurus partai politik
  • Ikut serta dalam kegiatan kampanye pemilu
  • Menggunakan atribut partai politik
  • Menyampaikan pernyataan yang dapat menimbulkan kegaduhan politik
  • Melakukan tindakan yang dapat mempengaruhi proses pemilu

Bagi anggota Polri yang melanggar larangan tersebut, akan dikenakan sanksi tegas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi disiplin, sanksi kode etik, bahkan sanksi pidana.

Penerbitan surat telegram tersebut merupakan langkah penting untuk memastikan netralitas Polri dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Polri diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional dan netral, sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi terciptanya pemilu yang demokratis dan berintegritas.

NEWS

Jaksa Agung Minta Jajaran Tak Berpihak ke Salah Satu Capres

Jaksa Agung ST Burhanuddin menyatakan komitmen netralitas di lingkungan jaksa agung dalam Pilpres 2024. Hal ini disampaikan Burhanuddin dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Kamis (16/11/2023).

“Kami berkomitmen untuk menjaga netralitas dalam menghadapi pelaksanaan Pemilu dan Pilpres 2024,” kata Burhanuddin.

Burhanuddin menegaskan bahwa jaksa agung akan menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional dan independen, tanpa membeda-bedakan latar belakang politik para calon presiden dan wakil presiden.

“Kami akan menjalankan tugas dan fungsi kami secara profesional dan independen, tanpa membeda-bedakan latar belakang politik para calon presiden dan wakil presiden,” tegas Burhanuddin.

Burhanuddin juga meminta kepada seluruh jajaran jaksa agung untuk tidak terpengaruh oleh pihak-pihak yang berupaya untuk mempengaruhi netralitas jaksa agung.

“Kami minta kepada seluruh jajaran kejaksaan untuk tidak terpengaruh oleh pihak-pihak yang berupaya untuk mempengaruhi netralitas kejaksaan,” kata Burhanuddin.

Burhanuddin juga menyampaikan bahwa jaksa agung akan terus berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilpres 2024.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilpres 2024,” kata Burhanuddin.

Pemilu dan Pilpres 2024 akan digelar pada tanggal 14 Februari 2024. Saat ini, sudah ada beberapa nama tokoh yang menyatakan kesiapannya untuk maju dalam Pilpres 2024.

Baca Juga : AMIN Dapat Nomor Urut 1, Anies: Insyaallah Jadi Urutan Kemenangan

Proses Penyidikan Ditunda Jaksa Agung

Proses penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal ini penyidik Polri atau Jaksa Agung yang didahului dengan penyelidikan dalam rangka mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1160/V/RES.1.24.2023 tanggal 13 Mei 2023, proses penyidikan terhadap calon presiden, calon wakil presiden, calon anggota legislatif, dan calon kepala daerah ditunda sementara sampai dengan tahapan Pemilu 2024 selesai.

Penundaan proses penyidikan ini bertujuan untuk menjaga situasi kondusif dan netralitas aparat penegak hukum dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

Berikut adalah beberapa alasan penundaan proses penyidikan:

  • Untuk menjaga situasi kondusif

Pemilu 2024 merupakan momentum penting bagi demokrasi Indonesia. Oleh karena itu, perlu diciptakan situasi yang kondusif agar pelaksanaan Pemilu 2024 dapat berjalan lancar dan sukses.

Penundaan proses penyidikan ini diharapkan dapat mencegah terjadinya polarisasi di masyarakat yang dapat mengganggu kondusivitas Pemilu 2024.

  • Untuk menjaga netralitas aparat penegak hukum

Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional dan independen. Dalam pelaksanaan Pemilu 2024, aparat penegak hukum harus bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak.

Penundaan proses penyidikan ini diharapkan dapat menjaga netralitas aparat penegak hukum dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

  • Untuk menghindari penyalahgunaan proses hukum

Proses hukum harus digunakan untuk penegakan hukum, bukan untuk kepentingan politik praktis. Dalam pelaksanaan Pemilu 2024, proses hukum harus dihindari dari penyalahgunaan untuk kepentingan politik praktis.

Penundaan proses penyidikan ini diharapkan dapat menghindari penyalahgunaan proses hukum dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, proses penyidikan terhadap calon presiden, calon wakil presiden, calon anggota legislatif, dan calon kepala daerah ditunda sementara sampai dengan tahapan Pemilu 2024 selesai.

Baca Juga : Anies Umumkan Timnas Pemenangan Pemilu 2024

PEMILU

AMIN Dapat Nomor Urut 1, Anies: Insyaallah Jadi Urutan Kemenangan

Nomor Urut 1 – Setelah penetapan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) di Pilpres 2024, Anies Baswedan mempersilakan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin untuk berpidato. Anies mengatakan bahwa hal tersebut merupakan simbol bahwa dirinya dan Cak Imin merupakan pasangan yang saling melengkapi.

“Ini sebuah pesan kepada semua bahwa kami pasangan dwitunggal, saling melengkapi, dan bisa saling mengisi,” kata Anies di Kantor KPU, Jakarta, Senin (14/11/2023).

Anies mengatakan bahwa dirinya dan Cak Imin memiliki visi dan misi yang sama untuk membangun Indonesia. Ia juga mengatakan bahwa Cak Imin merupakan sosok yang memiliki pengalaman dan kompetensi yang mumpuni untuk menjadi wakil presiden.

“Kami yakin bahwa Pak Cak Imin akan menjadi wakil presiden yang amanah dan mampu mendampingi saya dalam menjalankan pemerintahan,” kata Anies.

Cak Imin menyampaikan terima kasih kepada Anies Baswedan yang telah mempersilakan dirinya untuk berpidato. Ia juga mengatakan bahwa dirinya akan bekerja keras untuk mendukung Anies Baswedan dalam mewujudkan visi dan misinya untuk membangun Indonesia.

“Saya akan bekerja keras untuk mendukung Pak Anies dalam membangun Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera,” kata Cak Imin.

Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendapatkan nomor urut 1 dalam pengundian nomor urut 1 Pilpres 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal 14 November 2023. Pasangan ini mendapatkan 22,48% suara dalam pengambilan nomor urut, diikuti oleh pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan 21,18% suara, dan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dengan 19,94% suara.

Perolehan nomor urut 1 ini disambut baik oleh pasangan Anies-Muhaimin. Mereka mengatakan bahwa nomor urut 1 merupakan simbol dari harapan dan kepercayaan rakyat.

Kapten Timnas Pemenangan Mudah-mudahan Pertanda Baik

Penunjukan Marsekal Madya TNI (Purn) Muhammad Syaugi Alaydrus sebagai kapten Timnas Pemenangan Anies-Muhaimin (AMIN) bisa menjadi pertanda baik bagi pasangan ini.

Marsekal Syaugi merupakan sosok yang memiliki pengalaman dan kompetensi yang mumpuni di bidang militer dan politik. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) dan juga pernah menjadi anggota DPR RI.

Marsekal Syaugi juga dikenal sebagai sosok yang tegas dan berintegritas. Ia juga memiliki jaringan yang luas di kalangan TNI dan masyarakat.

Penunjukan Marsekal Syaugi sebagai kapten Timnas AMIN bisa menjadi sinyal bahwa pasangan ini serius dalam memenangkan Pilpres 2024. Ia diharapkan bisa memimpin tim pemenangan dengan baik dan mampu memenangkan pasangan Anies-Muhaimin.

Namun, tentu saja, penunjukan Marsekal Syaugi bukanlah jaminan bahwa pasangan Anies-Muhaimin akan menang di Pilpres 2024. Masih banyak faktor lain yang bisa menentukan hasil pemilu, seperti kondisi ekonomi, situasi politik, dan juga faktor kejutan.

Meskipun demikian, penunjukan Marsekal Syaugi bisa menjadi langkah awal yang baik bagi pasangan Anies-Muhaimin untuk memenangkan Pilpres 2024.

Baca Juga : Anies Umumkan Timnas Pemenangan Pemilu 2024

Nomor Urut Capres-Cawapres di Pilpres 2024

Nomor urut pasangan capres-cawapres Pilpres 2024 telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal 14 November 2023. Hasilnya, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendapatkan nomor urut 1, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendapatkan nomor urut 2, dan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD mendapatkan nomor urut 3.

Perolehan nomor urut ini disambut baik oleh ketiga pasangan capres-cawapres. Mereka mengatakan bahwa nomor urut tersebut merupakan tantangan bagi mereka untuk bekerja lebih keras lagi dalam memenangkan Pilpres 2024.

Berikut adalah daftar nomor urut pasangan capres-cawapres Pilpres 2024:

  • Nomor urut 1: Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar
  • Nomor urut 2: Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka
  • Nomor urut 3: Ganjar Pranowo-Mahfud MD

Nomor urut ini akan digunakan oleh masing-masing paslon di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang akan dilaksanakan 14 Februari 2024.

Pasangan Anies-Muhaimin diusung oleh koalisi Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pasangan Prabowo-Gibran diusung oleh koalisi Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Bulan Bintang. Pasangan Ganjar-Mahfud diusung oleh koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Penetapan ketiga pasangan capres-cawapres ini merupakan langkah awal bagi mereka untuk mempersiapkan diri menghadapi Pilpres 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024.

NEWS

Anies Umumkan Timnas Pemenangan Pemilu 2024

Anies Umumkan Timnas Pemenangan – Pasangan calon presiden dan wakil presiden dari Koalisi Indonesia Bersatu, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN), menunjuk Marsekal Madya TNI (Purn) Muhammad Syaugi sebagai kapten tim nasional pemenangan mereka. Anies umumkan timnas pemenangan mengatakan bahwa Syaugi memiliki kombinasi kepemimpinan dan manajerial yang baik.

“Pak Syaugi adalah sosok yang memiliki kombinasi leadership dan manajerial yang baik. Beliau adalah mantan Kepala Basarnas yang memiliki pengalaman memimpin tim dalam situasi yang kompleks dan memiliki tantangan yang tinggi,” ujar Anies dalam acara pengumuman tim nasional pemenangan AMIN di Jakarta, Selasa (14/11/2023).

Anies umumkan timnas pemenangan berharap Syaugi dapat membawa AMIN meraih kemenangan di Pilpres 2024. “Saya yakin Pak Syaugi dapat membawa kita meraih kemenangan di Pilpres 2024,” kata Anies.

Syaugi sendiri mengaku siap mengemban tugas sebagai kapten tim nasional pemenangan AMIN. Ia mengatakan akan bekerja keras bersama timnya untuk memenangkan AMIN di Pilpres 2024.

“Saya siap mengemban tugas ini. Saya akan bekerja keras bersama tim untuk memenangkan AMIN di Pilpres 2024,” ujar Syaugi.

Syaugi merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara (AAU) tahun 1986. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Basarnas periode 2019-2022. Selain itu, Syaugi juga pernah menjabat sebagai Komandan Wing Udara 31 di Lanud Halim Perdanakusuma.

Anies Umumkan Timnas Pemenangan Mantan Pilot Pesawat Tempur

Mantan pilot pesawat tempur, Marsekal Madya TNI (Purn) Muhammad Syaugi, ditunjuk sebagai kapten tim nasional pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) di Pilpres 2024. Penunjukan Syaugi ini diharapkan dapat membawa AMIN memenangkan kompetisi pemilu yang akan berlangsung pada tahun 2025.

Syaugi memiliki pengalaman yang cukup panjang di dunia militer. Ia merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara (AAU) tahun 1986. Selama karier militernya, Syaugi pernah menjabat sebagai Komandan Wing Udara 31 di Lanud Halim Perdanakusuma, dan Kepala Basarnas periode 2019-2022.

Pengalaman Syaugi sebagai pilot pesawat tempur dinilai dapat menjadi nilai tambah bagi AMIN dalam memenangkan pemilu. Syaugi memiliki kemampuan untuk memimpin tim dalam situasi yang kompleks dan memiliki tantangan yang tinggi. Hal ini tentu saja dibutuhkan dalam memenangkan pemilu yang merupakan kompetisi yang ketat.

Selain itu, Syaugi juga memiliki pengalaman dalam mengelola organisasi yang besar. Hal ini dapat menjadi modal bagi Syaugi untuk mengelola tim nasional pemenangan AMIN yang terdiri dari berbagai unsur, mulai dari partai politik, organisasi masyarakat, hingga tokoh masyarakat.

Tentu saja, penunjukan Syaugi sebagai kapten tim nasional pemenangan AMIN tidak menjamin kemenangan AMIN di pemilu. Namun, pengalaman dan kemampuan Syaugi diharapkan dapat menjadi modal bagi AMIN untuk memenangkan kompetisi pemilu yang akan berlangsung pada tahun 2025.

Baca Juga : Gibran: Laporkan Saja Jika Ada Kecurangan Pemilu 2024

Deret Pengusaha di Balik Anies di Pilpres 2024

Pasangan calon presiden dan wakil presiden dari Koalisi Indonesia Bersatu, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN), mendapat dukungan dari berbagai kalangan, termasuk kalangan pengusaha. Dukungan dari kalangan pengusaha ini dinilai dapat menjadi modal bagi AMIN untuk memenangkan Pilpres 2024.

Berikut adalah deret pengusaha yang mendukung Anies di Pilpres 2024:

  • Surya Paloh, pemilik Media Group Surya Paloh adalah Ketua Umum Partai NasDem, salah satu partai yang mengusung Anies sebagai calon presiden. Surya Paloh juga merupakan pemilik Media Group, yang memiliki sejumlah media massa, seperti Metro TV, CNN Indonesia, dan Media Indonesia.

  • Luhut Binsar Panjaitan, pengusaha dan menteri Luhut Binsar Panjaitan adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Ia juga merupakan pengusaha yang memiliki sejumlah perusahaan, seperti PT Toba Bara Sejahtera dan PT Toba Pulp Lestari.

  • Chairul Tanjung, pengusaha dan pemilik CT Corp Chairul Tanjung adalah pengusaha yang memiliki sejumlah perusahaan, seperti PT Trans Corp, PT CT Global Resources, dan PT Parador Property.

  • Agus Harimurti Yudhoyono, pengusaha dan mantan menteri Agus Harimurti Yudhoyono adalah Ketua Umum Partai Demokrat. Ia juga merupakan pengusaha yang memiliki sejumlah perusahaan, seperti PT Cakrawala Andalan Mandiri dan PT Adikarya Gemilang.

  • Eddy Soeparno, pengusaha dan mantan menteri Eddy Soeparno adalah mantan Menteri Perdagangan. Ia juga merupakan pengusaha yang memiliki sejumlah perusahaan, seperti PT Tunas Baru Lampung dan PT Sinar Mas Agro Resources and Technology.

Selain pengusaha-pengusaha tersebut, masih banyak lagi pengusaha yang mendukung Anies di Pilpres 2024. Dukungan dari kalangan pengusaha ini dinilai dapat menjadi modal bagi Anies untuk memenangkan pemilu.

Pengusaha-pengusaha tersebut dapat memberikan dukungan kepada Anies dalam berbagai bentuk, seperti pendanaan, sosialisasi, dan kampanye. Pendanaan dari pengusaha dapat digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan kampanye Anies, seperti iklan di media massa, kegiatan kampanye di lapangan, dan kegiatan sosialisasi. Sosialisasi dari pengusaha dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti media sosial, media massa, dan kegiatan-kegiatan sosial. Kampanye dari pengusaha dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti kegiatan kampanye di lapangan, kegiatan sosialisasi, dan kegiatan-kegiatan sosial.

Dukungan dari kalangan pengusaha ini dapat menjadi modal bagi Anies untuk memenangkan Pilpres 2024. Namun, dukungan dari kalangan pengusaha ini juga dapat menjadi bumerang bagi Anies. Hal ini karena dukungan dari kalangan pengusaha dapat menimbulkan kesan bahwa Anies adalah calon presiden yang dekat dengan pengusaha dan mewakili kepentingan pengusaha.

PEMILU

Gibran: Laporkan Saja Jika Ada Kecurangan Pemilu 2024

Kecurangan Pemilu 2024 – Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Solo, menanggapi harapan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri agar tidak ada kecurangan pemilu mendatang. Gibran mengatakan, semua pihak harus bekerja sama untuk mewujudkan harapan tersebut.

“Harapan Ibu Megawati itu pasti kita dukung. Kita semua harus bekerja sama untuk mewujudkan harapan itu,” kata Gibran di Solo, Senin (13/11/2023).

Gibran mengatakan, semua pihak harus menjaga integritas pemilu. Hal ini penting untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil.

“Semua pihak harus menjaga integritas pemilu. Jangan sampai ada kecurangan pemilu yang bisa merusak demokrasi,” kata Gibran.

Gibran juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu. Masyarakat harus menggunakan hak pilihnya untuk memilih pemimpin yang terbaik.

“Mari kita semua berpartisipasi dalam pemilu. Gunakan hak pilih kita untuk memilih pemimpin yang terbaik,” kata Gibran.

Megawati Soekarnoputri sebelumnya berharap agar tidak ada kecurangan pemilu mendatang. Megawati mengatakan, kecurangan pemilu akan merusak demokrasi.

“Saya berharap tidak ada kecurangan dalam pemilu mendatang. Kecurangan pemilu akan merusak demokrasi,” kata Megawati dalam pidatonya di acara Rakernas PDI Perjuangan di Jakarta, Minggu (12/11/2023).

Pernyataan Gibran dan Megawati tersebut menunjukkan bahwa kedua tokoh tersebut berharap agar pemilu mendatang berlangsung jujur dan adil. Hal ini penting untuk menjaga demokrasi di Indonesia.

Untuk mewujudkan harapan tersebut, semua pihak harus bekerja sama. Pemerintah, partai politik, dan masyarakat harus bahu-membahu untuk menjaga integritas pemilu. Masyarakat juga harus berpartisipasi dalam pemilu dengan menggunakan hak pilihnya.

Berikut adalah beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil:

  • Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilu yang jujur dan adil.
  • Meningkatkan pengawasan terhadap proses pemilu.
  • Memperkuat lembaga penyelenggara pemilu.
  • Menegakkan hukum bagi pelaku kecurangan pemilu.

Dengan kerja sama dari semua pihak, diharapkan pemilu mendatang dapat berlangsung dengan jujur dan adil.

Baca Juga : Gibran Dianggap Cawapres Cacat Hukum, TKN Prabowo-Ganjar: Tidak Hormati MK

Megawati Angkat Bicara Soal Polekmik di MK

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri angkat bicara soal polemik yang terjadi di Mahkamah Konstitusi (MK). Megawati mengatakan, MK harus menjadi lembaga yang independen dan tidak memihak.

“MK itu harus menjadi lembaga yang independen, tidak memihak, dan tidak menjadi alat politik,” kata Megawati dalam pidatonya di acara Rakernas PDI Perjuangan di Jakarta, Minggu (12/11/2023).

Megawati mengatakan, MK harus menjadi lembaga yang menjaga konstitusi dan demokrasi. MK juga harus menjadi lembaga yang menjadi pelindung rakyat.

“MK harus menjadi lembaga yang menjaga konstitusi dan demokrasi. MK juga harus menjadi lembaga yang menjadi pelindung rakyat,” kata Megawati.

Megawati juga meminta agar MK tidak terpengaruh oleh kepentingan politik. MK harus tetap berpegang teguh pada konstitusi dan hukum.

“MK jangan sampai terpengaruh oleh kepentingan politik. MK harus tetap berpegang teguh pada konstitusi dan hukum,” kata Megawati.

Pernyataan Megawati tersebut menanggapi polemik yang terjadi di MK, khususnya terkait putusan-putusan yang dianggap tidak memihak. Salah satu putusan yang ramai diperbincangkan adalah putusan MK yang tetap memberlakukan batas usia 35 tahun untuk calon presiden dan wakil presiden.

Putusan MK tersebut dinilai sebagai langkah mundur dalam demokrasi. Putusan ini juga dinilai diskriminatif terhadap calon-calon yang berusia di atas 35 tahun.

Megawati mengatakan, polemik di MK harus menjadi perhatian semua pihak. Semua pihak harus menjaga independensi MK dan memastikan bahwa MK menjadi lembaga yang menjaga konstitusi dan demokrasi.

NEWS

Gibran Dianggap Cawapres Cacat Hukum, TKN Prabowo-Ganjar: Tidak Hormati MK

Cawapres Cacat Hukum merujuk pada calon wakil presiden yang dianggap tidak memenuhi syarat secara hukum untuk mencalonkan diri. Syarat-syarat calon wakil presiden diatur dalam Pasal 7 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu:

  • Warga negara Indonesia asli.
  • Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.
  • Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih.
  • Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan ASN, TNI, atau Polri.
  • Tidak sedang dicabut hak pilihnya.
  • Tidak sedang memiliki jabatan lain yang dilarang oleh Undang-Undang.

Pada tahun 2023, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut mengatur batas usia calon wakil presiden minimal 35 tahun. Dengan mengabulkan permohonan tersebut, MK membuka peluang bagi seseorang yang berusia di bawah 35 tahun untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden, asalkan telah pernah menjabat sebagai kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum.

Menanggapi putusan MK tersebut, sejumlah pihak menilai bahwa putusan tersebut cawapres cacat hukum. Salah satu alasan yang dikemukakan adalah karena putusan tersebut dilakukan oleh hakim MK yang telah terbukti melanggar etik berat. Hal ini karena Ketua MK, Anwar Usman, menikahi adik kandung dari Idayati, adik Presiden Joko Widodo.

Hamdan Zoelva, mantan ketua MK, berpendapat bahwa pernikahan tersebut menimbulkan konflik kepentingan dan berpotensi mempengaruhi putusan MK. Ia pun meminta agar putusan MK tersebut dibatalkan.

TKN Prabowo-Gibran, pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diuntungkan oleh putusan MK tersebut, menegaskan bahwa putusan MK tersebut sah dan tidak dapat dibatalkan. Menurut TKN, pelanggaran etik yang dilakukan oleh Anwar Usman tidak terkait dengan putusan MK tersebut.

Terlepas dari berbagai polemik yang terjadi, putusan MK tersebut telah membuka peluang bagi seseorang yang berusia di bawah 35 tahun untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Jika putusan MK tersebut tidak dibatalkan, maka Gibran Rakabuming Raka, yang berusia 32 tahun, akan menjadi cawapres termuda dalam sejarah Indonesia.

Berikut adalah beberapa pendapat mengenai apakah Gibran cawapres cacat hukum:

  • Pendapat yang mendukung

Pendapat yang mendukung mengatakan bahwa Gibran cawapres cacat hukum karena ia telah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 7 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Gibran telah berusia 32 tahun dan pernah menjabat sebagai Wali Kota Surakarta.

  • Pendapat yang menolak

Pendapat yang menolak mengatakan bahwa Gibran cawapres cacat hukum karena putusan MK yang mengabulkan permohonan uji materi Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu cacat hukum. Putusan tersebut dilakukan oleh hakim MK yang telah terbukti melanggar etik berat, sehingga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Terakhir, apakah Gibran cawapres cacat hukum merupakan persoalan hukum yang masih perlu dibuktikan di pengadilan. Jika putusan MK tersebut dibatalkan, maka Gibran akan menjadi cawapres cacat hukum. Namun, jika putusan MK tersebut tidak dibatalkan, maka Gibran akan menjadi cawapres sah.

Baca Juga : KPU Gelar Debat Capres Cawapres 5 Kali, Apa Temanya?

Tanggapan Dari Pihak-pihak Gibran Cawapres Cacat Hukum

Berikut adalah beberapa tanggapan dari pihak-pihak terkait mengenai anggapan bahwa Gibran cacat hukum sebagai cawapres:

TKN Prabowo-Gibran

Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menegaskan bahwa putusan MK tersebut sah dan tidak dapat dibatalkan. Menurut TKN, pelanggaran etik yang dilakukan oleh Anwar Usman tidak terkait dengan putusan MK tersebut.

“Pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua MK tidak terkait dengan putusan MK yang sudah inkracht,” kata Wasekjen TKN, Ahmad Rofiq, dalam keterangan tertulisnya, Senin (11/7/2023).

Hamdan Zoelva

Hamdan Zoelva, mantan ketua MK, berpendapat bahwa putusan MK tersebut cacat hukum karena dilakukan oleh hakim MK yang telah terbukti melanggar etik berat. Hal ini karena Ketua MK, Anwar Usman, menikahi adik kandung dari Idayati, adik Presiden Joko Widodo.

Hamdan Zoelva berpendapat bahwa pernikahan tersebut menimbulkan konflik kepentingan dan berpotensi mempengaruhi putusan MK. Ia pun meminta agar putusan MK tersebut dibatalkan.

Muhammad Qodari

Muhammad Qodari, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Politik Indonesia (LKP-Indonesia), mengatakan bahwa putusan MK tersebut memang membuka peluang bagi Gibran untuk menjadi cawapres. Namun, ia menilai bahwa putusan tersebut juga menimbulkan polemik yang berpotensi menghambat pencalonan Gibran.

“Putusan MK tersebut memang membuka peluang bagi Gibran, tetapi juga menimbulkan polemik yang berpotensi menghambat pencalonannya,” kata Qodari.

Peneliti LIPI

Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI, Wasisto Raharjo Jati, mengatakan bahwa putusan MK tersebut tidak memiliki konsekuensi hukum yang langsung terhadap pencalonan Gibran. Namun, ia menilai bahwa putusan tersebut berpotensi menimbulkan pertanyaan publik mengenai independensi MK.

“Putusan MK tersebut tidak memiliki konsekuensi hukum yang langsung terhadap pencalonan Gibran, tetapi berpotensi menimbulkan pertanyaan publik mengenai independensi MK,” kata Jati.

Seperti yang telah disebutkan oleh Gibran, putusan MK tersebut sudah inkracht dan sesuai dengan konstitusi. Oleh karena itu, putusan tersebut tidak dapat dibatalkan. Namun, putusan tersebut juga menimbulkan polemik yang berpotensi menghambat pencalonan Gibran.

PEMILU

KPU Gelar Debat Capres Cawapres 5 Kali, Apa Temanya?

KPU Gelar Debat – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan jadwal debat calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) dalam Pemilu 2024.

Debat capres-cawapres akan digelar pada tanggal 17 Februari, 2 Maret, 9 Maret, 23 Maret, dan 6 April 2024. Debat akan dibagi menjadi dua sesi, yaitu sesi pertama untuk penyampaian visi, misi, dan program kerja, serta sesi kedua untuk tanya jawab dan sanggahan. Setiap pasangan calon akan mendapatkan waktu selama 20 menit untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerjanya. Sementara itu, sesi tanya jawab dan sanggahan akan berlangsung selama 60 menit.

KPU gelar debat secara terbuka dan disiarkan langsung oleh televisi dan radio. Debat akan dipandu oleh moderator yang berasal dari kalangan jurnalis dan akademisi.

KPU gelar debat akan berkoordinasi dengan masing-masing pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) dan tim pemenangannya untuk menentukan tema spesifik debat capres-cawapres. Tema spesifik ini akan menjadi fokus pembahasan dalam debat.

KPU gelar debat capres-cawapres akan memberikan kebebasan kepada masing-masing pasangan calon untuk mengusulkan tema spesifik. Namun, KPU juga akan memberikan arahan agar tema spesifik yang diusulkan sesuai dengan visi dan misi nasional yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Dengan adanya tema spesifik, debat capres-cawapres diharapkan dapat menjadi forum yang lebih substantif dan bermanfaat bagi masyarakat. Masyarakat dapat mengetahui secara lebih mendalam mengenai visi dan misi para calon, serta program kerja yang akan mereka laksanakan jika terpilih.

KPU juga akan memastikan agar tema spesifik yang diusulkan tidak bersifat SARA atau menyinggung pihak tertentu.

Baca Juga : Eks Finalis Miss Universe Indonesia Dukung Prabowo-Gibran

3 Kali Debat Capres dan 2 Kali Debat Cawapres

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan jadwal debat calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) dalam Pemilu 2024. Debat akan digelar sebanyak 5 kali, yaitu:

Tanggal Tema
17 Februari 2024 Visi, misi, dan program kerja
2 Maret 2024 Kebijakan dan strategi pembangunan nasional
9 Maret 2024 Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika
23 Maret 2024 Persoalan-persoalan aktual
6 April 2024 Pembukaan UUD NRI 1945

Dari kelima debat tersebut, tiga debat akan diikuti oleh pasangan calon presiden (capres) dan dua debat akan diikuti oleh pasangan calon wakil presiden (cawapres).

KPU gelar debat capres-cawapres pada tanggal 17 Februari, 2 Maret, dan 9 Maret 2024. Debat ini akan membahas tema-tema yang bersifat umum, seperti visi, misi, dan program kerja, kebijakan dan strategi pembangunan nasional, serta Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

KPU gelar debat cawapres akan digelar pada tanggal 23 Maret dan 6 April 2024. Debat ini akan membahas tema-tema yang lebih spesifik, seperti persoalan-persoalan aktual dan pembukaan UUD NRI 1945.

KPU gelar debat capres-cawapres bertahap dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengetahui visi, misi, dan program kerja para calon. Debat juga diharapkan dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk memberikan penilaian terhadap para calon.

Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing debat:

Debat Capres 1

Debat capres 1 akan digelar pada tanggal 17 Februari 2024. Tema debat ini adalah “Visi, Misi, dan Program Kerja”. Dalam debat ini, pasangan calon akan menyampaikan visi, misi, dan program kerja mereka untuk memimpin Indonesia selama lima tahun ke depan.

Debat Capres 2

Debat capres 2 akan digelar pada tanggal 2 Maret 2024. Tema debat ini adalah “Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional”. Dalam debat ini, pasangan calon akan membahas kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang akan mereka laksanakan.

Debat Capres 3

Debat capres 3 akan digelar pada tanggal 9 Maret 2024. Tema debat ini adalah “Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika”. Dalam debat ini, pasangan calon akan membahas pemahaman mereka tentang Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Debat Cawapres 1

Debat cawapres 1 akan digelar pada tanggal 23 Maret 2024. Tema debat ini adalah “Persoalan-persoalan Aktual”. Dalam debat ini, pasangan calon akan membahas persoalan-persoalan aktual yang sedang dihadapi oleh Indonesia.

Debat Cawapres 2

Debat cawapres 2 akan digelar pada tanggal 6 April 2024. Tema debat ini adalah “Pembukaan UUD NRI 1945”. Dalam debat ini, pasangan calon akan membahas pemahaman mereka tentang pembukaan UUD NRI 1945.

KPU gelar debat capres-cawapres merupakan salah satu instrumen penting dalam Pemilu. Debat ini dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengetahui visi, misi, dan program kerja para calon. Debat juga dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk memberikan penilaian terhadap para calon.

Baca Juga : Jokowi Sebut Indonesia Butuh Pemimpin Kuat, Singgung Prabowo?

KPU Tetapkan DCT Anggota DPR RI Pemilu 2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan daftar calon tetap (DCT) anggota DPR RI untuk Pemilu 2024. Jumlahnya sebanyak 9.917 orang, yang berasal dari 18 partai politik peserta pemilu.

DCT ini ditetapkan setelah KPU melakukan verifikasi faktual terhadap daftar calon sementara (DCS) yang telah disampaikan oleh partai politik. KPU juga menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat terhadap DCS tersebut.

Dari jumlah 9.917 orang yang ditetapkan sebagai DCT, terdapat 1.760 orang laki-laki dan 8.157 orang perempuan. Distribusinya berdasarkan partai politik adalah sebagai berikut:

Partai Politik Jumlah DCT
PDI Perjuangan 1.287
Partai Gerindra 1.202
Partai Golkar 1.019
Partai NasDem 629
Partai Demokrat 548
Partai PKB 459
Partai PKS 424
Partai PAN 374
Partai PPP 363
Partai Perindo 289
Partai Hanura 267
Partai Garuda 255
Partai Berkarya 242
Partai Gelora 231
Partai Ummat 224

DCT ini akan menjadi dasar bagi KPU untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota DPR RI.

Berita Terkini Calon Presiden 2024 Indonesia

Exit mobile version