calon presiden 2024 yang akan lanjutkan ikn.

Calon Presiden 2024 yang Akan Lanjutkan IKN

JAKARTAPDI Perjuangan (PDIP) tengah menyiapkan berbagai hal untuk momentum Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri mengumumkan deklarasi calon presiden 2024.

Namun, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto tak menyebut kapan tepatnya momentum Megawati akan mengumumkan capres itu. Menurutnya, akan ada momentum baik di mana Megawati mengumumkan hal itu.

“Deklarasi nanti akan dipersiapkan dengan baik suasana keIndonesiaan, kerakyatan menggambarkan suatu desain masa depan,” kata Hasto saat ditemui di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (23/2). Hal itu disampaikannya ketika ditanya terkait peluang PDI-P mengumumkan deklarasi capres pada Juni 2023.¬†

Diketahui, PDIP akan menggelar konsolidasi akbar pada bulan Bung Karno, tepatnya 24 Juni 2023 di Jakarta. 

Selain persiapan deklarasi, PDIP juga tengah menggodog visi misi calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan diusung nantinya. 

“Termasuk visi-misi capres-cawapres kami juga sedang godok dengan sebaik-baiknya,” ucap Hasto.

Menurut Hasto, visi misi capres-cawapres yang diusung PDIP harus bisa melanjutkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Salah satu kepemimpinan Jokowi yang dimaksud yaitu keberlanjutan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur. 

Calon Presiden 2024 yang Akan Lanjutkan IKN

“Karena ini (IKN) nanti akan mengubah juga di dalam strategi pembangunan dalam pola pikir, dalam kebudayaan yang menuju kepada kejayaan Indonesia raya, semua akan dipersiapkan dengan baik,” jelas Hasto.

Dia menambahkan, terkait siapa yang akan diumumkan sebagai capres dan cawapres, PDIP menyerahkan hal itu kepada Megawati. 

Akan tetapi, Hasto memastikan bahwa calon yang akan diusung adalah kader internal PDIP. 

“Pidato Ibu Ketua Umum pada saat hari ulang tahun PDI-P ke-50 telah menegaskan kebijakan bahwa calon dari PDI Perjuangan dari internal kader partai,” imbuhnya.¬†

Soal kader partai yang akan diusung sebagai capres, Hasto pun turut menangapi soal hasil survei Litbang Kompas yang menunjukan elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menempati urutan atas sebagai calon presiden (Capres) 2024.

Berdasarkan tren, kader PDI Perjuangan (PDIP) itu mengalami peningkatan elektabilitas dari Oktober 2022 di angka 23,2 persen menjadi 25,3 persen pada Januari 2023.

Baca Juga : Presiden Jokowi Optimis Pembangunan Istana IKN Rampung Tahun Depan

Hasto pun melihat kenaikan elektabilitas Ganjar Pranowo merupakan hasil kaderisasi partai yang berhasil. 

Hasto mengatakan, tingginya elektabilitas Ganjar merupakan keberhasilan penggemblengan kader PDIP dengan rakyat.

“Elektoral yang tinggi yang dipersepsikan oleh masyarakat dan ditunjukkan dari hasil survei itu buah dari kaderisasi, buah dari proses penggemblengan dari rebonding antara kader-kader PDIP dengan rakyat,” ujar Hasto.

Meski begitu, partai berlambang banteng moncong putih itu belum tegas apakah bakal mengusung Ganjar sebagai calon presiden. 

Hasto menegaskan, bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memiliki pertimbangan momentum yang pas untuk mendeklarasikan calon presiden.

“Sekali lagi bahwa momentum yang tepat kapan calon itu akan diumumkan itu adalah kewenangan ketum Ibu Megawati Soekarnoputri, ini lah yang kemudian dilakukan dengan melihat berbagai aspek-aspek persoalan perekonomian kita, aspek internasional, aspek kesiapan seluruh jajaran partai dan yang tidak kalah pentingnya adalah momentum,” terang Hasto.

Maka, kata Hasto, untuk urusan mendeklarasikan calon presiden bukan masalah lebih cepat atau tidak. 

Tetapi menimbang kualitas calon pemimpin yang akan dimajukan apakah berkualitas dan memiliki jiwa kepemimpinan bagi rakyat.

“Dan ini semua harus dilakukan secara detail, sehingga untuk urusan pemimpin ukurannya bukan cepat tidaknya, ukurannya pada kualitas dari pemimpin tersebut,” pungkas Hasto.

Buka Keran Koalisi

Calon Presiden 2024 yang Akan Lanjutkan IKN

Dalam mengusung capres, PDI Perjuangan menyadari tidak bisa sendiri dan harus membangun koalisi bersama partai politik lain. Maka, PDIP tidak menutup kemungkinan akan bekoalisi besar di pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Hasto mengatakan, koalisi besar merupakan hal yang sangat baik.

“Ya koalisi besar, namanya besar kan bagus. Namanya koalisi besar kan sesuatu hal yang sangat baik,” terang Hasto.

Terkait hal itu, Hasto menyinggung, soal problem atau masalah rakyat terkait pandemi Covid-19 belum menunjukkan prestasi yang menggembirakan hingga kini.

“Karena problematika rakyat kita terkait dengan pandemi kan belum usai meskipun pertumbuhan ekonomi kita menunjukkan prestasi yang menggembirakan,” ucapnya.

Oleh karena itu, Hasto memandang sangat baik jika partai-partai bisa bersatu untuk melakukan hal baik. Termasuk persoalan pascapandemi Covid-19 itu.

“Tetapi kalau partai-partai kemudian bersatu itu kan juga suatu hal yang sangat baik,” jelas Hasto.

Tutup Pintu Koalisi Untuk 3 Partai

Sekjen Hasto Kristiyanto menegaskan partainya tak akan berkoalisi dengan Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di 2024.

Hasto mengatakan PDIP tak mau berkoalisi dengan tiga partai politik (parpol) yang akan mengusung Anies Baswedan.

Terlebih, dia menyebut bahwa Anies disebut-sebut sebagai antitesis dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“(Kami akan) bergabung dengan koalisi yang tidak mengusung antitesa Pak Jokowi sehingga kami jelas berbeda dengan NasDem, Demokrat, PKS yang telah mengusung Bapak Anies Baswedan,” kata Hasto.

Politisi asal Yogyakarta itu menuturkan PDIP akan berkoalisi dengan parpol yang memiliki semangat gotong royong.

“Kami akan bekerja sama dengan partai-partai lain dan kemudian mendorong semangat gotong royong. Itu tinggal nanti dialognya siapa capres dan cawapres karena¬†PDIP¬†adalah pemenang Pemilu,” ujar Hasto.

Hasto menuturkan PDIP tak mungkin dengan koalisi yang akan mengusung Anies lantaran memiliki rekam jejak yang tak senafas dengan partainya.

Dia menambahkan jika Anies tak melanjutkan kebijakan Presiden Jokowi saat menjadi Gubernur DKI Jakarta.

“Dari gubernur ya saja sudah antitesa, banyak kebijakan Pak jokowi yang tidak dilanjutkan apalagi nanti kebijakan-kebijakan untuk yang lebih besar karena politik ini dimulai dari hal yang lebih kecil,” imbuhnya.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *