Kecurangan Pemilu 2024 – Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Solo, menanggapi harapan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri agar tidak ada kecurangan pemilu mendatang. Gibran mengatakan, semua pihak harus bekerja sama untuk mewujudkan harapan tersebut.
“Harapan Ibu Megawati itu pasti kita dukung. Kita semua harus bekerja sama untuk mewujudkan harapan itu,” kata Gibran di Solo, Senin (13/11/2023).
Gibran mengatakan, semua pihak harus menjaga integritas pemilu. Hal ini penting untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil.
“Semua pihak harus menjaga integritas pemilu. Jangan sampai ada kecurangan pemilu yang bisa merusak demokrasi,” kata Gibran.
Gibran juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu. Masyarakat harus menggunakan hak pilihnya untuk memilih pemimpin yang terbaik.
“Mari kita semua berpartisipasi dalam pemilu. Gunakan hak pilih kita untuk memilih pemimpin yang terbaik,” kata Gibran.
Megawati Soekarnoputri sebelumnya berharap agar tidak ada kecurangan pemilu mendatang. Megawati mengatakan, kecurangan pemilu akan merusak demokrasi.
“Saya berharap tidak ada kecurangan dalam pemilu mendatang. Kecurangan pemilu akan merusak demokrasi,” kata Megawati dalam pidatonya di acara Rakernas PDI Perjuangan di Jakarta, Minggu (12/11/2023).
Pernyataan Gibran dan Megawati tersebut menunjukkan bahwa kedua tokoh tersebut berharap agar pemilu mendatang berlangsung jujur dan adil. Hal ini penting untuk menjaga demokrasi di Indonesia.
Untuk mewujudkan harapan tersebut, semua pihak harus bekerja sama. Pemerintah, partai politik, dan masyarakat harus bahu-membahu untuk menjaga integritas pemilu. Masyarakat juga harus berpartisipasi dalam pemilu dengan menggunakan hak pilihnya.
Berikut adalah beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil:
- Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilu yang jujur dan adil.
- Meningkatkan pengawasan terhadap proses pemilu.
- Memperkuat lembaga penyelenggara pemilu.
- Menegakkan hukum bagi pelaku kecurangan pemilu.
Dengan kerja sama dari semua pihak, diharapkan pemilu mendatang dapat berlangsung dengan jujur dan adil.
Baca Juga : Gibran Dianggap Cawapres Cacat Hukum, TKN Prabowo-Ganjar: Tidak Hormati MK
Megawati Angkat Bicara Soal Polekmik di MK
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri angkat bicara soal polemik yang terjadi di Mahkamah Konstitusi (MK). Megawati mengatakan, MK harus menjadi lembaga yang independen dan tidak memihak.
“MK itu harus menjadi lembaga yang independen, tidak memihak, dan tidak menjadi alat politik,” kata Megawati dalam pidatonya di acara Rakernas PDI Perjuangan di Jakarta, Minggu (12/11/2023).
Megawati mengatakan, MK harus menjadi lembaga yang menjaga konstitusi dan demokrasi. MK juga harus menjadi lembaga yang menjadi pelindung rakyat.
“MK harus menjadi lembaga yang menjaga konstitusi dan demokrasi. MK juga harus menjadi lembaga yang menjadi pelindung rakyat,” kata Megawati.
Megawati juga meminta agar MK tidak terpengaruh oleh kepentingan politik. MK harus tetap berpegang teguh pada konstitusi dan hukum.
“MK jangan sampai terpengaruh oleh kepentingan politik. MK harus tetap berpegang teguh pada konstitusi dan hukum,” kata Megawati.
Pernyataan Megawati tersebut menanggapi polemik yang terjadi di MK, khususnya terkait putusan-putusan yang dianggap tidak memihak. Salah satu putusan yang ramai diperbincangkan adalah putusan MK yang tetap memberlakukan batas usia 35 tahun untuk calon presiden dan wakil presiden.
Putusan MK tersebut dinilai sebagai langkah mundur dalam demokrasi. Putusan ini juga dinilai diskriminatif terhadap calon-calon yang berusia di atas 35 tahun.
Megawati mengatakan, polemik di MK harus menjadi perhatian semua pihak. Semua pihak harus menjaga independensi MK dan memastikan bahwa MK menjadi lembaga yang menjaga konstitusi dan demokrasi.