Arsip Tag: pemilu 2024

PEMILU

Transformasi Menko Polhukam: Inovasi Brilian Mahfud Md di Dunia Hukum

Menko Polhukam Mahfud MD adalah seorang akademisi, hakim, dan politisi berkebangsaan Indonesia. Ia lahir di Sampang, Madura, Jawa Timur, pada tanggal 13 Mei 1957. Ia merupakan putra dari pasangan H. Mahmodin dan Hj. Siti Fatimah.

Mahfud MD menempuh pendidikan dasar dan menengah di Sampang, Madura. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta. Ia meraih gelar sarjana hukum pada tahun 1985.

Setelah lulus dari UGM, Mahfud MD menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta. Ia kemudian meraih gelar doktor hukum dari UGM pada tahun 1993.

Selain menjadi dosen, Mahfud MD juga aktif di dunia politik. Ia pernah menjabat sebagai anggota DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada periode 1999-2004. Ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada Kabinet Persatuan Nasional (2000-2001).

Pada tahun 2008, Mahfud MD terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menjabat sebagai Ketua MK selama lima tahun, hingga tahun 2013.

Pada tahun 2019, Mahfud MD ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). Ia menjabat sebagai Menko Polhukam hingga saat ini.

Pada tanggal 18 Oktober 2023, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri secara resmi mengumumkan Mahfud MD sebagai calon wakil presiden (cawapres) pendamping calon presiden (capres) Ganjar Pranowo.

Penunjukan Mahfud MD sebagai cawapres Ganjar Pranowo disambut dengan berbagai tanggapan. Ada yang menyambutnya dengan positif, ada pula yang menyambutnya dengan negatif.

Bagi mereka yang menyambutnya dengan positif, mereka menilai bahwa Mahfud MD merupakan sosok yang berpengalaman dan memiliki integritas yang tinggi. Mereka juga menilai bahwa Mahfud MD dapat menjadi mitra yang seimbang bagi Ganjar Pranowo.

Bagi mereka yang menyambutnya dengan negatif, mereka menilai bahwa Mahfud MD merupakan sosok yang terlalu konservatif. Mereka juga menilai bahwa Mahfud MD tidak cocok dengan Ganjar Pranowo yang merupakan sosok yang lebih liberal.

Terlepas dari berbagai tanggapan tersebut, penunjukan Mahfud MD sebagai cawapres Ganjar Pranowo tentu akan menjadi salah satu faktor yang akan menentukan hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

1. TGPF Dibentuk Usut Kasus Penembakan Intan Jaya, 4 Orang Tewas

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk mengusut kasus penembakan di Intan Jaya, Papua. Kasus ini menewaskan empat orang, yakni dua anggota TNI dan dua warga sipil, termasuk seorang pendeta, (2/10/2020)

TGPF terdiri dari 18 orang, yang berasal dari berbagai instansi, termasuk Kemenko Polhukam, TNI, Polri, BIN, KSP, dan tokoh masyarakat Papua. TGPF bertugas untuk mengumpulkan informasi dan fakta terkait kasus tersebut, serta untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah.

TGPF melakukan penyelidikan selama 14 hari, dari tanggal 5 hingga 18 Oktober 2020. TGPF melakukan kunjungan ke Intan Jaya, Papua, untuk bertemu dengan para saksi dan keluarga korban. TGPF juga mengumpulkan bukti-bukti, seperti foto, video, dan dokumen.

Hasil penyelidikan TGPF menunjukkan bahwa penembakan di Intan Jaya dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB). TGPF juga menemukan bahwa ada dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh anggota TNI.

TGPF memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk menindak tegas KKB dan untuk mengusut tuntas dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh anggota TNI. Pemerintah juga diminta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Intan Jaya, agar mereka tidak mudah terpengaruh oleh propaganda KKB.

Rekomendasi TGPF disambut baik oleh berbagai pihak. Namun, ada juga pihak yang mempertanyakan independensi TGPF. Mereka menilai bahwa TGPF terlalu memihak pemerintah, sehingga tidak akan memberikan hasil yang objektif.

Baca Juga : Kampanye Prabowo Subianto di Tasikmalaya Makin Digdaya dengan Kehadiran AHY

2. Pimpin TGIPF Kanjuruhan

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menyebut Presiden Joko Widodo alias Jokowi telah menyetujui pembentukan tim gabungan penyelidikan independen (TGIPF) untuk mengusut tragedi pasca pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya.

TGIPF tersebut terdiri dari unsur pemerintah, kepolisian, TNI, dan ahli independen. TGIPF akan bertugas untuk menyelidiki penyebab dan aktor di balik tragedi tersebut.

“Sudah dilaporkan kepada Bapak Presiden dan disetujui,” ujar Mahfud Md dalam jumpa pers virtual, Senin (3/10/2022).

Mahfud Md mengatakan, TGIPF akan bekerja selama 1 bulan untuk menyelesaikan penyelidikannya. TGIPF akan bekerja secara transparan dan akuntabel.

“Hasil penyelidikannya akan disampaikan kepada publik,” kata Mahfud Md.

Tragedi pasca pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya terjadi pada Sabtu, 1 Oktober 2022. Tragedi tersebut menewaskan 135 orang dan melukai ratusan lainnya.

Tragedi tersebut terjadi saat ribuan suporter Arema FC dan Persebaya Surabaya keluar dari Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, setelah pertandingan berakhir. Para suporter tersebut saling serang dan menyebabkan kericuhan.

Kericuhan tersebut akhirnya memicu terjadinya stampede atau terinjak-injak. Akibatnya, ratusan orang terluka dan 135 orang tewas.

Tragedi tersebut menjadi salah satu tragedi sepak bola paling tragis yang pernah terjadi di Indonesia.

3. Bentuk Satgas Khusus Telusuri Transaksi Mecurigakan Rp 349 Triliun di Kemenkeu

Pada tanggal 3 April 2023, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md membentuk satgas khusus untuk menelusuri transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Satgas ini dibentuk atas dasar laporan hasil analisis (LHA) dan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Satgas ini terdiri dari unsur Kejaksaan Agung, Polri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), PPATK, dan Kementerian Keuangan. Satgas ini akan bertugas untuk menelusuri lebih dalam temuan transaksi mencurigakan di Kemenkeu periode 2009-2022.

Dalam menjalankan tugasnya, satgas ini akan berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk KPK, PPATK, dan instansi terkait lainnya. Satgas ini juga akan bekerja secara transparan dan akuntabel.

Berikut adalah tugas-tugas satgas khusus untuk menelusuri transaksi mencurigakan Rp 349 triliun di Kemenkeu:

  • Melakukan supervisi, evaluasi, dan penanganan LHA, LHP, dan informasi dugaan TPPU yang telah ditelusuri PPATK;
  • Membangun konstruksi kasus TPPU yang terjadi;
  • Melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap TPPU yang terjadi;
  • Melakukan kerja sama dengan instansi terkait lainnya dalam rangka penegakan hukum TPPU.

Pembentukan satgas khusus ini merupakan langkah yang penting untuk mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Kemenkeu. Satgas ini diharapkan dapat bekerja secara profesional dan transparan, sehingga dapat mengungkap kebenaran dari dugaan TPPU tersebut.

Berikut adalah beberapa hal yang dapat dilakukan satgas khusus untuk meningkatkan efektivitas dalam mengusut dugaan TPPU di Kemenkeu:

  • Melakukan penyelidikan secara mendalam dan menyeluruh terhadap temuan transaksi mencurigakan;
  • Menggali informasi dan bukti-bukti dari berbagai pihak, termasuk saksi, ahli, dan pelaku TPPU;
  • Melakukan kerja sama dengan instansi terkait lainnya, baik di dalam maupun luar negeri;
  • Melakukan penegakkan hukum yang tegas terhadap pelaku TPPU.

Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, diharapkan satgas khusus dapat mengungkap kebenaran dari dugaan TPPU di Kemenkeu dan memberikan efek jera bagi pelaku TPPU.

Baca Juga : Muzani Gerindra “Pede” Prabowo Subianto Menang di Kalbar

4. Korupsi BTS 4G, Johnny G. Plate Diganti Mahfud MD Jadi Plt Menkominfo

Mahfud Md sempat menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) selama dua bulan, dari tanggal 19 Mei 2023 hingga 17 Juli 2023. Ia menggantikan Johnny G. Plate yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi pengadaan BTS 4G.

Mahfud Md ditunjuk sebagai Plt Menkominfo oleh Presiden Joko Widodo. Ia berpengalaman di bidang hukum dan pemerintahan, sehingga dinilai mampu untuk menjalankan tugas sebagai Plt Menkominfo.

Selama menjabat sebagai Plt Menkominfo, Mahfud Md fokus pada beberapa hal, di antaranya:

  • Percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Mahfud Md mendorong percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi, terutama di daerah-daerah terpencil.
  • Peningkatan literasi digital. Mahfud Md juga mendorong peningkatan literasi digital masyarakat, agar masyarakat dapat memanfaatkan internet secara positif.
  • Penegakan hukum di bidang telekomunikasi. Mahfud Md juga berkomitmen untuk menindak tegas pelaku pelanggaran hukum di bidang telekomunikasi.

Kerja keras Mahfud Md sebagai Plt Menkominfo mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Ia dinilai berhasil menjalankan tugasnya dengan baik, meskipun hanya dalam waktu yang singkat.

5. Pemerintah Bentuk Tim Gabungan Usut Dugaan Penistaan Agama di Ponpes Al Zaytun

Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto mengatakan, tim khusus yang dibentuk Menko Polhukam Mahfud Md untuk mengusut dugaan penistaan agama di Pondok Pesantren Al Zaytun ini untuk memperkuat kepolisian dalam mengusut kasus tersebut.

Tim khusus ini terdiri dari unsur Polri, Kementerian Agama, dan ahli agama. Tim ini akan bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang.

“Tim khusus ini dibentuk untuk memperkuat tim yang ada di Bareskrim,” kata Agus Andrianto kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (26/6/2023).

Agus Andrianto mengatakan, tim khusus ini akan bekerja secara profesional dan transparan. Tim ini juga akan berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Agama, ahli agama, dan masyarakat.

“Kami berharap tim khusus ini dapat bekerja secara profesional dan transparan, sehingga dapat mengungkap kebenaran dari dugaan penistaan agama tersebut,” kata Agus Andrianto.

Pembentukan tim khusus ini merupakan langkah yang penting untuk mengusut dugaan penistaan agama di Pondok Pesantren Al Zaytun. Tim khusus ini diharapkan dapat bekerja secara profesional dan transparan, sehingga dapat mengungkap kebenaran dari dugaan penistaan agama tersebut.

Berikut adalah tugas-tugas tim khusus untuk mengusut dugaan penistaan agama di Pondok Pesantren Al Zaytun:

  • Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang;
  • Mengumpulkan dan menganalisa bukti-bukti yang terkait dengan dugaan penistaan agama;
  • Melakukan gelar perkara untuk menentukan apakah ada unsur pidana dalam dugaan penistaan agama tersebut;
  • Melakukan penuntutan terhadap pelaku dugaan penistaan agama.

Tim khusus ini diharapkan dapat menyelesaikan penyelidikan dan penyidikan dalam waktu yang singkat, sehingga dapat segera memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

PEMILU

Kampanye Prabowo Subianto di Tasikmalaya Makin Digdaya dengan Kehadiran AHY

Kampanye Prabowo – Pada hari Sabtu, 2 Desember 2023, calon presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto, akan melakukan kampanye Pemilu 2024 di Tasikmalaya, Jawa Barat. Dalam kampanye tersebut, Prabowo Subianto akan didampingi oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Kampanye Prabowo Subianto di Tasikmalaya akan dimulai pada pagi hari dengan mengunjungi Pondok Pesantren Miftahul Huda di Kecamatan Cisayong. Setelah itu, Prabowo Subianto akan berkampanye di Lapangan Dadaha, Tasikmalaya.

Kehadiran AHY dalam kampanye Prabowo Subianto di Tasikmalaya memiliki arti penting. AHY merupakan salah satu tokoh muda yang memiliki pengaruh besar di Indonesia. Kehadirannya di kampanye Prabowo Subianto diharapkan dapat menarik perhatian masyarakat muda untuk mendukung Prabowo Subianto.

Selain AHY, Prabowo Subianto juga akan didampingi oleh sejumlah tokoh lainnya, seperti Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar.

Kampanye Prabowo Subianto di Tasikmalaya merupakan kampanye perdananya dalam Pemilu 2024. Kampanye ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi Prabowo Subianto untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat Tasikmalaya dan sekitarnya.

Kehadiran AHY dalam kampanye Prabowo Subianto di Tasikmalaya memiliki beberapa makna penting, yaitu:

  • Memperkuat koalisi antara Partai Demokrat dan Partai Gerindra.
  • Menunjukkan bahwa Prabowo Subianto memiliki dukungan dari berbagai kalangan, termasuk kalangan muda.
  • Menambah daya tarik kampanye Prabowo Subianto.

Dengan kehadiran AHY, kampanye Prabowo Subianto di Tasikmalaya diperkirakan akan lebih menarik perhatian masyarakat, terutama masyarakat muda. Hal ini dapat meningkatkan peluang Prabowo Subianto untuk meraih suara dari masyarakat muda.

Baca Juga : Pertemuan Prabowo dan Jokowi Jadi Sinyal Baik untuk Pemilu

Prabowo Janji Siapkan Dana Abadi Pesantren jika Jadi Presiden

Dukungan ulama memang memiliki arti penting bagi Prabowo Subianto. Hal ini dikarenakan ulama memiliki pengaruh yang besar di masyarakat Indonesia, terutama di kalangan masyarakat tradisional. Dukungan ulama dapat memberikan legitimasi bagi Prabowo Subianto dan dapat meningkatkan peluangnya untuk meraih suara dari masyarakat tradisional.

Prabowo Subianto sendiri merupakan sosok yang dekat dengan ulama. Dia sering menghadiri acara-acara keagamaan dan memberikan bantuan kepada lembaga-lembaga keagamaan. Hal ini menunjukkan bahwa Prabowo Subianto menghormati ulama dan menghargai peran mereka dalam masyarakat.

Berikut adalah beberapa alasan mengapa dukungan ulama penting bagi Prabowo Subianto:

  • Legitimasi

Dukungan ulama dapat memberikan legitimasi bagi Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Hal ini dikarenakan ulama memiliki pengaruh yang besar di masyarakat Indonesia.

  • Peningkatan suara

Dukungan ulama dapat meningkatkan peluang Prabowo Subianto untuk meraih suara dari masyarakat tradisional. Masyarakat tradisional merupakan kelompok pemilih yang cukup besar di Indonesia.

  • Pemantapan koalisi

Dukungan ulama dapat membantu Prabowo Subianto untuk memperluas koalisinya. Banyak partai politik yang memiliki basis dukungan di kalangan ulama.

Dengan dukungan ulama, Prabowo Subianto diharapkan dapat meningkatkan peluangnya untuk memenangkan Pemilu 2024.

Baca Juga : Cak Imin: Debat Cawapres Cuma Mainan, Siap Hadapi Gibran

Prabowo Berpihak pada Ulama

Prabowo Subianto merupakan sosok yang dekat dengan ulama dan pesantren. Hal ini terlihat dari beberapa kegiatannya, seperti:

Menghadiri acara-acara keagamaan

Prabowo Subianto sering menghadiri acara-acara keagamaan, seperti pengajian, tabligh akbar, dan peringatan hari besar keagamaan.

Memberikan bantuan kepada lembaga-lembaga keagamaan

Prabowo Subianto sering memberikan bantuan kepada lembaga-lembaga keagamaan, seperti masjid, pesantren, dan madrasah.

Berkomunikasi dengan ulama

Prabowo Subianto sering berkomunikasi dengan ulama, baik secara langsung maupun melalui media sosial.

Kedekatan Prabowo Subianto dengan ulama dan pesantren telah diakui oleh berbagai pihak, termasuk para ulama sendiri. Hal ini terlihat dari dukungan yang diberikan oleh para ulama kepada Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan.

Dalam kampanyenya untuk Pilpres 2024, Prabowo Subianto juga menyatakan bahwa dirinya akan berpihak pada ulama dan pesantren. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Sandi, Ahmad Muzani. Muzani mengatakan bahwa Prabowo-Sandi akan menyiapkan program-program untuk santri jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden.

Berikut adalah beberapa program yang disiapkan oleh Prabowo-Sandi untuk santri:

  • Membangun 100.000 pesantren baru
  • Menyediakan beasiswa penuh bagi santri untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi
  • Memberikan pelatihan keterampilan bagi santri untuk meningkatkan kompetensi mereka
  • Mendorong pengembangan ekonomi pesantren

Program-program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan santri, serta memperkuat peran pesantren dalam pembangunan bangsa.

Berdasarkan berbagai informasi yang tersedia, dapat disimpulkan bahwa Prabowo Subianto memang berpihak pada ulama dan pesantren. Hal ini terlihat dari berbagai kegiatan dan pernyataannya.

NEWS

Cak Imin: Debat Cawapres Cuma Mainan, Siap Hadapi Gibran

Debat Cawapres – Calon wakil presiden nomor urut satu, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, mengaku telah mempersiapkan diri dengan matang untuk menghadapi debat cawapres yang akan digelar pada 21 dan 28 Juli 2024 mendatang. Salah satu yang akan dihadapi Cak Imin adalah putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka.

Cak Imin mengatakan bahwa dirinya tidak gentar menghadapi Gibran. Ia menilai bahwa Gibran adalah sosok yang muda dan energik, tetapi masih perlu banyak belajar tentang politik dan pemerintahan.

“Saya yakin saya bisa menghadapinya. Saya sudah berpengalaman di dunia politik dan pemerintahan selama puluhan tahun,” kata Cak Imin di Jakarta, Kamis (30/6/2023).

Cak Imin mengatakan bahwa ia akan fokus pada visi dan program yang ditawarkan oleh pasangannya, Anies Baswedan. Ia juga akan mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini yang dinilainya tidak menguntungkan rakyat.

“Saya akan fokus pada hal-hal yang konkret dan bisa dirasakan langsung oleh rakyat,” kata Cak Imin.

Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka mengaku tidak mempersiapkan diri secara khusus untuk menghadapi debat cawapres. Ia mengatakan bahwa ia akan mengikuti arahan dari tim kampanyenya.

“Saya sih ikuti arahan tim saja,” kata Gibran di Solo, Jawa Tengah, Kamis (30/6/2023).

Gibran mengatakan bahwa ia akan berusaha tampil sebaik mungkin di debat cawapres. Ia juga akan menyampaikan visi dan program yang ditawarkan oleh pasangannya, Prabowo Subianto.

“Saya akan menyampaikan visi dan program kami dengan sebaik-baiknya,” kata Gibran.

Debat cawapres akan digelar dalam dua sesi, masing-masing selama dua jam. Sesi pertama akan membahas tema politik, pertahanan dan keamanan, serta ekonomi. Sesi kedua akan membahas tema sosial, budaya, dan agama.

Baca Juga : Anies Baswedan Awali Kampanye Pilpres 2024 dari Kampung Tanah Merah

Cak Imin: Anies Harus Bersyukur Dipecat Jokowi, Bisa Menangkan Pilpres

Calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan, ikut berkelakar dengan pernyataan Cak Imin yang mengatakan bahwa ingin jadi capres harus dipecat dulu. Anies mengatakan bahwa dirinya juga pernah dipecat oleh Abdurrahman Wahid alias Gus Dur ketika menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

“Iya, saya juga pernah dipecat. Mungkin itu berkah. Jadi capres,” kata Anies saat menghadiri acara konsolidasi caleg PKB di Ancol, Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Anies mengatakan bahwa pemecatan tersebut justru membuatnya menjadi lebih dewasa dan matang dalam berpolitik. Ia juga mengatakan bahwa pemecatan tersebut membuatnya lebih fokus pada visi dan misinya untuk menjadi presiden.

“Pemecatan tersebut justru membuat saya lebih dewasa dan matang. Saya juga lebih fokus pada visi dan misi saya untuk menjadi presiden,” kata Anies.

Pernyataan Anies tersebut tentu mengundang beragam tanggapan dari masyarakat. Ada yang setuju dengan pernyataan tersebut, ada pula yang tidak setuju.

Bagi yang setuju, mereka menilai bahwa pemecatan Anies justru menjadi berkah baginya. Pemecatan tersebut membuat Anies menjadi lebih dikenal dan akhirnya meraih kesuksesan.

Bagi yang tidak setuju, mereka menilai bahwa pemecatan bukanlah syarat mutlak untuk menjadi capres. Ada banyak capres yang tidak pernah dipecat dan tetap bisa meraih kesuksesan.

Pada akhirnya, kebenaran dari pernyataan Anies tersebut hanya bisa dibuktikan oleh waktu. Apakah pemecatan Anies benar-benar menjadi berkah baginya? Jawabannya akan terjawab pada Pilpres 2024 mendatang.

Baca Juga : Pertemuan Prabowo dan Jokowi Jadi Sinyal Baik untuk Pemilu

Cak Imin Kampanye Perdana di Jawa Timur

Calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengisi kampanye perdana Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dengan mengunjungi beberapa daerah di Provinsi Jawa Timur, Selasa (28/11/2023).

Rangkaian kegiatan kampanye Cak Imin di Jawa Timur dimulai dengan ziarah ke makam Mbah Bungkul di Surabaya. Setelah itu, Cak Imin berdialog dengan para pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Taman Bungkul.

Dalam dialognya dengan para PKL, Cak Imin menyampaikan bahwa ia akan memperjuangkan kepentingan para PKL jika terpilih menjadi wakil presiden. Cak Imin juga berjanji akan meningkatkan kesejahteraan para PKL.

“Saya akan memperjuangkan kepentingan para PKL, baik dari sisi perizinan, kemudahan akses kredit, maupun pengembangan usaha,” kata Cak Imin.

Setelah berdialog dengan para PKL, Cak Imin melanjutkan kampanyenya dengan mengunjungi Pondok Pesantren Tebuireng di Jombang. Di Pondok Pesantren Tebuireng, Cak Imin bertemu dengan para santri dan ulama.

Dalam pertemuannya dengan para santri dan ulama, Cak Imin menyampaikan visi dan misinya untuk Indonesia. Cak Imin juga mengajak para santri dan ulama untuk mendukung pasangan Anies Baswedan-Cak Imin (AMIN) di Pilpres 2024.

“Saya mengajak para santri dan ulama untuk bersama-sama mendukung pasangan AMIN di Pilpres 2024. Mari kita bersama-sama mewujudkan Indonesia yang lebih baik,” kata Cak Imin.

Kampanye Cak Imin di Jawa Timur disambut antusias oleh masyarakat. Ribuan orang memadati lokasi-lokasi yang dikunjungi Cak Imin. Mereka memberikan dukungan kepada Cak Imin dan pasangannya, Anies Baswedan.

Cak Imin mengaku puas dengan hasil kampanye perdananya di Jawa Timur. Ia yakin bahwa kampanye ini akan meningkatkan elektabilitas pasangan AMIN di Jawa Timur.

“Saya puas dengan hasil kampanye perdana ini. Masyarakat Jawa Timur sangat antusias mendukung pasangan AMIN,” kata Cak Imin.

Kampanye Cak Imin di Jawa Timur akan dilanjutkan pada hari-hari mendatang. Cak Imin akan mengunjungi berbagai daerah di Jawa Timur untuk menyampaikan visi dan misinya kepada masyarakat.

PEMILU

Anies Baswedan Awali Kampanye Pilpres 2024 dari Kampung Tanah Merah

Kampanye Pilpres 2024 – Anies Baswedan, calon presiden nomor urut 1, mengawali kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dari Kampung Tanah Merah, Koja, Jakarta Utara, Selasa (28/11/2023).

Anies memulai kampanye Pilpres 2024 dengan sungkeman di rumah orang tuanya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Setelah itu, ia langsung menuju ke Kampung Tanah Merah.

Di Kampung Tanah Merah, Anies disambut oleh masyarakat setempat yang sangat antusias. Anies menyampaikan pidatonya di hadapan masyarakat yang memadati area kampanye Pilpres 2024.

Dalam pidatonya, Anies menyampaikan bahwa ia memilih Kampung Tanah Merah sebagai titik awal kampanye Pilpres 2024 karena ingin menunjukkan bahwa ia peduli terhadap masyarakat di pelosok. Ia juga ingin menunjukkan bahwa ia akan berjuang untuk membangun Indonesia dari pinggiran.

Anies juga menyampaikan sejumlah program yang akan ia laksanakan jika terpilih menjadi presiden. Program-program tersebut antara lain:

  • Meningkatkan kualitas pendidikan
  • Meningkatkan kualitas kesehatan
  • Menciptakan lapangan kerja
  • Membangun infrastruktur yang merata

Anies berharap bahwa kampanye Pilpres 2024 di Kampung Tanah Merah dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membangun Indonesia dari pinggiran.

Baca Juga : PDIP Dukung Upaya Timnas Anies Cegah Kecurangan Pemilu 2024

Alasan Anies Kampanye Pilpres 2024 Terpisah Dengan Cak Imin

Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, memilih untuk kampanye Pilpres 2024 secara terpisah pada hari pertama kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi keputusan tersebut.

Alasan pertama adalah untuk efisiensi waktu dan biaya

Kampanye Pilpres 2024 berlangsung selama 75 hari, yang dimulai dari tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Dengan kampanye secara terpisah, Anies dan Cak Imin dapat menjangkau lebih banyak wilayah dalam waktu yang lebih singkat.

Alasan kedua adalah untuk menyesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing

Anies dan Cak Imin memiliki basis dukungan yang berbeda-beda di berbagai wilayah di Indonesia. Dengan kampanye secara terpisah, Anies dan Cak Imin dapat menyesuaikan pesan dan strategi kampanye dengan karakteristik wilayah masing-masing.

Alasan ketiga adalah untuk menghindari konflik internal

Anies dan Cak Imin berasal dari partai politik yang berbeda, yaitu Partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dengan kampanye secara terpisah, Anies dan Cak Imin dapat menghindari konflik internal yang dapat mengganggu kampanye Pilpres 2024 mereka.

Anies memulai kampanye dari Kampung Tanah Merah, Koja, Jakarta Utara, pada tanggal 28 November 2023. Sedangkan, Cak Imin memulai kampanye dari Surabaya, Jawa Timur, pada hari yang sama.

Kampanye Pilpres 2024 secara terpisah ini merupakan strategi yang cukup unik dalam Pilpres 2024. Strategi ini masih akan terus diuji efektivitasnya selama masa kampanye Pilpres 2024 berlangsung.

Cak Imin Tak Ingin Masyarakat Terlalu Sering Makan Mie Instan

Cak Imin, calon wakil presiden nomor urut 1, menyampaikan bahwa ia tidak ingin masyarakat terlalu sering makan mie instan. Hal ini disampaikan oleh Cak Imin dalam acara pembukaan kampanye Pilpres 2024 di Surabaya, Jawa Timur, pada tanggal 28 November 2023.

Cak Imin mengatakan bahwa mie instan merupakan makanan yang praktis dan murah, tetapi juga tidak sehat jika dikonsumsi terlalu sering. Ia khawatir jika masyarakat terlalu sering makan mie instan, maka akan berdampak buruk bagi kesehatan mereka.

Cak Imin berpendapat bahwa masyarakat harus mulai membiasakan diri untuk mengonsumsi makanan yang lebih sehat, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan makanan olahan dari bahan-bahan segar. Ia juga mendorong pemerintah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi makanan yang sehat.

Pernyataan Cak Imin ini mendapat tanggapan yang beragam dari masyarakat. Ada yang mendukung pernyataan Cak Imin, tetapi ada juga yang tidak setuju.

Mereka yang mendukung pernyataan Cak Imin berpendapat bahwa mie instan memang merupakan makanan yang tidak sehat jika dikonsumsi terlalu sering. Mie instan mengandung banyak garam, lemak, dan pengawet yang dapat membahayakan kesehatan jika dikonsumsi terlalu banyak.

Sementara itu, mereka yang tidak setuju dengan pernyataan Cak Imin berpendapat bahwa mie instan merupakan makanan yang praktis dan murah. Mie instan dapat menjadi pilihan yang tepat bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu dan anggaran.

Terlepas dari pro dan kontra yang muncul, pernyataan Cak Imin ini dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi makanan yang sehat.

Baca Juga : Jalan Sehat Perjuangan Ganjar Sukses Gaet Ribuan Pendukung di Makassar

Anies-Muhaimin Dapat Dukungan Dari Anak Muda

Gerakan Anak Muda Satu Nusa Satu Bangsa (GASNB) menyatakan dukungannya kepada Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Anies-Cak Imin) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Dukungan tersebut disampaikan oleh GASNB dalam deklarasinya di Jakarta pada tanggal 28 November 2023.

Dalam deklarasinya, GASNB menyampaikan bahwa Anies-Cak Imin adalah pasangan yang tepat untuk memimpin Indonesia. GASNB menilai bahwa Anies-Cak Imin memiliki visi dan misi yang sejalan dengan aspirasi anak muda Indonesia.

GASNB juga menilai bahwa Anies-Cak Imin memiliki komitmen untuk membangun Indonesia yang lebih adil, makmur, dan sejahtera. GASNB yakin bahwa Anies-Cak Imin akan mampu mewujudkan Indonesia yang lebih baik bagi semua rakyat.

Deklarasi dukungan GASNB kepada Anies-Cak Imin merupakan dukungan yang signifikan dari kalangan anak muda. GASNB merupakan salah satu organisasi anak muda terbesar di Indonesia. Organisasi ini memiliki anggota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Dukungan GASNB kepada Anies-Cak Imin dapat menjadi momentum untuk meningkatkan elektabilitas pasangan tersebut di kalangan anak muda. Anak muda merupakan salah satu kelompok pemilih yang potensial dalam Pilpres 2024.

Berikut adalah beberapa alasan yang melatarbelakangi dukungan GASNB kepada Anies-Cak Imin:

  • Visi dan misi yang sejalan dengan aspirasi anak muda

Anies-Cak Imin memiliki visi dan misi yang sejalan dengan aspirasi anak muda Indonesia. Anies-Cak Imin berkomitmen untuk membangun Indonesia yang lebih adil, makmur, dan sejahtera. Anies-Cak Imin juga berkomitmen untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi anak muda untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa.

  • Komitmen untuk membangun Indonesia yang lebih baik

Anies-Cak Imin memiliki komitmen untuk membangun Indonesia yang lebih baik bagi semua rakyat. Anies-Cak Imin berkomitmen untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia, seperti kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran. Anies-Cak Imin juga berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan damai bagi semua rakyat.

  • Potensi untuk memenangkan Pilpres 2024

Anies-Cak Imin memiliki potensi untuk memenangkan Pilpres 2024. Anies-Cak Imin memiliki basis dukungan yang kuat di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di kalangan anak muda. Anies-Cak Imin juga didukung oleh partai politik yang memiliki basis massa yang besar.

PEMILU

Jalan Sehat Perjuangan Ganjar Sukses Gaet Ribuan Pendukung di Makassar

Jalan Sehat Perjuangan Ganjar – Lautan manusia memadati jalan-jalan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, untuk mengikuti Jalan Sehat Perjuangan yang digelar oleh relawan Ganjar Pranowo. Acara tersebut dimulai dari Kantor Gubernur Sulawesi Selatan dan berakhir di Lapangan Karebosi, Minggu (26/11/2023).

Peserta jalan sehat perjuangan Ganjar terdiri dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Mereka tampak antusias mengikuti jalan sehat tersebut. Sepanjang jalan, peserta jalan sehat dihibur oleh berbagai pertunjukan, seperti musik dan tari.

Ganjar Pranowo sendiri turut serta dalam jalan sehat tersebut. Ia berjalan kaki bersama para pendukungnya. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar Pranowo menyampaikan bahwa dirinya sangat senang dapat bertemu dengan masyarakat Makassar. Ia juga menyatakan bahwa dirinya siap untuk berjuang bersama masyarakat Makassar untuk membangun Indonesia yang lebih baik.

Jalan sehat perjuangan Ganjar di Makassar ini merupakan salah satu bentuk dukungan masyarakat Sulawesi Selatan terhadap Ganjar Pranowo. Hal ini menunjukkan bahwa Ganjar Pranowo memiliki potensi yang besar untuk memenangkan Pemilihan Presiden 2024.

Baca Juga : PDIP Dukung Upaya Timnas Anies Cegah Kecurangan Pemilu 2024

Jalan Sehat Perjuangan Ganjar Berlangsung Meriah

Jalan sehat Ganjar Pranowo memang berlangsung meriah. Hal ini terlihat dari banyaknya peserta yang mengikuti jalan sehat tersebut. Menurut panitia, jumlah peserta jalan sehat mencapai ratusan ribu orang. Peserta jalan sehat terdiri dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Mereka tampak antusias mengikuti jalan sehat tersebut.

Sepanjang jalan, peserta jalan sehat dihibur oleh berbagai pertunjukan, seperti musik dan tari. Selain itu, panitia juga menyediakan berbagai hadiah doorprize untuk para peserta. Hal ini semakin menambah kemeriahan jalan sehat tersebut.

Ganjar Pranowo sendiri turut serta dalam jalan sehat tersebut. Ia berjalan kaki bersama para pendukungnya. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar Pranowo menyampaikan bahwa dirinya sangat senang dapat bertemu dengan masyarakat Makassar. Ia juga menyatakan bahwa dirinya siap untuk berjuang bersama masyarakat Makassar untuk membangun Indonesia yang lebih baik.

Jalan sehat perjuangan Ganjar di Makassar ini merupakan salah satu bentuk dukungan masyarakat Sulawesi Selatan terhadap Ganjar Pranowo. Hal ini menunjukkan bahwa Ganjar Pranowo memiliki potensi yang besar untuk memenangkan Pemilihan Presiden 2024.

Berikut adalah beberapa hal yang membuat jalan sehat Ganjar berlangsung meriah:

  • Jumlah peserta yang banyak
  • Peserta yang antusias
  • Pertunjukan yang menghibur
  • Hadiah doorprize yang menarik
  • Kehadiran Ganjar Pranowo

Keberhasilan jalan sehat Ganjar Pranowo ini tentu menjadi kabar baik bagi Ganjar Pranowo dan para pendukungnya. Hal ini menunjukkan bahwa Ganjar Pranowo memiliki dukungan yang besar dari masyarakat, khususnya di Sulawesi Selatan.

PEMILU

PDIP Dukung Upaya Timnas Anies Cegah Kecurangan Pemilu 2024

Cegah Kecurangan Pemilu 2024 – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan siap bekerja sama dengan pasangan calon presiden Anies Baswedan dan calon wakil presiden Muhaimin Iskandar (Anies-Cak Imin) dalam cegah kecurangan di Pemilu 2024.

Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan, buka suara soal kubu capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, khususnya PDI Perjuangan (PDIP) yang mengajak timnas Anies Baswedan mencegah tekanan dan cegah kecurangan.

Anies mengatakan, ia menyambut baik ajakan tersebut. Namun, ia juga menyindir PDIP yang selama ini kerap dianggap sebagai partai yang tidak ramah demokrasi.

“Tentu kami menyambut baik ajakan itu. Ini menunjukkan bahwa PDIP mulai sadar bahwa demokrasi itu penting,” kata Anies dalam keterangannya, Sabtu (25/11/2023).

Anies melanjutkan, selama ini PDIP kerap dianggap sebagai partai yang tidak ramah demokrasi. Hal ini terlihat dari berbagai kebijakan PDIP yang dinilai tidak demokratis, seperti kebijakan perpanjang masa jabatan presiden.

Anies  mengatakan kok tumben PDIP ajak kami untuk cegah kecurangan? Kok dulu tidak? Kok dulu malah ikut-ikutan lakukan cerah kecurangan.

Anies pun meminta PDIP untuk membuktikan keseriusannya dalam cegah kecurangan di Pilpres 2024. Ia meminta PDIP untuk mendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menjalankan tugasnya.

Pada Kamis (23/11/2023), Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengajak timnas Anies Baswedan untuk bersama-sama mencegah tekanan dan kecurangan di Pilpres 2024. Puan mengatakan, semua pihak harus bersatu untuk menjaga demokrasi Indonesia.

Puan mengatakan, PDIP tidak ingin Pilpres 2024 diwarnai dengan tekanan dan cerah kecurangan. Ia berharap, Pilpres 2024 dapat berjalan dengan jujur dan adil.

PDIP merupakan salah satu partai politik terbesar di Indonesia. Partai tersebut memiliki 22.573.257 suara di Pemilu 2019, atau sekitar 12,5% dari total suara sah.

Sementara itu, Anies-Cak Imin merupakan salah satu pasangan calon presiden yang memiliki elektabilitas tinggi di survei-survei. Pasangan tersebut diusung oleh koalisi partai-partai Islam, termasuk PKB, PPP, PAN, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Baca Juga : Ganjar Dinilai Tak Mampu Tekan Angka Kemiskinan di Jateng

Jokowi Buka Peluang Menteri dan Wali Kota Maju Pilpres 2024 Tanpa Mundur

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2023 tentang perubahan PP Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dan Cuti bagi Menteri, Anggota Kabinet Pemerintahan Daerah, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, dan Pejabat Tinggi Negara.

Dalam PP tersebut, Jokowi mengatur bahwa menteri, gubernur, bupati, dan wali kota yang ingin maju sebagai calon presiden atau wakil presiden tidak perlu mengundurkan diri dari jabatannya. Namun, mereka tetap harus mengajukan cuti selama masa kampanye.

Jokowi mengatakan, aturan ini dibuat untuk memberikan kesempatan bagi para pejabat publik yang ingin maju sebagai calon presiden atau wakil presiden untuk tetap bisa mengabdi kepada masyarakat.

“Aturan ini dibuat untuk memberikan kesempatan bagi para pejabat publik yang ingin maju sebagai calon presiden atau wakil presiden untuk tetap bisa mengabdi kepada masyarakat,” kata Jokowi dalam keterangannya, Kamis (23/11/2023).

Jokowi juga mengatakan, aturan ini akan memberikan keadilan bagi semua pihak yang ingin maju sebagai calon presiden atau wakil presiden.

Jokowi mengungkapkan bahwa aturan ini juga akan memberikan keadilan untuk semua pihak yang ingin maju sebagai calon presiden ataupun wakil presiden.

Aturan ini berlaku efektif mulai tanggal diundangkan, yaitu 23 November 2023.

Aturan ini mendapat tanggapan beragam dari berbagai pihak. Dengan ada yang mendukung, maka ada juga yang menolak.

Pihak yang mendukung mengatakan, aturan ini akan memberikan kesempatan bagi para pejabat publik yang ingin maju sebagai calon presiden atau wakil presiden untuk tetap bisa mengabdi kepada masyarakat.

Pihak yang menolak mengatakan, aturan ini akan menimbulkan konflik kepentingan.

Seperti diketahui, Pilpres 2024 akan digelar pada 14 Februari 2024.

Baca Juga : Prabowo Janjikan Program Makan Siang Gratis Untuk Anak Sekolah

Izinkan Laksanakan Kampanye

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2023 tentang perubahan PP Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dan Cuti bagi Menteri, Anggota Kabinet Pemerintahan Daerah, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, dan Pejabat Tinggi Negara, Jokowi mengatur bahwa menteri dan pejabat setingkat menteri dapat melaksanakan kampanye dengan syarat:

  • Merupakan calon presiden atau wakil presiden;
  • Berstatus sebagai anggota partai politik;
  • Atau merupakan anggota tim kampanye atau pelaksana kampanye yang telah mendaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Syarat-syarat tersebut diatur dalam Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 53 Tahun 2023.

Selain itu, menteri dan pejabat setingkat menteri yang akan melaksanakan kampanye wajib mengajukan cuti kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.

NEWS

Sanksi Bagi PNS Pose Jari Dukung Capres Pemilu 2024

PNS Pose Jari Dukung Capres – Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 5 Menteri tentang netralitas ASN dalam Pemilu 2024, PNS dilarang berekspresi atau melakukan kegiatan yang menunjukkan dukungan terhadap pasangan calon tertentu dalam pemilu. Hal ini termasuk berpose dengan simbol nomor urut pasangan calon.

Jika PNS pose jari dengan simbol nomor urut pasangan calon, maka dapat dikenakan sanksi disiplin berat, berupa:

  • Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan;
  • Pembebasan dari jabatan selama 12 bulan;
  • Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;
  • Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS.

Sanksi tersebut diberikan karena PNS memiliki kewajiban untuk bersikap netral dalam pemilu. Hal ini diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum.

Pada tanggal 17 November 2023, beredar foto seorang PNS pose jari dengan simbol nomor urut pasangan calon tertentu di media sosial. Foto tersebut kemudian menjadi viral dan memicu reaksi dari berbagai pihak.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa PNS pose jari dengan simbol nomor urut pasangan calon dapat dikenakan sanksi disiplin berat.

“Pada prinsipnya, ASN harus netral dalam pemilu. Jika ada ASN yang kedapatan berpose dengan simbol nomor urut pasangan calon, maka dapat dikenakan sanksi disiplin berat,” kata Tjahjo Kumolo.

Tjahjo Kumolo juga mengimbau kepada seluruh PNS untuk mematuhi aturan netralitas ASN dalam pemilu. Ia berharap agar PNS dapat fokus bekerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Sanksi bagi PNS Pose Jari Dukung Capres Pemilu 2024

Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 5 Menteri tentang netralitas ASN dalam Pemilu 2024, PNS dilarang berekspresi atau melakukan kegiatan yang menunjukkan dukungan terhadap pasangan calon tertentu dalam pemilu. Hal ini termasuk berpose dengan simbol nomor urut pasangan calon.

Jika PNS kedapatan berpose dengan simbol nomor urut pasangan calon, maka dapat dikenakan sanksi disiplin berat, berupa:

  • Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan;
  • Pembebasan dari jabatan selama 12 bulan;
  • Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;
  • Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS.

Sanksi tersebut diberikan karena PNS memiliki kewajiban untuk bersikap netral dalam pemilu. Hal ini diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum.

Berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing sanksi disiplin berat yang dapat dikenakan kepada PNS yang berpose jari dukung capres pemilu 2024:

  • Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan

Sanksi ini berupa pemindahan PNS ke jabatan yang setingkat lebih rendah dari jabatan yang sebelumnya didudukinya, selama 12 bulan.

  • Pembebasan dari jabatan selama 12 bulan

Sanksi ini berupa pemindahan PNS dari jabatan organiknya ke jabatan lain di luar jabatan organiknya, selama 12 bulan.

  • Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS

Sanksi ini berupa pemutusan hubungan kerja dengan PNS, tetapi PNS tetap mendapatkan hak-hak kepegawaiannya, seperti uang pensiun, tunjangan hari tua, dan tunjangan keluarga.

  • Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS

Sanksi ini berupa pemutusan hubungan kerja dengan PNS, dan PNS tidak mendapatkan hak-hak kepegawaiannya.

Penegakan sanksi disiplin berat terhadap PNS pose jari dukung capres pemilu 2024 akan dilakukan oleh instansi pemerintah tempat PNS tersebut bekerja. Instansi pemerintah tersebut akan membentuk tim investigasi untuk mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh PNS tersebut.

Jika terbukti melanggar netralitas ASN, maka PNS tersebut akan dikenakan sanksi disiplin berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Baca Juga : Komisi lll DPR Bentuk Panja Netralitas Polri pada Pemilu 2024

Pose PNS yang Dilarang

Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 5 Menteri tentang netralitas ASN dalam Pemilu 2024, PNS pose jari dilarang berekspresi atau melakukan kegiatan yang menunjukkan dukungan terhadap pasangan calon tertentu dalam pemilu. Hal ini termasuk berpose dengan simbol atau atribut partai politik, pasangan calon, atau organisasi kemasyarakatan pendukung pasangan calon.

Berikut adalah beberapa PNS pose jari yang dilarang selama jelang pemilu 2024:

  • Pose dengan simbol hati ala Korea Selatan (finger heart)
  • Pose dengan jempol ke atas
  • Pose dengan mengangkat telunjuk (menunjukkan jumlah angka satu)
  • Pose dengan jari membentuk simbol “peace” (menunjukkan jumlah angka dua)
  • Pose dengan jempol, telunjuk, dan kelingking membentuk simbol metal
  • Pose dengan lima jari (karena masih termasuk nomor urut paslon)

Selain pose-pose tersebut, PNS juga dilarang melakukan kegiatan-kegiatan berikut:

  • Memasang spanduk/baliho/alat peraga lainnya terkait bakal calon peserta pemilu dan pemilihan.
  • Sosialisasi/kampanye media sosial online bakal calon.
  • Menghadiri deklarasi/kampanye pasangan bakal calon dan memberikan tindakan/dukungan secara aktif.

Jika PNS kedapatan melakukan pelanggaran netralitas ASN, maka dapat dikenakan sanksi disiplin berat, berupa:

  • Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan;
  • Pembebasan dari jabatan selama 12 bulan;
  • Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;
  • Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS.

Sanksi tersebut diberikan karena PNS memiliki kewajiban untuk bersikap netral dalam pemilu. Hal ini diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum.

Penegakan sanksi disiplin berat terhadap PNS yang melanggar netralitas ASN akan dilakukan oleh instansi pemerintah tempat PNS tersebut bekerja. Instansi pemerintah tersebut akan membentuk tim investigasi untuk mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh PNS tersebut.

Jika terbukti melanggar netralitas ASN, maka PNS tersebut akan dikenakan sanksi disiplin berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Baca Juga : Jaksa Agung Minta Jajaran Tak Berpihak ke Salah Satu Capres

Dilarang Like dan Komen di Akun Medsos Capres dan Cawapres

PNS dilarang like dan komen di akun medsos capres dan cawapres. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 5 Menteri tentang netralitas ASN dalam Pemilu 2024.

Dalam SKB tersebut, disebutkan bahwa PNS dilarang berekspresi atau melakukan kegiatan yang menunjukkan dukungan terhadap pasangan calon tertentu dalam pemilu. Hal ini termasuk like dan komen di akun medsos capres dan cawapres.

Jika PNS kedapatan like dan komen di akun medsos capres dan cawapres, maka dapat dikenakan sanksi disiplin berat, berupa:

  • Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan;
  • Pembebasan dari jabatan selama 12 bulan;
  • Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;
  • Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS.

Sanksi tersebut diberikan karena PNS memiliki kewajiban untuk bersikap netral dalam pemilu. Hal ini diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum.

Penegakan sanksi disiplin berat terhadap PNS yang like dan komen di akun medsos capres dan cawapres akan dilakukan oleh instansi pemerintah tempat PNS tersebut bekerja. Instansi pemerintah tersebut akan membentuk tim investigasi untuk mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh PNS tersebut.

Jika terbukti melanggar netralitas ASN, maka PNS tersebut akan dikenakan sanksi disiplin berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berikut adalah beberapa contoh like dan komen di akun medsos capres dan cawapres yang dapat dianggap sebagai pelanggaran netralitas ASN:

  • Like foto atau video capres dan cawapres.
  • Komen positif atau mendukung capres dan cawapres.
  • Komen yang menyinggung pasangan calon lain.

PNS diimbau untuk berhati-hati dalam menggunakan media sosial selama masa pemilu. PNS harus menghindari melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat dianggap sebagai pelanggaran netralitas ASN.

NEWS

Komisi lll DPR Bentuk Panja Netralitas Polri pada Pemilu 2024

Panja Netralitas – Komisi III DPR RI akan membentuk Panitia Kerja (Panja) Netralitas Polri dalam menghadapi Pemilu 2024. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Wuryanto, dalam rapat internal Komisi III DPR RI pada tanggal 17 November 2023.

Bambang mengatakan bahwa pembentukan Panja Netralitas Polri ini bertujuan untuk memastikan netralitas Polri dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Menurutnya, netralitas Polri merupakan hal yang mutlak dan tidak bisa ditawar-tawar.

“Netralitas Polri adalah syarat mutlak bagi terciptanya pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas,” kata Bambang.

Panja Netralitas Polri akan beranggotakan 10 orang dari Komisi III DPR RI. Panja ini akan bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap netralitas Polri dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

Panja ini akan melakukan berbagai kegiatan, antara lain:

  • Melakukan kajian dan analisis terhadap aspek-aspek yang terkait dengan netralitas Polri dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
  • Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas Polri dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
  • Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas Polri dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

Panja Netralitas Polri akan memulai tugasnya pada bulan Desember 2023.

Panja Netralitas Polri memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

  • Melakukan kajian dan analisis terhadap aspek-aspek yang terkait dengan netralitas Polri dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Kajian dan analisis ini meliputi aspek hukum, aspek organisasi, aspek sumber daya manusia, dan aspek anggaran.
  • Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas Polri dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Pengawasan ini meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas Polri dalam hal:
    • Pengamanan tahapan Pemilu 2024
    • Penegakan hukum Pemilu 2024
    • Penanganan pelanggaran Pemilu 2024
  • Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas Polri dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah pelaksanaan tugas-tugas Polri dalam pelaksanaan Pemilu 2024 sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Panja Netralitas Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, dapat meminta keterangan dari:

  • Kapolri
  • Wakapolri
  • Pejabat Polri lain yang terkait
  • Pihak-pihak lain yang dianggap perlu

Panja Netralitas Polri juga dapat melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas Polri dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

Baca Juga : Jaksa Agung Minta Jajaran Tak Berpihak ke Salah Satu Capres

Panja Netralitas Polri akan menyampaikan hasil kajian, pengawasan, dan evaluasinya kepada Komisi III DPR RI. Hasil kajian, pengawasan, dan evaluasi ini akan menjadi bahan pertimbangan bagi Komisi III DPR RI dalam memberikan rekomendasi kepada Kapolri dan Presiden terkait dengan netralitas Polri dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

Polri Terbitkan Surat Telegram Jaga Netralitas Personel pada Pemilu 2024

Pada tanggal 20 Oktober 2023, Polri menerbitkan Surat Telegram (ST) Nomor ST/2407/X/Huk.7.1./2023 tentang netralitas personel Polri dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. Surat telegram tersebut ditujukan kepada seluruh jajaran Polri, mulai dari tingkat Mabes Polri hingga tingkat polres.

Baca Juga : AMIN Dapat Nomor Urut 1, Anies: Insyaallah Jadi Urutan Kemenangan

Dalam surat telegram tersebut, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memerintahkan seluruh anggota Polri untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Kapolri menegaskan bahwa netralitas Polri merupakan syarat mutlak bagi terciptanya pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.

Adapun beberapa larangan yang harus dipatuhi oleh anggota Polri dalam rangka menjaga netralitas, antara lain:

  • Menjadi anggota atau pengurus partai politik
  • Ikut serta dalam kegiatan kampanye pemilu
  • Menggunakan atribut partai politik
  • Menyampaikan pernyataan yang dapat menimbulkan kegaduhan politik
  • Melakukan tindakan yang dapat mempengaruhi proses pemilu

Bagi anggota Polri yang melanggar larangan tersebut, akan dikenakan sanksi tegas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi disiplin, sanksi kode etik, bahkan sanksi pidana.

Penerbitan surat telegram tersebut merupakan langkah penting untuk memastikan netralitas Polri dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Polri diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional dan netral, sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi terciptanya pemilu yang demokratis dan berintegritas.

PEMILU

AMIN Dapat Nomor Urut 1, Anies: Insyaallah Jadi Urutan Kemenangan

Nomor Urut 1 – Setelah penetapan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) di Pilpres 2024, Anies Baswedan mempersilakan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin untuk berpidato. Anies mengatakan bahwa hal tersebut merupakan simbol bahwa dirinya dan Cak Imin merupakan pasangan yang saling melengkapi.

“Ini sebuah pesan kepada semua bahwa kami pasangan dwitunggal, saling melengkapi, dan bisa saling mengisi,” kata Anies di Kantor KPU, Jakarta, Senin (14/11/2023).

Anies mengatakan bahwa dirinya dan Cak Imin memiliki visi dan misi yang sama untuk membangun Indonesia. Ia juga mengatakan bahwa Cak Imin merupakan sosok yang memiliki pengalaman dan kompetensi yang mumpuni untuk menjadi wakil presiden.

“Kami yakin bahwa Pak Cak Imin akan menjadi wakil presiden yang amanah dan mampu mendampingi saya dalam menjalankan pemerintahan,” kata Anies.

Cak Imin menyampaikan terima kasih kepada Anies Baswedan yang telah mempersilakan dirinya untuk berpidato. Ia juga mengatakan bahwa dirinya akan bekerja keras untuk mendukung Anies Baswedan dalam mewujudkan visi dan misinya untuk membangun Indonesia.

“Saya akan bekerja keras untuk mendukung Pak Anies dalam membangun Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera,” kata Cak Imin.

Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendapatkan nomor urut 1 dalam pengundian nomor urut 1 Pilpres 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal 14 November 2023. Pasangan ini mendapatkan 22,48% suara dalam pengambilan nomor urut, diikuti oleh pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan 21,18% suara, dan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dengan 19,94% suara.

Perolehan nomor urut 1 ini disambut baik oleh pasangan Anies-Muhaimin. Mereka mengatakan bahwa nomor urut 1 merupakan simbol dari harapan dan kepercayaan rakyat.

Kapten Timnas Pemenangan Mudah-mudahan Pertanda Baik

Penunjukan Marsekal Madya TNI (Purn) Muhammad Syaugi Alaydrus sebagai kapten Timnas Pemenangan Anies-Muhaimin (AMIN) bisa menjadi pertanda baik bagi pasangan ini.

Marsekal Syaugi merupakan sosok yang memiliki pengalaman dan kompetensi yang mumpuni di bidang militer dan politik. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) dan juga pernah menjadi anggota DPR RI.

Marsekal Syaugi juga dikenal sebagai sosok yang tegas dan berintegritas. Ia juga memiliki jaringan yang luas di kalangan TNI dan masyarakat.

Penunjukan Marsekal Syaugi sebagai kapten Timnas AMIN bisa menjadi sinyal bahwa pasangan ini serius dalam memenangkan Pilpres 2024. Ia diharapkan bisa memimpin tim pemenangan dengan baik dan mampu memenangkan pasangan Anies-Muhaimin.

Namun, tentu saja, penunjukan Marsekal Syaugi bukanlah jaminan bahwa pasangan Anies-Muhaimin akan menang di Pilpres 2024. Masih banyak faktor lain yang bisa menentukan hasil pemilu, seperti kondisi ekonomi, situasi politik, dan juga faktor kejutan.

Meskipun demikian, penunjukan Marsekal Syaugi bisa menjadi langkah awal yang baik bagi pasangan Anies-Muhaimin untuk memenangkan Pilpres 2024.

Baca Juga : Anies Umumkan Timnas Pemenangan Pemilu 2024

Nomor Urut Capres-Cawapres di Pilpres 2024

Nomor urut pasangan capres-cawapres Pilpres 2024 telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal 14 November 2023. Hasilnya, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendapatkan nomor urut 1, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendapatkan nomor urut 2, dan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD mendapatkan nomor urut 3.

Perolehan nomor urut ini disambut baik oleh ketiga pasangan capres-cawapres. Mereka mengatakan bahwa nomor urut tersebut merupakan tantangan bagi mereka untuk bekerja lebih keras lagi dalam memenangkan Pilpres 2024.

Berikut adalah daftar nomor urut pasangan capres-cawapres Pilpres 2024:

  • Nomor urut 1: Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar
  • Nomor urut 2: Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka
  • Nomor urut 3: Ganjar Pranowo-Mahfud MD

Nomor urut ini akan digunakan oleh masing-masing paslon di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang akan dilaksanakan 14 Februari 2024.

Pasangan Anies-Muhaimin diusung oleh koalisi Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pasangan Prabowo-Gibran diusung oleh koalisi Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Bulan Bintang. Pasangan Ganjar-Mahfud diusung oleh koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Penetapan ketiga pasangan capres-cawapres ini merupakan langkah awal bagi mereka untuk mempersiapkan diri menghadapi Pilpres 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024.

NEWS

Anies Umumkan Timnas Pemenangan Pemilu 2024

Anies Umumkan Timnas Pemenangan – Pasangan calon presiden dan wakil presiden dari Koalisi Indonesia Bersatu, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN), menunjuk Marsekal Madya TNI (Purn) Muhammad Syaugi sebagai kapten tim nasional pemenangan mereka. Anies umumkan timnas pemenangan mengatakan bahwa Syaugi memiliki kombinasi kepemimpinan dan manajerial yang baik.

“Pak Syaugi adalah sosok yang memiliki kombinasi leadership dan manajerial yang baik. Beliau adalah mantan Kepala Basarnas yang memiliki pengalaman memimpin tim dalam situasi yang kompleks dan memiliki tantangan yang tinggi,” ujar Anies dalam acara pengumuman tim nasional pemenangan AMIN di Jakarta, Selasa (14/11/2023).

Anies umumkan timnas pemenangan berharap Syaugi dapat membawa AMIN meraih kemenangan di Pilpres 2024. “Saya yakin Pak Syaugi dapat membawa kita meraih kemenangan di Pilpres 2024,” kata Anies.

Syaugi sendiri mengaku siap mengemban tugas sebagai kapten tim nasional pemenangan AMIN. Ia mengatakan akan bekerja keras bersama timnya untuk memenangkan AMIN di Pilpres 2024.

“Saya siap mengemban tugas ini. Saya akan bekerja keras bersama tim untuk memenangkan AMIN di Pilpres 2024,” ujar Syaugi.

Syaugi merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara (AAU) tahun 1986. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Basarnas periode 2019-2022. Selain itu, Syaugi juga pernah menjabat sebagai Komandan Wing Udara 31 di Lanud Halim Perdanakusuma.

Anies Umumkan Timnas Pemenangan Mantan Pilot Pesawat Tempur

Mantan pilot pesawat tempur, Marsekal Madya TNI (Purn) Muhammad Syaugi, ditunjuk sebagai kapten tim nasional pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) di Pilpres 2024. Penunjukan Syaugi ini diharapkan dapat membawa AMIN memenangkan kompetisi pemilu yang akan berlangsung pada tahun 2025.

Syaugi memiliki pengalaman yang cukup panjang di dunia militer. Ia merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara (AAU) tahun 1986. Selama karier militernya, Syaugi pernah menjabat sebagai Komandan Wing Udara 31 di Lanud Halim Perdanakusuma, dan Kepala Basarnas periode 2019-2022.

Pengalaman Syaugi sebagai pilot pesawat tempur dinilai dapat menjadi nilai tambah bagi AMIN dalam memenangkan pemilu. Syaugi memiliki kemampuan untuk memimpin tim dalam situasi yang kompleks dan memiliki tantangan yang tinggi. Hal ini tentu saja dibutuhkan dalam memenangkan pemilu yang merupakan kompetisi yang ketat.

Selain itu, Syaugi juga memiliki pengalaman dalam mengelola organisasi yang besar. Hal ini dapat menjadi modal bagi Syaugi untuk mengelola tim nasional pemenangan AMIN yang terdiri dari berbagai unsur, mulai dari partai politik, organisasi masyarakat, hingga tokoh masyarakat.

Tentu saja, penunjukan Syaugi sebagai kapten tim nasional pemenangan AMIN tidak menjamin kemenangan AMIN di pemilu. Namun, pengalaman dan kemampuan Syaugi diharapkan dapat menjadi modal bagi AMIN untuk memenangkan kompetisi pemilu yang akan berlangsung pada tahun 2025.

Baca Juga : Gibran: Laporkan Saja Jika Ada Kecurangan Pemilu 2024

Deret Pengusaha di Balik Anies di Pilpres 2024

Pasangan calon presiden dan wakil presiden dari Koalisi Indonesia Bersatu, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN), mendapat dukungan dari berbagai kalangan, termasuk kalangan pengusaha. Dukungan dari kalangan pengusaha ini dinilai dapat menjadi modal bagi AMIN untuk memenangkan Pilpres 2024.

Berikut adalah deret pengusaha yang mendukung Anies di Pilpres 2024:

  • Surya Paloh, pemilik Media Group Surya Paloh adalah Ketua Umum Partai NasDem, salah satu partai yang mengusung Anies sebagai calon presiden. Surya Paloh juga merupakan pemilik Media Group, yang memiliki sejumlah media massa, seperti Metro TV, CNN Indonesia, dan Media Indonesia.

  • Luhut Binsar Panjaitan, pengusaha dan menteri Luhut Binsar Panjaitan adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Ia juga merupakan pengusaha yang memiliki sejumlah perusahaan, seperti PT Toba Bara Sejahtera dan PT Toba Pulp Lestari.

  • Chairul Tanjung, pengusaha dan pemilik CT Corp Chairul Tanjung adalah pengusaha yang memiliki sejumlah perusahaan, seperti PT Trans Corp, PT CT Global Resources, dan PT Parador Property.

  • Agus Harimurti Yudhoyono, pengusaha dan mantan menteri Agus Harimurti Yudhoyono adalah Ketua Umum Partai Demokrat. Ia juga merupakan pengusaha yang memiliki sejumlah perusahaan, seperti PT Cakrawala Andalan Mandiri dan PT Adikarya Gemilang.

  • Eddy Soeparno, pengusaha dan mantan menteri Eddy Soeparno adalah mantan Menteri Perdagangan. Ia juga merupakan pengusaha yang memiliki sejumlah perusahaan, seperti PT Tunas Baru Lampung dan PT Sinar Mas Agro Resources and Technology.

Selain pengusaha-pengusaha tersebut, masih banyak lagi pengusaha yang mendukung Anies di Pilpres 2024. Dukungan dari kalangan pengusaha ini dinilai dapat menjadi modal bagi Anies untuk memenangkan pemilu.

Pengusaha-pengusaha tersebut dapat memberikan dukungan kepada Anies dalam berbagai bentuk, seperti pendanaan, sosialisasi, dan kampanye. Pendanaan dari pengusaha dapat digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan kampanye Anies, seperti iklan di media massa, kegiatan kampanye di lapangan, dan kegiatan sosialisasi. Sosialisasi dari pengusaha dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti media sosial, media massa, dan kegiatan-kegiatan sosial. Kampanye dari pengusaha dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti kegiatan kampanye di lapangan, kegiatan sosialisasi, dan kegiatan-kegiatan sosial.

Dukungan dari kalangan pengusaha ini dapat menjadi modal bagi Anies untuk memenangkan Pilpres 2024. Namun, dukungan dari kalangan pengusaha ini juga dapat menjadi bumerang bagi Anies. Hal ini karena dukungan dari kalangan pengusaha dapat menimbulkan kesan bahwa Anies adalah calon presiden yang dekat dengan pengusaha dan mewakili kepentingan pengusaha.