Aksi Mahasiswa di Patung Kuda – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Persatuan Mahasiswa Peduli Demokrasi kembali menggelar aksi dalam upaya merawat demokrasi di Indonesia. Mereka berkumpul di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, dengan tekad menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan demokrasi.
Samsul Bahri, koordinator aksi mahasiswa tersebut, menjelaskan bahwa kehadiran mahasiswa dalam aksi tersebut merupakan bentuk seruan untuk menjaga dan merawat demokrasi. Mereka menegaskan bahwa tidak akan ada toleransi terhadap upaya-upaya yang ingin merusak demokrasi, termasuk campur tangan dari pihak asing.
“Dalam beberapa waktu terakhir, semakin banyak oknum yang mencoba menjalankan aksi-aksi yang tidak bertanggung jawab dengan menggunakan nama masyarakat. Mereka berusaha merusak proses demokrasi kita, dan kami sebagai mahasiswa tidak akan membiarkannya terjadi. Oleh karena itu, kami turun ke jalan,” ujar Samsul di Jakarta pada Rabu (21/02/2024).
Samsul menekankan bahwa pihak-pihak yang mencoba mengatasnamakan rakyat seharusnya bertanggung jawab atas tindakan mereka dan tidak menciptakan kekacauan di tengah masyarakat. “Oknum-oknum kelompok tidak bertanggung jawab tersebut selalu menyebarkan sentimen negatif dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap proses Pemilu 2024,” tambahnya.
Dia menegaskan bahwa gerakan yang tidak bermoral harus dilawan, dan mahasiswa akan terus berjuang untuk merawat demokrasi serta memberikan edukasi yang positif kepada masyarakat Indonesia. “Kami akan tetap berada di garis depan dan menyelamatkan demokrasi. Sebagai kontrol sosial, Persatuan Mahasiswa Peduli Demokrasi merasa terpanggil untuk menjadi garda terdepan dalam upaya ini,” tegasnya.
Dia juga menyatakan kesiapannya untuk menghadapi gerakan yang tidak terkendali yang berpotensi memicu konflik horizontal di tengah masyarakat dan dapat mengganggu ketertiban serta keamanan negara.
“Kami, sebagai mahasiswa, bersiap untuk menentang siapapun yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan konstitusi,” tegasnya.
Dalam aksi mahasiswa di patung kuda berperilaku damai. Mereka tidak membawa barang-barang yang dapat mengganggu ketertiban, melainkan hanya spanduk dan selebaran banner berwarna hitam putih yang menyatakan dukungan mereka terhadap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia agar tidak terpengaruh oleh upaya-upaya yang ingin merusak demokrasi.
Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan, mengemukakan bahwa pemilu tidak dapat disamakan dengan pertandingan sepakbola. Baginya, kemenangan dalam pemilu tidak hanya memberikan kebahagiaan sesaat seperti yang terjadi dalam pertandingan olahraga tersebut.
Menurut Anies Baswedan, dalam pertandingan sepakbola, kemenangan hanya memberikan kebahagiaan bagi pendukungnya tanpa adanya dampak yang signifikan pada kehidupan masyarakat. Namun, dalam konteks kompetisi demokrasi, hasil pemilu memiliki dampak yang besar terhadap kebijakan yang akan diterapkan.
“Dalam satu kompetisi demokrasi, dampaknya pada kebijakan. Jadi kita harus serius,” ujar Anies melalui saluran YouTube akun pribadinya pada Selasa (20/2/2024).
Anies Baswedan menegaskan pentingnya menjalankan pemilu dengan jujur, adil, dan transparan agar kualitas demokrasi di Indonesia dapat meningkat. Baginya, pemilu adalah momen penting karena terjadi setiap 5 tahun sekali dan berdampak pada orang-orang yang dipercayakan untuk mewakili rakyat di DPR maupun dalam pilpres.
“Jadi rakyat itu punya kesempatan 5 tahun sekali menentukan arah, 5 tahun sekali menentukan prioritas. Jangan sampai itu terganggu, kita hormati,” tambah Anies, menekankan pentingnya menghormati proses demokrasi yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menentukan masa depan negara mereka.
Pemilu 2024 telah berlangsung pada tanggal 14 Februari. Meskipun hasil quick count menunjukkan perolehan suara tertinggi diraih oleh pasangan calon nomor urut 2, Prabowo-Gibran, namun sejumlah indikasi dugaan kecurangan muncul terhadap hasil suara tersebut.
Dalam menanggapi hal ini, calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, menyatakan bahwa timnya sedang berkoordinasi dan membuka komunikasi dengan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud untuk membahas dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024.
“Ya tentu saling ngobrol terus ya,” kata Anies Baswedan seperti dikutip Minggu (18/2/2024).
Anies Baswedan memastikan bahwa timnya masih terus mengumpulkan bukti-bukti terkait kecurangan dalam Pilpres 2024. Dia juga menjelaskan bahwa setelah bukti-bukti tersebut terkumpul secara lengkap, akan dilakukan diskusi lanjutan untuk menentukan langkah selanjutnya terkait penggunaan bukti-bukti yang telah ditemukan.
“Semua saat ini melakukan pengumpulan dan itu juga anjuran kita kepada semua untuk mengumpulkan semua data-data, fakta-fakta, yang kemudian nanti kita akan lihat pemanfaatannya,” jelas Anies.
Mantan gubernur DKI Jakarta tersebut juga mengajukan permintaan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menanggapi secara serius temuan indikasi kecurangan dalam Pilpres 2024 yang sudah ditemukan. Harapannya, langkah tersebut dapat meningkatkan kualitas demokrasi pada pesta demokrasi berikutnya.
“Kita ingin kualitas demokrasi kita lebih baik. Dan salah satu indikasi kualitas demokrasi kita itu pemilu yang bersih kemudian jujur. Sehingga kalau ada kekurangan-kekurangan harus ditindaklanjuti, harus dilakukan langkah-langkah untuk memastikan bahwa setiap suara rakyat itu terhitung dan semua aspirasi sesuai pada tabulasi,” tandas Anies Baswedan.
Pekerja Migran Indonesia – Jelang debat capres yang akan digelar pada tanggal 17 Januari 2024, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kembali menyoroti nasib pekerja migran Indonesia (PMI). Dalam kunjungannya ke Kabupaten Demak pada tanggal 2 Januari 2024, Ganjar mengatakan bahwa nasib PMI tidak boleh diabaikan.
“Jangan salah ya, kita bicara muluk-muluk, tinggi-tinggi, tapi pekerja migran kita enggak diurus, hati-hati,” kata Ganjar.
Ganjar mengaku pernah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi. Saat itu, ia mengamini nasib PMI tidak boleh diabaikan.
“Karena Kementerian Luar Negeri selama ini punya perhatian yang bagus soal itu,” kata Ganjar.
Ganjar mengatakan bahwa pemerintah harus memberikan perlindungan yang maksimal kepada PMI. Ia juga meminta agar pemerintah meningkatkan kerja sama dengan negara-negara tujuan PMI untuk memastikan mereka mendapatkan hak-haknya.
“Kita harus memberikan perlindungan, jangan sampai PMI kita diperlakukan tidak adil,” kata Ganjar.
Ganjar juga meminta agar pemerintah memberikan pelatihan dan pendampingan kepada calon PMI. Hal ini bertujuan agar mereka siap menghadapi tantangan di luar negeri.
“Kita harus memberikan pelatihan dan pendampingan, agar mereka siap menghadapi tantangan di luar negeri,” kata Ganjar.
Pernyataan Ganjar tersebut mendapat sambutan positif dari berbagai pihak. Mereka menilai bahwa Ganjar adalah sosok yang peduli terhadap nasib PMI.
“Pernyataan Pak Ganjar menunjukkan bahwa beliau peduli terhadap nasib PMI,” kata Ketua Asosiasi Pengusaha Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI), Ida Fauziah.
Ida mengatakan bahwa pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah konkret untuk melindungi PMI. Ia juga meminta agar pemerintah meningkatkan kerja sama dengan negara-negara tujuan PMI untuk memastikan mereka mendapatkan hak-haknya.
“Pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah konkret untuk melindungi PMI,” kata Ida.
Berdasarkan survei ICRC yang dirilis pada tanggal 3 Januari 2024, elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) Ganjar Pranowo-Mahfud MD terus menempel ketat pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Dalam survei tersebut, Ganjar-Mahfud meraih elektabilitas sebesar 29,1 persen, sedangkan Prabowo-Gibran meraih elektabilitas sebesar 39,4 persen. Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) berada di urutan ketiga dengan elektabilitas sebesar 25,6 persen.
Margin of error survei ini sebesar ±2,79 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Survei ini dilakukan pada tanggal 20-26 Desember 2023 melalui wawancara telepon kepada 1.230 responden yang dipilih dengan metode random digit dialing (265 responden) dan double sampling (952 responden).
Hasil survei ini menunjukkan bahwa elektabilitas Ganjar-Mahfud terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Pada survei ICRC yang dirilis pada bulan November 2023, elektabilitas Ganjar-Mahfud masih berada di urutan ketiga dengan perolehan 24,6 persen.
Kenaikan elektabilitas Ganjar-Mahfud diduga dipicu oleh beberapa faktor, antara lain:
Popularitas Ganjar Pranowo yang terus meningkat, terutama di kalangan pemilih muda.
Kinerja Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah yang dinilai baik oleh masyarakat.
Dukungan dari berbagai pihak, termasuk partai politik, tokoh masyarakat, dan komunitas.
Sementara itu, elektabilitas Prabowo-Gibran juga masih cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Prabowo Subianto masih menjadi tokoh yang kuat di kalangan pemilih nasional.
Persaingan antara Ganjar-Mahfud dan Prabowo-Gibran diperkirakan akan semakin ketat menjelang hari H Pemilu 2024. Kedua pasangan calon tersebut akan terus berupaya meningkatkan elektabilitasnya melalui berbagai strategi kampanye.
Calon Presiden Ganjar Pranowo mengungkapkan bahwa banyak calon investor yang menghubunginya untuk berinvestasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Hal ini disampaikan Ganjar saat berkunjung ke IKN, Kalimantan Timur, pada tanggal 7 Desember 2023.
Ganjar mengatakan bahwa calon investor tersebut berasal dari berbagai negara, termasuk dari Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Tiongkok. Mereka tertarik untuk berinvestasi di IKN karena melihat potensinya yang besar.
Sangat banyak investor yang sudah menghubungi Ganjar ingin investasi di IKN. Hal ini karena potensi yang besar, baik dari segi ekonomi ataupun geostrategisnya.
Ganjar mengatakan bahwa ia akan mendorong agar investor-investor tersebut dapat segera berinvestasi di IKN. Ia akan memberikan jaminan kepastian hukum dan kemudahan perizinan bagi investor.
Ketertarikan investor untuk berinvestasi di IKN merupakan sinyal positif bagi pembangunan IKN. Hal ini menunjukkan bahwa IKN memiliki potensi yang besar untuk menjadi pusat ekonomi dan investasi baru di Indonesia.
Berikut adalah beberapa potensi IKN yang menarik bagi investor:
Lokasi yang strategis: IKN terletak di Kalimantan Timur, yang merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya alam. IKN juga terletak di tengah-tengah Asia Tenggara, yang merupakan kawasan yang sedang berkembang pesat.
Potensi pasar yang besar: Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai pasar yang besar bagi investor.
Infrastruktur yang sedang dibangun: Pemerintah sedang membangun berbagai infrastruktur di IKN, seperti jalan, jembatan, bandara, dan pelabuhan. Hal ini akan memudahkan investor untuk melakukan kegiatan usaha di IKN.
Dengan potensi yang dimilikinya, IKN memiliki peluang untuk menjadi pusat ekonomi dan investasi baru di Indonesia. Hal ini akan memberikan manfaat bagi perekonomian Indonesia dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.
Calon presiden Ganjar Pranowo menegaskan bahwa ia akan melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara jika terpilih menjadi presiden. Hal ini disampaikan Ganjar saat berkunjung ke IKN, Kalimantan Timur, pada tanggal 7 Desember 2023.
Ganjar mengatakan bahwa pembangunan IKN merupakan proyek strategis nasional yang harus dilanjutkan. Ia menilai bahwa IKN memiliki potensi yang besar untuk menjadi pusat ekonomi dan investasi baru di Indonesia.
Ganjar mengatakan bahwa ia akan melanjutkan pembangunan IKN secara berkelanjutan dan inklusif. Ia akan memastikan bahwa pembangunan IKN tidak merusak lingkungan dan melibatkan masyarakat adat dalam proses pembangunan.
Ketertarikan Ganjar untuk melanjutkan pembangunan IKN mendapat tanggapan positif dari berbagai pihak. Banyak yang menilai bahwa Ganjar memiliki pemahaman yang baik tentang pentingnya pembangunan IKN.
Namun, ada juga yang mempertanyakan komitmen Ganjar untuk melanjutkan pembangunan IKN. Mereka berpendapat bahwa pembangunan IKN adalah proyek yang mahal dan tidak mendesak.
Terlepas dari berbagai tanggapan yang ada, komitmen Ganjar untuk melanjutkan pembangunan IKN menunjukkan bahwa ia memiliki visi yang jelas untuk masa depan Indonesia. Ia ingin membangun Indonesia yang modern dan berkelanjutan, dan pembangunan IKN merupakan bagian penting dari visi tersebut.
Berikut adalah beberapa poin penting dari komitmen Ganjar untuk melanjutkan pembangunan IKN:
IKN akan dilanjutkan pembangunannya jika Ganjar terpilih menjadi presiden.
Pembangunan IKN akan dilakukan secara berkelanjutan dan inklusif.
Masyarakat adat akan dilibatkan dalam proses pembangunan IKN.
Dengan komitmen tersebut, Ganjar berharap bahwa pembangunan IKN dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan.
Skema Kedua
Dalam pernyataannya, Ganjar Pranowo menyebutkan bahwa pembangunan IKN akan dilakukan melalui dua skema, yaitu APBN dan KPBU. Skema KPBU merupakan kerja sama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dan/atau layanannya untuk kepentingan umum.
Dalam pembangunan IKN, skema KPBU ini harus menjamin insentif, kemudahan, dan kepastian untuk penanam modal. Hal ini penting untuk menarik investor untuk berinvestasi di IKN.
Berikut adalah beberapa insentif, kemudahan, dan kepastian yang dapat diberikan kepada investor dalam skema KPBU untuk pembangunan IKN:
Insentif pajak: Pemerintah dapat memberikan insentif pajak, seperti pengurangan pajak penghasilan (PPh) badan, pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN), dan pembebasan bea masuk.
Kemudahan perizinan: Pemerintah dapat memberikan kemudahan perizinan, seperti prosedur perizinan yang cepat dan transparan.
Kepastian hukum: Pemerintah dapat memberikan kepastian hukum, seperti perlindungan terhadap hak-hak investor.
Dengan memberikan insentif, kemudahan, dan kepastian kepada investor, pemerintah dapat meningkatkan peluang untuk menarik investasi di IKN. Hal ini akan membantu mempercepat pembangunan IKN dan mewujudkan visi Indonesia menjadi negara maju.
Ganjar Akan Diskusi dengan Jokowi Soal Melanjutkan Pembangunan IKN
Calon presiden Ganjar Pranowo mengatakan bahwa ia akan berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Hal ini disampaikan Ganjar saat berkunjung ke IKN, Kalimantan Timur, pada tanggal 7 Desember 2023.
Ganjar mengatakan bahwa ia ingin mendengarkan langsung pandangan Jokowi tentang pembangunan IKN. Ia juga ingin mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pembangunan IKN.
Ganjar mengatakan bahwa ia berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan IKN jika terpilih menjadi presiden. Ia akan memastikan bahwa pembangunan IKN dilakukan secara berkelanjutan dan inklusif.
Ketertarikan Ganjar untuk berdiskusi dengan Jokowi soal pembangunan IKN menunjukkan bahwa ia memiliki keseriusan untuk melanjutkan proyek tersebut. Ia ingin memastikan bahwa pembangunan IKN dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan.
Diskusi Ganjar dengan Jokowi kemungkinan akan berlangsung dalam waktu dekat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan IKN dapat dilanjutkan secara mulus, terlepas dari siapa yang terpilih menjadi presiden pada pemilihan umum mendatang.
Berikut adalah beberapa hal yang mungkin akan dibahas dalam diskusi Ganjar dan Jokowi:
Visi dan misi pembangunan IKN: Ganjar dan Jokowi perlu membahas visi dan misi pembangunan IKN. Apakah kedua pemimpin tersebut memiliki visi dan misi yang sama untuk pembangunan IKN?
Skema pembiayaan: Ganjar dan Jokowi perlu membahas skema pembiayaan pembangunan IKN. Apakah APBN akan tetap menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan IKN? Atau, apakah skema KPBU juga akan diterapkan?
Pemberdayaan masyarakat adat: Ganjar dan Jokowi perlu membahas pemberdayaan masyarakat adat dalam pembangunan IKN. Bagaimana cara memastikan bahwa masyarakat adat dapat berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari pembangunan IKN?
Diskusi Ganjar dan Jokowi soal pembangunan IKN merupakan langkah penting untuk memastikan kelanjutan pembangunan IKN. Dengan adanya diskusi tersebut, kedua pemimpin tersebut dapat bertukar pikiran dan menemukan solusi terbaik untuk pembangunan IKN.
Kampanye Pilpres 2024 – Anies Baswedan, calon presiden nomor urut 1, mengawali kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dari Kampung Tanah Merah, Koja, Jakarta Utara, Selasa (28/11/2023).
Anies memulai kampanye Pilpres 2024 dengan sungkeman di rumah orang tuanya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Setelah itu, ia langsung menuju ke Kampung Tanah Merah.
Di Kampung Tanah Merah, Anies disambut oleh masyarakat setempat yang sangat antusias. Anies menyampaikan pidatonya di hadapan masyarakat yang memadati area kampanye Pilpres 2024.
Dalam pidatonya, Anies menyampaikan bahwa ia memilih Kampung Tanah Merah sebagai titik awal kampanye Pilpres 2024 karena ingin menunjukkan bahwa ia peduli terhadap masyarakat di pelosok. Ia juga ingin menunjukkan bahwa ia akan berjuang untuk membangun Indonesia dari pinggiran.
Anies juga menyampaikan sejumlah program yang akan ia laksanakan jika terpilih menjadi presiden. Program-program tersebut antara lain:
Meningkatkan kualitas pendidikan
Meningkatkan kualitas kesehatan
Menciptakan lapangan kerja
Membangun infrastruktur yang merata
Anies berharap bahwa kampanye Pilpres 2024 di Kampung Tanah Merah dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membangun Indonesia dari pinggiran.
Alasan Anies Kampanye Pilpres 2024 Terpisah Dengan Cak Imin
Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, memilih untuk kampanye Pilpres 2024 secara terpisah pada hari pertama kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi keputusan tersebut.
Alasan pertama adalah untuk efisiensi waktu dan biaya
Kampanye Pilpres 2024 berlangsung selama 75 hari, yang dimulai dari tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Dengan kampanye secara terpisah, Anies dan Cak Imin dapat menjangkau lebih banyak wilayah dalam waktu yang lebih singkat.
Alasan kedua adalah untuk menyesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing
Anies dan Cak Imin memiliki basis dukungan yang berbeda-beda di berbagai wilayah di Indonesia. Dengan kampanye secara terpisah, Anies dan Cak Imin dapat menyesuaikan pesan dan strategi kampanye dengan karakteristik wilayah masing-masing.
Alasan ketiga adalah untuk menghindari konflik internal
Anies dan Cak Imin berasal dari partai politik yang berbeda, yaitu Partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dengan kampanye secara terpisah, Anies dan Cak Imin dapat menghindari konflik internal yang dapat mengganggu kampanye Pilpres 2024 mereka.
Anies memulai kampanye dari Kampung Tanah Merah, Koja, Jakarta Utara, pada tanggal 28 November 2023. Sedangkan, Cak Imin memulai kampanye dari Surabaya, Jawa Timur, pada hari yang sama.
Kampanye Pilpres 2024 secara terpisah ini merupakan strategi yang cukup unik dalam Pilpres 2024. Strategi ini masih akan terus diuji efektivitasnya selama masa kampanye Pilpres 2024 berlangsung.
Cak Imin Tak Ingin Masyarakat Terlalu Sering Makan Mie Instan
Cak Imin, calon wakil presiden nomor urut 1, menyampaikan bahwa ia tidak ingin masyarakat terlalu sering makan mie instan. Hal ini disampaikan oleh Cak Imin dalam acara pembukaan kampanye Pilpres 2024 di Surabaya, Jawa Timur, pada tanggal 28 November 2023.
Cak Imin mengatakan bahwa mie instan merupakan makanan yang praktis dan murah, tetapi juga tidak sehat jika dikonsumsi terlalu sering. Ia khawatir jika masyarakat terlalu sering makan mie instan, maka akan berdampak buruk bagi kesehatan mereka.
Cak Imin berpendapat bahwa masyarakat harus mulai membiasakan diri untuk mengonsumsi makanan yang lebih sehat, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan makanan olahan dari bahan-bahan segar. Ia juga mendorong pemerintah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi makanan yang sehat.
Pernyataan Cak Imin ini mendapat tanggapan yang beragam dari masyarakat. Ada yang mendukung pernyataan Cak Imin, tetapi ada juga yang tidak setuju.
Mereka yang mendukung pernyataan Cak Imin berpendapat bahwa mie instan memang merupakan makanan yang tidak sehat jika dikonsumsi terlalu sering. Mie instan mengandung banyak garam, lemak, dan pengawet yang dapat membahayakan kesehatan jika dikonsumsi terlalu banyak.
Sementara itu, mereka yang tidak setuju dengan pernyataan Cak Imin berpendapat bahwa mie instan merupakan makanan yang praktis dan murah. Mie instan dapat menjadi pilihan yang tepat bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu dan anggaran.
Terlepas dari pro dan kontra yang muncul, pernyataan Cak Imin ini dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi makanan yang sehat.
Gerakan Anak Muda Satu Nusa Satu Bangsa (GASNB) menyatakan dukungannya kepada Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Anies-Cak Imin) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Dukungan tersebut disampaikan oleh GASNB dalam deklarasinya di Jakarta pada tanggal 28 November 2023.
Dalam deklarasinya, GASNB menyampaikan bahwa Anies-Cak Imin adalah pasangan yang tepat untuk memimpin Indonesia. GASNB menilai bahwa Anies-Cak Imin memiliki visi dan misi yang sejalan dengan aspirasi anak muda Indonesia.
GASNB juga menilai bahwa Anies-Cak Imin memiliki komitmen untuk membangun Indonesia yang lebih adil, makmur, dan sejahtera. GASNB yakin bahwa Anies-Cak Imin akan mampu mewujudkan Indonesia yang lebih baik bagi semua rakyat.
Deklarasi dukungan GASNB kepada Anies-Cak Imin merupakan dukungan yang signifikan dari kalangan anak muda. GASNB merupakan salah satu organisasi anak muda terbesar di Indonesia. Organisasi ini memiliki anggota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Dukungan GASNB kepada Anies-Cak Imin dapat menjadi momentum untuk meningkatkan elektabilitas pasangan tersebut di kalangan anak muda. Anak muda merupakan salah satu kelompok pemilih yang potensial dalam Pilpres 2024.
Berikut adalah beberapa alasan yang melatarbelakangi dukungan GASNB kepada Anies-Cak Imin:
Visi dan misi yang sejalan dengan aspirasi anak muda
Anies-Cak Imin memiliki visi dan misi yang sejalan dengan aspirasi anak muda Indonesia. Anies-Cak Imin berkomitmen untuk membangun Indonesia yang lebih adil, makmur, dan sejahtera. Anies-Cak Imin juga berkomitmen untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi anak muda untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa.
Komitmen untuk membangun Indonesia yang lebih baik
Anies-Cak Imin memiliki komitmen untuk membangun Indonesia yang lebih baik bagi semua rakyat. Anies-Cak Imin berkomitmen untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia, seperti kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran. Anies-Cak Imin juga berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan damai bagi semua rakyat.
Potensi untuk memenangkan Pilpres 2024
Anies-Cak Imin memiliki potensi untuk memenangkan Pilpres 2024. Anies-Cak Imin memiliki basis dukungan yang kuat di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di kalangan anak muda. Anies-Cak Imin juga didukung oleh partai politik yang memiliki basis massa yang besar.
PNS Pose Jari Dukung Capres – Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 5 Menteri tentang netralitas ASN dalam Pemilu 2024, PNS dilarang berekspresi atau melakukan kegiatan yang menunjukkan dukungan terhadap pasangan calon tertentu dalam pemilu. Hal ini termasuk berpose dengan simbol nomor urut pasangan calon.
Jika PNS pose jari dengan simbol nomor urut pasangan calon, maka dapat dikenakan sanksi disiplin berat, berupa:
Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan;
Pembebasan dari jabatan selama 12 bulan;
Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;
Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS.
Sanksi tersebut diberikan karena PNS memiliki kewajiban untuk bersikap netral dalam pemilu. Hal ini diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum.
Pada tanggal 17 November 2023, beredar foto seorang PNS pose jari dengan simbol nomor urut pasangan calon tertentu di media sosial. Foto tersebut kemudian menjadi viral dan memicu reaksi dari berbagai pihak.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa PNS pose jari dengan simbol nomor urut pasangan calon dapat dikenakan sanksi disiplin berat.
“Pada prinsipnya, ASN harus netral dalam pemilu. Jika ada ASN yang kedapatan berpose dengan simbol nomor urut pasangan calon, maka dapat dikenakan sanksi disiplin berat,” kata Tjahjo Kumolo.
Tjahjo Kumolo juga mengimbau kepada seluruh PNS untuk mematuhi aturan netralitas ASN dalam pemilu. Ia berharap agar PNS dapat fokus bekerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Sanksi bagi PNS Pose Jari Dukung Capres Pemilu 2024
Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 5 Menteri tentang netralitas ASN dalam Pemilu 2024, PNS dilarang berekspresi atau melakukan kegiatan yang menunjukkan dukungan terhadap pasangan calon tertentu dalam pemilu. Hal ini termasuk berpose dengan simbol nomor urut pasangan calon.
Jika PNS kedapatan berpose dengan simbol nomor urut pasangan calon, maka dapat dikenakan sanksi disiplin berat, berupa:
Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan;
Pembebasan dari jabatan selama 12 bulan;
Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;
Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS.
Sanksi tersebut diberikan karena PNS memiliki kewajiban untuk bersikap netral dalam pemilu. Hal ini diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum.
Berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing sanksi disiplin berat yang dapat dikenakan kepada PNS yang berpose jari dukung capres pemilu 2024:
Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan
Sanksi ini berupa pemindahan PNS ke jabatan yang setingkat lebih rendah dari jabatan yang sebelumnya didudukinya, selama 12 bulan.
Pembebasan dari jabatan selama 12 bulan
Sanksi ini berupa pemindahan PNS dari jabatan organiknya ke jabatan lain di luar jabatan organiknya, selama 12 bulan.
Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
Sanksi ini berupa pemutusan hubungan kerja dengan PNS, tetapi PNS tetap mendapatkan hak-hak kepegawaiannya, seperti uang pensiun, tunjangan hari tua, dan tunjangan keluarga.
Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS
Sanksi ini berupa pemutusan hubungan kerja dengan PNS, dan PNS tidak mendapatkan hak-hak kepegawaiannya.
Penegakan sanksi disiplin berat terhadap PNS pose jari dukung capres pemilu 2024 akan dilakukan oleh instansi pemerintah tempat PNS tersebut bekerja. Instansi pemerintah tersebut akan membentuk tim investigasi untuk mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh PNS tersebut.
Jika terbukti melanggar netralitas ASN, maka PNS tersebut akan dikenakan sanksi disiplin berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 5 Menteri tentang netralitas ASN dalam Pemilu 2024, PNS pose jari dilarang berekspresi atau melakukan kegiatan yang menunjukkan dukungan terhadap pasangan calon tertentu dalam pemilu. Hal ini termasuk berpose dengan simbol atau atribut partai politik, pasangan calon, atau organisasi kemasyarakatan pendukung pasangan calon.
Berikut adalah beberapa PNS pose jari yang dilarang selama jelang pemilu 2024:
Pose dengan simbol hati ala Korea Selatan (finger heart)
Pose dengan jempol ke atas
Pose dengan mengangkat telunjuk (menunjukkan jumlah angka satu)
Pose dengan jari membentuk simbol “peace” (menunjukkan jumlah angka dua)
Pose dengan jempol, telunjuk, dan kelingking membentuk simbol metal
Pose dengan lima jari (karena masih termasuk nomor urut paslon)
Selain pose-pose tersebut, PNS juga dilarang melakukan kegiatan-kegiatan berikut:
Memasang spanduk/baliho/alat peraga lainnya terkait bakal calon peserta pemilu dan pemilihan.
Sosialisasi/kampanye media sosial online bakal calon.
Menghadiri deklarasi/kampanye pasangan bakal calon dan memberikan tindakan/dukungan secara aktif.
Jika PNS kedapatan melakukan pelanggaran netralitas ASN, maka dapat dikenakan sanksi disiplin berat, berupa:
Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan;
Pembebasan dari jabatan selama 12 bulan;
Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;
Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS.
Sanksi tersebut diberikan karena PNS memiliki kewajiban untuk bersikap netral dalam pemilu. Hal ini diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum.
Penegakan sanksi disiplin berat terhadap PNS yang melanggar netralitas ASN akan dilakukan oleh instansi pemerintah tempat PNS tersebut bekerja. Instansi pemerintah tersebut akan membentuk tim investigasi untuk mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh PNS tersebut.
Jika terbukti melanggar netralitas ASN, maka PNS tersebut akan dikenakan sanksi disiplin berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dilarang Like dan Komen di Akun Medsos Capres dan Cawapres
PNS dilarang like dan komen di akun medsos capres dan cawapres. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 5 Menteri tentang netralitas ASN dalam Pemilu 2024.
Dalam SKB tersebut, disebutkan bahwa PNS dilarang berekspresi atau melakukan kegiatan yang menunjukkan dukungan terhadap pasangan calon tertentu dalam pemilu. Hal ini termasuk like dan komen di akun medsos capres dan cawapres.
Jika PNS kedapatan like dan komen di akun medsos capres dan cawapres, maka dapat dikenakan sanksi disiplin berat, berupa:
Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan;
Pembebasan dari jabatan selama 12 bulan;
Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;
Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS.
Sanksi tersebut diberikan karena PNS memiliki kewajiban untuk bersikap netral dalam pemilu. Hal ini diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum.
Penegakan sanksi disiplin berat terhadap PNS yang like dan komen di akun medsos capres dan cawapres akan dilakukan oleh instansi pemerintah tempat PNS tersebut bekerja. Instansi pemerintah tersebut akan membentuk tim investigasi untuk mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh PNS tersebut.
Jika terbukti melanggar netralitas ASN, maka PNS tersebut akan dikenakan sanksi disiplin berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Berikut adalah beberapa contoh like dan komen di akun medsos capres dan cawapres yang dapat dianggap sebagai pelanggaran netralitas ASN:
Like foto atau video capres dan cawapres.
Komen positif atau mendukung capres dan cawapres.
Komen yang menyinggung pasangan calon lain.
PNS diimbau untuk berhati-hati dalam menggunakan media sosial selama masa pemilu. PNS harus menghindari melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat dianggap sebagai pelanggaran netralitas ASN.
Panja Netralitas – Komisi III DPR RI akan membentuk Panitia Kerja (Panja) Netralitas Polri dalam menghadapi Pemilu 2024. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Wuryanto, dalam rapat internal Komisi III DPR RI pada tanggal 17 November 2023.
Bambang mengatakan bahwa pembentukan Panja Netralitas Polri ini bertujuan untuk memastikan netralitas Polri dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Menurutnya, netralitas Polri merupakan hal yang mutlak dan tidak bisa ditawar-tawar.
“Netralitas Polri adalah syarat mutlak bagi terciptanya pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas,” kata Bambang.
Panja Netralitas Polri akan beranggotakan 10 orang dari Komisi III DPR RI. Panja ini akan bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap netralitas Polri dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
Panja ini akan melakukan berbagai kegiatan, antara lain:
Melakukan kajian dan analisis terhadap aspek-aspek yang terkait dengan netralitas Polri dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas Polri dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas Polri dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
Panja Netralitas Polri akan memulai tugasnya pada bulan Desember 2023.
Panja Netralitas Polri memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
Melakukan kajian dan analisis terhadap aspek-aspek yang terkait dengan netralitas Polri dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Kajian dan analisis ini meliputi aspek hukum, aspek organisasi, aspek sumber daya manusia, dan aspek anggaran.
Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas Polri dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Pengawasan ini meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas Polri dalam hal:
Pengamanan tahapan Pemilu 2024
Penegakan hukum Pemilu 2024
Penanganan pelanggaran Pemilu 2024
Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas Polri dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah pelaksanaan tugas-tugas Polri dalam pelaksanaan Pemilu 2024 sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Panja Netralitas Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, dapat meminta keterangan dari:
Kapolri
Wakapolri
Pejabat Polri lain yang terkait
Pihak-pihak lain yang dianggap perlu
Panja Netralitas Polri juga dapat melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas Polri dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
Panja Netralitas Polri akan menyampaikan hasil kajian, pengawasan, dan evaluasinya kepada Komisi III DPR RI. Hasil kajian, pengawasan, dan evaluasi ini akan menjadi bahan pertimbangan bagi Komisi III DPR RI dalam memberikan rekomendasi kepada Kapolri dan Presiden terkait dengan netralitas Polri dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
Polri Terbitkan Surat Telegram Jaga Netralitas Personel pada Pemilu 2024
Pada tanggal 20 Oktober 2023, Polri menerbitkan Surat Telegram (ST) Nomor ST/2407/X/Huk.7.1./2023 tentang netralitas personel Polri dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. Surat telegram tersebut ditujukan kepada seluruh jajaran Polri, mulai dari tingkat Mabes Polri hingga tingkat polres.
Dalam surat telegram tersebut, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memerintahkan seluruh anggota Polri untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Kapolri menegaskan bahwa netralitas Polri merupakan syarat mutlak bagi terciptanya pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.
Adapun beberapa larangan yang harus dipatuhi oleh anggota Polri dalam rangka menjaga netralitas, antara lain:
Menjadi anggota atau pengurus partai politik
Ikut serta dalam kegiatan kampanye pemilu
Menggunakan atribut partai politik
Menyampaikan pernyataan yang dapat menimbulkan kegaduhan politik
Melakukan tindakan yang dapat mempengaruhi proses pemilu
Bagi anggota Polri yang melanggar larangan tersebut, akan dikenakan sanksi tegas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi disiplin, sanksi kode etik, bahkan sanksi pidana.
Penerbitan surat telegram tersebut merupakan langkah penting untuk memastikan netralitas Polri dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Polri diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional dan netral, sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi terciptanya pemilu yang demokratis dan berintegritas.
Kecurangan Pemilu 2024 – Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Solo, menanggapi harapan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri agar tidak ada kecurangan pemilu mendatang. Gibran mengatakan, semua pihak harus bekerja sama untuk mewujudkan harapan tersebut.
“Harapan Ibu Megawati itu pasti kita dukung. Kita semua harus bekerja sama untuk mewujudkan harapan itu,” kata Gibran di Solo, Senin (13/11/2023).
Gibran mengatakan, semua pihak harus menjaga integritas pemilu. Hal ini penting untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil.
“Semua pihak harus menjaga integritas pemilu. Jangan sampai ada kecurangan pemilu yang bisa merusak demokrasi,” kata Gibran.
Gibran juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu. Masyarakat harus menggunakan hak pilihnya untuk memilih pemimpin yang terbaik.
“Mari kita semua berpartisipasi dalam pemilu. Gunakan hak pilih kita untuk memilih pemimpin yang terbaik,” kata Gibran.
Megawati Soekarnoputri sebelumnya berharap agar tidak ada kecurangan pemilu mendatang. Megawati mengatakan, kecurangan pemilu akan merusak demokrasi.
“Saya berharap tidak ada kecurangan dalam pemilu mendatang. Kecurangan pemilu akan merusak demokrasi,” kata Megawati dalam pidatonya di acara Rakernas PDI Perjuangan di Jakarta, Minggu (12/11/2023).
Pernyataan Gibran dan Megawati tersebut menunjukkan bahwa kedua tokoh tersebut berharap agar pemilu mendatang berlangsung jujur dan adil. Hal ini penting untuk menjaga demokrasi di Indonesia.
Untuk mewujudkan harapan tersebut, semua pihak harus bekerja sama. Pemerintah, partai politik, dan masyarakat harus bahu-membahu untuk menjaga integritas pemilu. Masyarakat juga harus berpartisipasi dalam pemilu dengan menggunakan hak pilihnya.
Berikut adalah beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil:
Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilu yang jujur dan adil.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri angkat bicara soal polemik yang terjadi di Mahkamah Konstitusi (MK). Megawati mengatakan, MK harus menjadi lembaga yang independen dan tidak memihak.
“MK itu harus menjadi lembaga yang independen, tidak memihak, dan tidak menjadi alat politik,” kata Megawati dalam pidatonya di acara Rakernas PDI Perjuangan di Jakarta, Minggu (12/11/2023).
Megawati mengatakan, MK harus menjadi lembaga yang menjaga konstitusi dan demokrasi. MK juga harus menjadi lembaga yang menjadi pelindung rakyat.
“MK harus menjadi lembaga yang menjaga konstitusi dan demokrasi. MK juga harus menjadi lembaga yang menjadi pelindung rakyat,” kata Megawati.
Megawati juga meminta agar MK tidak terpengaruh oleh kepentingan politik. MK harus tetap berpegang teguh pada konstitusi dan hukum.
“MK jangan sampai terpengaruh oleh kepentingan politik. MK harus tetap berpegang teguh pada konstitusi dan hukum,” kata Megawati.
Pernyataan Megawati tersebut menanggapi polemik yang terjadi di MK, khususnya terkait putusan-putusan yang dianggap tidak memihak. Salah satu putusan yang ramai diperbincangkan adalah putusan MK yang tetap memberlakukan batas usia 35 tahun untuk calon presiden dan wakil presiden.
Putusan MK tersebut dinilai sebagai langkah mundur dalam demokrasi. Putusan ini juga dinilai diskriminatif terhadap calon-calon yang berusia di atas 35 tahun.
Megawati mengatakan, polemik di MK harus menjadi perhatian semua pihak. Semua pihak harus menjaga independensi MK dan memastikan bahwa MK menjadi lembaga yang menjaga konstitusi dan demokrasi.
Pemimpin Kuat – Pada tanggal 7 November 2023, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato di hadapan Rakernas Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Jakarta. Dalam pidatonya, Jokowi menyebut bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin kuat untuk menghadapi tantangan global yang semakin berat.
Jokowi mengatakan bahwa Indonesia menghadapi sejumlah tantangan global, seperti perubahan iklim, pandemi COVID-19, dan perang di Ukraina. Tantangan-tantangan ini menuntut Indonesia untuk memiliki pemimpin kuat dan mampu mengambil keputusan yang tepat.
Jokowi juga mengatakan bahwa pemimpin kuat harus memiliki karakter yang tegas, berwibawa, dan mau merangkul semua elemen masyarakat. Pemimpin kuat juga harus memiliki visi yang jelas untuk masa depan Indonesia.
Pernyataan Jokowi tersebut menimbulkan spekulasi dan diskusi yang luas di kalangan masyarakat Indonesia. Beberapa pengamat politik meyakini bahwa Jokowi sedang merujuk pada Prabowo Subianto, salah satu calon presiden terkuat yang akan maju dalam Pilpres 2024. Prabowo dikenal sebagai sosok yang tegas dan berwibawa, dan Jokowi mungkin melihatnya sebagai sosok yang cocok untuk memimpin Indonesia di masa yang sulit ini.
Namun, Jokowi juga bisa saja merujuk pada sosok pemimpin yang lain. Misalnya, Jokowi bisa saja merujuk pada dirinya sendiri, atau pada sosok pemimpin yang belum muncul ke permukaan.
Terlepas dari siapa yang dimaksud Jokowi, pernyataannya tersebut telah menunjukkan bahwa Jokowi memandang kepemimpinan sebagai hal yang penting bagi Indonesia. Jokowi percaya bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin kuat untuk menghadapi tantangan global dan mewujudkan visi Indonesia menjadi negara maju.
Presiden Jokowi mengatakan bahwa Indonesia menghadapi sejumlah tantangan global yang semakin berat. Salah satunya adalah ketidakpastian ekonomi global yang sulit diprediksi dan dikalkulasi. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perang di Ukraina, pandemi COVID-19, dan kenaikan suku bunga acuan oleh bank sentral di berbagai negara.
Ketidakpastian ekonomi global dapat berdampak negatif terhadap perekonomian Indonesia. Hal ini dapat menyebabkan penurunan investasi, ekspor, dan pertumbuhan ekonomi. Untuk menghadapi tantangan ini, Indonesia perlu meningkatkan daya saing dan ketahanan ekonominya.
Tantangan global lainnya yang dihadapi Indonesia adalah perubahan iklim. Perubahan iklim menyebabkan berbagai dampak negatif, seperti kekeringan, banjir, dan kenaikan permukaan laut. Dampak-dampak ini dapat mengancam ketahanan pangan, kesehatan, dan infrastruktur di Indonesia.
Untuk menghadapi tantangan ini, Indonesia perlu melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Hal ini dapat dilakukan dengan mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan kapasitas adaptasi masyarakat, dan membangun infrastruktur yang tahan terhadap perubahan iklim.
Berikut adalah beberapa hal yang dapat dilakukan Indonesia untuk menghadapi tantangan global tersebut:
Meningkatkan daya saing dan ketahanan ekonomi
Indonesia perlu meningkatkan daya saingnya dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, dan iklim investasi. Selain itu, Indonesia juga perlu meningkatkan ketahanan ekonominya dengan memperkuat sektor riil dan mengurangi ketergantungan terhadap impor.
Melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim
Indonesia perlu mengurangi emisi gas rumah kaca dengan menerapkan kebijakan energi bersih dan efisiensi energi. Selain itu, Indonesia juga perlu meningkatkan kapasitas adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim, seperti dengan membangun infrastruktur irigasi dan memperkuat mitigasi bencana.
Meningkatkan kerja sama internasional
Indonesia perlu meningkatkan kerja sama internasional untuk menghadapi tantangan global. Kerja sama internasional dapat dilakukan melalui forum-forum multilateral, seperti G20 dan ASEAN.
Dengan menghadapi tantangan global secara bersama-sama, Indonesia dapat mewujudkan visinya menjadi negara maju dan sejahtera.
Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang banyaknya drama dan sinetron yang terjadi menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat.
Ada yang setuju dengan pernyataan Jokowi, ada juga yang tidak setuju.
Mereka yang setuju dengan pernyataan Jokowi berpendapat bahwa menjelang Pemilu 2024, banyak kampanye hitam, fitnah, dan ujaran kebencian yang terjadi. Hal ini dinilai tidak pantas dan tidak sesuai dengan semangat demokrasi.
Mereka yang tidak setuju dengan pernyataan Jokowi berpendapat bahwa pernyataan Jokowi tersebut terlalu general. Mereka mengatakan bahwa tidak semua kontestan Pemilu 2024 melakukan drama dan sinetron.
Pada kenyataannya, memang ada beberapa kontestan Pemilu 2024 yang melakukan drama dan sinetron. Misalnya, ada yang membuat video kampanye yang berlebihan, ada yang mengeluarkan pernyataan yang kontroversial, dan ada yang melakukan aksi-aksi yang tidak perlu.
Namun, ada juga kontestan Pemilu 2024 yang berkampanye secara santun dan bermartabat. Mereka fokus pada gagasan dan ide, bukan pada drama dan sinetron.
Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi yang penting bagi Indonesia. Pemilu ini akan menentukan arah pembangunan Indonesia ke depan. Oleh karena itu, penting bagi semua kontestan Pemilu 2024 untuk berkampanye secara santun dan bermartabat.
Pemilu 2024 harus diisi dengan gagasan dan ide, bukan perasaan. Pemilu 2024 harus menjadi ajang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan untuk memecah belah bangsa.
Calonpresiden2024.com – Salah satu syarat calon presiden dan wakil presiden di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang merupakan berstatus warga negara Indonesia sejak lahir. Orang yang menjadi warga negara lain pun tidak dapat menjadi calon presiden. Bermunculan slot nama-nama yang bakal calon presiden 2024.
Kemudian, calon presiden-wakil presiden pula tidak boleh mempunyai riwayat pernah mengkhiati negara dan melakukan korupsi. Frasa menghianati negara yang dimaksud yakni tidak pernah terlibat dalam melakukan gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secaran inkonstitusional.
Aturan itu tertuang pada UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 169. Setiap capres harus memiliki KTP dan akta kelahiran sebagai warga negara Indonesia. Dalam penjesalan pasal tersebut, warga negara yang menjadi calon presiden-wakil presiden merupakan orang yang telah mengalami akulturasi dengan nilai-nilai budaya.
Dalam Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 disebutkan “Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.”
Syarat calon presiden dan calon wakil presiden berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara umum. Berikut adalah persyaratan umum yang berlaku:
Kewarganegaraan: Calon presiden dan calon wakil presiden haruslah Warga Negara Indonesia (WNI) sejak kelahiran dan tidak memiliki kewarganegaraan ganda.
Usia: Calon presiden harus berusia minimal 35 tahun pada saat pemilihan berlangsung, sedangkan calon wakil presiden harus berusia minimal 30 tahun pada saat pemilihan berlangsung.
Pendidikan: Calon presiden dan calon wakil presiden harus memiliki pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat.
Partai Politik: Calon presiden dan calon wakil presiden harus diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan presiden. Mereka harus mendapatkan dukungan tertulis dari partai politik yang mendaftar di KPU.
Dukungan Kependudukan: Calon presiden dan calon wakil presiden harus memperoleh dukungan minimal 20% dari jumlah anggota DPR, atau minimal 25% dari jumlah suara sah pemilu DPR, atau minimal 20% dari jumlah suara sah pemilu presiden sebelumnya. Dukungan ini diwujudkan dalam bentuk surat pernyataan yang ditandatangani oleh anggota DPR atau perwakilan partai politik peserta pemilihan presiden.
Tidak Sedang Menjabat: Calon presiden dan calon wakil presiden tidak boleh sedang menjabat sebagai presiden atau wakil presiden, atau sedang menjabat dalam jabatan lain yang tidak diperbolehkan dalam konstitusi.
Perlu diingat bahwa persyaratan yang lebih rinci dan detail dapat ditemukan dalam peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan peraturan-peraturan terkait lainnya.
Untuk informasi yang lebih akurat dan terkini mengenai persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden, disarankan untuk merujuk langsung pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan peraturan pelaksanaannya, serta informasi resmi yang dikeluarkan oleh KPU.
Syarat lainnnya pun bagi capres-cawapres yaitu bertempat tinggal di wilayah di Indonesia, tidak sedang memiliki sedang mempunyai tanggungan utang, tentunya yang tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
Selain itu, mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalani kewajiban sebagai presiden-wakil presiden, tidak bekas anggota Partai Komunis Indonesia dan berusia minimal 40 tahun.
Pendaftaran slot kursi Capres-cawapres di Pilpres 2024 akan dibuka pada September 2024 mendatang atau 8 bulan sebelum pemungutan suara yang jatuh pada 14 Februari 2024.
Capres-cawapres harus didaftarkan partai politik atau gabungan partan politik yang mempunyai 20 persen slot kursi DPR ataupun 25 persen suara nasional hasil pemilihan umum (pemilu) sebelumnya.
