NEWS

Jokowi Dilibatkan dalam Susun Kabinet Prabowo, Begini Kata TKN Paslon 02

Tinggalkan komentar

Kabinet Pranowo – Rencana pelibatan Presiden Joko Widodo dalam penyusunan postur kabinet pemerintahan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, mendapat sorotan. Beberapa pihak, termasuk pakar politik Ikrar Nusa Bhakti, mengungkapkan keraguan terhadap langkah tersebut.

Menurut Ikrar, jika pelibatan Jokowi dalam proses tersebut tidak dibatasi, hal ini dapat menimbulkan pertanyaan di masyarakat mengenai sejauh mana kabinet Prabowo yang akan dibentuk merupakan wujud dari pemerintahan Prabowo-Gibran atau justru merupakan kelanjutan dari pemerintahan Jokowi yang akan berakhir tahun ini.

“Kalau menurut saya harus dibatasi ya. Kenapa? Kalau enggak dibatasi kemudian kita bertanya, ini kabinet Jokowi lanjutan atau kabinet Prabowo?” ungkap Ikrar.

Ikrar menegaskan bahwa dengan berakhirnya dua periode kepemimpinan Jokowi, pemerintahan baru yang akan terbentuk bukan lagi merupakan kelanjutan dari era Jokowi. Meskipun Jokowi memberikan kontribusi dalam memenangkan pasangan Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, namun hal tersebut tidak serta merta memberikan kesempatan bagi Jokowi untuk terlibat dalam penyusunan kabinet.

Baca Juga : Aksi Mahasiswa di Patung Kuda: Suara Demokrasi untuk Pemilu yang Aman dan Tertib

“Pak Jokowi masih diberikan kesempatan untuk itu, kemudian orang juga akan bertanya-tanya,” ungkap Ikrar.

Ikrar menekankan pentingnya bagi Prabowo untuk mempertahankan independensinya dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam penentuan postur kabinet. Menurutnya, kabinet yang akan dibentuk merupakan kabinet Prabowo, bukan kabinet Jokowi. Oleh karena itu, Prabowo harus memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada independensi dan kebutuhan negara.

Meskipun demikian, kubu Prabowo-Gibran telah mulai merancang postur kabinet, terutama pada bidang ekonomi, dengan melibatkan Jokowi. Hal ini dilakukan meskipun proses penghitungan suara belum selesai, karena situasi masa mendatang diprediksi akan cukup menantang, baik di dalam maupun luar negeri. Pelibatan Jokowi dalam merancang anggota kabinet di bidang ekonomi disebabkan oleh kebutuhan akan sosok dengan kompetensi dan kemampuan berpikir strategis dalam merumuskan kebijakan ekonomi.

Dalam proses penyusunan kabinet, Prabowo-Gibran menegaskan bahwa mereka akan mengutamakan prinsip merit, yang berarti penunjukan anggota kabinet didasarkan pada kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki. Langkah ini diharapkan dapat memastikan bahwa kabinet Prabowo yang terbentuk akan memiliki kemampuan yang optimal dalam menghadapi tantangan masa depan.

NEWS

Aksi Mahasiswa di Patung Kuda: Suara Demokrasi untuk Pemilu yang Aman dan Tertib

Tinggalkan komentar

Aksi Mahasiswa di Patung Kuda – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Persatuan Mahasiswa Peduli Demokrasi kembali menggelar aksi dalam upaya merawat demokrasi di Indonesia. Mereka berkumpul di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, dengan tekad menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan demokrasi.

Samsul Bahri, koordinator aksi mahasiswa tersebut, menjelaskan bahwa kehadiran mahasiswa dalam aksi tersebut merupakan bentuk seruan untuk menjaga dan merawat demokrasi. Mereka menegaskan bahwa tidak akan ada toleransi terhadap upaya-upaya yang ingin merusak demokrasi, termasuk campur tangan dari pihak asing.

“Dalam beberapa waktu terakhir, semakin banyak oknum yang mencoba menjalankan aksi-aksi yang tidak bertanggung jawab dengan menggunakan nama masyarakat. Mereka berusaha merusak proses demokrasi kita, dan kami sebagai mahasiswa tidak akan membiarkannya terjadi. Oleh karena itu, kami turun ke jalan,” ujar Samsul di Jakarta pada Rabu (21/02/2024).

Samsul menekankan bahwa pihak-pihak yang mencoba mengatasnamakan rakyat seharusnya bertanggung jawab atas tindakan mereka dan tidak menciptakan kekacauan di tengah masyarakat. “Oknum-oknum kelompok tidak bertanggung jawab tersebut selalu menyebarkan sentimen negatif dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap proses Pemilu 2024,” tambahnya.

Dia menegaskan bahwa gerakan yang tidak bermoral harus dilawan, dan mahasiswa akan terus berjuang untuk merawat demokrasi serta memberikan edukasi yang positif kepada masyarakat Indonesia. “Kami akan tetap berada di garis depan dan menyelamatkan demokrasi. Sebagai kontrol sosial, Persatuan Mahasiswa Peduli Demokrasi merasa terpanggil untuk menjadi garda terdepan dalam upaya ini,” tegasnya.

Baca Juga : Anies Baswedan Nilai Pemilu Bukan Seperti Pertandingan Sepak Bola

Lawan Gerakan Liar

Dia juga menyatakan kesiapannya untuk menghadapi gerakan yang tidak terkendali yang berpotensi memicu konflik horizontal di tengah masyarakat dan dapat mengganggu ketertiban serta keamanan negara.

“Kami, sebagai mahasiswa, bersiap untuk menentang siapapun yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan konstitusi,” tegasnya.

Dalam aksi mahasiswa di patung kuda berperilaku damai. Mereka tidak membawa barang-barang yang dapat mengganggu ketertiban, melainkan hanya spanduk dan selebaran banner berwarna hitam putih yang menyatakan dukungan mereka terhadap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia agar tidak terpengaruh oleh upaya-upaya yang ingin merusak demokrasi.

NEWS

Tolak Sirekap, PDIP Tekankan Perhitungan Suara Manual Dalam Pemilu

Tinggalkan komentar

Tolak Sirekap – Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah mengirimkan surat pernyataan penolakan terhadap penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Surat tersebut, ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Bambang Wuryanto pada tanggal 20 Februari 2024, mengandung enam poin penting.

Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah, telah mengonfirmasi keberadaan surat tersebut. “Ya, itu kan ada stempel dan tanda-tangan Pengurus DPP nya,” ujarnya saat dimintai konfirmasi.

Dalam surat tersebut, tercatat bahwa terdapat permasalahan dalam penghitungan suara menggunakan alat bantu Sirekap yang terjadi di seluruh Indonesia. Pada tanggal 18 Februari 2024, KPU RI memutuskan untuk menunda rekapitulasi suara dan penetapan hasil Pemilu di tingkat pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), yang kemudian dijadwalkan ulang pada tanggal 20 Februari 2024.

Berdasarkan permasalahan tersebut, PDIP menyampaikan enam poin penolakan, di antaranya:

Pertama, PDIP menyatakan bahwa kegagalan Sirekap sebagai alat bantu dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) serta proses rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah dua hal yang berbeda. Oleh karena itu, penundaan tahapan rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat PPK dinilai tidak relevan.

Kedua, menurut PDIP, KPU tidak perlu menunda tahapan rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat PPK karena tidak ada situasi darurat yang mengharuskan penundaan tersebut.

Ketiga, PDIP menginginkan agar permasalahan kegagalan Sirekap segera ditindaklanjuti dengan mengembalikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara manual berdasarkan sertifikat hasil penghitungan suara/C.Hasil sesuai dengan ketentuan Pasal 393 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Baca Juga : Anies Baswedan Nilai Pemilu Bukan Seperti Pertandingan Sepak Bola

Langkah Tegas PDIP: Audit Forensik untuk Mengawasi Penggunaan Sirekap dalam Pemilu

Proses rekapitulasi penghitungan suara dilakukan dengan membuka kotak suara yang tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara. Setelah itu, kotak suara ditutup kembali dan disegel ulang, sesuai dengan kutipan surat yang diterbitkan.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan tegas menolak penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara hasil Pemilu 2024 di semua tingkatan pleno.

Dalam kutipan surat, PDIP menegaskan penolakan terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menunda tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). PDIP berpendapat bahwa tindakan ini membuka celah terhadap potensi kecurangan dalam tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan melanggar prinsip asas kepastian hukum, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu 2024.

Selain itu, PDIP juga meminta dilakukan audit forensik digital terhadap penggunaan alat bantu Sirekap dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Mereka menegaskan bahwa hasil audit forensik tersebut harus dibuka dan dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban KPU atas penyelenggaraan Pemilu 2024.

Keputusan PDIP ini mencerminkan keinginan untuk memastikan integritas dan keadilan dalam proses demokrasi, serta menegaskan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan Pemilu.

Baca Juga : Anies Janji Bangun Perpustakaan Bertaraf Dunia di Maluku Jika Menang Pilpres 2024

Klarifikasi KPU: Tidak Ada Fakta Penyimpanan Data Sirekap di Luar Negeri

Kontroversi seputar Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi sorotan publik menyusul sejumlah kesalahan data yang terungkap. Cyberity, sebuah kelompok pegiat keamanan data cyber, bahkan mengklaim telah menemukan bahwa penyimpanan informasi yang terdapat dalam Sirekap berlokasi di luar negeri dan tidak sesuai dengan payung hukum yang berlaku.

Dalam konteks ini, KPU menegaskan bahwa penyimpanan data dan informasi Sirekap sebenarnya berada di dalam negeri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. “Seluruh data Sirekap diproses dan disimpan dalam pusat data yang berlokasi di Indonesia sesuai dengan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” demikian disampaikan oleh KPU RI pada Selasa (20/1/2024).

Adapun gangguan yang terjadi pada sistem SIREKAP mulai tanggal 14 Februari 2024 disebabkan salah satunya oleh serangan DDoS (Distributed Denial of Service). “KPU bersama tim gugus tugas siber terus melakukan upaya penanganan terhadap gangguan tersebut hingga saat ini,” demikian dijelaskan dalam keterangan resmi.

Sebagai informasi tambahan, proses pengunggahan formulir C Hasil dilakukan oleh kelompok panitia pemungutan suara (KPPS) yang berjumlah total 1,6 juta orang. Proses ini dilakukan secara bersamaan dengan aktivitas publik baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang ingin melihat data hasil Pemilu secara transparan.

PEMILU

Anies Baswedan Nilai Pemilu Bukan Seperti Pertandingan Sepak Bola

Tinggalkan komentar

Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan, mengemukakan bahwa pemilu tidak dapat disamakan dengan pertandingan sepakbola. Baginya, kemenangan dalam pemilu tidak hanya memberikan kebahagiaan sesaat seperti yang terjadi dalam pertandingan olahraga tersebut.

Menurut Anies Baswedan, dalam pertandingan sepakbola, kemenangan hanya memberikan kebahagiaan bagi pendukungnya tanpa adanya dampak yang signifikan pada kehidupan masyarakat. Namun, dalam konteks kompetisi demokrasi, hasil pemilu memiliki dampak yang besar terhadap kebijakan yang akan diterapkan.

“Dalam satu kompetisi demokrasi, dampaknya pada kebijakan. Jadi kita harus serius,” ujar Anies melalui saluran YouTube akun pribadinya pada Selasa (20/2/2024).

Anies Baswedan menegaskan pentingnya menjalankan pemilu dengan jujur, adil, dan transparan agar kualitas demokrasi di Indonesia dapat meningkat. Baginya, pemilu adalah momen penting karena terjadi setiap 5 tahun sekali dan berdampak pada orang-orang yang dipercayakan untuk mewakili rakyat di DPR maupun dalam pilpres.

“Jadi rakyat itu punya kesempatan 5 tahun sekali menentukan arah, 5 tahun sekali menentukan prioritas. Jangan sampai itu terganggu, kita hormati,” tambah Anies, menekankan pentingnya menghormati proses demokrasi yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menentukan masa depan negara mereka.

Baca Juga : Anies Janji Bangun Perpustakaan Bertaraf Dunia di Maluku Jika Menang Pilpres 2024

Anies Baswedan Akui Intens Komunikas dengan Kubu Ganjar Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

Pemilu 2024 telah berlangsung pada tanggal 14 Februari. Meskipun hasil quick count menunjukkan perolehan suara tertinggi diraih oleh pasangan calon nomor urut 2, Prabowo-Gibran, namun sejumlah indikasi dugaan kecurangan muncul terhadap hasil suara tersebut.

Dalam menanggapi hal ini, calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, menyatakan bahwa timnya sedang berkoordinasi dan membuka komunikasi dengan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud untuk membahas dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024.

“Ya tentu saling ngobrol terus ya,” kata Anies Baswedan seperti dikutip Minggu (18/2/2024).

Anies Baswedan memastikan bahwa timnya masih terus mengumpulkan bukti-bukti terkait kecurangan dalam Pilpres 2024. Dia juga menjelaskan bahwa setelah bukti-bukti tersebut terkumpul secara lengkap, akan dilakukan diskusi lanjutan untuk menentukan langkah selanjutnya terkait penggunaan bukti-bukti yang telah ditemukan.

“Semua saat ini melakukan pengumpulan dan itu juga anjuran kita kepada semua untuk mengumpulkan semua data-data, fakta-fakta, yang kemudian nanti kita akan lihat pemanfaatannya,” jelas Anies.

Mantan gubernur DKI Jakarta tersebut juga mengajukan permintaan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menanggapi secara serius temuan indikasi kecurangan dalam Pilpres 2024 yang sudah ditemukan. Harapannya, langkah tersebut dapat meningkatkan kualitas demokrasi pada pesta demokrasi berikutnya.

“Kita ingin kualitas demokrasi kita lebih baik. Dan salah satu indikasi kualitas demokrasi kita itu pemilu yang bersih kemudian jujur. Sehingga kalau ada kekurangan-kekurangan harus ditindaklanjuti, harus dilakukan langkah-langkah untuk memastikan bahwa setiap suara rakyat itu terhitung dan semua aspirasi sesuai pada tabulasi,” tandas Anies Baswedan.

NEWS

Anies Janji Bangun Perpustakaan Bertaraf Dunia di Maluku Jika Menang Pilpres 2024

Tinggalkan komentar

Bangun Perpustakaan Bertaraf Dunia – Anies Baswedan, calon presiden dari partai NasDem, melakukan kampanye di Maluku pada tanggal 15 Januari 2024. Dalam kampanyenya, Anies menyampaikan beberapa janjinya, salah satunya adalah membangun perpustakaan bertaraf dunia seperti Taman Ismail Marzuki (TIM) di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Maluku.

Anies mengatakan bahwa perpustakaan merupakan salah satu sarana penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan literasi masyarakat. Perpustakaan yang berkualitas dapat menyediakan berbagai macam sumber daya informasi, mulai dari buku, jurnal, hingga media digital. Selain itu, perpustakaan bertaraf dunia juga dapat menjadi tempat untuk berbagai kegiatan edukatif dan kultural, seperti seminar, diskusi, dan pertunjukan seni.

Anies mengatakan bahwa perpustakaan bertaraf internasional seperti TIM harus memiliki beberapa kriteria, antara lain:

  • Koleksi yang lengkap dan beragam, mencakup berbagai macam disiplin ilmu.
  • Sarana dan prasarana yang memadai, seperti ruang baca yang nyaman, ruang diskusi, dan ruang pertunjukan.
  • Kegiatan yang beragam dan menarik, untuk menarik minat masyarakat untuk berkunjung ke perpustakaan.

Anies mengatakan bahwa Maluku memiliki potensi yang besar untuk menjadi pusat budaya dan pendidikan di Indonesia Timur. Oleh karena itu, ia berkomitmen untuk bangun perpustakaan bertaraf dunia di Maluku, untuk mendukung pengembangan budaya dan pendidikan di daerah tersebut.

Janji Anies untuk bangun perpustakaan bertaraf dunia disambut baik oleh masyarakat Maluku. Mereka berharap bahwa janji tersebut dapat direalisasikan, sehingga Maluku memiliki perpustakaan bertaraf yang berkualitas dan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan literasi masyarakat.

Janji Bangun Perpustakaan Bertaraf Dunia, Anies Puji Buku-buku di Maluku, Tak Kalah dari Buku di Jawa

janji Anies untuk bangun perpustakaan bertaraf dunia di Maluku akan dapat memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat Maluku untuk mendapatkan buku-buku berkualitas.

Saat ini, masyarakat Maluku masih harus pergi ke Pulau Jawa untuk mendapatkan buku-buku berkualitas. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya ketersediaan buku-buku berkualitas di Maluku. Selain itu, biaya pengiriman buku-buku dari Pulau Jawa ke Maluku juga relatif mahal.

Dengan adanya perpustakaan bertaraf internasional di Maluku, masyarakat Maluku akan dapat mengakses buku-buku berkualitas secara lebih mudah dan terjangkau. Perpustakaan tersebut akan memiliki koleksi buku-buku yang lengkap dan beragam, mencakup berbagai macam disiplin ilmu. Selain itu, perpustakaan tersebut juga akan memiliki sarana dan prasarana yang memadai, sehingga masyarakat dapat nyaman membaca dan belajar di perpustakaan bertaraf.

Selain itu, perpustakaan bertaraf internasional di Maluku juga dapat menjadi tempat untuk berbagai kegiatan edukatif dan kultural. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat meningkatkan minat baca masyarakat Maluku dan mendorong perkembangan budaya dan pendidikan di daerah tersebut.

Baca Juga : Anies Dilaporkan ke Bawaslu Buntut Singgung 340 Hektar Lahan Prabowo

Anies Baswedan Janji Jadikan Ambon Kota Musik Dunia, Bakal Bangun Konser Hall

Anies Baswedan, calon presiden dari partai NasDem, mengatakan bahwa ia ingin menjadikan Ambon sebagai kota musik dunia. Ia mengatakan bahwa Ambon memiliki potensi yang besar untuk menjadi pusat musik di Indonesia Timur.

“Ambon memiliki kekayaan musik yang luar biasa, mulai dari musik tradisional hingga musik modern. Kami ingin Ambon menjadi kota musik dunia,” kata Anies dalam kampanyenya di Ambon pada tanggal 15 Januari 2024.

Anies mengatakan bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan membangun konser hall bertaraf internasional di Ambon. Konser hall tersebut akan menjadi tempat untuk berbagai pertunjukan musik, baik dari dalam maupun luar negeri.

Anies juga mengatakan bahwa ia akan mendorong pemerintah untuk mempromosikan Ambon sebagai destinasi wisata musik. Hal ini diharapkan dapat menarik wisatawan dari berbagai negara untuk datang ke Ambon dan menikmati musiknya.

Janji Anies untuk menjadikan Ambon sebagai kota musik dunia disambut baik oleh masyarakat Maluku. Mereka berharap bahwa janji tersebut dapat direalisasikan, sehingga Ambon dapat menjadi pusat musik di Indonesia Timur.

PEMILU

Anies Dilaporkan ke Bawaslu Buntut Singgung 340 Hektar Lahan Prabowo

Tinggalkan komentar

Calonpresiden2024.com, Anies Dilaporkan ke Bawaslu – Pada debat ketiga Pilpres 2024, Minggu (7/1/2024), Anies Baswedan menyebut bahwa Prabowo Subianto memiliki lahan seluas 340 ribu hektar. Pernyataan ini menuai kontroversi dan menjadi sorotan publik.

Pada Senin (8/1/2024), Pendekar Hukum Pemilu Bersih (PHPB) melaporkan Anies ke Bawaslu RI. PHPB menilai bahwa pernyataan Anies telah melanggar Pasal 279 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Pasal 279 UU Pemilu berbunyi:

“Setiap orang dilarang melakukan kampanye yang dilarang dalam Pasal 276, Pasal 277, Pasal 278, Pasal 279A, Pasal 279B, dan Pasal 279C.”

PHPB menilai bahwa pernyataan Anies telah melanggar Pasal 279A UU Pemilu yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang melakukan kampanye dengan cara menjanjikan atau memberikan sesuatu sebagai imbalan untuk memilih atau tidak memilih calon.”

PHPB menilai bahwa pernyataan Anies yang menyebut Prabowo memiliki lahan seluas 340 ribu hektar merupakan bentuk janji atau imbalan untuk memilih Prabowo. Hal ini karena pernyataan tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa Prabowo adalah orang yang kaya dan memiliki banyak lahan.

Baca Juga : Usai Debat Capres, Ganjar Temui Pendukung di Cilacap dan Banyumas

Prabowo Dituding Anies Punya Lahan 340 Ribu Hektare, Bagaimana Faktanya?

Dilaporkan ke Bawaslu RI telah menerima laporan dari PHPB dan akan melakukan kajian untuk menentukan apakah laporan tersebut memenuhi syarat formil dan materiil. Jika laporan tersebut memenuhi syarat, dilaporkan ke Bawaslu RI akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan memanggil Anies untuk dimintai klarifikasi.

Anies telah membantah bahwa pernyataannya merupakan bentuk kampanye. Ia mengatakan bahwa pernyataannya tersebut hanya merupakan kritik terhadap kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan.

“Saya tidak memberikan janji atau imbalan apa pun kepada masyarakat. Saya hanya menyampaikan kritik terhadap kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan,” kata Anies.

Peristiwa ini menjadi salah satu dinamika politik dalam Pilpres 2024. Peristiwa ini juga menjadi sorotan publik dan menjadi bahan diskusi di media sosial.

Menanggapi tuduhan tersebut, Anies kemudian mengklarifikasi pernyataannya. Ia mengatakan bahwa angka 340 ribu hektar itu adalah data yang diperoleh dari Presiden Joko Widodo dalam debat Pilpres 2019. Anies mengaku tidak bermaksud untuk menyebarkan fitnah, dan meminta maaf jika pernyataannya menimbulkan kesalahpahaman.

Meskipun Anies telah mengklarifikasi pernyataannya, Prabowo tetap tidak terima. Ia menilai bahwa Anies telah melakukan kampanye hitam dengan menyebarkan informasi yang tidak benar. Prabowo juga meminta dilaporkan ke Bawaslu untuk mengusut dugaan pelanggaran kampanye hitam oleh Anies.

Hingga saat ini, Anies dilaporkan ke Bawaslu belum mengambil tindakan terkait dugaan pelanggaran kampanye hitam yang dilakukan oleh Anies. Namun, polemik soal kepemilikan lahan Prabowo masih menjadi sorotan publik.

PEMILU

Usai Debat Capres, Ganjar Temui Pendukung di Cilacap dan Banyumas

Tinggalkan komentar

Usai debat capres ketiga, Ganjar Pranowo melanjutkan kampanyenya ke Kabupaten Cilacap dan Banyumas pada Selasa (9 Januari 2024). Kampanye ini dilakukan setelah Ganjar mengikuti debat capres pertama yang digelar di Jakarta pada Senin (8 Januari 2024).

Di Cilacap, Ganjar menggelar kampanye terbuka di Lapangan Makorem 0734/Makutarama. Dalam kampanye tersebut, Ganjar menyampaikan visi dan misinya untuk Indonesia. Ia juga menyampaikan program-programnya yang akan dilaksanakan jika terpilih menjadi presiden.

Pada hari yang sama, Ganjar juga menggelar kampanye terbuka di Alun-alun Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Dalam kampanye tersebut, Ganjar kembali menyampaikan visi dan misinya untuk Indonesia. Ia juga menyampaikan program-programnya yang akan dilaksanakan jika terpilih menjadi presiden.

Kampanye Ganjar di Cilacap dan Banyumas disambut antusias oleh masyarakat. Ribuan orang memenuhi lapangan Makorem 0734/Makutarama dan Alun-alun Purwokerto untuk mendengarkan kampanye Ganjar.

Ganjar mengatakan bahwa ia akan terus berjuang untuk rakyat Indonesia. Ia akan berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun Indonesia yang lebih baik.

“Saya akan terus berjuang untuk rakyat Indonesia. Saya akan berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun Indonesia yang lebih baik,” kata Ganjar.

Ganjar Pranowo adalah salah satu calon presiden yang paling populer di Indonesia. Ia didukung oleh berbagai kalangan, termasuk para petani, nelayan, dan kaum buruh.

Baca Juga : Dipancing Ganjar: Anies Tegas Beri Skor Menhan 11 dari 100 di Era Prabowo

Hadiri Pertemuan dengan Gen Z hingga Influencer

Usai mengikuti debat capres ketiga pada Minggu, 8 Januari 2024, bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo menghadiri pertemuan dengan para Gen Z, influencer, hingga tiktokers di Pos Bloc, Jakarta Pusat. Pertemuan ini digelar pada malam harinya, sekitar pukul 20.00 WIB.

Acara ini dihadiri oleh sekitar 400 anak muda dari berbagai kalangan. Mereka tampak antusias untuk bertemu dan berdiskusi dengan Ganjar. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar menyampaikan berbagai hal, mulai dari visi dan misinya untuk Indonesia, hingga tanggapannya terhadap hasil debat capres ketiga.

Ganjar mengatakan bahwa dirinya sangat senang bisa bertemu dengan anak muda. Ia menilai bahwa anak muda adalah generasi yang memiliki potensi besar untuk membangun Indonesia. Oleh karena itu, ia bertekad untuk memperjuangkan kepentingan anak muda jika terpilih menjadi presiden.

“Anak muda adalah masa depan Indonesia. Oleh karena itu, saya bertekad untuk memperjuangkan kepentingan anak muda. Saya ingin memastikan bahwa anak muda memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensinya,” kata Ganjar.

Ganjar juga menyampaikan tanggapannya terhadap hasil debat capres ketiga. Ia menilai bahwa debat tersebut berjalan dengan baik dan konstruktif. Ganjar juga mengapresiasi tanggapan para capres lainnya terhadap visi dan misinya.

“Saya menilai bahwa debat capres ketiga berjalan dengan baik dan konstruktif. Para capres lainnya juga memberikan tanggapan yang positif terhadap visi dan misi saya. Hal ini menunjukkan bahwa kita semua memiliki semangat yang sama untuk membangun Indonesia,” kata Ganjar.

Pertemuan Ganjar dengan anak muda ini berlangsung dalam suasana yang hangat dan penuh keakraban. Para anak muda tampak antusias untuk berdiskusi dan berbagi inspirasi bersama Ganjar. Tidak hanya itu, mereka juga menyanyi bersama untuk menciptakan suasana yang lebih akrab dan meriah.

Pertemuan ini merupakan salah satu upaya Ganjar untuk mendekatkan diri dengan anak muda. Ia berharap bahwa pertemuan ini dapat menjadi sarana baginya untuk mendengarkan aspirasi anak muda dan membangun hubungan yang lebih baik dengan mereka.

PEMILU

Dipancing Ganjar: Anies Tegas Beri Skor Menhan 11 dari 100 di Era Prabowo

Skor Menhan – Dalam debat capres ketiga yang digelar pada 7 Januari 2024, calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, akhirnya memberikan skor jeblok terhadap kinerja Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto. Skor tersebut adalah 11 dari 100.

Skor jeblok tersebut diberikan Anies dalam sesi saling bertanya antarcapres. Saat itu, Ganjar Pranowo, calon presiden nomor urut 3, bertanya kepada Anies dan Prabowo mengenai skor yang mereka berikan untuk kinerja Menteri Pertahanan.

Ganjar mengatakan bahwa ia memberikan skor 5 untuk kinerja Menhan. Ia menilai bahwa Prabowo telah melakukan beberapa hal positif, seperti menaikkan anggaran pertahanan, memperkuat hubungan dengan negara-negara sahabat, dan meningkatkan kemampuan TNI.

Sementara itu, Prabowo sendiri mengatakan bahwa ia memberikan skor 80 untuk kinerjanya sendiri. Ia menilai bahwa kinerjanya telah memenuhi target yang telah ditetapkan, seperti memenuhi kebutuhan alutsista TNI, memperkuat pertahanan maritim, dan meningkatkan kemampuan TNI dalam menghadapi ancaman non-militer.

Baca Juga : Ganjar Desak Bawaslu Tindak Tegas Pelanggaran Pemilu

Hal yang Perlu Diperbaiki Terkait Kinerja Menhan

Anies kemudian memberikan skor 11 untuk kinerja Menhan. Ia menilai bahwa kinerja Menhan masih jauh dari harapan. Ia menyebut bahwa beberapa hal yang perlu diperbaiki adalah:

  • Kemampuan alutsista TNI masih tertinggal dari negara-negara lain.
  • Kesiapan TNI dalam menghadapi ancaman non-militer masih belum optimal.
  • Koordinasi antara TNI dan Polri masih perlu ditingkatkan.

Anies juga mengkritik langkah Menteri Pertahanan dalam membeli alutsista bekas dari negara lain. Ia menilai bahwa langkah tersebut tidak efisien dan tidak efektif.

Skor jeblok yang diberikan Anies kepada Menhan Prabowo tentu saja menjadi perhatian publik. Skor tersebut menunjukkan bahwa Anies memiliki pandangan yang berbeda dengan Prabowo mengenai kinerja Menteri Pertahanan.

Skor tersebut juga dapat menjadi bahan kampanye bagi Anies untuk mengkritik kinerja Menteri Pertahanan. Hal ini tentu saja dapat menjadi keuntungan bagi Anies, terutama jika ia berhasil memenangkan pemilu.

Berikut adalah beberapa tanggapan dari publik terhadap skor jeblok yang diberikan Anies kepada Menhan Prabowo:

Pendukung Anies menyambut baik skor tersebut. Mereka menilai bahwa skor tersebut menunjukkan bahwa Anies memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan negara.

Pendukung Prabowo kecewa dengan skor tersebut. Mereka menilai bahwa skor tersebut tidak objektif dan tidak adil.

Pakar pertahanan menilai bahwa skor tersebut wajar. Mereka menilai bahwa kinerja Menhan masih perlu ditingkatkan.

NEWS

Ganjar Desak Bawaslu Tindak Tegas Pelanggaran Pemilu

Ganjar Pranowo, calon presiden nomor urut 3, mendesak Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Gakkumdu untuk tegas dalam menangani pelanggaran yang terjadi dalam Pemilu 2024. Hal itu penting agar masyarakat percaya dengan hasil pemilu.

Ganjar mengatakan, ada beberapa dugaan pelanggaran yang sudah terjadi, seperti pembagian uang oleh tokoh agama, penyebaran berita bohong, dan intimidasi terhadap pemilih. Menurutnya, Bawaslu dan Gakkumdu harus segera menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut.

“Saya kira Bawaslu mesti bertindak dan Bawaslu mesti menunjukkan taringnya. Jangan sampai ada pihak-pihak yang tidak berwenang mengambil tindakan sendiri gara-gara Bawaslu dan Gakkumdu tidak memiliki ketegasan,” kata Ganjar di Semarang, Kamis (5/1/2024).

Ganjar mengatakan, jika badan pengawas pemilu dan Gakkumdu tidak tegas, maka akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hasil badan pengawas pemilu. Hal itu akan berdampak buruk bagi demokrasi Indonesia.

Baca Juga : Prabowo Subianto: Indonesia Bukan Negara Miskin dan Tidak Mampu

“Dan itu tidak bagus untuk sebuah demokrasi. Maka Gakkumdu harus siaga dan mesti tegas,” kata Ganjar.

Ganjar juga meminta masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu 2024. Masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu atau Gakkumdu.

“Masyarakat harus berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemilu. Jangan biarkan ada pihak-pihak yang ingin merusak demokrasi kita,” kata Ganjar.

Badan pengawas pemilu dan Gakkumdu telah menyatakan komitmennya untuk menindak tegas setiap dugaan pelanggaran yang terjadi dalam Pemilu 2024. Badan pengawas pemilu telah membentuk 300.000 pengawas pemilu di seluruh Indonesia. Gakkumdu juga telah dibentuk di setiap provinsi dan kabupaten/kota.

Bawaslu dan Gakkumdu juga telah menandatangani nota kesepahaman dengan Polri dan Kejaksaan untuk memperkuat kerja sama dalam penanganan pelanggaran pemilu.

Jenis Pelanggaran Pemilu

  • Pembagian uang oleh tokoh agama

Pembagian uang oleh tokoh agama merupakan pelanggaran pemilu karena dapat mempengaruhi pilihan pemilih. Tokoh agama dikhawatirkan akan menggunakan pengaruhnya untuk mengajak masyarakat memilih calon tertentu.

  • Penyebaran berita bohong

Penyebaran berita bohong merupakan pelanggaran pemilu karena dapat menyesatkan pemilih. Berita bohong dapat membuat pemilih memilih calon yang tidak sesuai dengan pilihannya.

  • Intimidasi terhadap pemilih

Intimidasi terhadap pemilih merupakan pelanggaran pemilu karena dapat mengganggu hak pemilih untuk memilih. Pemilih yang diintimidasi dapat takut untuk memilih calon yang dikehendakinya.

NEWS

Prabowo Subianto: Indonesia Bukan Negara Miskin dan Tidak Mampu

Pernyataan Prabowo Subianto bahwa Indonesia jangan termakan cuci otak Barat bahwa Indonesia negara miskin dan tidak mampu adalah pernyataan yang tepat. Pernyataan ini didasarkan pada fakta bahwa Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi negara maju.

Berdasarkan data dari World Bank, Indonesia merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Asia Tenggara. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 diperkirakan mencapai 5,2%. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi untuk menjadi negara yang kuat secara ekonomi.

Selain itu, Indonesia juga memiliki sumber daya alam yang melimpah. Indonesia memiliki sumber daya alam berupa minyak dan gas bumi, batu bara, mineral, dan hasil pertanian. Sumber daya alam yang melimpah ini dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Namun, untuk mencapai kemajuan, Indonesia perlu melakukan berbagai upaya, antara lain:

  • Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
  • Menciptakan iklim investasi yang kondusif.
  • Meningkatkan infrastruktur.
  • Membangun tata kelola pemerintahan yang baik.

Jika Indonesia dapat melakukan berbagai upaya tersebut, maka Indonesia akan dapat mewujudkan cita-citanya menjadi negara maju.

Pernyataan Prabowo Subianto juga penting untuk meningkatkan rasa percaya diri masyarakat Indonesia. Banyak masyarakat Indonesia yang masih memiliki rasa minder dan menganggap bahwa Indonesia adalah negara yang miskin dan tidak mampu. Pernyataan Prabowo Subianto ini diharapkan dapat membangkitkan rasa percaya diri masyarakat Indonesia dan mendorong mereka untuk bekerja keras untuk membangun Indonesia.

Tentu saja, pernyataan Prabowo Subianto ini juga perlu diimbangi dengan fakta-fakta yang dapat membuktikan bahwa Indonesia adalah negara yang berpotensi untuk menjadi negara maju. Dengan demikian, masyarakat Indonesia akan semakin yakin bahwa Indonesia dapat menjadi negara maju.

Baca Juga : Prabowo Bangun Politeknik Unggulan di Aceh untuk Tingkatkan SDM

Prabowo Subianto Klaim Programnya yang Paling Tepat untuk Menjadi Indonesia Bangkit dan Makmur

Klaim Prabowo Subianto bahwa programnya yang paling tepat untuk menjadikan Indonesia bangkit dan makmur adalah klaim yang perlu dibuktikan kebenarannya. Prabowo telah mengajukan berbagai program dalam kampanyenya, antara lain:

  • Peningkatan kualitas sumber daya manusia. Prabowo akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pendidikan gratis, pelatihan keterampilan, dan beasiswa.
  • Penciptaan lapangan kerja. Prabowo akan menciptakan lapangan kerja melalui program investasi, pengembangan UMKM, dan pemberdayaan masyarakat.
  • Peningkatan infrastruktur. Prabowo akan meningkatkan infrastruktur melalui pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara.
  • Pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik. Prabowo akan membangun tata kelola pemerintahan yang baik melalui pemberantasan korupsi, penegakan hukum, dan transparansi.

Program-program tersebut adalah program yang positif dan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun, untuk mengetahui apakah program-program tersebut dapat berhasil, perlu dilakukan evaluasi secara berkala.

Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menilai keberhasilan program-program Prabowo:

  • Realisasi program. Apakah program-program tersebut dapat direalisasikan sesuai dengan rencana?
  • Efektivitas program. Apakah program-program tersebut dapat mencapai tujuannya?
  • Efisiensi program. Apakah program-program tersebut dapat dilaksanakan dengan biaya yang efektif?

Jika Prabowo dapat merealisasikan program-programnya dengan efektif dan efisien, maka program-program tersebut dapat menjadi kunci untuk menjadikan Indonesia bangkit dan makmur.

Selain itu, Prabowo Subianto juga perlu memperhatikan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi keberhasilan pembangunan, seperti:

  • Kondisi ekonomi global. Kondisi ekonomi global dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
  • Kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang tepat dapat mendukung keberhasilan pembangunan.
  • Partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat penting untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Jika Prabowo Subianto dapat memperhatikan faktor-faktor tersebut, maka peluang keberhasilan program-programnya akan semakin besar.

Berita Terkini Calon Presiden 2024 Indonesia

Exit mobile version