Arsip Tag: capres

NEWS

Prabowo Subianto: Indonesia Bukan Negara Miskin dan Tidak Mampu

Pernyataan Prabowo Subianto bahwa Indonesia jangan termakan cuci otak Barat bahwa Indonesia negara miskin dan tidak mampu adalah pernyataan yang tepat. Pernyataan ini didasarkan pada fakta bahwa Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi negara maju.

Berdasarkan data dari World Bank, Indonesia merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Asia Tenggara. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 diperkirakan mencapai 5,2%. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi untuk menjadi negara yang kuat secara ekonomi.

Selain itu, Indonesia juga memiliki sumber daya alam yang melimpah. Indonesia memiliki sumber daya alam berupa minyak dan gas bumi, batu bara, mineral, dan hasil pertanian. Sumber daya alam yang melimpah ini dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Namun, untuk mencapai kemajuan, Indonesia perlu melakukan berbagai upaya, antara lain:

  • Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
  • Menciptakan iklim investasi yang kondusif.
  • Meningkatkan infrastruktur.
  • Membangun tata kelola pemerintahan yang baik.

Jika Indonesia dapat melakukan berbagai upaya tersebut, maka Indonesia akan dapat mewujudkan cita-citanya menjadi negara maju.

Pernyataan Prabowo Subianto juga penting untuk meningkatkan rasa percaya diri masyarakat Indonesia. Banyak masyarakat Indonesia yang masih memiliki rasa minder dan menganggap bahwa Indonesia adalah negara yang miskin dan tidak mampu. Pernyataan Prabowo Subianto ini diharapkan dapat membangkitkan rasa percaya diri masyarakat Indonesia dan mendorong mereka untuk bekerja keras untuk membangun Indonesia.

Tentu saja, pernyataan Prabowo Subianto ini juga perlu diimbangi dengan fakta-fakta yang dapat membuktikan bahwa Indonesia adalah negara yang berpotensi untuk menjadi negara maju. Dengan demikian, masyarakat Indonesia akan semakin yakin bahwa Indonesia dapat menjadi negara maju.

Baca Juga : Prabowo Bangun Politeknik Unggulan di Aceh untuk Tingkatkan SDM

Prabowo Subianto Klaim Programnya yang Paling Tepat untuk Menjadi Indonesia Bangkit dan Makmur

Klaim Prabowo Subianto bahwa programnya yang paling tepat untuk menjadikan Indonesia bangkit dan makmur adalah klaim yang perlu dibuktikan kebenarannya. Prabowo telah mengajukan berbagai program dalam kampanyenya, antara lain:

  • Peningkatan kualitas sumber daya manusia. Prabowo akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pendidikan gratis, pelatihan keterampilan, dan beasiswa.
  • Penciptaan lapangan kerja. Prabowo akan menciptakan lapangan kerja melalui program investasi, pengembangan UMKM, dan pemberdayaan masyarakat.
  • Peningkatan infrastruktur. Prabowo akan meningkatkan infrastruktur melalui pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara.
  • Pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik. Prabowo akan membangun tata kelola pemerintahan yang baik melalui pemberantasan korupsi, penegakan hukum, dan transparansi.

Program-program tersebut adalah program yang positif dan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun, untuk mengetahui apakah program-program tersebut dapat berhasil, perlu dilakukan evaluasi secara berkala.

Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menilai keberhasilan program-program Prabowo:

  • Realisasi program. Apakah program-program tersebut dapat direalisasikan sesuai dengan rencana?
  • Efektivitas program. Apakah program-program tersebut dapat mencapai tujuannya?
  • Efisiensi program. Apakah program-program tersebut dapat dilaksanakan dengan biaya yang efektif?

Jika Prabowo dapat merealisasikan program-programnya dengan efektif dan efisien, maka program-program tersebut dapat menjadi kunci untuk menjadikan Indonesia bangkit dan makmur.

Selain itu, Prabowo Subianto juga perlu memperhatikan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi keberhasilan pembangunan, seperti:

  • Kondisi ekonomi global. Kondisi ekonomi global dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
  • Kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang tepat dapat mendukung keberhasilan pembangunan.
  • Partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat penting untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Jika Prabowo Subianto dapat memperhatikan faktor-faktor tersebut, maka peluang keberhasilan program-programnya akan semakin besar.

PEMILU

Anies Baswedan: Ekspor Pasir Laut Merugikan Masyarakat Pesisir

Ekspor Pasir Laut – Pernyataan Anies Baswedan bahwa Indonesia bukan toko material untuk mengekspor pasir laut ke negara tetangga merupakan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang mengizinkan ekspor pasir laut. Pernyataan tersebut juga merupakan bentuk kepedulian Anies terhadap kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki garis pantai yang sangat panjang. Pasir laut merupakan salah satu sumber daya alam yang penting bagi Indonesia, baik untuk pembangunan infrastruktur, industri, maupun pariwisata. Namun, eksploitasi pasir laut yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti abrasi pantai, hilangnya habitat laut, dan pencemaran air laut.

Ekspor juga dapat merugikan masyarakat pesisir. Pasir laut merupakan sumber mata pencaharian bagi masyarakat pesisir, terutama nelayan. Ekspor dapat mengurangi ketersediaan pasir laut untuk kebutuhan masyarakat pesisir, sehingga dapat menurunkan pendapatan mereka.

Oleh karena itu, Anies Baswedan berpendapat bahwa pemerintah perlu menghentikan ekspor. Hal ini dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Baca Juga : Langkah Timnas AMIN Usai Viral Anies Ditampar Saat Kampanye

Alasan Anies Baswedan Menghentikan Ekspor Pasir Laut

Berikut adalah beberapa alasan mengapa Anies Baswedan ingin menghentikan ekspor pasir laut:

  • Kerusakan lingkungan. Eksploitasi pasir laut yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti abrasi pantai, hilangnya habitat laut, dan pencemaran air laut.
  • Kerugian masyarakat pesisir. Pasir laut merupakan sumber mata pencaharian bagi masyarakat pesisir, terutama nelayan. Ekspor dapat mengurangi ketersediaan pasir laut untuk kebutuhan masyarakat pesisir, sehingga dapat menurunkan pendapatan mereka.
  • Ketersediaan pasir laut untuk kebutuhan domestik. Pasir laut merupakan bahan baku penting untuk pembangunan infrastruktur, industri, dan pariwisata. Ekspor pasir laut dapat mengurangi ketersediaan pasir laut untuk kebutuhan domestik, sehingga dapat meningkatkan biaya pembangunan dan industri.

Meskipun demikian, ada juga beberapa pihak yang berpendapat bahwa ekspor perlu dipertahankan. Pihak-pihak tersebut berpendapat bahwa ekspor dapat memberikan manfaat ekonomi bagi negara, seperti meningkatkan pendapatan negara dan menciptakan lapangan kerja.

Pemerintah perlu melakukan kajian yang mendalam untuk menentukan kebijakan yang tepat terkait ekspor. Kajian tersebut perlu mempertimbangkan berbagai aspek, seperti aspek lingkungan, aspek ekonomi, dan aspek sosial.

Aspek lingkungan

Eksploitasi pasir laut yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti abrasi pantai, hilangnya habitat laut, dan pencemaran air laut. Abrasi pantai dapat terjadi karena pasir laut yang diambil untuk ekspor tidak diganti dengan pasir laut yang baru. Hal ini dapat menyebabkan garis pantai menjadi mundur dan dapat mengancam keberadaan pulau-pulau kecil.

Hilangnya habitat laut juga dapat terjadi karena pasir laut yang diambil untuk ekspor dapat mengganggu ekosistem laut. Pasir laut merupakan tempat hidup bagi berbagai jenis organisme laut, seperti ikan, kerang, dan terumbu karang.

Pencemaran air laut juga dapat terjadi karena proses penambangan pasir laut dapat menghasilkan limbah, seperti lumpur dan pasir halus. Limbah tersebut dapat mencemari air laut dan mengganggu ekosistem laut.

Aspek ekonomi

Ekspor pasir laut dapat memberikan manfaat ekonomi bagi negara, seperti meningkatkan pendapatan negara dan menciptakan lapangan kerja. Ekspor dapat meningkatkan pendapatan negara melalui penerimaan pajak dan retribusi. Ekspor juga dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat pesisir, terutama nelayan dan pekerja tambang pasir laut.

Namun, manfaat ekonomi dari ekspor harus diimbangi dengan dampak lingkungan dan sosial yang dapat ditimbulkan.

Aspek sosial

Ekspor pasir laut dapat merugikan masyarakat pesisir. Pasir laut merupakan sumber mata pencaharian bagi masyarakat pesisir, terutama nelayan. Ekspor dapat mengurangi ketersediaan pasir laut untuk kebutuhan masyarakat pesisir, sehingga dapat menurunkan pendapatan mereka.

Selain itu, ekspor juga dapat menyebabkan perubahan sosial dan budaya masyarakat pesisir. Hal ini karena masyarakat pesisir yang bekerja di sektor penambangan pasir laut akan kehilangan mata pencaharian mereka.

Kesimpulan

Pemerintah perlu melakukan kajian yang mendalam untuk menentukan kebijakan yang tepat terkait ekspor pasir laut. Kajian tersebut perlu mempertimbangkan berbagai aspek, seperti aspek lingkungan, aspek ekonomi, dan aspek sosial.

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus mampu menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat pesisir, serta memberikan manfaat ekonomi bagi negara.

NEWS

Kecelakaan Mobil Rombongan, Tak Ganggu Kampanye Anies Baswedan

Kecelakaan Mobil Rombongan Anies – Dua mobil dalam iring-iringan rombongan calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, mengalami kecelakaan beruntun di Desa Paya Demam Dua Kecamatan Pante Bidari, Aceh Timur, Aceh pada hari Minggu, 17 Desember 2023. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.

Kecelakaan terjadi sekitar pukul 13.40 WIB. Dua mobil yang terlibat kecelakaan adalah Toyota Hi Ace dan Toyota Innova. Mobil Hi Ace berada di depan, diikuti oleh mobil Innova.

Menurut keterangan kepolisian, kecelakaan bermula saat mobil Hi Ace yang ditumpangi oleh tim media dan dokumentasi rombongan Anies, mengerem mendadak. Mobil Innova yang berada di belakangnya, turut mengerem.

Namun, di saat bersamaan, melaju mobil barang Mitsubishi Tronton dari arah berlawanan. Mobil Innova yang tidak bisa menghindar, menabrak bagian belakang mobil Tronton.

Akibat tersebut, mobil Hi Ace dan Innova mengalami kerusakan ringan. Sementara mobil Tronton tidak mengalami kerusakan.

Semua penumpang dalam kedua mobil tersebut selamat. Anies Baswedan sendiri tidak berada dalam mobil yang mengalami kecelakaan. Ia berada dalam mobil lain yang berada di belakangnya.

Polisi masih menyelidiki penyebab tersebut. Namun, dugaan sementara, kecelakaan terjadi karena mobil Hi Ace yang mengerem mendadak.

Insiden Kecelakaan Rombongan Anies

Insiden kecelakaan ini menjadi sorotan publik. Banyak pihak yang menyayangkan terjadinya kecelakaan tersebut. Namun, mereka juga bersyukur bahwa tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.

Baca Juga : Gibran Rakabuming Raka Semangati Prabowo Jelang Debat Perdana Pilpres 2024

Juru Bicara Tim Nasional AMIN (Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Airlangga Hartarto), Billy David, memastikan bahwa kecelakaan tersebut tidak mengganggu kelancaran kampanye Anies Baswedan di Aceh.

“Alhamdulillah, rombongan utama tidak mengalami kendala. Kampanye Anies Baswedan di Aceh tetap berjalan lancar,” kata Billy David dalam keterangannya.

Billy David juga menyampaikan terima kasih kepada pihak kepolisian yang telah memberikan penanganan yang cepat dan profesional dalam kecelakaan tersebut.

Kampanye Berjalan Lancar

Setelah memastikan bahwa rombongan utama tidak mengalami kendala, Anies Baswedan melanjutkan kampanyenya di Aceh. Ia menghadiri dua acara kampanye di Aceh Timur dan Kota Langsa.

Pada acara kampanye di Aceh Timur, Anies menyampaikan pidatonya dengan lancar. Ia berbicara tentang berbagai isu, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan ekonomi.

“Aceh memiliki potensi yang luar biasa. Kita harus bersama-sama membangun Aceh agar menjadi lebih maju dan sejahtera,” kata Anies dalam pidatonya.

Pada acara kampanye di Kota Langsa, Anies kembali menyampaikan pidatonya dengan lancar. Ia juga bertemu dengan para tokoh masyarakat dan pemuda di Kota Langsa.

“Saya ingin mendengar aspirasi dari masyarakat Aceh. Apa yang menjadi harapan masyarakat Aceh untuk masa depan,” kata Anies dalam pertemuannya dengan tokoh masyarakat dan pemuda di Kota Langsa.

Kampanye Anies Baswedan di Aceh berjalan lancar dan sukses. Anies Baswedan disambut dengan antusias oleh masyarakat Aceh.

NEWS

Cak Imin: Debat Cawapres Cuma Mainan, Siap Hadapi Gibran

Debat Cawapres – Calon wakil presiden nomor urut satu, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, mengaku telah mempersiapkan diri dengan matang untuk menghadapi debat cawapres yang akan digelar pada 21 dan 28 Juli 2024 mendatang. Salah satu yang akan dihadapi Cak Imin adalah putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka.

Cak Imin mengatakan bahwa dirinya tidak gentar menghadapi Gibran. Ia menilai bahwa Gibran adalah sosok yang muda dan energik, tetapi masih perlu banyak belajar tentang politik dan pemerintahan.

“Saya yakin saya bisa menghadapinya. Saya sudah berpengalaman di dunia politik dan pemerintahan selama puluhan tahun,” kata Cak Imin di Jakarta, Kamis (30/6/2023).

Cak Imin mengatakan bahwa ia akan fokus pada visi dan program yang ditawarkan oleh pasangannya, Anies Baswedan. Ia juga akan mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini yang dinilainya tidak menguntungkan rakyat.

“Saya akan fokus pada hal-hal yang konkret dan bisa dirasakan langsung oleh rakyat,” kata Cak Imin.

Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka mengaku tidak mempersiapkan diri secara khusus untuk menghadapi debat cawapres. Ia mengatakan bahwa ia akan mengikuti arahan dari tim kampanyenya.

“Saya sih ikuti arahan tim saja,” kata Gibran di Solo, Jawa Tengah, Kamis (30/6/2023).

Gibran mengatakan bahwa ia akan berusaha tampil sebaik mungkin di debat cawapres. Ia juga akan menyampaikan visi dan program yang ditawarkan oleh pasangannya, Prabowo Subianto.

“Saya akan menyampaikan visi dan program kami dengan sebaik-baiknya,” kata Gibran.

Debat cawapres akan digelar dalam dua sesi, masing-masing selama dua jam. Sesi pertama akan membahas tema politik, pertahanan dan keamanan, serta ekonomi. Sesi kedua akan membahas tema sosial, budaya, dan agama.

Baca Juga : Anies Baswedan Awali Kampanye Pilpres 2024 dari Kampung Tanah Merah

Cak Imin: Anies Harus Bersyukur Dipecat Jokowi, Bisa Menangkan Pilpres

Calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan, ikut berkelakar dengan pernyataan Cak Imin yang mengatakan bahwa ingin jadi capres harus dipecat dulu. Anies mengatakan bahwa dirinya juga pernah dipecat oleh Abdurrahman Wahid alias Gus Dur ketika menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

“Iya, saya juga pernah dipecat. Mungkin itu berkah. Jadi capres,” kata Anies saat menghadiri acara konsolidasi caleg PKB di Ancol, Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Anies mengatakan bahwa pemecatan tersebut justru membuatnya menjadi lebih dewasa dan matang dalam berpolitik. Ia juga mengatakan bahwa pemecatan tersebut membuatnya lebih fokus pada visi dan misinya untuk menjadi presiden.

“Pemecatan tersebut justru membuat saya lebih dewasa dan matang. Saya juga lebih fokus pada visi dan misi saya untuk menjadi presiden,” kata Anies.

Pernyataan Anies tersebut tentu mengundang beragam tanggapan dari masyarakat. Ada yang setuju dengan pernyataan tersebut, ada pula yang tidak setuju.

Bagi yang setuju, mereka menilai bahwa pemecatan Anies justru menjadi berkah baginya. Pemecatan tersebut membuat Anies menjadi lebih dikenal dan akhirnya meraih kesuksesan.

Bagi yang tidak setuju, mereka menilai bahwa pemecatan bukanlah syarat mutlak untuk menjadi capres. Ada banyak capres yang tidak pernah dipecat dan tetap bisa meraih kesuksesan.

Pada akhirnya, kebenaran dari pernyataan Anies tersebut hanya bisa dibuktikan oleh waktu. Apakah pemecatan Anies benar-benar menjadi berkah baginya? Jawabannya akan terjawab pada Pilpres 2024 mendatang.

Baca Juga : Pertemuan Prabowo dan Jokowi Jadi Sinyal Baik untuk Pemilu

Cak Imin Kampanye Perdana di Jawa Timur

Calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengisi kampanye perdana Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dengan mengunjungi beberapa daerah di Provinsi Jawa Timur, Selasa (28/11/2023).

Rangkaian kegiatan kampanye Cak Imin di Jawa Timur dimulai dengan ziarah ke makam Mbah Bungkul di Surabaya. Setelah itu, Cak Imin berdialog dengan para pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Taman Bungkul.

Dalam dialognya dengan para PKL, Cak Imin menyampaikan bahwa ia akan memperjuangkan kepentingan para PKL jika terpilih menjadi wakil presiden. Cak Imin juga berjanji akan meningkatkan kesejahteraan para PKL.

“Saya akan memperjuangkan kepentingan para PKL, baik dari sisi perizinan, kemudahan akses kredit, maupun pengembangan usaha,” kata Cak Imin.

Setelah berdialog dengan para PKL, Cak Imin melanjutkan kampanyenya dengan mengunjungi Pondok Pesantren Tebuireng di Jombang. Di Pondok Pesantren Tebuireng, Cak Imin bertemu dengan para santri dan ulama.

Dalam pertemuannya dengan para santri dan ulama, Cak Imin menyampaikan visi dan misinya untuk Indonesia. Cak Imin juga mengajak para santri dan ulama untuk mendukung pasangan Anies Baswedan-Cak Imin (AMIN) di Pilpres 2024.

“Saya mengajak para santri dan ulama untuk bersama-sama mendukung pasangan AMIN di Pilpres 2024. Mari kita bersama-sama mewujudkan Indonesia yang lebih baik,” kata Cak Imin.

Kampanye Cak Imin di Jawa Timur disambut antusias oleh masyarakat. Ribuan orang memadati lokasi-lokasi yang dikunjungi Cak Imin. Mereka memberikan dukungan kepada Cak Imin dan pasangannya, Anies Baswedan.

Cak Imin mengaku puas dengan hasil kampanye perdananya di Jawa Timur. Ia yakin bahwa kampanye ini akan meningkatkan elektabilitas pasangan AMIN di Jawa Timur.

“Saya puas dengan hasil kampanye perdana ini. Masyarakat Jawa Timur sangat antusias mendukung pasangan AMIN,” kata Cak Imin.

Kampanye Cak Imin di Jawa Timur akan dilanjutkan pada hari-hari mendatang. Cak Imin akan mengunjungi berbagai daerah di Jawa Timur untuk menyampaikan visi dan misinya kepada masyarakat.

PEMILU

PDIP Dukung Upaya Timnas Anies Cegah Kecurangan Pemilu 2024

Cegah Kecurangan Pemilu 2024 – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan siap bekerja sama dengan pasangan calon presiden Anies Baswedan dan calon wakil presiden Muhaimin Iskandar (Anies-Cak Imin) dalam cegah kecurangan di Pemilu 2024.

Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan, buka suara soal kubu capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, khususnya PDI Perjuangan (PDIP) yang mengajak timnas Anies Baswedan mencegah tekanan dan cegah kecurangan.

Anies mengatakan, ia menyambut baik ajakan tersebut. Namun, ia juga menyindir PDIP yang selama ini kerap dianggap sebagai partai yang tidak ramah demokrasi.

“Tentu kami menyambut baik ajakan itu. Ini menunjukkan bahwa PDIP mulai sadar bahwa demokrasi itu penting,” kata Anies dalam keterangannya, Sabtu (25/11/2023).

Anies melanjutkan, selama ini PDIP kerap dianggap sebagai partai yang tidak ramah demokrasi. Hal ini terlihat dari berbagai kebijakan PDIP yang dinilai tidak demokratis, seperti kebijakan perpanjang masa jabatan presiden.

Anies  mengatakan kok tumben PDIP ajak kami untuk cegah kecurangan? Kok dulu tidak? Kok dulu malah ikut-ikutan lakukan cerah kecurangan.

Anies pun meminta PDIP untuk membuktikan keseriusannya dalam cegah kecurangan di Pilpres 2024. Ia meminta PDIP untuk mendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menjalankan tugasnya.

Pada Kamis (23/11/2023), Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengajak timnas Anies Baswedan untuk bersama-sama mencegah tekanan dan kecurangan di Pilpres 2024. Puan mengatakan, semua pihak harus bersatu untuk menjaga demokrasi Indonesia.

Puan mengatakan, PDIP tidak ingin Pilpres 2024 diwarnai dengan tekanan dan cerah kecurangan. Ia berharap, Pilpres 2024 dapat berjalan dengan jujur dan adil.

PDIP merupakan salah satu partai politik terbesar di Indonesia. Partai tersebut memiliki 22.573.257 suara di Pemilu 2019, atau sekitar 12,5% dari total suara sah.

Sementara itu, Anies-Cak Imin merupakan salah satu pasangan calon presiden yang memiliki elektabilitas tinggi di survei-survei. Pasangan tersebut diusung oleh koalisi partai-partai Islam, termasuk PKB, PPP, PAN, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Baca Juga : Ganjar Dinilai Tak Mampu Tekan Angka Kemiskinan di Jateng

Jokowi Buka Peluang Menteri dan Wali Kota Maju Pilpres 2024 Tanpa Mundur

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2023 tentang perubahan PP Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dan Cuti bagi Menteri, Anggota Kabinet Pemerintahan Daerah, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, dan Pejabat Tinggi Negara.

Dalam PP tersebut, Jokowi mengatur bahwa menteri, gubernur, bupati, dan wali kota yang ingin maju sebagai calon presiden atau wakil presiden tidak perlu mengundurkan diri dari jabatannya. Namun, mereka tetap harus mengajukan cuti selama masa kampanye.

Jokowi mengatakan, aturan ini dibuat untuk memberikan kesempatan bagi para pejabat publik yang ingin maju sebagai calon presiden atau wakil presiden untuk tetap bisa mengabdi kepada masyarakat.

“Aturan ini dibuat untuk memberikan kesempatan bagi para pejabat publik yang ingin maju sebagai calon presiden atau wakil presiden untuk tetap bisa mengabdi kepada masyarakat,” kata Jokowi dalam keterangannya, Kamis (23/11/2023).

Jokowi juga mengatakan, aturan ini akan memberikan keadilan bagi semua pihak yang ingin maju sebagai calon presiden atau wakil presiden.

Jokowi mengungkapkan bahwa aturan ini juga akan memberikan keadilan untuk semua pihak yang ingin maju sebagai calon presiden ataupun wakil presiden.

Aturan ini berlaku efektif mulai tanggal diundangkan, yaitu 23 November 2023.

Aturan ini mendapat tanggapan beragam dari berbagai pihak. Dengan ada yang mendukung, maka ada juga yang menolak.

Pihak yang mendukung mengatakan, aturan ini akan memberikan kesempatan bagi para pejabat publik yang ingin maju sebagai calon presiden atau wakil presiden untuk tetap bisa mengabdi kepada masyarakat.

Pihak yang menolak mengatakan, aturan ini akan menimbulkan konflik kepentingan.

Seperti diketahui, Pilpres 2024 akan digelar pada 14 Februari 2024.

Baca Juga : Prabowo Janjikan Program Makan Siang Gratis Untuk Anak Sekolah

Izinkan Laksanakan Kampanye

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2023 tentang perubahan PP Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dan Cuti bagi Menteri, Anggota Kabinet Pemerintahan Daerah, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, dan Pejabat Tinggi Negara, Jokowi mengatur bahwa menteri dan pejabat setingkat menteri dapat melaksanakan kampanye dengan syarat:

  • Merupakan calon presiden atau wakil presiden;
  • Berstatus sebagai anggota partai politik;
  • Atau merupakan anggota tim kampanye atau pelaksana kampanye yang telah mendaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Syarat-syarat tersebut diatur dalam Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 53 Tahun 2023.

Selain itu, menteri dan pejabat setingkat menteri yang akan melaksanakan kampanye wajib mengajukan cuti kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.

PEMILU

Ganjar Dinilai Tak Mampu Tekan Angka Kemiskinan di Jateng

Angka Kemiskinan – Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, disinggung tidak mampu menekan kemiskinan di Jateng. Singgungan tersebut disampaikan oleh sejumlah pihak, termasuk pengamat politik dan politikus.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), rasio kemiskinan di Jawa Tengah pada September 2023 sebesar 10,77%, turun dari 11,19% pada September 2018. Artinya, jumlah warga miskin di Jawa Tengah turun sebesar 80.000 orang dari 3,87 juta menjadi 3,79 juta.

Meskipun angka kemiskinan di Jawa Tengah telah menurun, namun masih ada pihak yang menilai bahwa penurunan tersebut tidak signifikan. Mereka berargumen bahwa rasio kemiskinan di Jawa Tengah masih lebih tinggi dibandingkan provinsi Jawa Bali yang hanya 7,80%.

Selain itu, mereka juga menilai bahwa penurunan angka kemiskinan di Jawa Tengah tidak merata. Beberapa daerah di Jawa Tengah masih memiliki angka kemiskinan yang tinggi, seperti Kabupaten Wonosobo, Kebumen, dan Banjarnegara.

Ganjar sendiri telah menanggapi singgungan tersebut. Ia mengatakan bahwa pihaknya telah berupaya untuk menekan kemiskinan di Jawa Tengah. Menurut Ganjar, upaya tersebut tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh masyarakat.

Ganjar juga mengatakan bahwa penurunan angka kemiskinan di Jawa Tengah tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Ia mengatakan bahwa diperlukan kerja keras dan kerja sama dari semua pihak untuk dapat menekan angka kemiskinan secara signifikan.

Berikut adalah beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Ganjar untuk menekan angka kemiskinan di Jawa Tengah:

  • Menambah jumlah SMKN Jateng yang menggratiskan biaya sekolah bagi siswa berprestasi dari keluarga tidak mampu.
  • Meningkatkan akses masyarakat pada layanan terhadap kesehatan dan pendidikan.
  • Memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin.
  • Menciptakan lapangan kerja baru melalui pengembangan UMKM dan industri.

Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat terus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk menekan angka kemiskinan di Jawa Tengah secara signifikan.

Baca Juga : Anies Imbau Rakyat Jangan Golput, Bandingkan Rekam Jejak Capres-Cawapres

Berantas Korupsi untuk Membangun Indonesia Unggul

Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, mengatakan bahwa pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) merupakan kunci untuk membangun Indonesia yang unggul. Ia mengatakan bahwa KKN telah menjadi masalah yang menghambat pembangunan dan kemajuan bangsa.

“KKN merupakan kejahatan yang merugikan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, pemberantasan KKN harus menjadi prioritas utama,” kata Ganjar dalam acara seminar nasional pemberantasan KKN di Semarang, Jawa Tengah, pada Rabu (23 November 2023).

Ganjar mengatakan bahwa pemberantasan KKN harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan, dengan melibatkan semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha.

“Pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu. Masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran akan bahaya KKN. Dunia usaha juga perlu berperan aktif dalam mencegah dan memberantas KKN,” kata Ganjar.

Ganjar mengatakan bahwa pemberantasan KKN harus dimulai dari diri sendiri. Ia mengajak masyarakat untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam kehidupan sehari-hari.

“Kita harus mulai dari diri sendiri. Jangan kita menjadi bagian dari masalah, tetapi kita harus menjadi bagian dari solusi,” kata Ganjar.

Ganjar mengatakan bahwa Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi negara yang unggul. Namun, ia mengatakan bahwa potensi tersebut tidak akan dapat terwujud jika KKN masih menjadi masalah.

“Kita harus bekerja keras untuk memberantas KKN. Dengan demikian, kita dapat membangun Indonesia yang unggul,” kata Ganjar.

Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk memberantas KKN:

  • Memperkuat penegakan hukum

Penegakan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu merupakan kunci untuk memberantas KKN. Pemerintah perlu memperkuat lembaga penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia.

  • Meningkatkan kesadaran masyarakat

Masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran akan bahaya KKN. Masyarakat perlu memahami bahwa KKN merupakan kejahatan yang merugikan diri sendiri, keluarga, dan bangsa.

  • Menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel

Pemerintah perlu menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan keterbukaan informasi publik dan memperkuat sistem pengawasan.

  • Meningkatkan pendidikan moral

Pendidikan moral merupakan hal yang penting untuk mencegah KKN. Pendidikan moral dapat dilakukan melalui pendidikan formal, informal, maupun nonformal.

Dengan kerja keras dan kerja sama dari semua pihak, Indonesia dapat terbebas dari KKN dan menjadi bangsa yang unggul.

Baca Juga : Sanksi Bagi PNS Pose Jari Dukung Capres Pemilu 2024

Pentingnya Sektor Pendidikan dan Kesehatan

Ganjar Pranowo sebelumnya menyoroti pentingnya sektor pendidikan dan kesehatan dalam memajukan bangsa Indonesia. Ia mengatakan bahwa kedua sektor tersebut merupakan fondasi yang penting untuk membangun sumber daya manusia (SDM) yang unggul.

Ganjar mengatakan bahwa pendidikan merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas SDM. Ia mengatakan bahwa pendidikan yang berkualitas dapat mempersiapkan generasi muda Indonesia untuk menghadapi tantangan global.

Ganjar juga mengatakan bahwa kesehatan merupakan hal yang penting untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Ia mengatakan bahwa masyarakat yang sehat dapat bekerja dan berkarya secara optimal.

Ganjar Pranowo telah melakukan sejumlah upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan di Jawa Tengah. Ia telah meningkatkan anggaran pendidikan dan kesehatan, serta melakukan berbagai program untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan.

Berikut adalah beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Ganjar Pranowo untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan:

Pendidikan

  • Meningkatkan anggaran pendidikan.
  • Membangun sekolah baru.
  • Menyediakan beasiswa bagi siswa berprestasi.
  • Meningkatkan kualitas guru.

Kesehatan

  • Meningkatkan anggaran kesehatan.
  • Membangun rumah sakit baru.
  • Meningkatkan kualitas tenaga kesehatan.
  • Menyediakan layanan kesehatan gratis.

Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM di Jawa Tengah dan mendukung pembangunan bangsa Indonesia secara keseluruhan.

PEMILU

Anies Imbau Rakyat Jangan Golput, Bandingkan Rekam Jejak Capres-Cawapres

Jangan Golput – Calon Presiden (Capres) Anies Baswedan meminta masyarakat untuk membandingkan rekam jejak para calon presiden dan calon wakil presiden (cawapres) menjelang Pilpres 2024. Menurut Anies, rekam jejak merupakan hal yang penting untuk diperhatikan dalam memilih pemimpi, Jakarta, Senin (20/11/2023).

“Rekam jejak adalah hal yang penting. Kita harus melihat apa yang sudah dilakukan oleh para calon pemimpin ini di masa lalu,” kata Anies dalam keterangannya, Selasa (19/7/2023).

Anies mengatakan, rekam jejak dapat menunjukkan kapasitas dan kapabilitas calon pemimpin. Rekam jejak juga dapat menunjukkan komitmen calon pemimpin terhadap rakyat dan bangsa.

“Kita harus melihat apakah para calon pemimpin ini memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk memimpin bangsa ini,” kata Anies.

“Kita juga harus melihat apakah para calon pemimpin ini memiliki komitmen untuk memajukan rakyat dan bangsa,” lanjutnya.

Anies juga mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah terbujuk oleh janji-janji palsu. Masyarakat harus kritis dalam memilih pemimpin.

“Jangan mudah terbujuk oleh janji-janji palsu. Kita harus kritis dalam memilih pemimpin,” kata Anies.

Pilpres 2024 akan digelar pada 14 Februari 2024. Saat ini, sudah ada beberapa pasangan calon yang telah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca Juga : Sanksi Bagi PNS Pose Jari Dukung Capres Pemilu 2024

Anies Imbau Rakyat Jangan Golput

Calon Presiden (Capres) Anies Baswedan mengimbau rakyat Indonesia untuk jangan golput dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Anies mengatakan, golput sama saja dengan tidak memiliki sikap terhadap masa depan bangsa.

“Jangan golput. Golput sama saja dengan tidak memiliki sikap terhadap masa depan bangsa,” kata Anies dalam keterangannya, Selasa (19/7/2023).

Anies mengatakan, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam pemilu. Hak suara adalah hak asasi manusia yang tidak boleh diabaikan.

“Hak suara adalah hak asasi manusia yang tidak boleh diabaikan. Setiap warga negara berhak dan wajib untuk berpartisipasi dalam pemilu,” kata Anies.

Anies juga mengingatkan bahwa jangan golput dapat berdampak negatif bagi bangsa. Jika banyak rakyat yang golput, maka akan semakin sulit untuk memilih pemimpin yang berkualitas.

“Golput dapat berdampak negatif bagi bangsa. Jika banyak rakyat yang golput, maka akan semakin sulit untuk memilih pemimpin yang berkualitas,” kata Anies.

Anies mengajak rakyat Indonesia untuk menggunakan hak suara mereka dengan bijaksana. Rakyat harus memilih pemimpin yang memiliki visi dan misi yang jelas untuk memajukan bangsa dan negara.

“Gunakan hak suara Anda dengan bijaksana. Pilihlah pemimpin yang memiliki visi dan misi yang jelas untuk memajukan bangsa dan negara,” kata Anies.

Pemilu 2024 akan digelar pada 14 Februari 2024. Saat ini, sudah ada beberapa pasangan calon yang telah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca Juga : Komisi lll DPR Bentuk Panja Netralitas Polri pada Pemilu 2024

Rakyat Jangan Jadi Penonton

Anies Baswedan berpendapat bahwa pilihan golput tidak disarankan bagi anak muda. Hal ini karena anak muda memiliki berbagai tantangan di era saat ini, seperti pengangguran, biaya pendidikan yang mahal, dan perubahan iklim.

Anies mengatakan bahwa anak muda harus terlibat dalam proses demokrasi untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Dengan berpartisipasi dalam pemilu, anak muda dapat memberikan suara mereka untuk memilih pemimpin yang akan memperjuangkan kepentingan mereka.

Anies juga mengingatkan bahwa jangan golput dapat berdampak negatif bagi anak muda. Jika anak muda jangan golput, maka mereka akan kehilangan kesempatan untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Anak muda juga akan kehilangan kesempatan untuk memberikan suara mereka untuk memilih pemimpin yang akan memperjuangkan kepentingan mereka.

Berikut adalah beberapa alasan mengapa Anies Baswedan berpendapat bahwa pilihan jangan golput tidak disarankan bagi anak muda:

  • Anak muda adalah kelompok yang paling terdampak oleh berbagai tantangan di era saat ini. Mereka adalah kelompok yang paling rentan terhadap pengangguran, biaya pendidikan yang mahal, dan perubahan iklim.
  • Anak muda memiliki masa depan yang lebih panjang daripada kelompok usia lainnya. Oleh karena itu, mereka memiliki kepentingan yang lebih besar dalam menentukan masa depan bangsa.
  • Partisipasi dalam pemilu adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Anak muda sebagai warga negara yang telah memenuhi syarat, memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam pemilu.

Anies berharap agar anak muda dapat menggunakan hak suara mereka dengan bijaksana. Anak muda harus memilih pemimpin yang memiliki visi dan misi yang jelas untuk memajukan bangsa dan negara.

NEWS

Sanksi Bagi PNS Pose Jari Dukung Capres Pemilu 2024

PNS Pose Jari Dukung Capres – Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 5 Menteri tentang netralitas ASN dalam Pemilu 2024, PNS dilarang berekspresi atau melakukan kegiatan yang menunjukkan dukungan terhadap pasangan calon tertentu dalam pemilu. Hal ini termasuk berpose dengan simbol nomor urut pasangan calon.

Jika PNS pose jari dengan simbol nomor urut pasangan calon, maka dapat dikenakan sanksi disiplin berat, berupa:

  • Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan;
  • Pembebasan dari jabatan selama 12 bulan;
  • Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;
  • Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS.

Sanksi tersebut diberikan karena PNS memiliki kewajiban untuk bersikap netral dalam pemilu. Hal ini diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum.

Pada tanggal 17 November 2023, beredar foto seorang PNS pose jari dengan simbol nomor urut pasangan calon tertentu di media sosial. Foto tersebut kemudian menjadi viral dan memicu reaksi dari berbagai pihak.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa PNS pose jari dengan simbol nomor urut pasangan calon dapat dikenakan sanksi disiplin berat.

“Pada prinsipnya, ASN harus netral dalam pemilu. Jika ada ASN yang kedapatan berpose dengan simbol nomor urut pasangan calon, maka dapat dikenakan sanksi disiplin berat,” kata Tjahjo Kumolo.

Tjahjo Kumolo juga mengimbau kepada seluruh PNS untuk mematuhi aturan netralitas ASN dalam pemilu. Ia berharap agar PNS dapat fokus bekerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Sanksi bagi PNS Pose Jari Dukung Capres Pemilu 2024

Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 5 Menteri tentang netralitas ASN dalam Pemilu 2024, PNS dilarang berekspresi atau melakukan kegiatan yang menunjukkan dukungan terhadap pasangan calon tertentu dalam pemilu. Hal ini termasuk berpose dengan simbol nomor urut pasangan calon.

Jika PNS kedapatan berpose dengan simbol nomor urut pasangan calon, maka dapat dikenakan sanksi disiplin berat, berupa:

  • Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan;
  • Pembebasan dari jabatan selama 12 bulan;
  • Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;
  • Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS.

Sanksi tersebut diberikan karena PNS memiliki kewajiban untuk bersikap netral dalam pemilu. Hal ini diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum.

Berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing sanksi disiplin berat yang dapat dikenakan kepada PNS yang berpose jari dukung capres pemilu 2024:

  • Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan

Sanksi ini berupa pemindahan PNS ke jabatan yang setingkat lebih rendah dari jabatan yang sebelumnya didudukinya, selama 12 bulan.

  • Pembebasan dari jabatan selama 12 bulan

Sanksi ini berupa pemindahan PNS dari jabatan organiknya ke jabatan lain di luar jabatan organiknya, selama 12 bulan.

  • Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS

Sanksi ini berupa pemutusan hubungan kerja dengan PNS, tetapi PNS tetap mendapatkan hak-hak kepegawaiannya, seperti uang pensiun, tunjangan hari tua, dan tunjangan keluarga.

  • Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS

Sanksi ini berupa pemutusan hubungan kerja dengan PNS, dan PNS tidak mendapatkan hak-hak kepegawaiannya.

Penegakan sanksi disiplin berat terhadap PNS pose jari dukung capres pemilu 2024 akan dilakukan oleh instansi pemerintah tempat PNS tersebut bekerja. Instansi pemerintah tersebut akan membentuk tim investigasi untuk mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh PNS tersebut.

Jika terbukti melanggar netralitas ASN, maka PNS tersebut akan dikenakan sanksi disiplin berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Baca Juga : Komisi lll DPR Bentuk Panja Netralitas Polri pada Pemilu 2024

Pose PNS yang Dilarang

Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 5 Menteri tentang netralitas ASN dalam Pemilu 2024, PNS pose jari dilarang berekspresi atau melakukan kegiatan yang menunjukkan dukungan terhadap pasangan calon tertentu dalam pemilu. Hal ini termasuk berpose dengan simbol atau atribut partai politik, pasangan calon, atau organisasi kemasyarakatan pendukung pasangan calon.

Berikut adalah beberapa PNS pose jari yang dilarang selama jelang pemilu 2024:

  • Pose dengan simbol hati ala Korea Selatan (finger heart)
  • Pose dengan jempol ke atas
  • Pose dengan mengangkat telunjuk (menunjukkan jumlah angka satu)
  • Pose dengan jari membentuk simbol “peace” (menunjukkan jumlah angka dua)
  • Pose dengan jempol, telunjuk, dan kelingking membentuk simbol metal
  • Pose dengan lima jari (karena masih termasuk nomor urut paslon)

Selain pose-pose tersebut, PNS juga dilarang melakukan kegiatan-kegiatan berikut:

  • Memasang spanduk/baliho/alat peraga lainnya terkait bakal calon peserta pemilu dan pemilihan.
  • Sosialisasi/kampanye media sosial online bakal calon.
  • Menghadiri deklarasi/kampanye pasangan bakal calon dan memberikan tindakan/dukungan secara aktif.

Jika PNS kedapatan melakukan pelanggaran netralitas ASN, maka dapat dikenakan sanksi disiplin berat, berupa:

  • Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan;
  • Pembebasan dari jabatan selama 12 bulan;
  • Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;
  • Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS.

Sanksi tersebut diberikan karena PNS memiliki kewajiban untuk bersikap netral dalam pemilu. Hal ini diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum.

Penegakan sanksi disiplin berat terhadap PNS yang melanggar netralitas ASN akan dilakukan oleh instansi pemerintah tempat PNS tersebut bekerja. Instansi pemerintah tersebut akan membentuk tim investigasi untuk mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh PNS tersebut.

Jika terbukti melanggar netralitas ASN, maka PNS tersebut akan dikenakan sanksi disiplin berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Baca Juga : Jaksa Agung Minta Jajaran Tak Berpihak ke Salah Satu Capres

Dilarang Like dan Komen di Akun Medsos Capres dan Cawapres

PNS dilarang like dan komen di akun medsos capres dan cawapres. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 5 Menteri tentang netralitas ASN dalam Pemilu 2024.

Dalam SKB tersebut, disebutkan bahwa PNS dilarang berekspresi atau melakukan kegiatan yang menunjukkan dukungan terhadap pasangan calon tertentu dalam pemilu. Hal ini termasuk like dan komen di akun medsos capres dan cawapres.

Jika PNS kedapatan like dan komen di akun medsos capres dan cawapres, maka dapat dikenakan sanksi disiplin berat, berupa:

  • Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan;
  • Pembebasan dari jabatan selama 12 bulan;
  • Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;
  • Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS.

Sanksi tersebut diberikan karena PNS memiliki kewajiban untuk bersikap netral dalam pemilu. Hal ini diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum.

Penegakan sanksi disiplin berat terhadap PNS yang like dan komen di akun medsos capres dan cawapres akan dilakukan oleh instansi pemerintah tempat PNS tersebut bekerja. Instansi pemerintah tersebut akan membentuk tim investigasi untuk mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh PNS tersebut.

Jika terbukti melanggar netralitas ASN, maka PNS tersebut akan dikenakan sanksi disiplin berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berikut adalah beberapa contoh like dan komen di akun medsos capres dan cawapres yang dapat dianggap sebagai pelanggaran netralitas ASN:

  • Like foto atau video capres dan cawapres.
  • Komen positif atau mendukung capres dan cawapres.
  • Komen yang menyinggung pasangan calon lain.

PNS diimbau untuk berhati-hati dalam menggunakan media sosial selama masa pemilu. PNS harus menghindari melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat dianggap sebagai pelanggaran netralitas ASN.

NEWS

Jaksa Agung Minta Jajaran Tak Berpihak ke Salah Satu Capres

Jaksa Agung ST Burhanuddin menyatakan komitmen netralitas di lingkungan jaksa agung dalam Pilpres 2024. Hal ini disampaikan Burhanuddin dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Kamis (16/11/2023).

“Kami berkomitmen untuk menjaga netralitas dalam menghadapi pelaksanaan Pemilu dan Pilpres 2024,” kata Burhanuddin.

Burhanuddin menegaskan bahwa jaksa agung akan menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional dan independen, tanpa membeda-bedakan latar belakang politik para calon presiden dan wakil presiden.

“Kami akan menjalankan tugas dan fungsi kami secara profesional dan independen, tanpa membeda-bedakan latar belakang politik para calon presiden dan wakil presiden,” tegas Burhanuddin.

Burhanuddin juga meminta kepada seluruh jajaran jaksa agung untuk tidak terpengaruh oleh pihak-pihak yang berupaya untuk mempengaruhi netralitas jaksa agung.

“Kami minta kepada seluruh jajaran kejaksaan untuk tidak terpengaruh oleh pihak-pihak yang berupaya untuk mempengaruhi netralitas kejaksaan,” kata Burhanuddin.

Burhanuddin juga menyampaikan bahwa jaksa agung akan terus berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilpres 2024.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilpres 2024,” kata Burhanuddin.

Pemilu dan Pilpres 2024 akan digelar pada tanggal 14 Februari 2024. Saat ini, sudah ada beberapa nama tokoh yang menyatakan kesiapannya untuk maju dalam Pilpres 2024.

Baca Juga : AMIN Dapat Nomor Urut 1, Anies: Insyaallah Jadi Urutan Kemenangan

Proses Penyidikan Ditunda Jaksa Agung

Proses penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal ini penyidik Polri atau Jaksa Agung yang didahului dengan penyelidikan dalam rangka mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1160/V/RES.1.24.2023 tanggal 13 Mei 2023, proses penyidikan terhadap calon presiden, calon wakil presiden, calon anggota legislatif, dan calon kepala daerah ditunda sementara sampai dengan tahapan Pemilu 2024 selesai.

Penundaan proses penyidikan ini bertujuan untuk menjaga situasi kondusif dan netralitas aparat penegak hukum dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

Berikut adalah beberapa alasan penundaan proses penyidikan:

  • Untuk menjaga situasi kondusif

Pemilu 2024 merupakan momentum penting bagi demokrasi Indonesia. Oleh karena itu, perlu diciptakan situasi yang kondusif agar pelaksanaan Pemilu 2024 dapat berjalan lancar dan sukses.

Penundaan proses penyidikan ini diharapkan dapat mencegah terjadinya polarisasi di masyarakat yang dapat mengganggu kondusivitas Pemilu 2024.

  • Untuk menjaga netralitas aparat penegak hukum

Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional dan independen. Dalam pelaksanaan Pemilu 2024, aparat penegak hukum harus bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak.

Penundaan proses penyidikan ini diharapkan dapat menjaga netralitas aparat penegak hukum dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

  • Untuk menghindari penyalahgunaan proses hukum

Proses hukum harus digunakan untuk penegakan hukum, bukan untuk kepentingan politik praktis. Dalam pelaksanaan Pemilu 2024, proses hukum harus dihindari dari penyalahgunaan untuk kepentingan politik praktis.

Penundaan proses penyidikan ini diharapkan dapat menghindari penyalahgunaan proses hukum dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, proses penyidikan terhadap calon presiden, calon wakil presiden, calon anggota legislatif, dan calon kepala daerah ditunda sementara sampai dengan tahapan Pemilu 2024 selesai.

Baca Juga : Anies Umumkan Timnas Pemenangan Pemilu 2024

PEMILU

Prabowo dan Gibran Punya Kompetensi Dalam Memajukan Indonesia

Calon Presiden 2024, Prabowo dan Gibran – Sejumlah pengamat menilai bahwa pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memiliki kompetensi dan komitmen untuk memajukan Indonesia.

Prabowo dan Gibran dinilai memiliki pengalaman dan kapasitas yang mumpuni untuk memimpin Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Menko Polhukam, serta pernah mencalonkan diri sebagai presiden dua kali.

Sementara itu, Gibran dinilai memiliki potensi untuk menjadi pemimpin muda yang energik dan inovatif. Ia telah menunjukkan kemampuannya memimpin di Kota Surakarta, Jawa Tengah.

Berikut adalah beberapa kompetensi dan komitmen yang dinilai dimiliki oleh Prabowo dan Gibran:

Prabowo

  • Pengalaman dan kapasitas
  • Kemampuan untuk membangun koalisi yang luas
  • Komitmen untuk memperkuat pertahanan dan keamanan
  • Komitmen untuk menciptakan lapangan kerja
  • Komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat

Gibran

  • Potensi untuk menjadi pemimpin muda yang energik dan inovatif
  • Kemampuan untuk merangkul masyarakat dari berbagai latar belakang
  • Komitmen untuk memajukan ekonomi kerakyatan
  • Komitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan

Tentu saja, penilaian ini masih bersifat subjektif dan perlu dibuktikan melalui pengalaman dan kinerja di masa depan. Namun, jika Prabowo dan Gibran dapat bekerja sama dengan baik, mereka memiliki potensi untuk menjadi pemimpin yang mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.

Berikut adalah beberapa tantangan yang mungkin dihadapi oleh Prabowo dan Gibran jika mereka terpilih menjadi presiden dan wakil presiden:

  • Ekonomi yang kini belum pulih sepenuhnya dari pandemi COVID-19
  • Kemiskinan dan kesenjangan yang masih tinggi
  • Konflik sosial dan politik yang saat ini masih terus terjadi di beberapa daerah

Baca Juga : Media Asing Sorot Pilpres RI, Siapa yang Lebih Unggul?

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, Prabowo dan Gibran perlu memiliki strategi yang jelas dan didukung oleh kerja keras dan komitmen dari semua pihak.

Gibran Berhasil Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Solo

Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah, telah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota tersebut. Berdasarkan data dari Bank Indonesia (BI) Solo, pertumbuhan ekonomi Solo pada tahun 2022 mencapai 6,25%. Angka ini merupakan yang tertinggi selama 7 tahun terakhir.

Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Solo sempat anjlok sebesar -1,76% akibat pandemi COVID-19. Namun, pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Solo mulai membaik, dengan pertumbuhan sebesar 4,01%.

Ada beberapa faktor yang dinilai berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi Solo di bawah kepemimpinan Gibran, antara lain:

  • Peningkatan kunjungan wisatawan. Pada tahun 2022, kunjungan wisatawan ke Solo mencapai 5,8 juta orang, meningkat 12,3% dari tahun sebelumnya.
  • Peningkatan investasi. Pada tahun 2022, nilai investasi di Solo mencapai Rp3,4 triliun, meningkat 15,7% dari tahun sebelumnya.
  • Peningkatan pembangunan infrastruktur. Gibran telah melakukan sejumlah pembangunan infrastruktur di Solo, antara lain pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya.

Gibran sendiri telah menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Solo yang meningkat merupakan hasil kerja keras dari semua pihak, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat. Ia juga mengatakan bahwa pemerintah akan terus berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Solo di masa depan.

Berikut adalah beberapa program dan kebijakan yang telah dilakukan oleh Gibran untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Solo:

  • Pengembangan pariwisata. Gibran telah melakukan sejumlah upaya untuk mengembangkan pariwisata di Solo, antara lain dengan mempromosikan wisata budaya dan sejarah, serta membangun infrastruktur pariwisata.
  • Peningkatan investasi. Gibran telah melakukan sejumlah upaya untuk menarik investasi ke Solo, antara lain dengan memberikan kemudahan perizinan dan insentif pajak.
  • Peningkatan UMKM. Gibran telah melakukan sejumlah upaya untuk meningkatkan UMKM di Solo, antara lain dengan memberikan pelatihan dan bantuan modal.

Program dan kebijakan tersebut telah membuahkan hasil yang positif, yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi Solo.

Elektabilitas Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka

berdasarkan survei terbaru yang dilakukan oleh LSI Denny JA pada bulan Agustus 2023, elektabilitas Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebesar 36,2 persen. Sementara itu, elektabilitas Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebesar 32,8 persen.

Elektabilitas Prabowo-Gibran terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Pada bulan Januari 2023, elektabilitas Prabowo-Gibran masih berada di angka 25,4 persen. Namun, elektabilitas tersebut terus meningkat hingga mencapai angka 36,2 persen pada bulan Agustus 2023.

Baca Juga : Cawapres Gibran Santai Soal Dirinya dipecat dari Anggota PDIP

Ada beberapa faktor yang dinilai berkontribusi terhadap peningkatan elektabilitas Prabowo-Gibran, antara lain:

  • Popularitas Prabowo Subianto. Prabowo Subianto merupakan salah satu tokoh politik paling populer di Indonesia. Ia memiliki basis dukungan yang kuat di kalangan pemilih nasionalis.
  • Kemampuan Gibran Rakabuming Raka. Gibran Rakabuming Raka merupakan seorang pemimpin muda yang energik dan inovatif. Ia telah menunjukkan kemampuannya memimpin di Kota Surakarta, Jawa Tengah.
  • Koalisi yang kuat. Prabowo-Gibran didukung oleh koalisi yang kuat, yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai NasDem, Partai Perindo, dan PKS.

Dengan elektabilitas yang cukup tinggi, Prabowo-Gibran memiliki peluang yang cukup besar untuk memenangkan Pemilihan Presiden 2024. Namun, masih ada beberapa bulan lagi sebelum pemilihan, sehingga elektabilitas masih bisa berubah.

Source : Berita Calon Presiden 2024