Program Ganjar – Ganjar Pranowo, calon presiden dari PDI Perjuangan, mengusung 21 program unggulan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Program Ganjar tersebut dinilai lebih masuk akal dibandingkan program calon presiden lainnya.
Menurut pengamat politik, Aryo Dwi Prasetyo, program-program Ganjar lebih realistis dan dapat diwujudkan dalam waktu lima tahun. Program-program tersebut juga lebih fokus pada pembangunan manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Program-program Ganjar lebih masuk akal karena lebih fokus pada pembangunan manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Aryo.
“Program-program tersebut juga lebih realistis dan dapat diwujudkan dalam waktu lima tahun.”
Ganjar Pranowo, calon presiden dari PDI Perjuangan, mengusung 21 program Ganjar yang dinilai lebih masuk akal dibandingkan program calon presiden lainnya. Program-program tersebut lebih realistis dan dapat diwujudkan dalam waktu lima tahun. Program-program tersebut juga lebih fokus pada pembangunan manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu program Ganjar adalah program “Kail dan Ikan”. Program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas petani dan nelayan. Program ini dinilai lebih masuk akal dibandingkan program “Makan Siang Gratis” yang diusung oleh calon presiden lainnya.
Selain program “Kail dan Ikan”, Ganjar juga mengusung program-program unggulan lainnya, seperti:
Pembangunan infrastruktur yang merata
Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan
Penciptaan lapangan kerja
Peningkatan perlindungan sosial
Program-program tersebut dinilai dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia, seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan.
Program Ganjar Pranowo masih memiliki waktu untuk meyakinkan masyarakat bahwa program-programnya dapat diwujudkan. Namun, dengan program-program yang masuk akal dan realistis, Ganjar memiliki peluang untuk memenangkan Pilpres 2024.
Berikut adalah beberapa hal yang dapat dilakukan oleh Ganjar untuk meyakinkan masyarakat bahwa program-programnya dapat diwujudkan:
Menjelaskan secara detail bagaimana program-program tersebut akan diwujudkan. Ganjar perlu menjelaskan secara detail bagaimana program-programnya akan dibiayai, siapa yang akan menjadi pelaksananya, dan bagaimana program-program tersebut akan dievaluasi.
Membangun kepercayaan masyarakat terhadap dirinya. Program Ganjar perlu menunjukkan kepada masyarakat bahwa ia adalah sosok yang jujur, amanah, dan memiliki kemampuan untuk memimpin.
Menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, swasta, dan organisasi masyarakat. Ganjar perlu menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan program-programnya.
Dengan melakukan hal-hal tersebut, Ganjar dapat meningkatkan peluangnya untuk memenangkan Pilpres 2024.
Menurut Peneliti, Program Makan Siang Gratis Belum Teruji
Program makan siang gratis yang diusung oleh calon presiden Prabowo Subianto dinilai belum teruji. Program ini dinilai memiliki potensi untuk menimbulkan masalah, seperti:
Biaya yang sangat besar
Program makan siang gratis diperkirakan akan menelan biaya sebesar Rp400 triliun per tahun. Biaya yang sangat besar ini dapat menimbulkan beban yang berat bagi anggaran negara.
Kualitas makanan yang tidak terjamin
Penyedia makanan untuk program makan siang gratis perlu dijamin kualitasnya. Jika kualitas makanan tidak terjamin, maka dapat menimbulkan masalah kesehatan bagi anak-anak.
Potensi korupsi
Program makan siang gratis memiliki potensi untuk menimbulkan korupsi. Hal ini karena program ini melibatkan dana yang sangat besar.
Peneliti dari Universitas Indonesia, Dr. Triyono, mengatakan bahwa program makan siang gratis perlu dikaji secara mendalam sebelum dilaksanakan. Kajian ini perlu dilakukan untuk melihat potensi manfaat dan risiko dari program tersebut.
“Program makan siang gratis perlu dikaji secara mendalam,” kata Triyono. “Kita perlu melihat potensi manfaat dan risiko dari program ini sebelum dilaksanakan.”
Triyono mengatakan bahwa program makan siang gratis dapat bermanfaat untuk meningkatkan gizi anak-anak. Namun, program ini juga memiliki potensi untuk menimbulkan masalah, seperti biaya yang besar dan kualitas makanan yang tidak terjamin.
“Program makan siang gratis dapat bermanfaat untuk meningkatkan gizi anak-anak,” kata Triyono. “Namun, program ini juga memiliki potensi untuk menimbulkan masalah.”
Triyono menyarankan agar pemerintah melakukan kajian mendalam sebelum melaksanakan program makan siang gratis. Kajian ini perlu melibatkan berbagai pihak, termasuk ahli gizi, ahli pangan, dan ahli ekonomi.
“Pemerintah perlu melakukan kajian mendalam sebelum melaksanakan program makan siang gratis,” kata Triyono. “Kajian ini perlu melibatkan berbagai pihak.”
Menko Polhukam Mahfud MD adalah seorang akademisi, hakim, dan politisi berkebangsaan Indonesia. Ia lahir di Sampang, Madura, Jawa Timur, pada tanggal 13 Mei 1957. Ia merupakan putra dari pasangan H. Mahmodin dan Hj. Siti Fatimah.
Mahfud MD menempuh pendidikan dasar dan menengah di Sampang, Madura. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta. Ia meraih gelar sarjana hukum pada tahun 1985.
Setelah lulus dari UGM, Mahfud MD menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta. Ia kemudian meraih gelar doktor hukum dari UGM pada tahun 1993.
Selain menjadi dosen, Mahfud MD juga aktif di dunia politik. Ia pernah menjabat sebagai anggota DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada periode 1999-2004. Ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada Kabinet Persatuan Nasional (2000-2001).
Pada tahun 2008, Mahfud MD terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menjabat sebagai Ketua MK selama lima tahun, hingga tahun 2013.
Pada tahun 2019, Mahfud MD ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). Ia menjabat sebagai Menko Polhukam hingga saat ini.
Pada tanggal 18 Oktober 2023, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri secara resmi mengumumkan Mahfud MD sebagai calon wakil presiden (cawapres) pendamping calon presiden (capres) Ganjar Pranowo.
Penunjukan Mahfud MD sebagai cawapres Ganjar Pranowo disambut dengan berbagai tanggapan. Ada yang menyambutnya dengan positif, ada pula yang menyambutnya dengan negatif.
Bagi mereka yang menyambutnya dengan positif, mereka menilai bahwa Mahfud MD merupakan sosok yang berpengalaman dan memiliki integritas yang tinggi. Mereka juga menilai bahwa Mahfud MD dapat menjadi mitra yang seimbang bagi Ganjar Pranowo.
Bagi mereka yang menyambutnya dengan negatif, mereka menilai bahwa Mahfud MD merupakan sosok yang terlalu konservatif. Mereka juga menilai bahwa Mahfud MD tidak cocok dengan Ganjar Pranowo yang merupakan sosok yang lebih liberal.
Terlepas dari berbagai tanggapan tersebut, penunjukan Mahfud MD sebagai cawapres Ganjar Pranowo tentu akan menjadi salah satu faktor yang akan menentukan hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
1. TGPF Dibentuk Usut Kasus Penembakan Intan Jaya, 4 Orang Tewas
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk mengusut kasus penembakan di Intan Jaya, Papua. Kasus ini menewaskan empat orang, yakni dua anggota TNI dan dua warga sipil, termasuk seorang pendeta, (2/10/2020)
TGPF terdiri dari 18 orang, yang berasal dari berbagai instansi, termasuk Kemenko Polhukam, TNI, Polri, BIN, KSP, dan tokoh masyarakat Papua. TGPF bertugas untuk mengumpulkan informasi dan fakta terkait kasus tersebut, serta untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah.
TGPF melakukan penyelidikan selama 14 hari, dari tanggal 5 hingga 18 Oktober 2020. TGPF melakukan kunjungan ke Intan Jaya, Papua, untuk bertemu dengan para saksi dan keluarga korban. TGPF juga mengumpulkan bukti-bukti, seperti foto, video, dan dokumen.
Hasil penyelidikan TGPF menunjukkan bahwa penembakan di Intan Jaya dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB). TGPF juga menemukan bahwa ada dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh anggota TNI.
TGPF memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk menindak tegas KKB dan untuk mengusut tuntas dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh anggota TNI. Pemerintah juga diminta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Intan Jaya, agar mereka tidak mudah terpengaruh oleh propaganda KKB.
Rekomendasi TGPF disambut baik oleh berbagai pihak. Namun, ada juga pihak yang mempertanyakan independensi TGPF. Mereka menilai bahwa TGPF terlalu memihak pemerintah, sehingga tidak akan memberikan hasil yang objektif.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menyebut Presiden Joko Widodo alias Jokowi telah menyetujui pembentukan tim gabungan penyelidikan independen (TGIPF) untuk mengusut tragedi pasca pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya.
TGIPF tersebut terdiri dari unsur pemerintah, kepolisian, TNI, dan ahli independen. TGIPF akan bertugas untuk menyelidiki penyebab dan aktor di balik tragedi tersebut.
“Sudah dilaporkan kepada Bapak Presiden dan disetujui,” ujar Mahfud Md dalam jumpa pers virtual, Senin (3/10/2022).
Mahfud Md mengatakan, TGIPF akan bekerja selama 1 bulan untuk menyelesaikan penyelidikannya. TGIPF akan bekerja secara transparan dan akuntabel.
“Hasil penyelidikannya akan disampaikan kepada publik,” kata Mahfud Md.
Tragedi pasca pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya terjadi pada Sabtu, 1 Oktober 2022. Tragedi tersebut menewaskan 135 orang dan melukai ratusan lainnya.
Tragedi tersebut terjadi saat ribuan suporter Arema FC dan Persebaya Surabaya keluar dari Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, setelah pertandingan berakhir. Para suporter tersebut saling serang dan menyebabkan kericuhan.
Kericuhan tersebut akhirnya memicu terjadinya stampede atau terinjak-injak. Akibatnya, ratusan orang terluka dan 135 orang tewas.
Tragedi tersebut menjadi salah satu tragedi sepak bola paling tragis yang pernah terjadi di Indonesia.
3. Bentuk Satgas Khusus Telusuri Transaksi Mecurigakan Rp 349 Triliun di Kemenkeu
Pada tanggal 3 April 2023, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md membentuk satgas khusus untuk menelusuri transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Satgas ini dibentuk atas dasar laporan hasil analisis (LHA) dan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Satgas ini terdiri dari unsur Kejaksaan Agung, Polri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), PPATK, dan Kementerian Keuangan. Satgas ini akan bertugas untuk menelusuri lebih dalam temuan transaksi mencurigakan di Kemenkeu periode 2009-2022.
Dalam menjalankan tugasnya, satgas ini akan berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk KPK, PPATK, dan instansi terkait lainnya. Satgas ini juga akan bekerja secara transparan dan akuntabel.
Berikut adalah tugas-tugas satgas khusus untuk menelusuri transaksi mencurigakan Rp 349 triliun di Kemenkeu:
Melakukan supervisi, evaluasi, dan penanganan LHA, LHP, dan informasi dugaan TPPU yang telah ditelusuri PPATK;
Membangun konstruksi kasus TPPU yang terjadi;
Melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap TPPU yang terjadi;
Melakukan kerja sama dengan instansi terkait lainnya dalam rangka penegakan hukum TPPU.
Pembentukan satgas khusus ini merupakan langkah yang penting untuk mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Kemenkeu. Satgas ini diharapkan dapat bekerja secara profesional dan transparan, sehingga dapat mengungkap kebenaran dari dugaan TPPU tersebut.
Berikut adalah beberapa hal yang dapat dilakukan satgas khusus untuk meningkatkan efektivitas dalam mengusut dugaan TPPU di Kemenkeu:
Melakukan penyelidikan secara mendalam dan menyeluruh terhadap temuan transaksi mencurigakan;
Menggali informasi dan bukti-bukti dari berbagai pihak, termasuk saksi, ahli, dan pelaku TPPU;
Melakukan kerja sama dengan instansi terkait lainnya, baik di dalam maupun luar negeri;
Melakukan penegakkan hukum yang tegas terhadap pelaku TPPU.
Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, diharapkan satgas khusus dapat mengungkap kebenaran dari dugaan TPPU di Kemenkeu dan memberikan efek jera bagi pelaku TPPU.
4. Korupsi BTS 4G, Johnny G. Plate Diganti Mahfud MD Jadi Plt Menkominfo
Mahfud Md sempat menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) selama dua bulan, dari tanggal 19 Mei 2023 hingga 17 Juli 2023. Ia menggantikan Johnny G. Plate yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi pengadaan BTS 4G.
Mahfud Md ditunjuk sebagai Plt Menkominfo oleh Presiden Joko Widodo. Ia berpengalaman di bidang hukum dan pemerintahan, sehingga dinilai mampu untuk menjalankan tugas sebagai Plt Menkominfo.
Selama menjabat sebagai Plt Menkominfo, Mahfud Md fokus pada beberapa hal, di antaranya:
Percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Mahfud Md mendorong percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi, terutama di daerah-daerah terpencil.
Peningkatan literasi digital. Mahfud Md juga mendorong peningkatan literasi digital masyarakat, agar masyarakat dapat memanfaatkan internet secara positif.
Penegakan hukum di bidang telekomunikasi. Mahfud Md juga berkomitmen untuk menindak tegas pelaku pelanggaran hukum di bidang telekomunikasi.
Kerja keras Mahfud Md sebagai Plt Menkominfo mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Ia dinilai berhasil menjalankan tugasnya dengan baik, meskipun hanya dalam waktu yang singkat.
5. Pemerintah Bentuk Tim Gabungan Usut Dugaan Penistaan Agama di Ponpes Al Zaytun
Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto mengatakan, tim khusus yang dibentuk Menko Polhukam Mahfud Md untuk mengusut dugaan penistaan agama di Pondok Pesantren Al Zaytun ini untuk memperkuat kepolisian dalam mengusut kasus tersebut.
Tim khusus ini terdiri dari unsur Polri, Kementerian Agama, dan ahli agama. Tim ini akan bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang.
“Tim khusus ini dibentuk untuk memperkuat tim yang ada di Bareskrim,” kata Agus Andrianto kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (26/6/2023).
Agus Andrianto mengatakan, tim khusus ini akan bekerja secara profesional dan transparan. Tim ini juga akan berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Agama, ahli agama, dan masyarakat.
“Kami berharap tim khusus ini dapat bekerja secara profesional dan transparan, sehingga dapat mengungkap kebenaran dari dugaan penistaan agama tersebut,” kata Agus Andrianto.
Pembentukan tim khusus ini merupakan langkah yang penting untuk mengusut dugaan penistaan agama di Pondok Pesantren Al Zaytun. Tim khusus ini diharapkan dapat bekerja secara profesional dan transparan, sehingga dapat mengungkap kebenaran dari dugaan penistaan agama tersebut.
Berikut adalah tugas-tugas tim khusus untuk mengusut dugaan penistaan agama di Pondok Pesantren Al Zaytun:
Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang;
Mengumpulkan dan menganalisa bukti-bukti yang terkait dengan dugaan penistaan agama;
Melakukan gelar perkara untuk menentukan apakah ada unsur pidana dalam dugaan penistaan agama tersebut;
Melakukan penuntutan terhadap pelaku dugaan penistaan agama.
Tim khusus ini diharapkan dapat menyelesaikan penyelidikan dan penyidikan dalam waktu yang singkat, sehingga dapat segera memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
Cegah Kecurangan Pemilu 2024 – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan siap bekerja sama dengan pasangan calon presiden Anies Baswedan dan calon wakil presiden Muhaimin Iskandar (Anies-Cak Imin) dalam cegah kecurangan di Pemilu 2024.
Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan, buka suara soal kubu capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, khususnya PDI Perjuangan (PDIP) yang mengajak timnas Anies Baswedan mencegah tekanan dan cegah kecurangan.
Anies mengatakan, ia menyambut baik ajakan tersebut. Namun, ia juga menyindir PDIP yang selama ini kerap dianggap sebagai partai yang tidak ramah demokrasi.
“Tentu kami menyambut baik ajakan itu. Ini menunjukkan bahwa PDIP mulai sadar bahwa demokrasi itu penting,” kata Anies dalam keterangannya, Sabtu (25/11/2023).
Anies melanjutkan, selama ini PDIP kerap dianggap sebagai partai yang tidak ramah demokrasi. Hal ini terlihat dari berbagai kebijakan PDIP yang dinilai tidak demokratis, seperti kebijakan perpanjang masa jabatan presiden.
Anies mengatakan kok tumben PDIP ajak kami untuk cegah kecurangan? Kok dulu tidak? Kok dulu malah ikut-ikutan lakukan cerah kecurangan.
Anies pun meminta PDIP untuk membuktikan keseriusannya dalam cegah kecurangan di Pilpres 2024. Ia meminta PDIP untuk mendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menjalankan tugasnya.
Pada Kamis (23/11/2023), Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengajak timnas Anies Baswedan untuk bersama-sama mencegah tekanan dan kecurangan di Pilpres 2024. Puan mengatakan, semua pihak harus bersatu untuk menjaga demokrasi Indonesia.
Puan mengatakan, PDIP tidak ingin Pilpres 2024 diwarnai dengan tekanan dan cerah kecurangan. Ia berharap, Pilpres 2024 dapat berjalan dengan jujur dan adil.
PDIP merupakan salah satu partai politik terbesar di Indonesia. Partai tersebut memiliki 22.573.257 suara di Pemilu 2019, atau sekitar 12,5% dari total suara sah.
Sementara itu, Anies-Cak Imin merupakan salah satu pasangan calon presiden yang memiliki elektabilitas tinggi di survei-survei. Pasangan tersebut diusung oleh koalisi partai-partai Islam, termasuk PKB, PPP, PAN, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Jokowi Buka Peluang Menteri dan Wali Kota Maju Pilpres 2024 Tanpa Mundur
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2023 tentang perubahan PP Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dan Cuti bagi Menteri, Anggota Kabinet Pemerintahan Daerah, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, dan Pejabat Tinggi Negara.
Dalam PP tersebut, Jokowi mengatur bahwa menteri, gubernur, bupati, dan wali kota yang ingin maju sebagai calon presiden atau wakil presiden tidak perlu mengundurkan diri dari jabatannya. Namun, mereka tetap harus mengajukan cuti selama masa kampanye.
Jokowi mengatakan, aturan ini dibuat untuk memberikan kesempatan bagi para pejabat publik yang ingin maju sebagai calon presiden atau wakil presiden untuk tetap bisa mengabdi kepada masyarakat.
“Aturan ini dibuat untuk memberikan kesempatan bagi para pejabat publik yang ingin maju sebagai calon presiden atau wakil presiden untuk tetap bisa mengabdi kepada masyarakat,” kata Jokowi dalam keterangannya, Kamis (23/11/2023).
Jokowi juga mengatakan, aturan ini akan memberikan keadilan bagi semua pihak yang ingin maju sebagai calon presiden atau wakil presiden.
Jokowi mengungkapkan bahwa aturan ini juga akan memberikan keadilan untuk semua pihak yang ingin maju sebagai calon presiden ataupun wakil presiden.
Aturan ini berlaku efektif mulai tanggal diundangkan, yaitu 23 November 2023.
Aturan ini mendapat tanggapan beragam dari berbagai pihak. Dengan ada yang mendukung, maka ada juga yang menolak.
Pihak yang mendukung mengatakan, aturan ini akan memberikan kesempatan bagi para pejabat publik yang ingin maju sebagai calon presiden atau wakil presiden untuk tetap bisa mengabdi kepada masyarakat.
Pihak yang menolak mengatakan, aturan ini akan menimbulkan konflik kepentingan.
Seperti diketahui, Pilpres 2024 akan digelar pada 14 Februari 2024.
Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2023 tentang perubahan PP Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dan Cuti bagi Menteri, Anggota Kabinet Pemerintahan Daerah, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, dan Pejabat Tinggi Negara, Jokowi mengatur bahwa menteri dan pejabat setingkat menteri dapat melaksanakan kampanye dengan syarat:
Merupakan calon presiden atau wakil presiden;
Berstatus sebagai anggota partai politik;
Atau merupakan anggota tim kampanye atau pelaksana kampanye yang telah mendaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Syarat-syarat tersebut diatur dalam Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 53 Tahun 2023.
Selain itu, menteri dan pejabat setingkat menteri yang akan melaksanakan kampanye wajib mengajukan cuti kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.
Calonpresiden2024.com, Ganjar-Mahfud – Cawapres Ganjar Pranowo adalah Mahfud MD. Mahfud MD resmi diumumkan sebagai bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024 oleh Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan (PDIP) pada tanggal 17 Oktober 2023. Pengumuman nama Mahfud MD disampaikan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Mahfud MD adalah seorang tokoh hukum dan politik Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). Mahfud MD juga dikenal sebagai sosok yang tegas dan berintegritas.
Penunjukan Mahfud MD sebagai cawapres Ganjar Pranowo dinilai sebagai langkah PDIP untuk memperkuat basis dukungannya di Jawa Timur, yang merupakan basis suara utama PDIP. Mahfud MD berasal dari Jawa Timur dan memiliki pengaruh yang kuat di wilayah tersebut.
Pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD resmi mendaftar sebagai calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Keduanya pun menyerahkan berkas-berkas ke KPU, Kamis (19/20/2023) siang sekitar pukul 13.10 WIB.
“Saya bersama Pak Mahfud dan beserta istri hadir disini bersama partai pengusung menyerahkan dokumen. Dan, bapak ibu dari Komisioner KPU sudah menerima lengkap. Mudah-mudahan jadi awal legalitas terpenuhi,” kata Ganjar kepada wartawan.
“Insya Allah saya dan Pak Mahfud melalui visi misi program yang disiapkan bisa membawa Indonesia jadi lebih lincah lagi,” ujarnya.
“Dan tentu mohon dukungan kepada masyarakat dan mudah-mudahan KPU, Insya Allah pasti netral, memberi layanan terbaik untuk kemajuan bangsa dan negara,” tambahnya lagi.
Dalam kesempatan itu pun para ketua partai koalisi turut mendampingi. Mereka antara lain Ketua Umum (Ketum) PDIP Megaways Soekarnoputri, Plt Ketum PPP Mardiano, Ketum Nanura Oesman Sapta Odang, dan Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo.
“Sebagai mana diketahui bahwa yang punya wewenang mendaftarkan adalah parpol atau gabungan parpol kepada KPU… menyerahkan dokumen persyaratan pendaftaran ini ukurannya cuma satu apakah lengkap atau belum,” kata Ketum KPU Hasyim Asyari.
“Dan sudah kami periksa dokumen pasion hari ini nyatakan lengkap,” tambahnya merujuk berkas Ganjar-Mahfud.
“Kemudian tahap verifikasi atau penelitian administration. Verifikasi kategorinya dua apakah dokumen benar atau sah. Sehingga kalau ada dokumen ada yang tidak benar atau belum sah bisa dipenuhonjangka waktu verifikasi persyaratan,” jelasnya.
Calonpresiden2024.com – Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto mengatakan Menko Polhukam Mahmud MDdipertimbangkan partainya untuk dijadikan calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan.
Sugeng menyebut saat ini Mahfud MD masuk dalam radar NasDem.
“Saya kira pak Mahfud juga salah satu tokoh yang dalam radar kami,” kata Sugeng di Semarang, Rabu (12/4).
Sugeng mengatakan Mahfud adalah sosok yang berintegritas. Mahfud pun punya pengalaman panjang dalam pemerintahan sejak era Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.
Selain itu, Sugeng juga menyebut sosok akademisi yang telah dikenal kapabilitasnya.
“Dia ahli hukum tata negara yang cukup baik dan sangat, sekali lagi sangat kredibel, dan kita lihat juga integritasnya juga sangat baik,” kata Sugeng.
Meski begitu, NasDem bersama Demokrat dan PKS masih belum final memutuskan siapa sosok yang akan didapuk sebagai cawapres pendamping Anies di Pilpres 2024.
NasDem juga masih mengkaji lima nama. Tidak hanya Mahfud yang masuk radar NasDem untuk diusung sebagai cawapres. Nantinya, nama yang sudah mengerucut akan disodorkan kepada Anies untuk dipilih.
“Ini kami masih menggodok lima nama, di antaranya ada nama pak Mahfud MD. Tren dinamika politik itu kan naik turun, tadinya kita lima nama, terus mengerucut tiga nama, sekarang menjadi lima nama lagi,” kata Sugeng.
Mahfud MD menanggapi santai isu yang menyebut dirinya masuk dalam kontestasi Pilpres 2024. Sempat beredar usulan agar Mahfud dipasangkan dengan Ganjar Pranowo.
Akan tetapi, Mahfud tidak bicara banyak mengenai hal itu. Dia mengatakan hal itu sebatas dinamika dalam negara demokrasi.
“Itu bunga-bunga demokrasi saja,” kata Mahfud di DPR pada Selasa kemarin (11/4).
Koalisi pengusung Anies Baswedan sejauh ini terdiri dari tiga partai politik, antara lain NasDem, Demokrat dan PKS. Mereka sudah menyatakan bakal mengusung Anies Baswedan sebagai capres.
Namun, sosok cawapres yang akan mendampingi Anies belum ditentukan. Berdasarkan pakta kesepahaman yang mereka buat, Anies punya wewenang untuk memilih cawapres yang akan mendampinginya.
Calonpresiden2024.com – Tinggal beberapa bulan lagi hingga pemilihan presiden (Pilpres) 2024, namun hingga saat ini belum ada pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) tertentu yang memukul palu.
Penjajakan dan bongkar susunan calon presiden dan wakil presiden lima tahun Partai Demokrat yang akan digelar pada 14 Februari 2024 terus berlanjut.
Hasil jajak pendapat dari berbagai lembaga investigasi menunjukkan tiga capres teratas diperebutkan antara Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan.
Aktivis 98 Sulaiman Haikal menilai ketiga nama tersebut tidak bisa dijadikan patokan siapa yang akan memenangkan Pilpres 2024 karena masih terlalu banyak dinamika yang bisa terjadi pada calon pemilih.
“Ketiga capres tersebut berbagi margin tipis dan fluktuatif sekali, sehingga belum bisa dijadikan patokan siapa pemenang Pilpres 2024. Masih akan banyak dinamika yang bisa terjadi pada calon pemilih,” ujar Haikal dalam keterangannya, Senin (10/4/2023).
Haikal menilai tipisnya selisih suara antara Ganjar, Prabowo, dan Anies tak lepas dari wajah ketiga calon presiden yang mirip di mata publik.
Menurut dia, ketiga tokoh tersebut belum mampu menawarkan terobosan, baik berupa program atau setidaknya isu, janji politik, yang dapat memuaskan aspirasi masyarakat. Haikal menambahkan, penerapan hukum dan pemberantasan korupsi, khususnya di bidang peradilan.
“Ketiga isu itu seolah menjadi gap antara capres dan rakyat. Hampir tak terdengar suara keras mereka soal itu, padahal itu yang ditunggu-tunggu rakyat,” ujar Koordinator Masyarakat Maju Demokratis (MMD) itu.
Dalam situasi serba mengambang dan menjurus kepada kejumudan pilihan itulah, sebut Haikal, muncul sosok Mahfud MD yang mendobrak ekspektasi publik akan hadirnya keadilan di negeri ini.
Haikal mengatakan, dalam situasi yang sepenuhnya di atas meja dan berujung pada pilihan yang stagnan, muncul sosok Mahfud MD yang membuyarkan ekspektasi publik akan adanya keadilan di negeri ini.
Haikal menyebut keberanian Mahmud MD dalam mengungkap dan menindaklanjuti kasus besar seperti kasus Ferdy Sambo, subsidi pertambangan, korupsi aset BLBI, sinyal pencucian uang senilai Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan dan lainnya, membuat nama Mahfouz mengisi kekosongan. dari harapan orang. Kandidat presiden meninggalkannya.
Haikal melanjutkan, dengan keberpihakannya pada rakyat jelata dalam isu kerakyatan, juga mengangkat nama Mahmud MD, dan mendapat dukungan luar biasa dari rakyat. Hampir semua kalangan saat ini membicarakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
Dia menjelaskan, hasil survei LSI menunjukkan, terkait kasus pencucian uang Rp 349 triliun, hingga 63% masyarakat mempercayai Mahfud MD dibandingkan 3,6% mempercayai DPR.
Untuk itu semua, Haikal mengapresiasi Mahmud MD yang saat ini mendapat dukungan publik yang masif. Hanya saja, kata Haikal, konstruksi sistem politik Indonesia saat ini telah mempersempit ruang gerak masyarakat untuk memilih calon presiden idamannya.
“Walaupun bukan tidak mungkin ada parpol yang realistis dan mencalonkan Prof Mahfud MD untuk meraih kemenangan. Bisa saja, politik itu dinamis,” ucap salah satu deklarator Mahfud MD sebagai Capres 2024 itu.
Untuk isu cawapres sendiri, Haikal melihat Mahfud MD saat ini merupakan varian pemenang dari semua capres.
“Siapapun yang mampu menarik Mahfud MD dalam pencapresannya, dan mengkapitalisasi dukungan besar publik padanya, dapat dipastikan akan meraih kemenangan dalam Pilpres Februari yang akan datang,” pungkasnya.
