Calonpresiden2024.com, JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sejauh ini belum memutuskan bergabung dengan koalisi besar yang dicanangkan lima partai politik pro pemerintah itu. Jika tidak bergabung dalam koalisi besar, PDIP diharapkan berdiri sendiri dan mengutamakan Puan Maharani sebagai capres 2024.
Pengamat politik Jerry Massi mengatakan, jika PDIP bergabung dalam koalisi besar yang diprakarsai oleh Golkar, Partai Gerindra, PKB, PAN, dan PPP, keinginan PDIP hanya akan terpenuhi dengan hanya dua calon pada Pilpres 2024. Apalagi, ada pula dalam aliansi besar ini. peran Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang merupakan bagian dari PDIP.
“Visi PDIP hanya akan ada dua capres (di Pilpres 2024) terbuka lebar, entah Prabowo-Puan atau Puan-Prabowo terjadi,” ujarnya kepada Calonpresiden2024.com, Kamis (13/4/2023).
Jerry menambahkan, satu pasangan lainnya adalah Anies Baswedan yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan. “Ini adalah target besar PDIP menghendaki hanya ada dua paslon capres,” ujarnya.
Namun, kata Jerry, kalau PDIP tidak mendapat jatah capres atau cawapres di Koalisi Besar, kemungkinan partai berlambang banteng moncong putih ini akan maju sendiri dan memajukan kadernya. PDIP tentu akan menjaga marwahnya sebagai partai pemenang Pemilu 2019. “Kemungkinan mereka akan memajukan kader mereka, Puan-Ganjar,” katanya.
Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) ini menambahkan, meski elektabilitas Ganjar jauh di atas Puan, Megawati tidak akan rela anaknya hanya menjadi cawapres pendamping Ganjar.
“Saya rasa Mega tak rela Puan jadi nomor 2. Atau bisa saja kejutan Puan-Erick Thohir ataupun ada tokoh lainnya yakni ekonom Rizal Ramli. Tetap saja Puan akan jadi skala prioritas PDIP,” kata Jerry.
Diketahui, siapa yang akan diusung PDIP sebagai capres masih menjadi tanda tanya. Ketua DPP PDIP Megawati dikabarkan telah mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi capres 2024. Namun, Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo menepis kabar terkait pengukuhan Ganjar Pranowo sebagai capres PDIP (Capres) di Pilpres 2024. Penegasan itu disampaikan Rudy saat ditemui di rumahnya, Selasa (11/4/2023) malam.
Rudy juga menegaskan kembali, urusan Capres PDIP mutlak adalah keputusan Ketua Umum (Ketum) DPP PDIP Megawati Soekarnoputri. Dirinya sebagai kader partai enggan mendahului keputusan Ketum.
“Saya tidak ditanya Ganjar Presiden apa tidak. Tapi kapan itu Ganjar. Kemudian saya jawab tanya saja Pak Sekjen. Tanya saja Bu Mega,” jelasnya.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDIP (Bappilu), Bambang Wuryanto mengatakan, keputusan pemegang PDIP merupakan kewenangan Megawati. “Soal Pak Ganjar saya enggak tahu-menahu. Gitu lho. Itu sudah dari dulu aku jawab tergantung ketua umum. Itu di bawah ketua umum kami untuk capres cawapres, apakah itu nanti Pak Ganjar atau siapa pun itu tergantung ketua umum. Titik,” kata Bambang Pacul, sapaan akrab Bambang Wuryanto, kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/4/2023).
Bambang Pacul menegaskan, ketika Megawati sudah memutuskan, semua kader PDIP tegak lurus terhadap keputusan itu, termasuk Puan Maharani. “Mbak Puan gimana, kalau Mbak Puan kader partai kan tetap kader partai kan sudah pasti mendukung,” katanya.
Calonpresiden2024.com – Ketua DPP Partai Nasdem Effendy Choirie atau Gus Choi menegaskan bahwa Partai Nasdem yang ingin menarik semua dukungan dari semua kalangan untuk calon presiden (capres) yang diusungnya. Hal ini menyusul komentar pemerhati sosial, Guntur Soekarnoputra soal basis agama Islam pendukung Anies Baswedan.”Semua warga negara Indonesia punya hak dipilih dan memilih, apapun agamanya, aliran mazhabnya atau suku bangsanya,” ujar Gus Choi pada Rabu (12/4/2023).
Menurutnya, bahkan bekas aktivis Partai Komunis hingga keturunannya juga memiliki hak memilih. Dalam hal ini ia mencontohkan bekas aktivis DI/ TII atau keturunannya dan terakhir bekas aktivis HTI dan FPI.
“Selama mereka masih sebagai warga negara Indonesia dan tidak dicabut hak politiknya, mereka punya dipilih dan memilih. Kita ini negara yang Bhineka Tunggal Ika. Beragam tapi satu tujuan,” tegas dia.
Dia menyampaikan bahwa, Indonesia memiliki sistem demokrasi sehingga semua warganya mempunyai kesempatan. Oleh karena itu, kata dia, kita tidak boleh punya pandangan dan sikap diskriminatif.
“Kita harus bersikap adil kepada mereka. Mereka punya hak untuk memilih calon presiden siapa? Itu hak mereka memilih Anies. Sebagai calon presiden yang ingin menang sangat aneh bin ajaib menolak dukungan mereka. Dari manapun datangnya dukungan harus diterima,” kata Gus Choi.
Menurutnya, dalam negara pancasila Indonesia ini, seorang calon presiden harus agamis nasionalis, yang artinya harus ada perpaduan keagamaan dan kebangsaan. Tidak ada tempat bagi calon pemimpin sekuler, komunis dan khilafah di Indonesia.
Jika dalam masyarakat ada aliran seperti itu, menurutnya negara lah yang bertugas mengedukasi, mencerahkan dan mengajak ke jalan Pancasila. Dia menegaskan bahwa pancasila bukanlah agama dan pancasila pun tidak bertentangan dengan agama.
“Pancasila juga bukan ideologi sekularisme dan bukan komunisme yang antiagama. Tapi pancasila menaungi dan mempersatukan semua umat beragama yang hidup di indonesia untuk hidup berdampingan secara damai, tolong menolong dan gotong royong,” tutur dia.
Gus Choi pun meyakini bahwa semua capres dari partai manapun memiliki komitmen dan jiwa nasionalis dan agamis. Dia menilai, bahwa kini capres nantinya tidak ada lagi yang mempersoalkan empat pilar sebagai sendi-sendi kehidupan berbangsa dan negara.
“Itu final. Yang kita butuhkan dalam Pilpres 2024 adalah adu gagasan untuk Indonesia ke depan dan bukan mempersoalkan siapa didukung siapa, kelompok apa, aliran apa, mazhab apa,” tegas dia.
“Kita ingin menarik semua dukungan. Kanan, tengah, kiri, atas, bawah,” tegas Gus Choi.
Sementara itu, Hendri Satrio, juru bicara Anies Baswedan mengimbau agar Guntur Soekarnoputra mengenal lebih dekat Anies. “Akan sangat baik bila Pak Guntur mengenal Anies Baswedan lebih dekat lagi. Pak Guntur pasti akan terkejut mengetahui betapa tingginya level nasionalisme seorang Anies Baswedan,” kata dia.
Ketua Dewan Ideologi DPP Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI), Guntur Soekarnoputra mengemukakan hal-hal yang perlu diperhatikan capres dari Partai Nasdem. Seperti diketahui, Nasdem telah mengusung Anies Baswedan untuk maju sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang.
“Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian khusus dari yang bersangkutan (Anies Baswedan) antara lain sebaiknya yang bersangkutan tidak terlalu berusaha mendapatkan dukungan dari kelompok-kelompok Islam Ortodoks atau Islam aliran Khilafah yang masuk ke Indonesia melalui ideologi transnasional,” ujar Guntur dalam keterangan pers pada Rabu (12/4/2023).
Warta.digital, Jakarta – Surya Paloh mengumumkan tiga nama calon presiden dari partai Nasdem. Ketua Umum NasDem Anees Baswedan, Andika Perkasa dan Ganjar Pranow memperkenalkan kader NasDem dengan pidato berapi-api.
Setelah Surya keluar dari panggung, dia bertemu dengan tokoh partai Nasdem. Sosok tersebut adalah Connie Rahakundini Bakrie, pakar pertahanan dan anggota dewan pakar partai NasDem.
Connie, yang sedang duduk di dekat Surya, berbicara dengan berbisik. Dia menunjukkan ketidaksetujuannya dengan keputusan Suriah untuk mengumumkan nama-nama tersebut.
“Bang, ini bahaya kalau Abang umumkan calon yang bukan kader partai kita,” ucap Connie membuka pembicaraan.
Menurut Connie, NasDem adalah partai besar yang diberkati kader-kader terbaik. Tidak seharusnya partai tersebut mendorong kandidat dari luar partai.
Andika, ucapnya, sosok yang paling mendingan dari tiga nama itu. Akan tetapi, Connie pun ragu mantan Panglima TNI itu akan “menjual” sebagai capres.
“Hmm …,” balas Surya.
Segera setelah itu, Surya meyakinkan Connie tentang tiga nama yang dipilihnya. Dia pikir keputusannya benar.
Connie mengaku kecewa karena pengajuannya diabaikan. Ia kembali menyatakan ketidaksetujuannya terhadap tiga nama calon presiden NasDem sehari sebelum pengumuman.
Pada Minggu 2 Oktober 2022, ia bertemu dengan sahabatnya yang juga senator NasDem Lestari Moerdijat. Kepada Rerie – Lestari Moerdijat – sapaan Connie, dia menyebut keputusan NasDem salah untuk mencalonkan nonkader sebagai capres.
Dia juga menanyakan soal tanggal pengumuman yang masih jauh dari pemilihan presiden. Pasti publik akan langsung terbelah jika partai mengumumkan calon presiden jauh-jauh hari.
Keesokan harinya, Surya mengumpulkan para petinggi Nasdem di Burj Nasdem. Anis hadir dalam pertemuan tersebut. Mereka duduk berdekatan.
Surya naik ke panggung untuk menyapa kader NasDem dan staf media. Dia menyebut dukungan NasDem untuk Anies Baswedan di Pilpres 2024.
Connie tidak hadir dalam pertemuan itu. Jauh-jauh hari, dia mengatakan kepada Soria bahwa dia tidak akan hadir pada pengumuman calon presiden karena NasDem tidak memiliki kader sendiri.
“Begitu capres NasDem diumumkan, jelaslah langsung kecewa,” ungkap Connie.
Ia melanjutkan, “Bukan soal Anies atau bukan Aniesnya, tetapi soal waktu yang terlalu dini dan juga tentang sosok nonkader.”
1. Hengkang dari NasDem
Minggu, 2 April 2023, Connie mengawali hari lebih dini. Ia bangun pukul 02.00 WIB untuk sahur.
Usai menyantap makanan, Connie tak langsung istirahat kembali. Perseteruan dengan sejumlah petinggi NasDem beberapa hari terakhir masih menggelayut di pikirannya.
Sekitar dua hari sebelumnya, beberapa petinggi NasDem mempermasalahkan video Connie yang memberi semangat ke kader-kader PSI. Melalui grup WhatsApp, mereka mempertanyakan identitas Connie di partai.
Itu bukan kali pertama Connie jadi bahan cibiran elite NasDem karena bergaul dengan partai lain. Ia pernah ditegur karena hadir di perayaan hari ulang tahun ke-50 PDIP di JI Expo Kemayoran, Jakarta.
Connie menjelaskan ia hadir sebagai satu dari lima akademisi yang diundang PDIP. Ia mengenakan kemeja merah hanya untuk menghargai tuan rumah. “Mereknya Zara kok, enggak ada logo partainya.”
Connie pun gerah menjadi gunjingan partai sendiri. Dia protes melalui grup WhatsApp dan meminta penjelasan petinggi Dewan Pakar Partai NasDem. Tak ada balasan.
Ia pun memutuskan untuk hengkang. Setelah sahur, Connie mengambil gawainya. Ia tulis surat pengunduran diri.
“Saya kirimkan surat pribadi saya untuk Pak Surya ke Mbak Dini karena Bapak sedang di Eropa. Mbak Dini itu sekretaris Pak Surya, kemudian saya juga kirimkan ke grup WhatsApp Dewan Pakar,” ucapnya.
Setelah itu, ia langsung meninggalkan beberapa grup papan atas di NasDem. Menurutnya, keputusan itu diambil karena lelah diperlakukan tidak adil.
2. Ucapan Connie Tak Ditanggapi
Ia sangat heran mengapa ia duduk di Anggota Dewan Pakar Partai NasDem. Connie bahkan tidak berstatus kader partai.
Namun, dia tetap menghargai penunjukan itu untuk menghormati Suriah. Ia kerap memberikan masukan kepada Surya dan elit NasDem terkait kebijakan.
Namun, masukan Connie kerap ditemui akhir-akhir ini. Misalnya, ketika disarankan agar Johnny G. Kontribusinya terhadap pencalonan Anis juga tidak dipertimbangkan.
“Tapi kan tetap akhirnya masukan-masukan tersebut tidak ditanggapi,” ungkapnya.
Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali merespons pernyataan Connie dengan cibiran. Dia menyebut Connie tak paham filosofi pendirian Nasdem.
“Kalau dia (Connie) bicara seperti itu, menunjukkan kebodohan dia, menandakan dia bukan kader partai,” ucap Ali saat, Rabu (12/4).
Ali menilai tak ada masalah bila NasDem mengusung Anies, Andika, ataupun Ganjar sebagai capres. Dia berkata NasDem didirikan bukan untuk kader partai, tetapi untuk semua anak bangsa.
Ia berkata pemilihan Anies sebagai capres justru bentuk kejujuran seorang Surya Paloh. Surya, ucapnya, mengakui ada sosok di luar partai yang berintegritas dan punya kapasitas untuk difasilitasi menjadi seorang presiden.
“Catat ya, Connie itu bukan anggota Partai NasDem. Dia anggota kehormatan yang ditunjuk dan tidak ber-KTA (kartu tanda anggota partai),” ujar Ali.
Calonpresiden2024.com telah berupaya menghubungi Lestari Moerdijat untuk meminta konfirmasi dan tanggapan atas pernyataan Connie. Namun, ia tak merespons hingga berita ini diterbitkan.
3. Ramai-ramai hengkang usai Anies capres
Bukan hanya Connie yang keluar dari NasDem setelah Anies Baswedan diumumkan sebagai calon presiden. Sejumlah kader senior partai memutuskan mundur.
Niluh Djelantik, Ketua Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Partai NasDem, mengundurkan diri tak lama setelah pengumuman Nasdem Anies. Hal itu ia umumkan di akun Twitternya.
Niluh mengatakan dia tidak punya masalah dengan Anies. Ia pernah mendukung Anis saat menjadi tim pemenangan Jokowi dan menjadi menteri.
Namun, Niluh mengangkat memori politik identitas pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Ia tidak setuju dengan polarisasi yang terjadi di Jakarta.
Anies menjadi juara Pilkada 2017 usai mengalahkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Salah satu isu sentral dalam pilkada adalah penistaan agama terhadap Ahok.
“Mungkin bukan dia (Anies yang melakukan), tetapi dia (terkesan) menikmati momen itu,” ucap Niluh, 7 Oktober 2022.
Niluh mengaku tetap menghargai keputusan NasDem. Dia menyebut NasDem sebagai “rumah yang mulia dan indah”. Akan tetapi, ia tetap keluar dari partai itu karena tak sepakat dengan pencalonan Anies.
Elite NasDem lainnya yang keluar usai pencapresan Anies adalah Ketua DPW Gerakan Restorasi Pedagang dan UMKM (Garpu) NasDem Sulawesi Utara (Sulut) Fredriek ‘Didi Roa’ Lumalente.
Wakil Ketua Bidang Hubungan Eksekutif di DPW NasDem Bali Anak Agung Ngurah Panji Astika juga membuat keputusan serupa.
Keduanya tak sejalan dengan keputusan NasDem mengusung Anies Baswedan sebagai capres.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem Hermawi Taslim pernah menegaskan NasDem tak kehilangan kader usai usung Anies jadi capres. Menurutnya, jumlah anggota NasDem justru bertambah.
“Seperti istilah atau pepatah mati satu tumbuh seribu dan esa hilang, seribu terbilang,” ucap Hermawi, 6 Oktober 2022.
Calonpresiden2024.com – Sekelompok warga Santri di Suap menyatakan dukungannya kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Bahkan, mereka menyatakan siap menang meski berada di Kandang Banteng.
Dalam lima pilkada terakhir di Provinsi Jawa Tengah (Jawa Tengah), banteng sudah tak tergoyahkan, kata Ketua Umum Forum Masyarakat Santri Nusantara (Formas NU) Ahmad Rauf Kasiri. Namun, pihaknya meyakini sosok Anies Baswedan bisa menarik pemilih di Jawa Tengah pada Pilpres 2024 mendatang.
“Selama 5 Pemilu di Jateng, banteng memang tak tergoyahkan, namun kami optimis bisa menarik hati warga jateng pada Pemilu 2024 mendatang. Secara umum, Mas Anies ini hakikatnya merupakan figur penerus dari Pak Jokowi. Jadi kita harus bisa membedakan antara penerus dengan copy pastenya,” ujarnya dalam acara Deklarasi Anies Baswedan di Padepokan Kalisoga, Larangan, Minggu (9/04/2023).
Pihaknya menambahkan, untuk memenangkan Anies di Jawa Tengah, pihaknya sudah melakukan pencoblosan di beberapa daerah. Hasilnya cukup signifikan meski belum dipublikasikan.
“Kita tingkatkan lagi dan dorong lagi agar figur mas Anies dapat dikenal masyarakat di Jateng,” terangnya.
Dijelaskannya, para model NU keluar dari kalangan santri. Oleh karena itu, pihaknya akan lebih fokus kepada santri, sebagai langkah konkrit untuk memenangkan Anies di Jateng.
“Mas Anies ini sendiri kan sebenarnya santri, jadi kita akan lebih mendekatkan diri pada kaum santri,” terangnya.
Sementara itu, Ketua Umum Majelis Sholawat An-Nahdhiyyah Indonesia (Mas Anies) menyatakan pihaknya mendukung putra-putri terbaik bangsa untuk memimpin negeri ini, Anies Baswedan. Pihaknya mengatakan, para relawan sendiri secara kultural terkoneksi dan berasimilasi dengan sahabat-sahabat Nahdliyin di seluruh Indonesia, khususnya di Jawa Tengah.
“Dan juga terintegrasi relawan Anies Baswedan secara nasional. Apapun elemen simpulnya,” terangnya.
Saat ini, pihaknya telah membentuk struktur Mas Anies di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Dan setelah hari raya, pihaknya akan membangun struktus di Jawa Timur.
“Insya allah, ke depannya kami akan membuat struktur di seluruh Pulau Jawa,” pungkasnya.
Calonpresiden 2024.com – Rancangan undang-undang (RUU) pembentukan Perpu Pemilu menjadi undang-undang akhirnya disetujui DPR RI melalui Rapat Paripurna ke-20 DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023 di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (4/4).
Dengan persetujuan bersama DPR dan Presiden Republik Indonesia, diputuskan untuk menetapkan RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (UU Perpu Pemilu).
Karena DPR hanya memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu), maka norma yang berlaku dalam Perpu UU Pilkada tidak berubah, atau sama dengan Perpu No 1 Tahun 2022.
Setelah menjadi undang-undang, norma kepemiluan yang tertuang dalam Perpu Pemilihan Umum akan tetap berlaku, selama pembentuk undang-undang (pemerintah dan DPR RI) tidak mengubahnya.
Namun, ada hal yang patut mendapat perhatian legislator terkait sejumlah pasal dalam Perpu Pemilihan Umum yang diundangkan pada 12 Desember 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224).
Angka 5 yang menyebutkan bahwa ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 179 diubah dan setelah ayat (4) ditambah satu ayat, yakni ayat (5), sehingga Pasal 179 berbunyi sebagai berikut:
(1) Partai politik calon peserta pemilu yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 178 ditetapkan sebagai peserta pemilu oleh KPU.
(2) Penetapan partai politik sebagai peserta pemilu dilakukan dalam sidang pleno KPU paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.
(3) Partai politik yang telah memenuhi ketentuan ambang batas perolehan suara secara nasional untuk Pemilu Anggota DPR pada tahun 2019 dan telah ditetapkan sebagai peserta pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan nomor urut partai politik peserta pemilu yang sama pada pemilu tahun 2019 atau mengikuti penetapan nomor urut partai politik peserta pemilu yang dilakukan secara undi dalam sidang pleno KPU yang terbuka dengan dihadiri wakil partai politik peserta pemilu.
(4) Ketentuan mengenai penetapan nomor urut partai politik lokal Aceh sebagai peserta pemilu yang dilakukan secara undi diatur dengan peraturan KPU.
(5) KPU menetapkan dan mengumumkan nomor urut partai politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
Dalam Pasal 179, terdapat dua opsi partai politik peserta pemilu anggota DPR RI 2019 terkait nomor urut peserta pemilu. Partai politik yang telah mencapai ambang batas suara nasional dapat menggunakan nomor urut yang sama pada Pemilu 2019 atau mengikuti undian.
Hal ini akan menimbulkan masalah ke depan jika tidak ada perubahan ketentuan tersebut hingga pelaksanaan pemilu 2029. Misalnya, perolehan suara partai politik tersebut pada pemilu 2024 untuk anggota Republik Demokratik Kongo berada di bawah parlemen. ambang batas 4 persen, dan “daftar” tersebut akan tetap berlaku dalam penyelenggaraan Pemilu 2029.
Selain pasal-pasal tersebut, ada 12 pasal dalam Pilkada Birbo yang mengubah norma pemilu dalam UU Nomor 7 Tahun 2017.
Dalam No. 1 disebutkan bahwa di antara Pasal 10 dan Pasal 11 didahului satu pasal, yakni Pasal 10a. Masuknya artikel ini merupakan hasil terbentuknya Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Pegunungan Papua (Pemekaran Provinsi Papua), serta terbentuknya Provinsi Papua Barat Daya (Pemekaran Provinsi Papua Barat).
Agar Pemilu 2024 berjalan sesuai jadwal, diperlukan landasan hukum dalam pembentukan KPU di daerah otonomi baru (DOB) baru Papua.
Begitu pula dengan pembentukan Boiselo di empat provinsi baru, dalam pemilihan Bierbo terdapat satu pasal di antara Pasal 92 dan Pasal 92a.
Pilkada Birbo juga memuat perubahan mengenai persyaratan calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Banwaslu), anggota Panitia Pengawas Kecamatan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS). Awalnya, usia minimal 25 tahun, sekarang minimal 21 tahun.
Namun, Pilkada Birbo ini sangat fleksibel terkait ketentuan tersebut. Apabila tidak ada calon anggota panitia pengawas kelurahan/desa dan pengawas TPS yang memenuhi syarat usia minimal 21 tahun, calon yang berusia minimal 17 tahun dapat mengisinya dengan persetujuan Bawaslu perwalian/kota
Terkait empat provinsi baru Papua, terjadi peningkatan jumlah kursi anggota DPR dari 575 menjadi 580 (melalui Pasal 186 UU Pemilihan Umum).
Begitu pula dengan ketentuan masa kampanye pemilu. Sedianya, kampanye pemilu dilakukan 3 hari setelah penetapan final calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk pemilihan anggota NDP, pemilihan anggota DPR, pemilihan anggota DPRD, dan pasangan calon pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). sampai dimulainya masa tenang. (Video, UU Pemilu, Pasal 276)
Pilkada Birbo mengubah pelaksanaan kampanye 25 hari setelah ditetapkannya daftar calon tetap DPR, NPC, Provinsi/DRC, Pilkada DPR, Pilkada DPR, dan Pilkada DPRD.
Perpu pemilu mengubah pelaksanaan kampanye sejak 25 hari setelah ditetapkannnya daftar calon tetap untuk kampanye pasangan calon presiden/wakil presiden dimulai 15 hari setelah pasangan calon ditetapkan anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabutapaten/kota untuk Pemilu Anggota DPD, Pemilu anggota DPRD.
Masa kampanye yang lebih pendek dari aturan lama menjadi tantangan tersendiri bagi caleg dan capres/cawapres.
Mereka harus sesegera mungkin menyusun visi dan misi serta program kerja yang dilandasi dengan landasan dan menyentuh hati pemilih agar parpol dan pasangan calon yang didukung parpol masing-masing memenangkan pemilu legislatif 2024. pemilu dan pemilihan presiden 2024.
Pendaftaran calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada 19 Oktober 2023 hingga 25 November 2023.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilihan Umum), pasangan calon presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi syarat memiliki kursi minimal 20 orang. persen dari jumlah kursi Republik Demokratik Kongo atau memperoleh 25 persen suara sah. nasional pada pemilihan parlemen sebelumnya.
Saat ini terdapat 575 kursi di DPR, sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 ini harus mendapat dukungan minimal 115 kursi di parlemen Indonesia. Pasangan calon juga dapat dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu 2019 dengan jumlah suara sah minimal 34.992.703 suara.
Calonpresiden2024.com – Peneliti Senior Indonesia Survey Center (ISC) Chairul Ansari memaparkan empat alasan Prabowo Subianto unggul dari Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan, dalam survei bursa calon presiden untuk Pemilu 2024.
Peneliti senior Indonesian Survey Center (ISC), Presiden Ansari, memaparkan empat alasan mengapa Prabowo Subianto mengungguli Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan, dalam survei bursa calon presiden pemilu 2024.
“Ada empat menurut kami yang kuat, yakni kinerja sebagai Menteri Pertahanan, endorsement Jokowi, komunikasi yang semakin intensif, dan sikap Prabowo pasca-Pemilu 2019,” kata Chairul Ansari di Jakarta, Senin (10/4/2023).
Menurutnya, kinerja Prabowo Subianto sebagai menteri pertahanan pada pemerintahan Indonesia selanjutnya dinilai masih sangat baik oleh publik. Alhasil, kinerja tersebut dinilai mampu memberikan kontribusi dan menjaga perasaan positif terhadap kinerja manajemen Jokowi.
Lalu, sikap Presiden Joko Widodo dan perlakuannya terhadap Prabowo Subianto belakangan ini. Endorse atau dukungan Jokowi terhadap Prabowo sangat menentukan keberhasilannya memenangkan pemilu 2024.
“Masih cukup signifikannya pemilih loyal Jokowi,” ujarnya.
Selanjutnya, kata dia, langkah safari politik Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu ke beberapa daerah.
“Mulai masifnya kunjungan Prabowo ke daerah-daerah bertemu publik dan tokoh-tokoh berpengaruh, baik yang menjadi basis dukungannya pada pemilu lalu maupun yang bukan, tetapi bersimpati terhadapnya,” jelasnya.
Selain itu, sikap Prabowo yang mempersatukan bangsa dengan bergabung dalam kabinet Jokowi-Maruf juga dianggap menjadi faktor pengungkit naiknya elektabilitas, terutama dari sisi pemilih Jokowi.
Indonesia Survey Center (ISC) merilis hasil survei yang menunjukkan tingkat popularitas Prabowo Subianto sebesar 96,7 persen, unggul dari Ganjar Pranowo sebesar 91 persen dan Anies Baswedan sebesar 89,7.
Sementara tingkat likeabilitas atau ketersukaan Prabowo Subianto sebesar 89,7 persen, unggul dari Ganjar Pranowo sebesar 84,3 persen dan Anies Baswedan sebesar 84 persen.
Selain itu, saat responden ditanya apabila pemilihan presiden dilakukan hari ini, jawaban mereka masih menunjukkan bahwa Prabowo Subianto menjadi pilihan utama dengan 33,5 persen, diikuti Ganjar Pranowo 18,4 pesen dan Anies Baswedan 18,2 persen. Sementara 22,4 persen tersebar pada sembilan bakal calon lainnya dan 7,5 persen belum menentukan pilihan.
Survei itu dilaksanakan dalam kurun waktu 27 Maret sampai 6 April 2023 menggunakan teknik pencuplikan sampel multistage random sampling varian area random sampling.
Sampel yang dicuplik adalah penduduk yang berusia minimal 17 tahun ke atas dan atau yang sudah pernah menikah sebesar 1.520 responden dengan margin of error ± 2,5 persen dan confidence interval 95 persen. Pengumpulan data di dalam survei tersebut dilakukan melalui wawancara langsung dengan bantuan kuesioner.
Calonpresiden2024.com – Tinggal beberapa bulan lagi hingga pemilihan presiden (Pilpres) 2024, namun hingga saat ini belum ada pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) tertentu yang memukul palu.
Penjajakan dan bongkar susunan calon presiden dan wakil presiden lima tahun Partai Demokrat yang akan digelar pada 14 Februari 2024 terus berlanjut.
Hasil jajak pendapat dari berbagai lembaga investigasi menunjukkan tiga capres teratas diperebutkan antara Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan.
Aktivis 98 Sulaiman Haikal menilai ketiga nama tersebut tidak bisa dijadikan patokan siapa yang akan memenangkan Pilpres 2024 karena masih terlalu banyak dinamika yang bisa terjadi pada calon pemilih.
“Ketiga capres tersebut berbagi margin tipis dan fluktuatif sekali, sehingga belum bisa dijadikan patokan siapa pemenang Pilpres 2024. Masih akan banyak dinamika yang bisa terjadi pada calon pemilih,” ujar Haikal dalam keterangannya, Senin (10/4/2023).
Haikal menilai tipisnya selisih suara antara Ganjar, Prabowo, dan Anies tak lepas dari wajah ketiga calon presiden yang mirip di mata publik.
Menurut dia, ketiga tokoh tersebut belum mampu menawarkan terobosan, baik berupa program atau setidaknya isu, janji politik, yang dapat memuaskan aspirasi masyarakat. Haikal menambahkan, penerapan hukum dan pemberantasan korupsi, khususnya di bidang peradilan.
“Ketiga isu itu seolah menjadi gap antara capres dan rakyat. Hampir tak terdengar suara keras mereka soal itu, padahal itu yang ditunggu-tunggu rakyat,” ujar Koordinator Masyarakat Maju Demokratis (MMD) itu.
Dalam situasi serba mengambang dan menjurus kepada kejumudan pilihan itulah, sebut Haikal, muncul sosok Mahfud MD yang mendobrak ekspektasi publik akan hadirnya keadilan di negeri ini.
Haikal mengatakan, dalam situasi yang sepenuhnya di atas meja dan berujung pada pilihan yang stagnan, muncul sosok Mahfud MD yang membuyarkan ekspektasi publik akan adanya keadilan di negeri ini.
Haikal menyebut keberanian Mahmud MD dalam mengungkap dan menindaklanjuti kasus besar seperti kasus Ferdy Sambo, subsidi pertambangan, korupsi aset BLBI, sinyal pencucian uang senilai Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan dan lainnya, membuat nama Mahfouz mengisi kekosongan. dari harapan orang. Kandidat presiden meninggalkannya.
Haikal melanjutkan, dengan keberpihakannya pada rakyat jelata dalam isu kerakyatan, juga mengangkat nama Mahmud MD, dan mendapat dukungan luar biasa dari rakyat. Hampir semua kalangan saat ini membicarakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
Dia menjelaskan, hasil survei LSI menunjukkan, terkait kasus pencucian uang Rp 349 triliun, hingga 63% masyarakat mempercayai Mahfud MD dibandingkan 3,6% mempercayai DPR.
Untuk itu semua, Haikal mengapresiasi Mahmud MD yang saat ini mendapat dukungan publik yang masif. Hanya saja, kata Haikal, konstruksi sistem politik Indonesia saat ini telah mempersempit ruang gerak masyarakat untuk memilih calon presiden idamannya.
“Walaupun bukan tidak mungkin ada parpol yang realistis dan mencalonkan Prof Mahfud MD untuk meraih kemenangan. Bisa saja, politik itu dinamis,” ucap salah satu deklarator Mahfud MD sebagai Capres 2024 itu.
Untuk isu cawapres sendiri, Haikal melihat Mahfud MD saat ini merupakan varian pemenang dari semua capres.
“Siapapun yang mampu menarik Mahfud MD dalam pencapresannya, dan mengkapitalisasi dukungan besar publik padanya, dapat dipastikan akan meraih kemenangan dalam Pilpres Februari yang akan datang,” pungkasnya.
Calonpresiden2024.com – Sebuah video beredar di Twitter dengan narasi mengatakan bahwa PDIP Blitar telah mengumumkan dukungannya untuk Anies Baswedan sebagai capres 2024 mendatang.
Video yang diunggah pada 29 Maret 2023 itu memperlihatkan sejumlah orang berpakaian PDI-P menghadiri acara yang diklaim sebagai iklan mendukung Anies Baswedan.
“PDIP BLITAR DEKLARASI DAN MENGUSUNG ANIES CAPRES 2024
Setelah diteliti, video yang mengklaim PDIP Blitar mendukung Anies Baswedan sebagai capres 2024 belum terbukti.
Video berdurasi 2:20 tidak ada sangkut pautnya dengan pernyataan Anies Baswedan oleh PDIP Blitar. Video tersebut merupakan pelantikan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Banteng Muda Indonesia (BMI) Jawa Timur, di Pandepokan Reog Ponorogo, Minggu (26/2/2023). Video tersebut juga diunggah ke YouTube Harian Surya.
Sebagai informasi, hingga kini PDIP belum mengumumkan nama yang akan dikibarkan sebagai calon presiden 2024 mendatang.
Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Demokrat, menegaskan pemilihan calon presiden dan wakil presiden merupakan hak prerogatif presiden umum.
“Urusan gue!” tegas Megawati dalam pidato Hari Ulang Tahun ke-50 Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan di JIExpo, Jakarta, Selasa (10/1).
Terkait nama capres-cawapres yang akan diusung PDIP. Megawati memastikan jika akan mengusung kadernya sendiri untuk maju di Pilpres 2024.
“Memangnya gak punya kader sendiri. Masa dompleng-dompleng. Ini aturannya bagaimana sih,” tegas dia.
Kesimpulan
Video yang mengklaim PDIP Blitar mendukung Anies Baswedan sebagai capres 2024 itu tidak benar.
Faktanya, video yang beredar merupakan pembukaan jajaran direksi Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Banteng Muda Indonesia (BMI) se Jawa Timur. Dia tidak ada hubungannya dengan Anies Baswedan.
Jangan mudah percaya dan periksa semua informasi yang Anda dapatkan. Pastikan berasal dari sumber yang terpercaya, sehingga kebenarannya bisa dijelaskan.
Calonpresiden2024.com – Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) Presiden Budi Arie Setiadi telah menyatakan dukungannya kepada Presiden Jenderal Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai calon presiden (capres) pada Pemilu 2024.
Hal itu terlihat dari kedekatan keduanya dalam kegiatan pasar murah di Mini Playground Pagedangan, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang pada Sabtu lalu.
Isyarat dukungannya kepada Ketua Golkar itu terlihat dari ‘backdrop’ kuning yang digunakan Projo dalam acara bazaar yang dihadiri sejumlah petinggi Partai Kuning, seperti Ketua DPD Golkar DKI Ahmed Zaki Iskandar dan Ketua Perempuan Golkar Airin Rachmi Diany.
“Kita lihat saja dekatnya kemana? bisa simpulkan sendiri. Sekarang begini, ekonomi kita tiga tahun selama pandemi bagus (Oke) tidak? jadi dari Menko saya bilang,” ucap Budi.
Dia mengungkapkan selama itu untuk kebaikan negara dan kemajuan yang baik, tidak ada masalah dalam membentuk koalisi besar.
“Kalau menurut Pak Jokowi bilang cocok, buat Projo juga cocok,” katanya.
Selain itu, Budi menyampaikan pujiannya atas kinerja Airlangga sebagai Menko Perekonomian RI yang mampu bertahan di masa pandemi COVID-19.
“Ya kita serahkan kepada Presiden nanti. Yang pasti Pak Airlangga ada dalam titik bidik,” kata dia.
Sementara itu, Airangga Hartarto mengungkap kedekatan Projo dengan Partai Golkar. Keduanya bukan lagi sekadar isyarat melainkan akan terjadi koalisi besar.
“(Kedekatan) ini namanya bukan sinyal lagi, tapi sudah gelombang karena kalau sinyal itu kecil, tapi ini sudah besar,” kata dia.
Calonpresiden2024.com – Wakil Presiden PAN Yandri Susanto mengatakan partainya kemungkinan akan kembali mendukung Presiden Partai Gerinda Prabowo Subianto untuk mencalonkan diri di Pilpres 2024.
“Sekarang kemungkinan itu ada semua, termasuk mendukung Pak Prabowo, itu sangat mungkin. Pak Prabowo sangat punya potensi,” ujar Yandri di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Sabtu (8/4).
Ia mengatakan, partai PAN selama dua pilpres selalu mendukung Prabowo sebagai capres, khususnya pada Pilpres 2014 dan 2019.
“PAN kan sudah 10 tahun bersama dengan Pak Prabowo, pernah mendukung 10 tahun. Jadi Pak Prabowo sangat potensi untuk kita dukung kembali,” imbuhnya.
Yandri mengatakan, pertemuan antara Presiden PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) dan Prabowo kemungkinan akan mengarah pada penyatuan dua koalisi, yakni Aliansi Indonesia Bersatu (KIB) dan Aliansi Indonesia Raya (KIR). Koalisi besar yang disebut Koalisi Nasional merupakan gabungan dari dua koalisi.
“Bukan koalisi besar ya, tetapi Koalisi Kebangsaan, kira-kira begitu. Jalan tengahlah istilahnya,” kata dia.
Selain itu, pihaknya terus berkomunikasi secara luas dengan pihak Gerinda. Karena itu, kata dia, koalisi yang akan dibangun memiliki titik temu dalam penentuan calon presiden dan pengecut.
Pertemuan Prabowo dan Zulhas berlangsung di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Para petinggi dari masing-masing partai turut memeriahkan pertemuan tersebut.
“Ini yang kita inginkan jalan tengah. Kita ini suatu kesejukan, kita ini suatu moderasi, enggak usah jor-joran kalau bersaing. Biasa-biasa saja,” kata Prabowo.
