Arsip Tag: pilpres 2024

Pilpres 2024: Koalisi Besar, Jokowi Buka Peluang Prabowo

Calonpresiden2024.com – Koalisi Indonesia Bersatu dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya berpeluang hampir 50 persen menjadi kekuatan elektoral terbesar pada Pilpres 2024.Presiden Jokowi bersama para Ketua Umum Partai Politik; Zulkifli Hassan, Prabowo Subianto, Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar and Muhammad Mardiono. Aliansi Indonesia Bersatu dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya berpeluang hampir 50 persen menjadi kekuatan elektoral terbesar pada Pilpres 2024.

Koalisi akbar itu terbentuk setelah pertemuan 5 kepala negara partai politik. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Grindra Prabowo Subianto, Ketua PKK Muhamin Iskandar, Ketum PAN Zulkifli Hasan, dan Presiden PPP Muhammad Mardiono.

Merujuk pada hasil Pemilu 2019, keenam parpol tersebut memperoleh 64.293.368 suara, 284 kursi (49,39 persen) di Parlemen Senayan (DPR RI).

Rincian kursi parpol di Parlemen Senayan:

  • Golkar: 85 kursi
  • Gerindra: 78 kursi
  • PKB: 58 kursi
  • PAN: 44 kursi
  • PPP: 19 kursi

Partai Gerindra menyebut saat ini ada momentum untuk membentuk koalisi besar antara PAN, PPP, Golkar, dan PKB atau menggabungkan Aliansi Indonesia Bersatu (KIB) dan KIR (Aliansi Kebangkitan Indonesia Raya) menuju pemilihan presiden 2024.

Hal itu terlihat saat para ketua parpol saling kunjung pada Minggu (2/4/2023), kata Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Andre Rosiade.

Dia mengatakan mereka berbicara dan memiliki keraguan dan referensi yang sama tentang persatuan menuju Pilpres 2024.

Baca Juga : Erick Thohir Cawapres Kunci Kemenangan Pilpres 2024

Andre mengatakan, persatuan merupakan nilai penting bagi partai politik, seperti halnya persatuan antara Ketum Prabowo Subianto dan Presiden Jokowi.

“Dinyatakan, 5 partai punya referensi yang sama. Butuh waktu dan proses. Tapi insya Allah ditegakasn pak Prabowo, frekuansi yang sama, komunikasi intens, siap sambut pemilu,” jelas Andre, Selasa (4/4/2023) di sapa Pagi Calonpresiden2024.com.

“Kita Butuh gotong royong dan bangun Indonesia,” tambah Andre.

Ia juga menyinggung soal komitmen KKIR yang tetap buka diri, termasuk kemungkinan melebur bersama KIB.

“Gerindra memang Cuma butuh satu partai lagi antarkan pak Prabowo sebagai capres. Tapi komitmen Prabowo dan gus Muhaimin, ingin buka diri partai lain dalam KKIR,” jelasnya.

“Saat ini ada momentum, koalisi bergabung dengan KIB,” paparnya.

Ia juga menyatakan, pihaknya ada kominikasi intens terkait Koalisi Besar itu, tapi ia juga menyebut bangun komunikasi dengan PDIP.

“Ini kita lakukan komunikasi intens, apalagi sudah frekuensi juga. Momentumnya ada. Moga KIB gabung KKIR. Tapi kami juga bagun komunikasi dengan PDIP,” paparnya.

“Bangsa ini harus punya modal persatuan, persatuan pak Prabowo dan pak Jokowi selamat hadapi pandemi,” jelasnya.

Berikut ini rincian hasil perolehan suara dan kursi partai politik peserta pemilu 2019:

1. PDI-P: 128 kursi

Jumlah suara: 27.503.961 (19,33 persen)

2. Golkar: 85 kursi

Jumlah suara: 17.229.789 (12,31 persen)

3. Gerindra: 78 kursi

Jumlah suara: 17.596.839 (12,57 persen)

4. Nasdem: 59 kursi

Jumlah suara: 12.661.792 (9,05 persen)

5. PKB: 58 kursi

Jumlah suara: 13.570.970 (9,69 persen)

6. Demokrat: 54 kursi

Jumlah suara: 10.876.057 (7,77 persen)

7. PKS: 50 kursi

Jumlah suara: 11.493.663 (8,21 persen)

8. PAN: 44 kursi

Jumlah suara: 9.572.623 (6,84 persen)

9. PPP: 19 kursi

Jumlah suara: 6.323.147 (4,52 persen)

Baca Juga : Hasil Survei Capres MIPOS Usai Piala Dunia U-20 Batal: Ganjar Melorot Ke Urutan 3

Prabowo Subianto Ajak Hary Tanoe Gabung Koalisi Besar di Pilpres 2024

Calonpresiden2024.com, JakartaKetua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengajak Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo untuk bergabung di koalisi besar yang sedang diwacanakan oleh lima partai politik (parpol).

Koalisi besar ini merupakan penggabungan antara Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bentukan Golkar, PAN, serta PPP dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) bentukan Gerindra dan PKB.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sinyal merestui terbentuknya koalisi besar ini.

“Kita terbuka dan akan gembira kalau Perindo dan mungkin ada partai-partai lain yang bukan, kita ingin suatu apa ya suatu katakanlah barisan yang cukup besar, solid supaya menjamin kelangsungan pembangunan supaya menjaga ketenangan kerukunan yang kita butuh adalah keharmonisan, kerukunan, kesejukan,” kata Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (5/4/2023).

Menurut dia, dengan terbentuknya koalisi besar akan meciptakan stabilitas politik yang baik.

“Rakyat harus tenang, harus dilindungi, dan harus dipertahankan kedamaian kita. Karena kita butuh ekonomi, kita butuh untuk terus berkembang, terus tumbuh dan ini hanya bisa datang dalam keadaan yang tenang.”

Baca Juga : Hasil Survei Capres MIPOS Usai Piala Dunia U-20 Batal: Ganjar Melorot Ke Urutan 3

“Seluruh dunia mengalami sekarang ketegangan, seluruh dunia. di Eropa, di Asia Utara di mana-mana terjadi ketegangan. Rivalitas antara negara-negara besar ini cukup mencemaskan seluruh dunia. Kita tidak boleh remehkan, untuk itu Indonesia harus dalam keadaan bersatu saya kira itu,” ujarnya.

Sementara itu, Hary Tanoe menaggapi positif ajakan dari Prabowo tersebut.

Ia mengaku akan melakukan pertemuan selanjutnya dengan Prabowo untuk membahas detail kelanjutan koalisi di pesta demokrasi nanti.

“Bagus tentunya, memang itu substansinya yang penting dibicarakan. Jadi ke depan tentunya nanti dari Partai Gerindra dan dari kami Partai Perindo akan melanjutkan diskusi-diskusi ini.”

“Mudah-mudahan ke depan kerja sama politik ini bisa berjalan baik untuk kepentingan NKRI,” ujarnya.

Erick Thohir Cawapres Kunci Kemenangan Pilpres 2024

Calonpresiden2024.com – Menteri BUMN Erick Thohir merupakan calon wakil presiden (cawapres) yang memegang peranan penting dalam pilpres 2024 mendatang. Modal elektoral Erick Thohir yang kuat bisa membawa kemenangan gemilang.

Menurut Direktur Eksekutif Populi Center Rafif Baminang Imawan, Eric Thohir adalah polisi potensial. Keunggulannya tidak hanya dari kekuatan pemilu tetapi juga kemampuan berkomunikasi secara positif dengan para elite partai politik (Partai Politik).

“Erick Thohir menjadi kunci penting karena bagaimanapun juga Erick Thohir punya kemampuan mengelola kepentingan elite politik besar,” kata Rafif.

Ia menilai keunggulan Eric Thohir tidak hanya dimiliki oleh karakter lain. Oleh karena itu, akan menjadi keuntungan baik bagi capres (kandidat) maupun parpol jika mengusung Eric Thuhir pada Pilpres 2024.

Baca Juga : Hasil Survei Capres MIPOS Usai Piala Dunia U-20 Batal: Ganjar Melorot Ke Urutan 3

Kondisi tersebut, lanjutnya, diperkuat dengan kepiawaian Eric Thohir yang mampu mengakomodir semua kepentingan. Hal ini tentu membuat penerimaan seluruh elemen partai politik menjadi lebih mudah.

Nah, terus, kemampuan Eric Thohir membangun koneksi dengan elite partai politik banyak membawa dampak positif yang besar. Hal ini tentu saja membuat Eric Thohir sangat digemari banyak orang.

Rafif menjelaskan, “Bagaimanapun juga kepemimpinan militer yang hirarkis itu akan berbeda dengan kepemimpinan politik yang harus kompromistis dan bisa mengelola konflik dan kepentingan dengan baik,” jelas Rafif.

Hasil Survei Capres MIPOS Usai Piala Dunia U-20 Batal: Ganjar Melorot Ke Urutan 3

Calonpresiden2024.com, Jakarta – Merdeka Institute for Public Opinion Survey (MIPOS) merilis pemilihan calon presiden (calon) setelah dibatalkannya Piala Dunia U-20 di Indonesia. Pengaruh Ganjar Pranowo di pemilu menurun setelah dia membuat pernyataan menolak timnas Israel.

Survei MIPOS dilakukan pada 29 Maret hingga 3 April 2023 dengan total 1200 responden. Pengambilan sampel dilakukan secara sistematis (systematic random sampling). Margin of error survei tersebut +/-2,83% dengan tingkat kepercayaan 95%. Survei dilakukan dengan menggunakan kombinasi metode survei jarak jauh dan analisis pemantauan media.

Baca Juga : Buntut Polemik Piala Dunia U-20, Ganjar Out, Kini Gibran Jadi Jagoan Baru Capres 2024

Peneliti MIPOS Yuyon Andriani awalnya mengungkapkan sikap publik terhadap penolakan Israel oleh Gubernur Jawa Tengah Jangar Pranovo dan Gubernur Bali Wayan Koster. Sebanyak 75,2% responden mengaku marah.

“Hanya 16,2% responden yang mengaku bisa memahami sikap kedua kepala daerah asal PDI Perjuangan tersebut dan sebanyak 8,6% responden tidak dapat memberikan jawaban alias tidak tahu,” ujar Yuyun dalam konferensi pers virtual, Rabu (5/4/2023).

Penolakan Israel itu disebutkan membawa pengaruh terhadap elektabilitas Ganjar. Di survei capres terbaru, elektabilitas Ganjar menjadi 16,8% di mana di survei sebelumnya elektabilitas Ganjar berada di kisaran 20 persen.

Baca Juga : Puan Maharani Respons Sikap Jokowi Soal Wacana Koalisi Besar di Pilpres 2024

“Hasil survei MIPOS menunjukkan bahwa elektabilitas Ganjar Pranowo terjun bebas dibandingkan hasil survei MIPOS November 2022. Jika saat ini dilaksanakan Pilpres, hanya 16,8% yang mengaku akan memilih Ganjar. Padahal pada survei MIPOS sebelumnya elektabilitas Ganjar mash sekitar 20-an persen,” ujar Yuyun.

Posisi elektabilitas capres tertinggi kali ini diduduki Prabowo Subianto dengan angka 33,6%, disusul Anies Baswedan 21,5%, dan Ganjar di urutan ketiga. Berikut data lengkap hasil survei capres MIPOS:

Prabowo Subianto 33,6%
Anies Baswedan 21,5%
Ganjar Pranowo 16,8%
Ridwan Kamil 6,9%
Sandiaga Uno 4,5%
Agus Harimurti Yudhoyono 4,2%
Erick Thohir 4,1%
Puan Maharani 3,2%
Airlangga Hartarto 1,4%
Muhaimin Iskandar 0,9%
Tidak tahu 2,9%

Sebagai informasi, MIPOS didirikan oleh beberapa akademisi dan peneliti serta pegiat survei di Jakarta dan sekitarnya. MIPOS adalah anggota Asosiasi Survei Opini Publik Indonesia (ASOPI), sebuah asosiasi dari 41 lembaga investigasi dan ratusan peneliti opini publik di bawah naungan World Association for Public Opinion Research (WAPOR).

Puan Maharani Respons Sikap Jokowi Soal Wacana Koalisi Besar di Pilpres 2024

Calonpresiden2024.com – Ketua DPP PDIP mengaku akan sejalan dengan sikap Presiden RI Jokowi terkait retorika koalisi besar lima partai yakni Golkar, Gerindra, PKB, PAN, dan PPP di Pilpres 2024.

“Saya ada nonton di TV, Pak Jokowi menyatakan bahwa silakan para ketum parpol yang kemudian menjalankan hal tersebut, Presiden akan menjadi pendengar,” ujar Puan kepada wartawan di kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa (4/4).

“Yang terbaik untuk bangsa dan negara, yang terbaik untuk rakyat, PDIP perjuangan pasti akan mendukung hal tersebut,” tambahnya.

Kendati demikian Puan tidak menjawab tegas soal sikap PDIP yang akan bergabung atau tidak dengan koalisi besar untuk Pilpres 2024 tersebut. Ia hanya menjawab diplomatis bahwa koalisi bisa tercipta kalau visi dan misi untuk Indonesia itu sama.

Baca Juga : Buntut Polemik Piala Dunia U-20, Ganjar Out, Kini Gibran Jadi Jagoan Baru Capres 2024

Namun, Puan Maharani belum memberikan jawaban tegas terkait sikap PDIP untuk bergabung atau tidak dalam koalisi besar Pilpres 2024. Dia hanya menjawab secara diplomatis aliansi bisa terbentuk jika visi dan misi Indonesia sama.

“Koalisi itu kan sebenarnya bisa dilakukan jika kemudian visi dan misi atau cita-cita dari semuanya itu bersepakat untuk bisa sama-sama melakukannya. Jadi ya setuju, kalau memang itu dilakukan dengan cita-cita dan visi dan misi yang sama untuk Indonesia,” imbuh Puan.

Sebelumnya, Jokowi bertemu dengan lima ketua umum partai politik di kantor DPP PAN, Jakarta, Minggu (2/4) kemarin.

Lima orang ketua umum partai yang hadir adalah Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum PPP Mardiono.

Pidato koalisi besar akan menggabungkan Aliansi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Golkar, PAN dan PPP, dan Aliansi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) yang terdiri dari Gerindra dan PKB.

Menanggapi hal tersebut, Presiden Jokowi menyambut positif pidato lima partai yang membentuk koalisi besar Pilpres 2024. Ia mengapresiasi gagasan untuk mempertemukan Aliansi Indonesia Bersatu dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya.

Baca Juga : Sosok Capres di Pilpres 2024 Ini Pernyataan Terbaru Jokowi

“Cocok,” kata Jokowi sambil tersenyum di Kantor DPP PAN, Jakarta, Minggu (2/4).

Jokowi enggan berkomentar lebih jauh soal koalisi besar tersebut. Dia menegaskan, soal koalisi dan Pilpres bukan kewenangan presiden.

“Saya hanya bilang cocok. Terserah kepada ketua-ketua partai atau gabungan ketua partai,” ujarnya.

Pertemuan juga membahas rencana nyata untuk membentuk koalisi besar. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan Aliansi Besar akan terus mengembangkan era Jokowi.

“Koalisi besar itu memiliki ideologi yang sama dan kami ini semuanya ada di pemerintahan,” ujar Airlangga.

Sosok Capres di Pilpres 2024 Ini Pernyataan Terbaru Jokowi

Calonpresiden2024.comPresiden Joko Widodo alias Jokowi, kerap dikaitkan dengan calon presiden tertentu pada Pilpres 2024 mendatang. Salah satunya terkait restu presiden terhadap calon presiden, terutama tokoh dari kementeriannya dan partai politik pro pemerintah.

Karena kerap dikaitkan dengan capres satu ini, Jokowi heran dengan keterkaitannya dengan capres di Pilpres 2024. Kepala Negara menegaskan sama sekali tidak ada hubungannya dengan sosok yang digosipkan akan mencalonkan diri. pemilihan presiden 2024 (Pilpres).

“Jadi, yang namanya pilpres itu urusannya urusan partai atau gabungan partai. Jangan Presiden itu diikut-ikutkan. Tapi sering ketua partai ini, dikit-dikit sudah direstui Presiden. Apa hubungannya? Saya kadang-kadang mikir apa hubungannya, enggak ada hubungannya,” kata Jokowi saat menghadiri acara silaturahmi Ramadan 1441 Hijriah di kantor DPP PAN, Jakarta, Minggu (2/4).

Baca Juga : Buntut Polemik Piala Dunia U-20, Ganjar Out, Kini Gibran Jadi Jagoan Baru Capres 2024

Jokowi juga heran dirinya selalu dikait-kaitkan dengan capres tertentu. Ia mencontohkan terkait maraknya pemberitaan bahwa Prabowo Subianto telah mendapat restu Presiden Jokowi untuk mencalonkan diri sebagai capres 2024.

“Apalagi kalau datang ke saya dalam membangun koalisi, semuanya sudah disetujui Presiden. Urusannya apa saya membangun koalisi, mencalonkan seseorang, ya kalau saya ditanya saya jawab. ‘Pak Bapak setuju ndak, Pak Prabowo jadi capresnya’. Kalau saya ditanya, saya jawab,” ungkap Jokowi.

Jokowi juga menghindari pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), yang meliputi PAN, Partai Golkar, dan Partai Rakyat Pakistan, atas perintahnya. Namun, ia tak memungkiri bahwa para ketua umum dari seluruh pendiri KIB meminta restunya untuk berkoalisi pada Pemilu 2024.

Baca Juga : Dasar Hukum Calon Presiden Hanya Bisa Ikut Pilpres Jika Disetujui Parpol

“Itu KIB kan terbentuk karena pertemuannya Pak Erlangga, Pak Zul, sama Pak Mardiono. (Setelah) Terbentuk, baru datang ke saya, Pak mohon restu. Kalau saya ditanya itu, ya saya restui. Sebetulnya hanya gitu-gitu itu. Jadi, bukan (bentukan) saya. ‘Oh anu ya, bentuk KIB kayak gini’. Enggak pernah,” pungkas Jokowi.

Buntut Polemik Piala Dunia U-20, Ganjar Out, Kini Gibran Jadi Jagoan Baru Capres 2024

Calonpresiden2024.com – Duo politisi Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo kini disandingkan dengan kualitas kepemimpinana mereka usai ramai polemik Piala Dunia U-20 2023.

Kini adapun polemik yang dimaksud yakni penolakan segelintir pihak yang menolak berpartisipasi Timnas Israel dalam perhelatan bergengsi tersebut. Bahkan berkat sikap pihak yang menolak tersebut, nasib Indonesia sebagai tuan rumah kini berada di ujung tanduk.

Diketahui pula bahwa Ganjar Pranowo termasuk dalam ‘kubu’ pihak yang menolak kedatangan Israel, berkaca dari cita-cita dan gagasan bapak kemerdekaan, Soekarno yang mendukung kemerdekaan Palestina.

Nahas, sikap Ganjar yang kontras dengan Gibran membuatnya kini berada di tengah again kontroversi. Bahkan kini simpati publik ke Ganjar Prabowo beralih ke Gibran yang dinilai lebih berani memberikan sikap tegas turun mengusahakan Indonesia tetap jadi tuan rumah Piala Dunia U-20.

Tolak Israel, Warganet: Ganjar Out!

Berkaca dengan gagasan Soekarno, Ganjar Pranowo mengambil sikap tegas menolak Israel berpartisipasi di laga Piala Dunia U-20 yang rencananya akan digelar di Tanah Air. Ganjar menilai bahwa Soekarno telah menanamkan cita-cita bangsa Indonesia yang turut mendukung kemerdekaan Palestina dari belenggu Israel.

“(Harapan) Penyelenggaraan Piala Dunia U-20 bisa dilakukan tanpa mengorbankan komitmen panjang kita untuk mewujudkan Palestina merdeka,” kata Ganjar.

Alih-alih diterima oleh masyarakat, simpati publik ke Ganjar kini hilang. Bahkan kini lini masa media sosial dipenuhi dengan seruan untuk beralih ke Gibran Rakabuming Raka ketimbang harus mendukung Ganjar Pranowo yang tak menunjukkan sikap tegas.

“Lebih cocok Gibran yang jadi capres 2024, lebih bernyali. #GibranFor2024,” tulis warganet.

Warganet lain bahkan berseru Ganjar Out yang berarti mendepak Ganjar sebagai jagoan di Pilpes 2024.

GIBRAN IN GANJAR OUT” tulis warganet lainnya. Tak hanya Ganjar, Gubernur Bali Wayan Koster juga mendapatkan angin kontroversi lantaran sikapnya yang membiarkan drawing FIFA U-20 2023 di Bali batal. Sontak, warganet pun menilai bahwa Gibran lebih bernyali ketimbang dua politisi itu.

Lebih bernyali Gibran dibanding pak Ganjar dan pak Koster. Gibran paham ini tahun politik, “DARI YANG TIDAK MASALAH, MENJADI MASALAH,” cuit warganet lainnya.

Respon Gibran Soal Penolakan Israel

Gibran Rakabuming Raka memberikan sikap yang kontras dengan Gubernur Jawa Tengah itu. Adapun Gibran kesal lantaran segelintir pihak ngoto mendesak Israel dri partisipan FIFA U-20 2023. Gibran melihat kejanggalan sikap yang diambil para kepala daerah tersebut yang menolak Israel. Hal ini karena mereka telah menandatangi perjanjian komitmen.

“Kesepakatan (sebagai tuan rumah dari) tanda tangan. Kan aku wes (sudah) tanda tangan kewajibannya seperti apa. Nek (kalau) aku sih komitmen apa yang saya tanda tangani, di perjanjian aku komitmen,” sesal Gibran di Balai Kota Solo, Selasa (28/3/2023).

“Kalau nggak ingin jadi ruan rumah, nggak usa jadi tuan rumah, protes saja,” pungkas Gibran.

Isyarat Menjegal Anies Baswedan

Calonpresiden2024.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan sinyal persetujuannya untuk mendukung Presiden Jenderal Gerindra Prabowo Subianto. Bahkan, kata Presiden, dukungan itu sudah disampaikannya sejak awal.

Namun, apa yang disampaikan Presiden terkait dengan Prabowo yang kerap memuji pemerintahan Jokowi terkait berbagai hal, antara lain penanganan Covid-19, upaya perdamaian Ukraina-Rusia, dan sebagainya.

Namun, pesan yang disampaikan itu dianggap sebagai tanda bahwa Presiden Jokowi sudah sepakat mencalonkan Prabowo sebagai calon presiden (Caprice) pada Pilpres 2024 mendatang.

Sebab, sebelumnya santer diberitakan sejumlah menteri telah meminta izin kepada Jokowi untuk mencalonkan diri di Pilpres 2024.

Lalu, apakah sinyal ini diambil sebagai dukungan dari Direktur Eksekutif Opini Politik Indonesia Dede Kornea Syah dalam pernyataan Jokowi kepada Prabowo Subianto di Pilpres 2024?

Presiden Joko Widodo yang mengaku sejak awal mendukung Menteri Pertahanan (Minhan) Prabowo Subianto, hanyalah pernyataan baku.

Menurut Dedi, yang disampaikan Jokowi bukan sekadar dukungan politik hukum.

Baca Juga : Dasar Hukum Calon Presiden Hanya Bisa Ikut Pilpres Jika Disetujui Parpol

“Dukungan Jokowi ini hanya statemen normatif, bukan dukungan riil secara politik yang berdampak pada dukungan relawan juga,” kata Dedi kepada Tribun Network, Sabtu (5/11).

Dedi menganggap, dukungan Jokowi bisa saja sebuah isyarat bahwa dirinya tak menginginkan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memenangkan kontestasi pemilihan presiden (pilpres) 2024.

“Dukungan ini bisa saja hanya isyarat, jika ia tidak mendukung atau tidak menginginkan Anies memenangi kontestasi,” ucap Dedi. 

Dedi menegaskan, pernyataannya itu bukan tanpa alasan. Pasalnya, Jokowi menyampaikan saat itu hanya ada dua calon presiden (bacapres), yakni Prabowo dan Anies. 

“Mengapa bisa ditafsir hingga ke Anies, karena statement Jokowi muncul saat bakal calon kontestan hanya dua, Prabowo dan Anies,” jelasnya.

Sementara, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga merespons pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengaku sejak awal mendukung Prabowo Subianto.

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, pernyataan Jokowi merupakan ungkapan dari seorang kepala negara yang menyatukan. 

“Ya presiden kan sebagai sosok kepala negara, kepala pemerintahan yang menyatukan,” kata Hasto.

Hasto meyakini Presiden Jokowi memahami memilih dan dipilih merupakan hak konstitusional warga yang dilindungi undang-undang (UU). 

“Presiden sangat memahami bahwa hak untuk dipilih dan memilih itu merupakan hak konstitusional warga negara yang dihormati,” terangnya. 

Ia pun berkelakar bahwa jangankan Prabowo, wartawan yang bakal maju dalam pemilihan presiden (pilpres) juga akan didukung oleh Jokowi. 

“Jangankan Pak Prabowo, teman pers (wartawan) ada yang maju pun Pak Jokowi akan menyampaikan hal yang sama (mendukung),” imbuh Hasto. 

Sebelumnya, Partai Gerindra menyambut baik pernyataan Presiden Joko Widodo yang memberi dukungan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Partai Gerindra juga menganggap pernyataan kepala negara itu sebagai bentuk dukungan pencapresan untuk Prabowo di 2024.

“Ya bahwa apa yang disampaikan pak Jokowi dalam pameran Indo Defense itu tentunya kami sambut baik bahwa dukungan terhadap segalanya terhadap kegiatan pak Prabowo,” kata Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, di Jakarta.

Wakil Ketua DPR RI itu menjelaskan, seluruh kader Gerindra sudah mengamanatkan Prabowo maju sebagai calon presiden di pilpres 2024.

Bahkan, Dasco mengungkapkan bahwa Prabowo telah meminta izin langsung ke Presiden Jokowi soal keinginannya maju di Pilpres 2024.

Atas dasar tersebut, Dasco menyebut dukungan yang disampaikan Jokowi tersebut tak hanya sekadar untuk bidang pertahanan tapi juga soal dukungan pencapresan terhadap Prabowo Subianto.

“Sehingga bahwa berita tadi itu dukungan ya juga termasuk dukungan terhadap rencana besar pertahanan kemudian sudah dipaparkan kepada pak Jokowi sejak dilantik menjadi pertahanan,” ucapnya.

“Ya saya pikir yang dimaksud dukungan itu ya pencapresan ya pertahanan kerja-kerja yang dilakukan Prabowo selama ini,” pungkas Dasco.

Dikabarkan sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa dirinya selalu mendukung apa yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Baca Juga : Pendaftaran Capres Dibuka 19 Oktober 2023, DPR-Mendagri Setujui Rancangan PKPU

Hal tersebut merespons soal Prabowo yang kerap memuji Jokowi terkait pelbagai hal, di antaranya penanganan Covid-19, upaya perdamaian Ukraina-Rusia, dan lain sebagainya

“Sudah sejak awal kok restu-restu. Sejak awal kok saya menyampaikan mendukung beliau,” kata Jokowi seusai meninjau pameran Indo Defence 2022 Expo di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu.

Sebelum melanjutkan kembali, Prabowo tampak mengatakan bahwa Jokowi mendukung bukan soal Pilpres.

“(Mendukung) ini pertahanan,” kata Prabowo.

Jokowi kemudian mengatakan bahwa dia dan Prabowo sudah saling tukar pikiran mengenai persoalan bangsa Indonesia ke depan.

“Biasalah berbicara, bukan sering ya, terlalu sering dengan Pak Menhan itu,” pungkasnya.

Dasar Hukum Calon Presiden Hanya Bisa Ikut Pilpres Jika Disetujui Parpol

Calonpresiden2024.com, Jakarta Calon presiden dan wakil presiden yang ingin maju di pilpres harus mendapat restu dari partai politik. Ketentuan ini sudah diatur dalam UUD 1945 secara tersurat di Pasal 6A Ayat 2 sebagai berikut.

“Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden disulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik perserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum,”

Ketentuan itu lalu diturunkan ke dalam Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan yang menjadi acuan yang menjadi pelaksanaan pemilu termasuk pilpres.

Capres-cawapres yang ingin mengikuti pilpres harus di daftarkan partai politik ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ada pula syarat yang harus dipenuhi oleh partai politik apabila ingin mendaftarkan pasangan capres-cawapres.

Baca Juga : Ganjar Pranowo Akan “Bermain Cantik”

Menurut UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilu, partai politik harus memiliki minimal 20 persen kursi DPR apabila ingin mendaftarkan capres-cawapres ke KPU. Apabila satu partai politik belum memiliki 20 persen kursi DPR, maka harus berkoalisi dengan partai politik lain.

Partai politik juga bisa mendaftarkan pasananga capres-cawapres jika memiliki 25 persen suara nasional hasil pemilu sebelumnya. Alternatif dari syarat kepemilikan 20 persen kursi di DPR. Dipilih Oleh Rakyat

Meski capres – cawapres baru bisa ikut pilpres apabila didaftarkan partai politik, tetapi pemilihan tetaplah harus melibatkan masyarakat secara langsung. Ketentuan tersebut pun merupakan amanat UUD 1945.

“Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat,” bunyi Pasal 6A Ayat 1 UUD 1945.

Pada sistem pemilihan presiden secara langsung ini sudah diterapkan sejak 2004. Pilpres 2024 mendatang juga akan menerapkan hal serupa, kecuali apabila ada perubahan pasal dalam UUD 1945 melalui amandemen

Ada Ketum Parpol di Luar Koalisi Perubahan Ingin Jadi Cawapres

Calonpresiden2024.com – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyebut bahwa ada Ketua Umum partai politik di luar Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang menyatakan ingin menjadi cawapres Anies Baswedan.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman menuturkan partai tersebut siap bergabung ke KPP dengan syarat ketua umumnya mendampingi Anies sebagai cawapres.

“Ya tentu sekarang ada beberapa pimpinan partai yang ingin merapat yang mereka kemudian masyarakat ketua umumnya ingin menjadi cawapres,” kata Sohibul usai penandatanganan piagam KPP di Jakarta, Jumat (24/3).

Namun, Sohibul enggan membeberkan siapa sosok tersebut. Hanya saja ia menyebutkan sosok itu berlatarbelakang parpol parlemen.

Lebih dalam ia membeberkan nama yang dipertimbangkan menjadi cawapres Anies. Mulai dari Ahmad Heryawan, AHY, hingga Yenny Wahid.

PKS mengusulkan Ahmad Heryawan, Demokrat AHY, dan NasDem Khofifah Indar Parawansa.

Baca Juga : Anies Baswedan Semringah Jadi Capres Partai Nasdem

“Dari PKS ada Kang Aher, dari Demokrat ada AHY, dari NasDem ada Bu Khofifah. Bahkan juga sebelumnya ada Pak Andika. Kemudian ada juga Mbak Yenny,” ujar dia.

Hal ini pun sejauh ini, tida partai mengumumkan piagam kerja sama pengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Mereka adalah Demokrat, NasDem dan PKS. Ada enam butir kesepakatan yang ditandatangi.

Penandatanganan piagam koalisi ini turut dihadiri oleh perwakilan ketiga parpol. Di antaranya, dari NasDem hadir Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya dan Sugeng Suparwoto.

Kemudian, dari PKS hadir Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman dan Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf. Lalu dari Demokrat hadir Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya.

Akan tetapi, tiga partai belum mendeklarasikan Koalisi Perubahan untuk Persatuan secara resmi. Mereka mengklaim deklarasi akan dilakukan bersamaan apabila sudah ada cawapres pendamping Anies Baswedan.