Arsip Tag: pilpres 2024

PEMILU, UMUM

Pendaftaran Capres Dibuka 19 Oktober 2023, DPR-Mendagri Setujui Rancangan PKPU

Tinggalkan komentar

Calonpresiden2024.com, JAKARTA – Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) akhirnya menyepakati Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang memuat tahapan dan jadwal Pemilu 2024. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Badan Kehormatan untuk Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (7/6) malam.

“Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri menyetujui Rancangan Peraturan Komisi Pemiluhan Umum (PKPU) tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024,” kata Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia.

Dengan persetujuan itu, KPU tinggal menunggu PKPU disahkan menjadi undang-undang. KPU kemudian akan mengatur timeline, tahapan, dan proses pelaksanaan Pilkada 2024. Rencananya, PKPU akan dirilis pekan ini atau paling lambat Jumat, 10 Juni 2022.

Dengan persetujuan PKPU, usulan jadwal tahapan pelaksanaan pemilu hingga pemungutan suara disahkan secara resmi oleh KPU. Ketua Dewan Pengurus Federasi Hasim Asiyari mengatakan, kegiatan pendaftaran calon presiden dan cawapres akan dimulai pada 19 Oktober 2023 hingga 25 November 2023.

Kemudian dalam rangka mencalonkan anggota DRC dan provinsi/kabupaten/kota dari tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023.

Baca Juga : Jokowi: Setelah Ini Jatahnya Pak Prabowo

“Untuk pasangan calon presiden, wakil presiden mulai 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023. Kemudian setelah ada penetapan calon, dimulailah tahapan berikutnya yaitu kampanye,” kata Hasyim Asyari dalam rapat.”

Lanjutnya, masa kampanye pilkada dimulai tiga hari setelah penetapan daftar calon final, yakni dari 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Sedangkan 10 Februari 2024 adalah H-3 sebelum masa pilkada.

“Karena di dalamnya nanti juga ada masa tenang yaitu pada tanggal 11-13 Februari,” ujarnya.

Apalagi, lanjut Hasim, puncak kegiatan pemilu atau pemungutan suara di TPS akan dilakukan pada 14 Februari 2024.

“Sebagaimana sudah disepakati pada bagian awal yaitu pemungutan suara dilakukan pada hari Rabu 14 Februari 2024,” ujarnya.  Adapun masa penghitungan suara dilakukan pada 14 dan 15 Februari, rekapitulasi berjenjang mulai dari 15 Februari sampai dengan penetapan rekapitulasi nasional 20 Maret 2024.

Hasil pemilihan presiden diputuskan tiga hari setelah dari MK diberitahu bahwa tidak ada sengketa. Jika terjadi sengketa, hasil pemilihan presiden ditetapkan tiga hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam PKPU, KPU juga telah menetapkan jadwal pemilihan presiden putaran kedua. Hashem mengungkapkan, putaran kedua Pilpres 2024, jika ada, akan dimulai pada 22 Maret 2024 dengan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Hari pemungutan suara akan berlangsung pada 26 Juni 2024.

“Alur dalam hal putaran kedua (akan digelar) pada Juni 2024. Dimulai pemutakhiran data pemilih Maret sampai April 2024. Masa kampanye 2-22 Juni 2024. Masa tenang 23-25 Juni,” terang Hasyim.

“Pemungutan suara 26 Juni, penghitungan 26-27 Juni. Rekapitulasi hasil pemungutan suara 27-20 Juli 2024, diikuti penetapan hasil pemilu. Pelantikannya juga 20 Oktober. Perlu kita perhatikan menurut UU terdapat ketentuan paling lambat H-14 berakhir masa jabatan presiden, sudah ada penetapan calon terpilih baik pilpres 1 atau 2 putaran,” imbuhnya.

Baca Juga : Pemerintah DPR Sepakati Jadwal Pemilu 2024 Serentak

Bersamaan dengan itu, pembukaan tahapan pemilu pada 14 Juni akan dilanjutkan dengan pemutakhiran data pemilih, pendaftaran penetapan peserta pemilu, penetapan daerah pemilihan, dan penetapan capres-cawapres, DPD, DPR RI, dan DPRD. Federasi juga menetapkan masa kampanye pemilihan presiden putaran pertama, yakni 75 hari.

Jadwal dan tahapan pemilu putaran pertama :

Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu: 29 Juli – 13 Desember 2022

Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih: 14 Oktober – 21 Juni 2022

Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan: 14 Oktober 2022 – 9 Februari 2023

Pencalonan DPD: 6 Desember 2022 – 25 November 2023

Pencalonan DPR dan DPRD: 24 April – 25 November 2023

Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden: 19 Oktober – 25 November 2023

Masa Kampanye Pemilu: 28 November 2023 – 10 Februari 2024

Masa Tenang: 11-13 Februari 2024

Pemungutan Suara: 14 Februari 2024

Penghitungan Suara: 14-15 Februari 2024

Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara: 15 Februari – 20 Maret 2024

Penetapan Hasil Pemilu: Disesuaikan dengan ada tidaknya gugatan di Mahkamah Konstitusi

Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden: 20 Oktober 2022

Jadwal dan tahapan pilpres putaran ke-2:

Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih: 22 Maret – 25 April 2024

Masa Kampanye Pemilu: 2 Juni – 22 Juni 2024

Masa Tenang: 23 Juni – 25 Juni 2024

Pemungutan Suara: 26 Juni 2024

Penghitungan Suara: 26 Juni – 27 Juni 2024

Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara: 27 Juni – 20 Juli 2024

Penetapan Hasil Pemilu: Disesuaikan dengan ada tidaknya gugatan di Mahkamah Konstitusi

Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden: 20 Oktober 2022

PEMILU, UMUM

Pemerintah DPR Sepakati Jadwal Pemilu 2024 Serentak

Tinggalkan komentar

Calonpresiden2024.com, JAKARTA – DPR bersama dengan pemerintah, dan penyelenggara pemilu akhirnya menyepakati jadwal pemilu serentak 2024. Kesepakatan itu dicapai dalam rapat antara Panitia II DPR, pemerintah dan penyelenggara pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi Pemilihan Umum. Bawaslu dan Badan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Kamis (3/6) malam.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim mengatakan, rapat pokja persiapan Pilkada 2024 telah menyepakati jadwal penyelenggaraan pemilihan umum (pilkada) hingga pemilihan presiden daerah 2024. Pelkada). Tim tersebut membahas rancangan pemilu 2024 yang diajukan KPU RI. Menurut Al-Qaman, tanggal pemungutan suara Pemilu 2024 berupa Pemilu Legislatif (Pilleg) dan Pemilu Presiden (Bilbers) telah disepakati pada 28 Februari 2024. Sementara, Pemungutan Suara Pilkada 2024 akan berlangsung pada 27 November 2024.

Baca Juga : Bawaslu Awasi KPU Klarifikasi Data Ganda Parpol Sudah Bersih

”Pada rapat sessi pertama Kamis malam telah disepakati beberapa hal, pertama; hari H pencoblosan Pemilu Serentak 2024 adalah 28 Februari 2024. Kedua, hari-H pencoblosan Pilkada Serentak 2024 adalah 27 November 2024,” kata Luqman dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (4/6).

Luqman menjelaskan, selain menentukan waktu pencoblosan, rapat juga menyepakati proses tahapan Pemilu 2024 akan dimulai 25 bulan sebelum pemungutan suara atau Maret 2022. Pilkada serentak adalah hasil Pemilu DPRD tingkat provinsi atau kabupaten atau kota Pemilu 2024.

“Lima poin penting itu sudah disepakati bersama dalam rapat Tim Kerja Bersama pada Kamis malam,” ujarnya.

Politikus PKB itu berkata Tim Kerja Bersama melanjutkan rapatnya pada Jumat (4/6) karena masih banyak permasalahan krusial yang harus dibahas terkait Pemilu 2024. Permasalahan tersebut menurut dia antara lain terkait masa jabatan penyelenggara pemilu di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota yang habis pada 2023, 2024, dan 2025. Luqman mengatakan, sebagian menganggap hal tersebut akan mengganggu pelaksanaan tahapan pemilu.

Baca Juga : Pilkada Serentak 27 Desember 2024

Terkait persoalan tersebut, sedang dipertimbangkan untuk memperpanjang masa jabatan para penyelenggara pemilu itu hingga 2025, mempercepat proses rekrutmen ke 2022, atau tetap mengikuti sesuai periode yang berpotensi mengganggu pelaksanaan tahapan pemilu. “Itu kesepakatan sementara,” ungkap Komisioner KPU RI Pramono Ubaid membenarkan. Untuk lebih detailnya, pihaknya akan membahas lebih lanjut dalam proses penyusunan aturan penyelenggaraan Pemilu 2024.

“Kita akan detailkan di PKPU Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024,” ujarnya

Sebelumnya, KPU mengusulkan pemungutan suara untuk Pemilu 2024 digelar pada Februari atau Maret. Pilpres serentak diusulkan November 2024. Mengacu pada pilpres serentak 2019, pemungutan suara akan dilakukan pada April, tepatnya 17 April. Namun, menurut Ketua KPU Ilham Saputra, pemungutan suara pada April 2024 dikhawatirkan dapat mengganggu tahapan pencalonan Pelkada 2024.

Anggota Komisi II DPR, Aminorukhman, juga menyatakan setuju menggelar pemilu 2024. Ia mengatakan, DPR telah sepakat untuk memberikan suara pada pemilu legislatif dan presiden yang dijadwalkan pada 28 Februari 2024. .

“Iya benar keputusan itu dari keputusan bersama rapat tadi malam,” ujarnya.

Hasil pembahasan Komisi II DPR, Pemerintah, KPU, Bawaslu, dan DKPP:

  1. Pemungutan suara Pemilu Serentak (Pileg dan Pilpres) 2024 adalah hari Rabu 28 Februari 2024.
  2. Pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 adalah hari Rabu 27 November 2024.
  3. Tahapan Pemilu Serentak 2024 dimulai 25 bulan sebelum Hari-H pemungutan suara yakni Maret 2022.
  4. Syarat pencalonan dan dalam Pilkada Serentak 2024 adalah hasil Pemilu DPRD Provinsi/Kab/Kota Pemilu 2024 (perolehan suara dan perolehan kursi Pemilu 2024).
PEMILU, UMUM

Pilkada Serentak 27 Desember 2024

Tinggalkan komentar

Calonpresiden2024.com, JAKARTA – KPU mengusulkan hari pemungutan suara Pemilu 2024 untuk pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) dilaksanakan pada 21 Februari 2024. Menurut Presiden Serikat Ilham Saputra, tanggal tersebut menunjukkan sejumlah pertimbangan kecukupan waktu, seperti menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu dan menetapkan jadwal pencalonan hasil Pemilu.

”Tentu dengan mempertimbangkan memberikan waktu yang memadai untuk penyelesaian sengketa hasil pemilu,” kata Ilham dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, Senin (6/9).

Ilham mengatakan, pada 2024 akan dilaksanakan pemilu serentak pertama dan pilkada pada tahun yang sama. Untuk itu, KPU juga harus memperhatikan beban kerja lembaga yang ditugaskan kepada KPU. Selanjutnya, KPU juga harus menjaga agar hari pencoblosan tidak bertepatan dengan kegiatan keagamaan.

”Kita sudah hitung bahwa nanti ramadan di bulan April, kemudian rekapitulasi penghitungan suara tidak bertepatan dengan hari raya keagamaan seperti misalnya Idulfitri,” ucapnya.

Baca Juga : Bawaslu Awasi KPU Klarifikasi Data Ganda Parpol Sudah Bersih

Selain pencoblosan Pilkada serentak pada 21 Februari 2024, KPU juga mengusulkan agar Pelkada digelar serentak pada 27 November 2024. Elham mengatakan, penetapan hasil Pemilu 2024 baik pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif akan dikaitkan dengan Pilkada. tahapan, seperti jadwal pencalonan Pilkada 2024. Hasil perolehan kursi atau suara masing-masing partai politik di tingkat kabupaten dan kabupaten/kota menjadi syarat pencalonan kepala daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Belkada, partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika memenuhi syarat minimal kursi DPRK. Jadwal pilkada yang diusulkan juga mempertimbangkan beban kerja penyelenggara pemilu karena ada tahapan pilkada dan pilkada yang tumpang tindih.

KPU kemudian memilih waktu pencoblosan dan tahapan pemilu lainnya agar tidak berbarengan dengan kegiatan keagamaan. Misalnya pelaksanaan puasa di bulan April atau bulan April, sehingga hasil penghitungan suara dijumlahkan agar tidak bertepatan dengan Idul Fitri yang jatuh di awal Mei.

Pemilu 2024 akan berlangsung selama 25 bulan. Tahapan pilkada akan dimulai pada pertengahan Januari 2022 dengan perencanaan program dan anggaran serta peraturan KPU serta permohonan dan penerimaan data jumlah penduduk per kabupaten (DAK2) dan daftar calon pemilih. pemilih (DP4) untuk pendaftaran partai politik. KPU kemudian merancang proses pendaftaran, verifikasi, dan identifikasi partai politik (peserta) peserta pemilu 2024 atau pemilu mulai April 2022.

“Persiapan pendaftaran dan verifikasi parpol. Kalau di dalam program kita, tahapan kita, rancangan kita itu dilaksanakan pada April dan Agustus 2022, Desember 2022 itu ada pendaftaran, verifikasi, dan penetapan parpol,” kata Ilham.

KPU juga akan menetapkan pembentukan panitia pelaksana pemilu (PPK), panitia pemilihan luar negeri (PPLN), dan panitia pemungutan suara (PPS), serta menyusun usulan daerah pemilihan calon anggota legislatif DPRD tingkat II.

Memasuki tahun 2023, KPU akan mulai memasuki tahap pencalonan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Baca Juga : Viral, Pilpres AS Mirip Dengan Indonesia

“Nah tentu 2023 jauh lebih banyak sekali tahapan yang harus kita lakukan, pemutakhiran data pemilih, kemudian juga pendaftaran calon, termasuk juga pencalonan untuk DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Kemudian pencalonan pilpres, jadi 2023 akan sangat padat,” katanya. Lanjutkan membaca Pilkada Serentak 27 Desember 2024 →

PEMILU, UMUM

Bawaslu Awasi KPU Klarifikasi Data Ganda Parpol Sudah Bersih

Tinggalkan komentar

Calonpresiden2024.com, JAKARTA – Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik menyadari bahwa adanya data ganda antar partai politik (Parpol) dalam proses verifikasi administrasi Pemilu 2024.

Tentu, hal itu menjadi permasalahan yang harus segera diselesaikan oleh KPU RI.

Namun, kini Idham memastikan bahwa permasalahan data ganda antar parpol sudah selesai. Karena, pihaknya telah melakukan verfikasi perbaikan.

Hal itu disampaikan Idham saat bincang-bincang bertajuk ‘Partai Politik Layak & Tidak Layak Lolos di Pemilu 2024 bersama Hadar Nafis Gumay dan Arief Budiman di Kantor Redaksi Tribun Network, Jakarta, Kamis (20/10/2022).

“Terakit data ganda antar parpol, kami meyakini hari ini sudah bersih, karena kemarin waktu pelaksanaan verifikasi perbaikan, kami lakukan pengecekan silang antar parpol, dan alhamdulillah semuanya dapat ditangani dengan baik,” kata Idham.

Idham mengatakan bahwa terkait dengan pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi parpol, KPU hanya menjalankan fungsi administratif. 

Dan, kalau memang ada data yang dikategorikan tersebut tidak memenuhi syarat maka kami akan nyatakan terstruktur, sistrmatis dan masif.

Dia juga menyoroti soal kartu tanda anggota (KTA) parpol yang diterbitkan tanpa seizin pemilik KTP elektronik.

Menurutnya, hal tersebut merupakan persoalan delik aduan. Sehingga, selama masyarakat tidak menyampaikan delik aduan kepada KPU, maka asumsikan KTA yang diterbitkan parpol itu legal.

“Jadi konteksnya delik aduan,” terangnya.

Ia juga memastikan, bahwa KPU membuka layanan pengaduan masyarakat terkait status keanggotaan parpol hingga Desember 2022.

“Kami buka sampai dengan tanggal 13 Desember 2022. Saat ini masih berlangsung,” kata Idham.

Dia menambahkan, bahwa KPU RI sangat membuka lebar ruang partisipasi masyarakat dalam mewujukan Pemilu yang partisipatif dengan teknologi informasi.

“Kami buka ruang untuk warga negara atau pemilih mengecek status keanggotaan partainya, bahkan hal tersebut kami normakan di pasal 140 PKPU 4/2022 dan ketika kami buka ruang ini, masyarakat banyak sekali yang melakukan pengecekan,” terangnya.

Baca Juga : Syarat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden di Pemilu 2024

Idham juga mengatakan, setelah dilakukan pengecekan dan melakukan klarifikasi akan dicek langsung oleh Bawaslu Kab/Kota.

Setelah itu, disampaikan datanya melalui infopemilu. Dalam tahap ini, pihaknya akan minta kepada parpol untuk menghapus. Karena berkaitan dengan penghapusan data keanggotaan parpol itu merupakan kewenangan parpol sesuai UU partai politik.

“Dan penghapusan keanggotaan parpol yang tidak memenuhi syarat itu sudah kami sediakan dan kami beri kewenangan penuh kepada partai politik, tapi kemarin karena ada sedikit trouble dalam sisi komputasi sipol, untuk sementara fitur tersebut disuspend,” jelasnya.

PEMILU, UMUM

Jokowi: Setelah Ini Jatahnya Pak Prabowo

Tinggalkan komentar

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menyinggung soal Pemilihan Presiden 2024 saat hadir dalam HUT ke-8 Partai Perindro di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin, (7/11) kemarin. Jokowi memprediksi Ketua Umum Gerindra yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan menjadi Presiden.“Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo,” ujar Jokowi yang disambut tepuk tangan para peserta hadir.

Mendengar ucapan Presiden, Prabowo yang juga hadir dalam acara tersebut lalu berdiri dan memberikan hormat pada presiden.

Pernyataan Jokowi soal Presiden yang akan menggantikannya nanti tersebut berawal dari permintaan Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo kepada Jokowi untuk memberikan tips agar raihan suara Perindo tinggi pada Pileg 2024 mendatang. Harry Tanoe meminta tips kepada Presiden karena Jokowi terbukti dari Wali Kota Solo dapat menjadi Presiden Indonesia selama dua periode.

Jokowi kemudian membenarkan bahwa dirinya dari Wali Kota Solo menjadi GubernurJakarta lalu menjadi Presiden. Bahkan pada periode keduanya dia mengalahkan Prabowo.“Tadi Pak Hary menyampaikan saya ini dua kali wali kota di Solo menang, kemudian ditarik ke Jakarta,  gubernur sekali menang. Kemudian dua kali di pemilu Presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo,” ujar Jokowi.

Terkait tips agar dapat terus menang, Presiden berseloroh. Ia mengatakan tips tersebut bila diceritakan akan memakan waktu yang panjang. “Tadi Pak Hary tanoe menyampaikan tipsnya apa, kalau cerita akan panjang sekali, silahkan bapak Ibu yang ingin tahu tips datang ke saya bawa gula dan teh,” pungkasnya.

Beberapa hari lalu, Jokowi juga sudah memberi sinyal restu mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Bahkan, Presiden menyebut bahwa dukungan itu telah disampaikannya sejak awal. Namun, yang disampaikan Presiden itu berkaitan dengan Prabowo yang kerap memuji pemerintahan Jokowi terkait pelbagai hal, di antaranya penanganan Covid-19, upaya perdamaian Ukraina-Rusia, dan lain sebagainya.

Baca Juga : Anies Baswedan Semringah Jadi Capres Partai Nasdem

Tetapi, pesan yang disampaikan itu ditangkap sebagai sinyal bahwa Presiden Jokowi telah merestui Prabowo untuk maju sebagai calon presiden (Capres) pada Pilpres 2024, mendatang.Karena, sebelumnya santer kabar bahwa sejumlah menteri telah meminta izin kepada Jokowi untuk maju di Pilpres 2024.

Lalu, apakah sinyal ini ditangkap sebagai dukungan Jokowi kepada Prabowo Subianto di Pilpres 2024?Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah menyebut, pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengaku sejak awal mendukung Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto hanya sebatas pernyataan normatif.

Menurut Dedi, apa yang disampaikan Jokowi bukan semata-mata dukungan politik secara sah.

“Dukungan Jokowi ini hanya statemen normatif, bukan dukungan riil secara politik yang berdampak pada dukungan relawan juga,” kata Dedi.

Dedi menganggap, dukungan Jokowi bisa saja sebuah isyarat bahwa dirinya tak menginginkan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memenangkan kontestasi pemilihan presiden (pilpres) 2024.

“Dukungan ini bisa saja hanya isyarat, jika ia tidak mendukung atau tidak menginginkan Anies memenangi kontestasi,” ucap Dedi. 

Dedi menegaskan pernyataannya bukan tanpa alasan. Sebab, Jokowi menyampaikan hal itu saat bakal calon presiden (bacapres) hanya ada dua, yakni Prabowo dan Anies. 

“Mengapa bisa ditafsir hingga ke Anies, karena statement Jokowi muncul saat bakal calon kontestan hanya dua, Prabowo dan Anies,” jelasnya.

Sementara, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga merespons pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengaku sejak awal mendukung Prabowo Subianto.Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, pernyataan Jokowi merupakan ungkapan dari seorang kepala negara yang menyatukan. “Ya presiden kan sebagai sosok kepala negara, kepala pemerintahan yang menyatukan,” kata Hasto.

Hasto meyakini Presiden Jokowi memahami memilih dan dipilih merupakan hak konstitusional warga yang dilindungi undang-undang (UU). 

“Presiden sangat memahami bahwa hak untuk dipilih dan memilih itu merupakan hak konstitusional warga negara yang dihormati,” terangnya. 

Ia pun berkelakar bahwa jangankan Prabowo, wartawan yang bakal maju dalam pemilihan presiden (pilpres) juga akan didukung oleh Jokowi. 

“Jangankan Pak Prabowo, teman pers (wartawan) ada yang maju pun Pak Jokowi akan menyampaikan hal yang sama (mendukung),” imbuh Hasto. 

Sebelumnya, Partai Gerindra menyambut baik pernyataan Presiden Joko Widodo yang memberi dukungan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.Partai Gerindra juga menganggap pernyataan kepala negara itu sebagai bentuk dukungan pencapresan untuk Prabowo di 2024.

“Ya bahwa apa yang disampaikan pak Jokowi dalam pameran Indo Defense itu tentunya kami sambut baik bahwa dukungan terhadap segalanya terhadap kegiatan pak Prabowo,” kata Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, di Jakarta.

Baca Juga : Presiden Jokowi Dukung Prabowo di Pilpres 2024

Wakil Ketua DPR RI itu menjelaskan, seluruh kader Gerindra sudah mengamanatkan Prabowo maju sebagai calon presiden di pilpres 2024. Bahkan, Dasco mengungkapkan bahwa Prabowo telah meminta izin langsung ke Presiden Jokowi soal keinginannya maju di Pilpres 2024.

Atas dasar tersebut, Dasco menyebut dukungan yang disampaikan Jokowi tersebut tak hanya sekadar untuk bidang pertahanan tapi juga soal dukungan pencapresan terhadap Prabowo Subianto.

“Sehingga bahwa berita tadi itu dukungan ya juga termasuk dukungan terhadap rencana besar pertahanan kemudian sudah dipaparkan kepada pak Jokowi sejak dilantik menjadi pertahanan,” ucapnya.

“Ya saya pikir yang dimaksud dukungan itu ya pencapresan ya pertahanan kerja-kerja yang dilakukan Prabowo selama ini,” pungkas Dasco.

PEMILU, UMUM

Anies Baswedan Semringah Jadi Capres Partai Nasdem

Tinggalkan komentar

Calonpresiden2024.com, JAKARTA – Partai Nasional Demokrat (NasDem) resmi mengumumkan capres 2024. Tokoh Gubernur DKI Jakarta Anees Baswedan telah dilantik sebagai calon presiden untuk mengikuti pemilihan presiden 2024 mendatang.

Pengumuman dilakukan di Nasdem Tower, Gundangdia, Menteng, Jakarta Pusat. Anees Baswedan datang ke Naseem Tower di Jakarta Pusat. Ia datang sekitar pukul 09.30 WIB dengan mengenakan jas hitam.

Dua orang kader Nasdem menyambut baik kedatangan Anis. Saat memasuki Burj Al Naseem, Anees tampak bersemangat dan terus tersenyum serta melambaikan tangan kepada awak media. Tapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun.

Surya Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem menjelaskan mengapa dirinya mengangkat nama mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu sebagai calon presiden.

“Kenapa Anies Baswedan? Why not the best,” ucap Surya dalam sambutannya yang disambut tepuk tangan riuh kader lainnya. 

Surya Paloh juga meyakini Indonesia menjadi negara yang bermartabat jika Anies terpilih menjadi Presiden RI. 

“Kami ingin menitipkan perjalanan bangsa ini ke depan bangsa ke depan, insya Allah jika saudara Anies Rasyid Baswedan terpilih jadi presiden nanti, pimpinlah bangsa ini jadi bangsa yang lebih bermartabat, bangsa yang mampu membentuk karakter daripada bangsa ini sejatinya,” ujarnya.

Surya mengungkapkan pembangunan bangsa Indonesia tidak hanya dilakukan melalui aspek fisik semata melainkan pembangunan karakter. 

“Itu diperlukan dan akan kita perlukan yang tidak kalah lagi diperlukan adalah nation and character building membangun karakter bangsa,” ungkapnya.

Adapun beberapa petinggi Partai Nasdem yang tampak hadir di lokasi, yakni Surya Paloh, Ahmad Sahroni, Taufik Basari, Saan Mustopa, Syahrul Yasin Linpo, Rachmat Gobel, Lestari Moerdijat, Ahmad Ali dan lainnya. 

Surya Paloh juga mengatakan mantan Anies merupakan terbaik dari yang terbaik.

“Inilah mengapa akhirnya Nasdem memilih sosok Anies Baswedan. Kami mempunyai keyakinan-keyakinan, pikiran-pikiran dalam perspektif baik secara makro maupun mikro, sejalan dengan apa yang kami yakini,” kata Paloh.

Seusai dideklarasikan sebagai capres oleh Partai Nasdem, Anies Baswedan mengaku sudah mempersiapkan apa yang hendak ia capai jika ia terpilih menjadi presiden. Hal tersebut berkaitan dengan pembangunan Indonesia ke depan. 

Anies Baswedan melihat pembangunan Indonesia terus berkesinambungan dari satu kepemimpinan ke kepemimpinan lainnya. Sehingga ia merasa bertanggung jawab untuk melanjutkannya.

“Pembangunan Indonesia berjalan amat panjang dan berkesinambungan dari satu kepemimpinan ke kepemimpinan berikutnya. Itu nature procces pembangunan oleh bangsa Indonesia,” ujarnya.

“Kita lihat ini sebagai continuity and change. Itu yang dipesan ketum, bicara ke depan dan insha Allah itu yang akan dipegang,” tambahnya.

Anies mengatakan pihaknya menerima amanah yang diberikan Nasdem untuk maju dalam pilpres mendatang. 

Baca Juga : Anies Baswedan Siap Jadi Capres 2024, Bagaimana Persaingannya?

“Bismillah kami terima kami siap jalan bersama,” kata Anies.

Anies menuturkan pihaknya bersedia meneruskan pembangunan yang ada di Indonesia apabila terpilih menjadi presiden. 

“Ketika Bang Surya dan teman-teman di Nasdem mengajak kami untuk berjalan bersama meneruskan pembangunan di republik ini, memperbaiki yang kurang, menuntaskan yang belum, dengan memohon ridho allah SWT, dengan segala kerendahan hati, bismillah kami terima dan siap menjawab tantangan itu,” ujarnya. 

Berdasarkan pantauan calonpresiden2024.com, Anies menilai ketika calon presiden diumumkan, dirinya telah menyelamatkan reli partai Nasdem . Ia menyanyikannya saat pengumuman calon presiden RI, Nasdem Tower, Jakarta Pusat.

Anis perlahan mengikuti jalannya. Mulutnya tidak terlalu lebar. Tatapannya tetap tajam ke arah awak media. Sambil mengenakan jas hitam, Anees berdiri di samping Ketua Umum Partai Nasdem , Surya Paloh.

Mars dinyanyikan untuk Nasdem setelah lagu kebangsaan Indonesia raya. Di belakang Anies dan Surya terlihat banyak elit partai Nasdem. Ada Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, Taufik Basari, San Mostopa, Syarul Yasin Linpo, Rachmat Gobel, Lestari Moerdijat, Ahmad Ali dan lain-lain.

Jamiluddin Ritonga, pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul menjelaskan, setidaknya ada tiga faktor yang membuat Pemprov DKI Jakarta menjadi orang pertama yang diusung Surya Paloh cs. Faktor pertama adalah hubungan Anees Baswedan dengan Nasdem, kata Jamiluddin.

“Anies menjadi salah satu pendiri Nasdem saat masih menjadi Ormas,” kata Jamiluddin.

Dengan begitu, kata dia, Anies dianggap memahami visi dan misi partai Nasdem, termasuk semangat restorasi yang digaungkan partai tersebut. “Oleh karena itu, Anis dinilai sudah paham betul apa yang dimaksud dengan partai Nasdim,” ujarnya.

Faktor kedua, elektabilitas Anies yang secara konsisten berada di posisi tiga besar dalam jajak pendapat yang dilakukan beberapa lembaga, merupakan upaya yang baik bagi Nasdem untuk mempromosikan pendiri Indonesia Mengajar. Memang, kata Jamiluddin, elektabilitas Anies cenderung terus meningkat meski belum mencalonkan diri sebagai capres.

Dengan begitu, kata dia, Anies dianggap memahami visi dan misi partai Nasdem, termasuk semangat restorasi yang digaungkan partai tersebut.

“Oleh karena itu, Anies dinilai sudah paham betul apa yang dimaksud dengan partai Nasdem,” ujarnya.

Faktor kedua, elektabilitas Anies yang secara konsisten berada di posisi tiga besar dalam jajak pendapat yang dilakukan beberapa lembaga, merupakan upaya yang baik bagi Nasdem untuk mempromosikan pendiri Indonesia Mengajar. Memang, kata Jamiluddin, elektabilitas Anies cenderung terus meningkat meski belum mencalonkan diri sebagai capres.

“Karena itu, Nasdem tampaknya sangat yakin akan mudah untuk mendongkrak elektabilitas Anies lebih tinggi lagi. Anies dinilai sosok yang punya nilai jual tinggi sehingga akan mudah mengemasnya dan dikampanyekan ke khalayak luas,” kata dia.

Terakhir, faktor ini datang dari peran Jusuf Kalla (JK). Menurut Jamiluddin, JK tampaknya telah membujuk Surya Paloh untuk menghamili Anees dan memenangkan pemilihan presiden 2024. Apalagi, Surya Paloh dan JK memiliki hubungan dekat yang diyakini mengikuti sarannya.

Ia mengatakan, pekerja dari JK itu akan mendorong Partai Demokrat dan PKS untuk segera mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden.

“Jadi, peran besar JK dalam mengusung Anies menjadi capres tampaknya sangat besar. JK tampaknya mampu menjadi fasilitator dan dinamisator dengan Nasdem, Demokrat, dan PKS untuk mengusung Anies,” tukas dia.

PEMILU, UMUM

Anies Baswedan Siap Jadi Capres 2024, Bagaimana Persaingannya?

Tinggalkan komentar

Calonpresiden2024.com, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya mengatakan kesiapannya mencalonkan diri sebagai presiden pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Anies siap jadi calon presiden (capres) jika ada partai politik yang meminangnya.

”Saya siap mencalonkan diri sebagai presiden jika ada partai mencalonkan saya,” kata Anies dalam wawancaranya dengan kantor berita Reuters di Singapura, Kamis (16/9).

Anies yang akan berakhir masa jabatannya sebagai Gubernur DKI pada pertengahan Oktober mendatang saat ini belum tergabung dengan parpol manapun sebagai kader. Dengan tidak menjadi anggota partai politik (parpol) manapun, kata Anies, hal itu memberikan dia kesempatan untuk berkomunikasi dengan semua parpol. 

Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan sejumlah lembaga, nama Anis kerap menempati posisi tiga besar dalam hal mampu terpilih sebagai calon presiden 2024. Namanya bersaing ketat dengan Ketua Umum Partai Grindra yang juga Menhan Menteri Prabowo Subianto, dan Gubernur Jawa Tengah yang juga kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo.

Anies mengaku cukup kaget saat elektabilitasnya meroket dalam setiap survei. Ia sejumlah survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga itu telah memberinya kredibilitas dengan menempatkan dirinya sebagai salah satu tokoh yang akan bertarung dalam kontestasi nasional pada 2024.

Baca Juga : Anies Baswedan Resmi Genggam Tiket Capres 2024

“Survei yang tidak diminta ini terjadi bahkan sebelum saya berkampanye. Saya pikir mereka memberi saya lebih banyak kredibilitas,” ujarnya.

Meski banyak mendapat kritik terkait bagaimana ia dulu naik ke kursi kepemimpinan di Jakarta, namun Anies menilai kebijakannya sebagai Gubernur DKI Jakarta telah mempersatukan rakyat dari berbagai isu yang memecah belah. Anies meminta agar masyarakat dapat menilai dirinya berdasarkan kerja nyata yang telah ia lakukan selama menjabat sebagai gubernur.

“Dulu, orang berasumsi tentang saya dan apa yang saya perjuangkan dan apa yang akan saya lakukan di kantor. Sekarang, saya telah menjabat selama lima tahun, jadi nilailah saya berdasarkan kenyataan dan rekam jejak,” kata Anies.

Saat diminta tanggapannya mengenai wawancaranya dengan Reuters itu, Anies hanya memberi respons singkat. Berusaha mengelak, orang nomor satu di DKI ini justru memberikan jawaban lain dan berdalih masa jabatannya baru berakhir pada 16 Oktober 2022 mendatang.

“Oh ini baru 16 September ini, kan 16 Oktober,” ujar Anies di RS Siloam Hospitals, Jakarta Selatan, Jumat (16/9). “Cukup itu aja. Jawaban apapun dikutip soalnya. Enggak bisa nyeletuk pula kita,” lanjutnya.

Terpisah, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai Anies merupakan capres potensial di pilpres 2024.

“Mas Anies salah satu calon potensial,” kata Mardani kepada wartawan, Jumat (16/9).

Ia mengatakan hingga kini PKS memang belum menentukan capres yang bakal diusung pada pilpres 2024. Kendati demikian, dari sejumlah figur yang digadang-gadang bakal maju sebagai capres, Anies yang cukup dekat dengan PKS.

“Mas Anies salah satu yang dekat dan punya banyak kesamaan,” ujar Mardani.

Mardani menuturkan untuk menghadapi Pilpres 2024, langkah pertama yang diambil PKS yakni membangun koalisi dengan partai-partai lain.

“Langkah pertama membangun koalisi. Baru bahas capres dan cawapres,” ungkapnya.

Sementara anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Gilbert Simanjuntak mempertanyakan kendaraan politik yang akan digunakan Anies untuk maju di Pilpres 2024. Mengingat belum ada satu pun partai yang mendeklarasikan diri bakal mengusung orang nomor satu di DKI itu sebagai capres 2024 akan datang.

Sementara itu, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Gilbert Simanjuntak mempertanyakan alat politik yang akan digunakan Anies untuk mencalonkan diri di Pilpres 2024. Mengingat belum ada partai yang menyatakan diri mengusung orang pertama di DKI sebagai capres 2024 akan datang.

Baca Juga : Presiden Jokowi Dukung Prabowo di Pilpres 2024

“Saya kira itu keputusan yang baik dan haknya. Nanti kita lihat apakah ada partai yang mau menerima,” ucapnya.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini menyebut, biasanya partai politik akan mengusung kadernya sendiri yang telah mengangkat nama partai.

“Karena selayaknya mereka yang berkeringat membanhun partau yang biasanya dicalonkan. PDIP lebih melihat rekam jejak, dedikasi, dan kinerja,” ujarnya.

Hal ini pun disebut Gilbert bakal jadi ajang pembuktian kinerja Anies selama memimpin Jakarta dalam lima tahun terakhir ini.

“Mungkin ada partai lain yang berminat. Itu akan membuktikan apakah kinerjanya selama jadi gubernur memang layak jadi presiden atau tidak, lewat pilihan rakyat,” kata Gilbert.

Sebagai informasi, Anies Baswedan belakangan ini sudah digandeng sejumlah partai politik. Bahkan, namanya tercatat di Bursa Calon Presiden Partai Demokrat, Partai NasDem, PKS, dan PAN. Namun, belum ada parpol yang mengumumkan akan memilih Anies sebagai capres 2024 mendatang.

Beberapa tokoh politik lainnya, seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, disebut juga akan menjadi Ketua DPR RI Puan Maharani sebagai saingan mereka dalam Pilpres 2024.

PEMILU, UMUM

Presiden Jokowi Dukung Prabowo di Pilpres 2024

Tinggalkan komentar

Calonpresiden2024.com – JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara soal dukungannya terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024 (Pilpres). Jokowi mengatakan sejak awal mendukung Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

“Sudah sejak awal, kok restu-restu, sejak awal saya menyampaikan mendukung beliau (Prabowo),” kata Jokowi didampingi Prabowo usai menyaksikan pameran Indo defence Expo 2022 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (2/10).

“Ini pertahanan,” timpal Prabowo.

Jokowi menuturkan dirinya sering memberikan wejangan kepada Prabowo untuk menghadapi Pemilu 2024. Jokowi menyebut dirinya dan Prabowo juga sering bertukar pikiran mengenai Indonesia.

“Ya kita sering saling bertukar pikiran mengenai bagaimana Indonesia ke depan,” tuturnya.

“Saya kira biasa berbicara dengan, bukan sering, tapi terlalu sering berbicara dengan Pak Menhan itu,” imbuh Jokowi.

Terkait para menterinya yang berniat menjadi calon presiden atau wakil presiden di Pilpres 2024, Jokowi meminta mereka untuk tetap memprioritaskan tugas negara. Hal itu disampaikan Jokowi merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal syarat nyapres bagi menteri. MK menyatakan menteri tak perlu mengundurkan diri dari jabatannya jika nyapres.

“Tugas sebagai menteri harus diutamakan,” kata Jokowi.

Jokowi juga berjanji akan memantau kinerja para menterinya yang akan ikut Pilpres 2024. Dia akan mengevaluasi para menteri jika kinerjanya terganggu karena pilpres.

Terkait para menterinya yang berniat menjadi capres atau cawapres pada Pilpres 2024, Jokowi meminta agar tetap mengutamakan tugas negara. Hal itu disampaikan Jokowi menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang syarat nyapres bagi menteri. Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa menteri tidak perlu mengundurkan diri dari jabatannya jika mencalonkan diri sebagai presiden.

“Tugas menteri harus diprioritaskan,” kata Jokowi.

Jokowi juga berjanji akan memantau kinerja para menterinya yang akan mengikuti pemilihan presiden 2024. Para menteri akan mengevaluasi jika kinerja mereka terganggu oleh pemilihan presiden.

“Kalau kita lihat nanti mengganggu ya akan dievaluasi, apakah memang harus cuti panjang banget atau tidak,” ujarnya.

Dalam Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, terdapat beberapa menteri yang diperkirakan akan bertarung di Pilpres 2024. Selain Prabowo, ada Menteri Koordinator Perekonomian yang juga Ketua Umum Golkar. Partai, Airlangga Hartarto, dan Menteri BUMN Eric Thohir, serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.

Nama Prabowo sendiri sudah dikukuhkan Partai Grindra sebagai calon presiden 2024. Gerindra juga sudah berkoalisi dengan PKK di Pilpres 2024. Namun, hingga saat ini Gerindra-PKB belum memutuskan cawapres mana yang akan dicalonkan.

Baca Juga : Jokowi Sebut AHY Jadi Capres-Cawapres 2024, Ini Respon AHY

Terkait pernyataan dukungan Jokowi terhadap Prabowo, Gerindra menyambut baik. Partai yang dipimpin Prabowo itu pun menilai Pernyataan Kepala Negara itu sebagai bentuk dukungan presiden kepada Prabowo.

“Ya bahwa apa yang disampaikan pak Jokowi dalam pameran Indo Defence itu tentunya kami sambut baik bahwa dukungan terhadap segalanya terhadap kegiatan pak Prabowo,” kata Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/11/2022). 

Wakil Ketua DPR RI itu menjelaskan seluruh kader Gerindra sudah mengamanatkan Prabowo maju sebagai calon presiden di pilpres 2024. Bahkan, Dasco mengungkapkan Prabowo telah meminta izin langsung ke Presiden Jokowi soal keinginannya maju di Pilpres 2024.

Atas dasar tersebut, Dasco menyebut dukungan yang disampaikan Jokowi tersebut tak hanya sekadar untuk bidang pertahanan tapi juga soal dukungan jadi calon presiden 2024 terhadap Prabowo Subianto.

“Sehingga bahwa berita tadi itu dukungan ya juga termasuk dukungan terhadap rencana besar pertahanan kemudian sudah dipaparkan kepada pak Jokowi sejak dilantik menjadi pertahanan,” ucapnya.

“Ya saya pikir yang dimaksud dukungan itu ya pencapresan ya pertahanan kerja-kerja yang dilakukan Prabowo selama ini,” pungkas Dasco.

Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Joanes Jokowi mengatakan, kata-kata Jokowi tersebut sebenarnya tidak ditujukan kepada satu orang saja, melainkan kepada siapa saja yang ingin maju dalam kontestasi pilpres. Dia menegaskan, dukungan Jokowi terkait dengan pembaharuan kepemimpinan Indonesia ke depan.

“Pertanyaan apakah dukungan presiden gitu kan? Kalau presiden mendukung ya semua lah pasti. Semua menteri-menterinya yang berprestasi sebagai sebuah bentuk kaderisasi, regenerasi organisasi kebangsaan,” ujar Joanes kepada awak media, ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (2/11).

“Enggak (merujuk ke satu orang). Semua. Kalau ditanya mendukung pak Prabowo? Mendukung. Ditanya mendukung pak Ganjar atau mendukung siapapun, jadi bukan hanya bicara tentang sosok pak Prabowo,” tambah Joanes.

Joanes menambahkan, semua warga negara berhak mencalonkan diri sebagai presiden dan ini harus didukung. Ia juga menegaskan, dukungan Jokowi terhadap pencalonan presiden datang dalam bentuk dukungan Jokowi terhadap setiap rakyat Indonesia yang ingin mencalonkan diri dalam pemilihan presiden.

“Ini hak warga negara Indonesia. Siapapun harus didukung. Ini nanti dalam konteks siapa yang mendukung ya, ini nanti. Di hari ini, siapa yang mau maju silahkan. sebutkan angkanya,” jelas Joanes.

PEMILU, UMUM

Perseteruan DPP PDIP dan Kader Pendukung Ganjar

Tinggalkan komentar

Calonpresiden2024.com – Perseteruan Ketua Dewan Pengurus Daerah PDI Perjuangan (DPD PDIP) Jawa Tengah, Bambang Wuryanto dengan pendukung Ganjar Pranowo yang disebut oleh Bambang sebagai kader celeng akan rawan dimanfaatkan oleh lawan politik PDIP. Isu ini bisa saja sampai kering oleh para lawan olitik.

Mestinya seluruh kader PDIP memiliki kesamaan visi dalam menyongsong Pemilu dan Pilpres 2024. Paradigma kader dan pimpinan PDIP terhadap Pilpres 2024 jangan semata-mata hanya sekedar pertarungan kekuasaan, tetapi pertarungan mewujudkan cita-cita ideologi dan memenangkan aspirasi rakyat.

Harus ada kearifan dan kebijaksanaan. Syaratnya adalah memberi ruang yang sama kepada putra-putri terbaik yang ada di PDIP. Kader-kader terbaik PDIP akan turun ke masyarakat, membuat terobosan untuk memajukan negara dan menyejahterakan rakyat.

PDIP seharusnya lebih mementingkan aspek platfrom perjuangan berlandaskan pada ideologi partai. Kalau paradigmanya dalam memandang Pilpres itu sekedar kekuasaan, yang terjadi adalah ego.

Baca Juga : Pilpres 2024, Puan Maharani Disebut Ibarat Teh Botol Sosro?

Di sisi lain elite PDIP juga mestinya tidak mengunci satu nama untuk dijadikan tokoh nasional dalam kontestasi politik 2024, karena bisa berdampak kekalahan PDIP di pilpres dan legislatif.

Harapan untuk menang hattrick buyar. Biarkan bunga itu tumbuh mengharumkan semerbak bangsa. Jadi siapa figur yang paling banyak didukung oleh masyarakat, itu terserah masyarakat.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pasti akan sangat hati hati dalam membuat keputusan tentang siapa calon presiden yang akan diusung oleh PDIP.

Ibu Mega tentu ingin memiliki legacy di usianya yang sudah lanjut. Beliau sudah banyak berkiprah di republik ini sejak di DPR, wakil presiden, presiden kemudian jadi playmaker ketua umum partai yang memenangkan Pilpres dua kali berturut turut.

PEMILU, UMUM

Pilpres 2024, Puan Maharani Disebut Ibarat Teh Botol Sosro?

Tinggalkan komentar

JAKARTA – Beredar rekaman suara diduga Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu yang juga Ketua DPD PDIP Jawa Tengah, Bambang Wuryanto atau akrab disapa Bambang Pacul.Rekaman suara 3 menit 46 detik itu diduga Bambang Pacul mengancam bakal mundur jika PDIP mengusung Ganjar Pranowo di Pemilu 2024. Hingga berita ini diturunkan,  Tribun Network belum dapat mengkonfirmasi kebenaran rekaman tersebut kepada pihak terkait dan DPP PDI Perjseperti teh botol sosro. Siapapun capresnya, wakilnya harus Puan Maharani.

“Jadi rumusnya Puan Maharani teh botol sosro. Apapun makanannya minumnya teh botol. Ya to? Siapapun calon presidennya wakilnya PM. Masuk akal tidak? Ya pasti masuk to pak. Apakah presuangan.

Suara diduga Bambang itu mengibaratkan Puan Maharani idennya Ganjar wakilnya Puan? Yang bener,” ucapnya.

Suara ditengarai Bambang itu mengatakan soal capres, DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah tidak sejalan dengan kemauannya Ganjar Pranowo dalam hal pencalonan presiden.

“Apa yang dilakukan DPD PDIP? Menunggu titah ketua umum. Kita sudah mempersiapkan. Kenapa? Saya akan ajak bicara ketua umum, saya jelaskan. Ora cul, iki aku intine Ganjar yang akan saya kasih rekomendasi. Mohon ijin bu saya mengundurkan diri,” ucap dalam rekaman tersebut.

Berikut transkrip percakapan lanjutannya tersebut:

Berani cul, berani, kenapa takut? Nanti kalau Ganjar dikasih rekomendasi. Kemungkinan itu ada tidak? Ya ada, tapi nol koma nol nol persen.

Masih ada mbak Puan tidak bisa to pak. Teorinya siapa. Lha dulu Pak Jokowi bisa. Lha dulu Mbak Puan masih indil-indil. Sekarang ya tidak bisa.

(Mbak Puan) semua lorong kekuasaan istana pernah. Semua lorong di senayan pernah. Kurang apa? Kekuasaan di Republik itu hanya di dua titik. Di senayan dan istana. Mbak Puan pernah bergerak di dua lorong itu. Pengalaman sudah punya. Elit-elit sudah kenal semua, lebih gampang untuk berembuk.

Nanti kalau saya menegur (Ganjar), dia balas. Memang kamu siapa cul, negur aku. Yang bisa negur aku Bu Mega tok. Kan begitu mulutnya dia. DPD dan Ganjar beda pendapat, biar yang nilai ketua umum.

Ya kalau saya diberi kewenangan ya saya ajak tarung tidak perduli saya. Ini tak kasih kalian semua. Kalau rekom jatuh ke Ganjar, Bambang Pacul mengundurkan diri dari jabatannya!

Selasa (25/5) lalu,  Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) bidang Pemenangan Pemilu Bambang Wuryanto menjelaskan tidak undangnya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam acara partai di Kantor DPD PDIP Jateng, Kota Semarang, Sabtu (22/5). Dalam acara itu, turut dihadiri Ketua DPP PDIP bidang Politik dan Keamanan Puan Maharani. Menurut pria yang akrab disapa Bambang Pacul itu, ada etika yang telah dilanggar oleh Ganjar.

Di mana ada keinginan Ganjar untuk maju sebagai calon presiden (capres) 2024 yang dan hal itu dinilai terlalu ambisius. Padahal, persoalan pencapresan merupakan ranah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

“Kunci politisi itu adalah memahami keinginan seseorang. Kalau itu sesuai dengan tata krama, fatsun etika. Tetapi ada wilayah yang  kita mesti hati-hati. Kalau wilayah aku pengen jadi calon presiden itu wewenangnya bu ketum,” kata Bambang.

Ia menegaskan kembali, pencapresan sudah ada pakem menurut aturan partai. Diungkapkan Bambang, telah ada sinyal dari PDIP Jateng jika sikap Ganjar yang terlalu ambisi dengan jabatan presiden tidak baik.Atas dasar itu, DPD PDIP Jateng tidak mengundang Ganjar dalam agenda yang dihadiri Puan Maharani tersebut.

Baca Juga : Jika Membahas Capres-Cawapres, Megawati Ogah Bertemu Paloh

“Maka ketika Mbak Puan rawuh ke Jawa Tengah maka kami mohon maaf lah rapat DPD. iki piye? yaudah dikasih lah peringatan dulu, biar nanti kita ngobrol. Jangan diundang dulu. Just simple as that, kau aja yang kemudian muter muter, ini masalah internal,” ujar Sekretaris Fraksi PDIP DPR RI itu.

Bambang menegaskan persoalan tersebut hanyalah dinamika internal partai. Dia menolak hal itu disebut sebagai perebutan capres, antara Puan dan Ganjar.

“Jadi itu sangat sepele bukan soal rebutan capres antara Mbak Puan dan Pak Ganjar, durung ono kode bu ketum,” pungkasnya.

Dan pada Selasa (1/6) lalu  Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengaku tak berniat maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Sing arep maju iki sopo? (yang mau maju itu siapa) ke Pilpres 2024,” kata Ganjar saat ditemui setelah acara seminar yang digelar di kawasan Taman Budaya Jawa Tengah, Solo saat itu.

Dia juga menanggapi soal kabar hubungannya yang panas dengan PDIP.

“Aman, baik-baik saja dengan PDIP,” kata Ganjar.

Ganjar juga menanggapi soal kabar hubungan dirinya dan Puan Maharani yang disebut sedang renggang.”Hingga saat ini, saya sama Mbak Puan baik-baik saja, tidak ada masalah,” tandasnya.

Pernyataan yang sama juga sebelumnya disampaikan Ganjar saat berkunjung ke Balai Desa Nglinggi, Kecamatan Klaten Selatan, Klaten di hari yang sama, Selasa (1/6).”PDIP ono opo (ada apa), PDIP ora ono opo-opo (tidak ada apa-apa). PDIP oke-oke saja,” kata Ganjar.