Arsip Kategori: UMUM

UMUM

Puan Maharani Respons Sikap Jokowi Soal Wacana Koalisi Besar di Pilpres 2024

Tinggalkan komentar

Calonpresiden2024.com – Ketua DPP PDIP mengaku akan sejalan dengan sikap Presiden RI Jokowi terkait retorika koalisi besar lima partai yakni Golkar, Gerindra, PKB, PAN, dan PPP di Pilpres 2024.

“Saya ada nonton di TV, Pak Jokowi menyatakan bahwa silakan para ketum parpol yang kemudian menjalankan hal tersebut, Presiden akan menjadi pendengar,” ujar Puan kepada wartawan di kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa (4/4).

“Yang terbaik untuk bangsa dan negara, yang terbaik untuk rakyat, PDIP perjuangan pasti akan mendukung hal tersebut,” tambahnya.

Kendati demikian Puan tidak menjawab tegas soal sikap PDIP yang akan bergabung atau tidak dengan koalisi besar untuk Pilpres 2024 tersebut. Ia hanya menjawab diplomatis bahwa koalisi bisa tercipta kalau visi dan misi untuk Indonesia itu sama.

Baca Juga : Buntut Polemik Piala Dunia U-20, Ganjar Out, Kini Gibran Jadi Jagoan Baru Capres 2024

Namun, Puan Maharani belum memberikan jawaban tegas terkait sikap PDIP untuk bergabung atau tidak dalam koalisi besar Pilpres 2024. Dia hanya menjawab secara diplomatis aliansi bisa terbentuk jika visi dan misi Indonesia sama.

“Koalisi itu kan sebenarnya bisa dilakukan jika kemudian visi dan misi atau cita-cita dari semuanya itu bersepakat untuk bisa sama-sama melakukannya. Jadi ya setuju, kalau memang itu dilakukan dengan cita-cita dan visi dan misi yang sama untuk Indonesia,” imbuh Puan.

Sebelumnya, Jokowi bertemu dengan lima ketua umum partai politik di kantor DPP PAN, Jakarta, Minggu (2/4) kemarin.

Lima orang ketua umum partai yang hadir adalah Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum PPP Mardiono.

Pidato koalisi besar akan menggabungkan Aliansi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Golkar, PAN dan PPP, dan Aliansi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) yang terdiri dari Gerindra dan PKB.

Menanggapi hal tersebut, Presiden Jokowi menyambut positif pidato lima partai yang membentuk koalisi besar Pilpres 2024. Ia mengapresiasi gagasan untuk mempertemukan Aliansi Indonesia Bersatu dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya.

Baca Juga : Sosok Capres di Pilpres 2024 Ini Pernyataan Terbaru Jokowi

“Cocok,” kata Jokowi sambil tersenyum di Kantor DPP PAN, Jakarta, Minggu (2/4).

Jokowi enggan berkomentar lebih jauh soal koalisi besar tersebut. Dia menegaskan, soal koalisi dan Pilpres bukan kewenangan presiden.

“Saya hanya bilang cocok. Terserah kepada ketua-ketua partai atau gabungan ketua partai,” ujarnya.

Pertemuan juga membahas rencana nyata untuk membentuk koalisi besar. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan Aliansi Besar akan terus mengembangkan era Jokowi.

“Koalisi besar itu memiliki ideologi yang sama dan kami ini semuanya ada di pemerintahan,” ujar Airlangga.

UMUM

Sosok Capres di Pilpres 2024 Ini Pernyataan Terbaru Jokowi

Tinggalkan komentar

Calonpresiden2024.com – Presiden Joko Widodo alias Jokowi, kerap dikaitkan dengan calon presiden tertentu pada Pilpres 2024 mendatang. Salah satunya terkait restu presiden terhadap calon presiden, terutama tokoh dari kementeriannya dan partai politik pro pemerintah.

Karena kerap dikaitkan dengan capres satu ini, Jokowi heran dengan keterkaitannya dengan capres di Pilpres 2024. Kepala Negara menegaskan sama sekali tidak ada hubungannya dengan sosok yang digosipkan akan mencalonkan diri. pemilihan presiden 2024 (Pilpres).

“Jadi, yang namanya pilpres itu urusannya urusan partai atau gabungan partai. Jangan Presiden itu diikut-ikutkan. Tapi sering ketua partai ini, dikit-dikit sudah direstui Presiden. Apa hubungannya? Saya kadang-kadang mikir apa hubungannya, enggak ada hubungannya,” kata Jokowi saat menghadiri acara silaturahmi Ramadan 1441 Hijriah di kantor DPP PAN, Jakarta, Minggu (2/4).

Baca Juga : Buntut Polemik Piala Dunia U-20, Ganjar Out, Kini Gibran Jadi Jagoan Baru Capres 2024

Jokowi juga heran dirinya selalu dikait-kaitkan dengan capres tertentu. Ia mencontohkan terkait maraknya pemberitaan bahwa Prabowo Subianto telah mendapat restu Presiden Jokowi untuk mencalonkan diri sebagai capres 2024.

“Apalagi kalau datang ke saya dalam membangun koalisi, semuanya sudah disetujui Presiden. Urusannya apa saya membangun koalisi, mencalonkan seseorang, ya kalau saya ditanya saya jawab. ‘Pak Bapak setuju ndak, Pak Prabowo jadi capresnya’. Kalau saya ditanya, saya jawab,” ungkap Jokowi.

Jokowi juga menghindari pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), yang meliputi PAN, Partai Golkar, dan Partai Rakyat Pakistan, atas perintahnya. Namun, ia tak memungkiri bahwa para ketua umum dari seluruh pendiri KIB meminta restunya untuk berkoalisi pada Pemilu 2024.

Baca Juga : Dasar Hukum Calon Presiden Hanya Bisa Ikut Pilpres Jika Disetujui Parpol

“Itu KIB kan terbentuk karena pertemuannya Pak Erlangga, Pak Zul, sama Pak Mardiono. (Setelah) Terbentuk, baru datang ke saya, Pak mohon restu. Kalau saya ditanya itu, ya saya restui. Sebetulnya hanya gitu-gitu itu. Jadi, bukan (bentukan) saya. ‘Oh anu ya, bentuk KIB kayak gini’. Enggak pernah,” pungkas Jokowi.

UMUM

Buntut Polemik Piala Dunia U-20, Ganjar Out, Kini Gibran Jadi Jagoan Baru Capres 2024

Tinggalkan komentar

Calonpresiden2024.com – Duo politisi Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo kini disandingkan dengan kualitas kepemimpinana mereka usai ramai polemik Piala Dunia U-20 2023.

Kini adapun polemik yang dimaksud yakni penolakan segelintir pihak yang menolak berpartisipasi Timnas Israel dalam perhelatan bergengsi tersebut. Bahkan berkat sikap pihak yang menolak tersebut, nasib Indonesia sebagai tuan rumah kini berada di ujung tanduk.

Diketahui pula bahwa Ganjar Pranowo termasuk dalam ‘kubu’ pihak yang menolak kedatangan Israel, berkaca dari cita-cita dan gagasan bapak kemerdekaan, Soekarno yang mendukung kemerdekaan Palestina.

Nahas, sikap Ganjar yang kontras dengan Gibran membuatnya kini berada di tengah again kontroversi. Bahkan kini simpati publik ke Ganjar Prabowo beralih ke Gibran yang dinilai lebih berani memberikan sikap tegas turun mengusahakan Indonesia tetap jadi tuan rumah Piala Dunia U-20.

Tolak Israel, Warganet: Ganjar Out!

Berkaca dengan gagasan Soekarno, Ganjar Pranowo mengambil sikap tegas menolak Israel berpartisipasi di laga Piala Dunia U-20 yang rencananya akan digelar di Tanah Air. Ganjar menilai bahwa Soekarno telah menanamkan cita-cita bangsa Indonesia yang turut mendukung kemerdekaan Palestina dari belenggu Israel.

“(Harapan) Penyelenggaraan Piala Dunia U-20 bisa dilakukan tanpa mengorbankan komitmen panjang kita untuk mewujudkan Palestina merdeka,” kata Ganjar.

Alih-alih diterima oleh masyarakat, simpati publik ke Ganjar kini hilang. Bahkan kini lini masa media sosial dipenuhi dengan seruan untuk beralih ke Gibran Rakabuming Raka ketimbang harus mendukung Ganjar Pranowo yang tak menunjukkan sikap tegas.

“Lebih cocok Gibran yang jadi capres 2024, lebih bernyali. #GibranFor2024,” tulis warganet.

Warganet lain bahkan berseru Ganjar Out yang berarti mendepak Ganjar sebagai jagoan di Pilpes 2024.

“GIBRAN IN GANJAR OUT” tulis warganet lainnya. Tak hanya Ganjar, Gubernur Bali Wayan Koster juga mendapatkan angin kontroversi lantaran sikapnya yang membiarkan drawing FIFA U-20 2023 di Bali batal. Sontak, warganet pun menilai bahwa Gibran lebih bernyali ketimbang dua politisi itu.

“Lebih bernyali Gibran dibanding pak Ganjar dan pak Koster. Gibran paham ini tahun politik, “DARI YANG TIDAK MASALAH, MENJADI MASALAH,” cuit warganet lainnya.

Respon Gibran Soal Penolakan Israel

Gibran Rakabuming Raka memberikan sikap yang kontras dengan Gubernur Jawa Tengah itu. Adapun Gibran kesal lantaran segelintir pihak ngoto mendesak Israel dri partisipan FIFA U-20 2023. Gibran melihat kejanggalan sikap yang diambil para kepala daerah tersebut yang menolak Israel. Hal ini karena mereka telah menandatangi perjanjian komitmen.

“Kesepakatan (sebagai tuan rumah dari) tanda tangan. Kan aku wes (sudah) tanda tangan kewajibannya seperti apa. Nek (kalau) aku sih komitmen apa yang saya tanda tangani, di perjanjian aku komitmen,” sesal Gibran di Balai Kota Solo, Selasa (28/3/2023).

“Kalau nggak ingin jadi ruan rumah, nggak usa jadi tuan rumah, protes saja,” pungkas Gibran.

UMUM

Isyarat Menjegal Anies Baswedan

Tinggalkan komentar

Calonpresiden2024.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan sinyal persetujuannya untuk mendukung Presiden Jenderal Gerindra Prabowo Subianto. Bahkan, kata Presiden, dukungan itu sudah disampaikannya sejak awal.

Namun, apa yang disampaikan Presiden terkait dengan Prabowo yang kerap memuji pemerintahan Jokowi terkait berbagai hal, antara lain penanganan Covid-19, upaya perdamaian Ukraina-Rusia, dan sebagainya.

Namun, pesan yang disampaikan itu dianggap sebagai tanda bahwa Presiden Jokowi sudah sepakat mencalonkan Prabowo sebagai calon presiden (Caprice) pada Pilpres 2024 mendatang.

Sebab, sebelumnya santer diberitakan sejumlah menteri telah meminta izin kepada Jokowi untuk mencalonkan diri di Pilpres 2024.

Lalu, apakah sinyal ini diambil sebagai dukungan dari Direktur Eksekutif Opini Politik Indonesia Dede Kornea Syah dalam pernyataan Jokowi kepada Prabowo Subianto di Pilpres 2024?

Presiden Joko Widodo yang mengaku sejak awal mendukung Menteri Pertahanan (Minhan) Prabowo Subianto, hanyalah pernyataan baku.

Menurut Dedi, yang disampaikan Jokowi bukan sekadar dukungan politik hukum.

Baca Juga : Dasar Hukum Calon Presiden Hanya Bisa Ikut Pilpres Jika Disetujui Parpol

“Dukungan Jokowi ini hanya statemen normatif, bukan dukungan riil secara politik yang berdampak pada dukungan relawan juga,” kata Dedi kepada Tribun Network, Sabtu (5/11).

Dedi menganggap, dukungan Jokowi bisa saja sebuah isyarat bahwa dirinya tak menginginkan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memenangkan kontestasi pemilihan presiden (pilpres) 2024.

“Dukungan ini bisa saja hanya isyarat, jika ia tidak mendukung atau tidak menginginkan Anies memenangi kontestasi,” ucap Dedi. 

Dedi menegaskan, pernyataannya itu bukan tanpa alasan. Pasalnya, Jokowi menyampaikan saat itu hanya ada dua calon presiden (bacapres), yakni Prabowo dan Anies. 

“Mengapa bisa ditafsir hingga ke Anies, karena statement Jokowi muncul saat bakal calon kontestan hanya dua, Prabowo dan Anies,” jelasnya.

Sementara, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga merespons pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengaku sejak awal mendukung Prabowo Subianto.

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, pernyataan Jokowi merupakan ungkapan dari seorang kepala negara yang menyatukan. 

“Ya presiden kan sebagai sosok kepala negara, kepala pemerintahan yang menyatukan,” kata Hasto.

Hasto meyakini Presiden Jokowi memahami memilih dan dipilih merupakan hak konstitusional warga yang dilindungi undang-undang (UU). 

“Presiden sangat memahami bahwa hak untuk dipilih dan memilih itu merupakan hak konstitusional warga negara yang dihormati,” terangnya. 

Ia pun berkelakar bahwa jangankan Prabowo, wartawan yang bakal maju dalam pemilihan presiden (pilpres) juga akan didukung oleh Jokowi. 

“Jangankan Pak Prabowo, teman pers (wartawan) ada yang maju pun Pak Jokowi akan menyampaikan hal yang sama (mendukung),” imbuh Hasto. 

Sebelumnya, Partai Gerindra menyambut baik pernyataan Presiden Joko Widodo yang memberi dukungan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Partai Gerindra juga menganggap pernyataan kepala negara itu sebagai bentuk dukungan pencapresan untuk Prabowo di 2024.

“Ya bahwa apa yang disampaikan pak Jokowi dalam pameran Indo Defense itu tentunya kami sambut baik bahwa dukungan terhadap segalanya terhadap kegiatan pak Prabowo,” kata Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, di Jakarta.

Wakil Ketua DPR RI itu menjelaskan, seluruh kader Gerindra sudah mengamanatkan Prabowo maju sebagai calon presiden di pilpres 2024.

Bahkan, Dasco mengungkapkan bahwa Prabowo telah meminta izin langsung ke Presiden Jokowi soal keinginannya maju di Pilpres 2024.

Atas dasar tersebut, Dasco menyebut dukungan yang disampaikan Jokowi tersebut tak hanya sekadar untuk bidang pertahanan tapi juga soal dukungan pencapresan terhadap Prabowo Subianto.

“Sehingga bahwa berita tadi itu dukungan ya juga termasuk dukungan terhadap rencana besar pertahanan kemudian sudah dipaparkan kepada pak Jokowi sejak dilantik menjadi pertahanan,” ucapnya.

“Ya saya pikir yang dimaksud dukungan itu ya pencapresan ya pertahanan kerja-kerja yang dilakukan Prabowo selama ini,” pungkas Dasco.

Dikabarkan sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa dirinya selalu mendukung apa yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Baca Juga : Pendaftaran Capres Dibuka 19 Oktober 2023, DPR-Mendagri Setujui Rancangan PKPU

Hal tersebut merespons soal Prabowo yang kerap memuji Jokowi terkait pelbagai hal, di antaranya penanganan Covid-19, upaya perdamaian Ukraina-Rusia, dan lain sebagainya

“Sudah sejak awal kok restu-restu. Sejak awal kok saya menyampaikan mendukung beliau,” kata Jokowi seusai meninjau pameran Indo Defence 2022 Expo di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu.

Sebelum melanjutkan kembali, Prabowo tampak mengatakan bahwa Jokowi mendukung bukan soal Pilpres.

“(Mendukung) ini pertahanan,” kata Prabowo.

Jokowi kemudian mengatakan bahwa dia dan Prabowo sudah saling tukar pikiran mengenai persoalan bangsa Indonesia ke depan.

“Biasalah berbicara, bukan sering ya, terlalu sering dengan Pak Menhan itu,” pungkasnya.

UMUM

Dasar Hukum Calon Presiden Hanya Bisa Ikut Pilpres Jika Disetujui Parpol

Tinggalkan komentar

Calonpresiden2024.com, Jakarta – Calon presiden dan wakil presiden yang ingin maju di pilpres harus mendapat restu dari partai politik. Ketentuan ini sudah diatur dalam UUD 1945 secara tersurat di Pasal 6A Ayat 2 sebagai berikut.

“Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden disulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik perserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum,”

Ketentuan itu lalu diturunkan ke dalam Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan yang menjadi acuan yang menjadi pelaksanaan pemilu termasuk pilpres.

Capres-cawapres yang ingin mengikuti pilpres harus di daftarkan partai politik ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ada pula syarat yang harus dipenuhi oleh partai politik apabila ingin mendaftarkan pasangan capres-cawapres.

Baca Juga : Ganjar Pranowo Akan “Bermain Cantik”

Menurut UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilu, partai politik harus memiliki minimal 20 persen kursi DPR apabila ingin mendaftarkan capres-cawapres ke KPU. Apabila satu partai politik belum memiliki 20 persen kursi DPR, maka harus berkoalisi dengan partai politik lain.

Partai politik juga bisa mendaftarkan pasananga capres-cawapres jika memiliki 25 persen suara nasional hasil pemilu sebelumnya. Alternatif dari syarat kepemilikan 20 persen kursi di DPR. Dipilih Oleh Rakyat

Meski capres – cawapres baru bisa ikut pilpres apabila didaftarkan partai politik, tetapi pemilihan tetaplah harus melibatkan masyarakat secara langsung. Ketentuan tersebut pun merupakan amanat UUD 1945.

“Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat,” bunyi Pasal 6A Ayat 1 UUD 1945.

Pada sistem pemilihan presiden secara langsung ini sudah diterapkan sejak 2004. Pilpres 2024 mendatang juga akan menerapkan hal serupa, kecuali apabila ada perubahan pasal dalam UUD 1945 melalui amandemen

UMUM

Ganjar Pranowo Akan “Bermain Cantik”

Tinggalkan komentar

Calonpresiden2024.com – ANCAMAN Megawati Soekarnoputri (Ketua Umum PDI Perjuangan) yang akan memecat kader partainya yang bermain dua kaki menuju Pilpres 2024 jelas ditujukan kepada Ganjar Pranowo. Saya melihatnya (arahnya) ke Ganjar. 

Siapa lagi di internal PDIP itu kan yang mau jadi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Hanya Puan dan Ganjar. Namun kalau Puan diakui atau direstui oleh DPP PDIP, maka Ganjar ’dianggap’ dianggap tak taat pada perintah partai. Ganjar dianggap keder yang mbalelo, tidak taat asas, tidak taat aturan, tidak taat perintah partai.

Padahal beberapa waktu lalu DPP PDIP sempat mengirimkan surat ke seluruh DPC PDIP agar tak berbicara soal pencapresan. Namun di saat yang sama Ganjar justru terus melakukan manuver, cenderung bermain ‘dua kaki’ hingga namanya masuk daftar capres yang didukung Partai NasDem.

Baca Juga : Perseteruan DPP PDIP dan Kader Pendukung Ganjar 

Maka, sindiran yang tegas dan jelas dari Megawati itu jelas ditujukan kepada Ganjar. Dan sebagai kader partai, mestinya Ganjar memang harus mengerem diri. Sebab, ketika hal tersebut dilanggar akan terjadi konflik yang sebetulnya tidak perlu terjadi.

Namun, di sisi lain gerakan mendukung Ganjar sebagai capres juga sudah menyebar ke mana-mana, yang dilakukan relawan-relawannya. 

Lalu apa yang akan dilakukan Ganjar setelah peringatan Megawati kemarin? Saya meihatnya Ganjar kemungkinan akan ‘bermain’ lebih cantik dalam manuvernya menghadapi Pilpres 2024. Namanya juga politisi, ia tidak akan berhenti. Ia akan ’bermain’ lebih cantik menghadapi peringatan partai itu.

PEMILU, UMUM

Ridwan Kamil Berpeluang Jadi Capres Koalisi Indonesia Bersatu

Tinggalkan komentar

Calonpresiden2024.com, JAKARTA – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mendatangi kediaman Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, pada Minggu (15/5/2022) sore.

Kedatangan pria yang akrab disapa Kang Emil ini untuk melakukan silahturahmi hari raya Idul Fitri. Dalam kesempatan itu, Kang Emil tampak didampingi oleh sang istri, Atalia Praratya.

Pertemuan Airlangga-Kang Emil berlangsung secara tertutup sekira satu jam.

Usai pertemuan, Airlangga mengungkapkan bahwa pertemuan ini memang sudah direncanakan dalam rangka Lebaran Idul Fitri 2022. Selain itu, pertemuan juga membahas persoalan ekonomi, khususnya di Jawa Barat.

Di samping membahas ekonomi, dalam pertemuan itu turut dibahas mengenai perkembangan politik. Airlangga memastikan bahwa Golkar mendukung kinerja dari Kang Emil.

Kang Emil pun menyebut pertemuan petang ini merupakan silaturahmi Lebaran Idul Fitri 2022.

Kang Emil pun menyebut bahwa Airlangga merupakan sosok luar biasa.

Tak hanya itu, Kang Emil turut merespons soal kondisi politik terkini. Dimana, Airlangga bersama Ketum PPP Suharso Monoarfa dan Ketum PAN Zulkifli Hasan membentuk Koalisi Indonesia Bersatu.

Menurut Kang Emil, publik turut merespons positif pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu yang digagas oleh Partai Golkar, PAN dan PPP itu.

“Kan ada berita koalisi tih, ini di bawah bagus responsnya, saya laporkan ke Pak Airlangga, koalisi ini responsnya sangat positif,” kata Kang Emil.

Ia juga turut merespons soal potensi mendampingi Airlangga dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang. Menurutnya, pembicaraan antara keduanya belum sampai ke tahap itu.

Namun, ia menyerahkan sspenuhmya kepada taktir, ke depan.

“Belum sampai ke tahap itu (dampingi Airlangga), tapi kalau takdirnya sudah sampai ke situ, itu pertanyaannya akan dijawab dengan mudah, kira-kira begitu,” ucap Kang Emil.

Ia juga menyadari, pergerakan politik di Indonesia saat menuju gelaran Pilpres 2024 sangat dinamis.

Dimana, perubahan politik dapat terjadi dalam waktu yang singkat dan cepat.

“Termasuk kalau nanti dimensi-dimensi politik yang mungkin tidak bisa dihitung dari sekarang ya,” ujarnya.

Diketahui, Ridwan Kamil tengah melakukan safari politik ke sejumlah elit parpol. 

Dalam unggahan akun media sosial Ridwan Kamil @ridwankamil, ia juga turut mengunggah foto yang menunjukan dirinya bersama sejumlah tokoh elit partai.

Dimana, Kang Emil mengunggah foto saat bertemu dengan Ketua Dewan Pertimbangan Partai NasDem Siswono Yudo Husodo. Ia mengaku bertemu dan menimba ilmu dari sosok Siswono.

Dalam unggahan yang sama, Kang Emil turut membagikan momen saat dirinya bertemu Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

Ia menyebut, pertemuan itu sekaligus menyimak gagasan yang disampaikan Zulhas kepadanya. 

“Semua menambah wawasan dan ilmu kehidupan. Alhamdullilah, mari rajin-rajin silahturahmi,” tulis Kang Emil dalam unggahannya itu.

Unggul Di 5 Nama Bursa Capres

Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei soal elektabilitas nama-nama tokoh untuk Pilpres 2024.

Survei ini dilakukan pada 14 sampai 19 April 2022 terhadap 1.220 responden ini tak hanya menyoroti tiga nama besar di papan atas. Indikator juga mencatat nama-nama lainnya yang masuk bursa 2024.

Dimana, dari elektabilitas kelima nama, sosok Ridwan Kamil berada diurutan atas dengan 3,5 persen. Disusul nama AHY dengan 3,2 persen dan andiaga Uno 2,4 persen.

Baca Juga : Ada Ketum Parpol di Luar Koalisi Perubahan Ingin Jadi Cawapres

Lalu, disusul nama Erick Thohir dengan 2,4 persen dan Khofifah Indarparawansa dengan 1,9 persen.

Pengamat politik dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Karim Suryadi mengatakan dibanding nama-nama populer yang meramaikan dan menguasai bursa capres, Ridwan Kamil memiliki keunikan. 

Menurutnya hasil survei menunjukan dibanding Gubernur DKI Anies Baswedan atau Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, tingkat pengenalan pada Ridwan Kamil rendah.

“Tetapi jangan salah, dibanding kedua tokoh ini RK lebih potensial karena tidak memiliki penolakan. Artinya, jika sebagian orang yang digadang-gadang maju dalam bursa capres lebih populer karena ada pemicu negatif, Ridwan Kamil kalah bersaing dalam beberapa survey justrus karena kurang dikenal saja,” katanya.

Menurutnya, purusan popularitas akan sangat dinamis dan bisa terjawab ketika komunikasi politik yang dilakukan Ridwan Kamil mulai efektif menempatkan dirinya sebagai top of mind capres atau cawapres. 

Karim melihat nilai positif Ridwan Kamil terletak pada rendahnya penolakan, sehingga lebih memudahkan dalam pemasaran politiknya.

“Secara matematis, Ridwan Kamil hanya butuh sosialisasi lebih intensif dan komunikasi yang efektif, sebab hasil survey yang beredar menunjukkan tingkat kesukaan meningkat mengikuti tingkat pengenalannya,” pungkasnya. 

PEMILU, UMUM

Ada Ketum Parpol di Luar Koalisi Perubahan Ingin Jadi Cawapres

Tinggalkan komentar

Calonpresiden2024.com – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyebut bahwa ada Ketua Umum partai politik di luar Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang menyatakan ingin menjadi cawapres Anies Baswedan.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman menuturkan partai tersebut siap bergabung ke KPP dengan syarat ketua umumnya mendampingi Anies sebagai cawapres.

“Ya tentu sekarang ada beberapa pimpinan partai yang ingin merapat yang mereka kemudian masyarakat ketua umumnya ingin menjadi cawapres,” kata Sohibul usai penandatanganan piagam KPP di Jakarta, Jumat (24/3).

Namun, Sohibul enggan membeberkan siapa sosok tersebut. Hanya saja ia menyebutkan sosok itu berlatarbelakang parpol parlemen.

Lebih dalam ia membeberkan nama yang dipertimbangkan menjadi cawapres Anies. Mulai dari Ahmad Heryawan, AHY, hingga Yenny Wahid.

PKS mengusulkan Ahmad Heryawan, Demokrat AHY, dan NasDem Khofifah Indar Parawansa.

Baca Juga : Anies Baswedan Semringah Jadi Capres Partai Nasdem

“Dari PKS ada Kang Aher, dari Demokrat ada AHY, dari NasDem ada Bu Khofifah. Bahkan juga sebelumnya ada Pak Andika. Kemudian ada juga Mbak Yenny,” ujar dia.

Hal ini pun sejauh ini, tida partai mengumumkan piagam kerja sama pengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Mereka adalah Demokrat, NasDem dan PKS. Ada enam butir kesepakatan yang ditandatangi.

Penandatanganan piagam koalisi ini turut dihadiri oleh perwakilan ketiga parpol. Di antaranya, dari NasDem hadir Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya dan Sugeng Suparwoto.

Kemudian, dari PKS hadir Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman dan Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf. Lalu dari Demokrat hadir Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya.

Akan tetapi, tiga partai belum mendeklarasikan Koalisi Perubahan untuk Persatuan secara resmi. Mereka mengklaim deklarasi akan dilakukan bersamaan apabila sudah ada cawapres pendamping Anies Baswedan.

PEMILU, UMUM

Pendaftaran Capres Dibuka 19 Oktober 2023, DPR-Mendagri Setujui Rancangan PKPU

Tinggalkan komentar

Calonpresiden2024.com, JAKARTA – Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) akhirnya menyepakati Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang memuat tahapan dan jadwal Pemilu 2024. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Badan Kehormatan untuk Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (7/6) malam.

“Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri menyetujui Rancangan Peraturan Komisi Pemiluhan Umum (PKPU) tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024,” kata Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia.

Dengan persetujuan itu, KPU tinggal menunggu PKPU disahkan menjadi undang-undang. KPU kemudian akan mengatur timeline, tahapan, dan proses pelaksanaan Pilkada 2024. Rencananya, PKPU akan dirilis pekan ini atau paling lambat Jumat, 10 Juni 2022.

Dengan persetujuan PKPU, usulan jadwal tahapan pelaksanaan pemilu hingga pemungutan suara disahkan secara resmi oleh KPU. Ketua Dewan Pengurus Federasi Hasim Asiyari mengatakan, kegiatan pendaftaran calon presiden dan cawapres akan dimulai pada 19 Oktober 2023 hingga 25 November 2023.

Kemudian dalam rangka mencalonkan anggota DRC dan provinsi/kabupaten/kota dari tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023.

Baca Juga : Jokowi: Setelah Ini Jatahnya Pak Prabowo

“Untuk pasangan calon presiden, wakil presiden mulai 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023. Kemudian setelah ada penetapan calon, dimulailah tahapan berikutnya yaitu kampanye,” kata Hasyim Asyari dalam rapat.”

Lanjutnya, masa kampanye pilkada dimulai tiga hari setelah penetapan daftar calon final, yakni dari 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Sedangkan 10 Februari 2024 adalah H-3 sebelum masa pilkada.

“Karena di dalamnya nanti juga ada masa tenang yaitu pada tanggal 11-13 Februari,” ujarnya.

Apalagi, lanjut Hasim, puncak kegiatan pemilu atau pemungutan suara di TPS akan dilakukan pada 14 Februari 2024.

“Sebagaimana sudah disepakati pada bagian awal yaitu pemungutan suara dilakukan pada hari Rabu 14 Februari 2024,” ujarnya.  Adapun masa penghitungan suara dilakukan pada 14 dan 15 Februari, rekapitulasi berjenjang mulai dari 15 Februari sampai dengan penetapan rekapitulasi nasional 20 Maret 2024.

Hasil pemilihan presiden diputuskan tiga hari setelah dari MK diberitahu bahwa tidak ada sengketa. Jika terjadi sengketa, hasil pemilihan presiden ditetapkan tiga hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam PKPU, KPU juga telah menetapkan jadwal pemilihan presiden putaran kedua. Hashem mengungkapkan, putaran kedua Pilpres 2024, jika ada, akan dimulai pada 22 Maret 2024 dengan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Hari pemungutan suara akan berlangsung pada 26 Juni 2024.

“Alur dalam hal putaran kedua (akan digelar) pada Juni 2024. Dimulai pemutakhiran data pemilih Maret sampai April 2024. Masa kampanye 2-22 Juni 2024. Masa tenang 23-25 Juni,” terang Hasyim.

“Pemungutan suara 26 Juni, penghitungan 26-27 Juni. Rekapitulasi hasil pemungutan suara 27-20 Juli 2024, diikuti penetapan hasil pemilu. Pelantikannya juga 20 Oktober. Perlu kita perhatikan menurut UU terdapat ketentuan paling lambat H-14 berakhir masa jabatan presiden, sudah ada penetapan calon terpilih baik pilpres 1 atau 2 putaran,” imbuhnya.

Baca Juga : Pemerintah DPR Sepakati Jadwal Pemilu 2024 Serentak

Bersamaan dengan itu, pembukaan tahapan pemilu pada 14 Juni akan dilanjutkan dengan pemutakhiran data pemilih, pendaftaran penetapan peserta pemilu, penetapan daerah pemilihan, dan penetapan capres-cawapres, DPD, DPR RI, dan DPRD. Federasi juga menetapkan masa kampanye pemilihan presiden putaran pertama, yakni 75 hari.

Jadwal dan tahapan pemilu putaran pertama :

Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu: 29 Juli – 13 Desember 2022

Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih: 14 Oktober – 21 Juni 2022

Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan: 14 Oktober 2022 – 9 Februari 2023

Pencalonan DPD: 6 Desember 2022 – 25 November 2023

Pencalonan DPR dan DPRD: 24 April – 25 November 2023

Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden: 19 Oktober – 25 November 2023

Masa Kampanye Pemilu: 28 November 2023 – 10 Februari 2024

Masa Tenang: 11-13 Februari 2024

Pemungutan Suara: 14 Februari 2024

Penghitungan Suara: 14-15 Februari 2024

Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara: 15 Februari – 20 Maret 2024

Penetapan Hasil Pemilu: Disesuaikan dengan ada tidaknya gugatan di Mahkamah Konstitusi

Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden: 20 Oktober 2022

Jadwal dan tahapan pilpres putaran ke-2:

Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih: 22 Maret – 25 April 2024

Masa Kampanye Pemilu: 2 Juni – 22 Juni 2024

Masa Tenang: 23 Juni – 25 Juni 2024

Pemungutan Suara: 26 Juni 2024

Penghitungan Suara: 26 Juni – 27 Juni 2024

Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara: 27 Juni – 20 Juli 2024

Penetapan Hasil Pemilu: Disesuaikan dengan ada tidaknya gugatan di Mahkamah Konstitusi

Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden: 20 Oktober 2022

PEMILU, UMUM

Pemerintah DPR Sepakati Jadwal Pemilu 2024 Serentak

Tinggalkan komentar

Calonpresiden2024.com, JAKARTA – DPR bersama dengan pemerintah, dan penyelenggara pemilu akhirnya menyepakati jadwal pemilu serentak 2024. Kesepakatan itu dicapai dalam rapat antara Panitia II DPR, pemerintah dan penyelenggara pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi Pemilihan Umum. Bawaslu dan Badan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Kamis (3/6) malam.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim mengatakan, rapat pokja persiapan Pilkada 2024 telah menyepakati jadwal penyelenggaraan pemilihan umum (pilkada) hingga pemilihan presiden daerah 2024. Pelkada). Tim tersebut membahas rancangan pemilu 2024 yang diajukan KPU RI. Menurut Al-Qaman, tanggal pemungutan suara Pemilu 2024 berupa Pemilu Legislatif (Pilleg) dan Pemilu Presiden (Bilbers) telah disepakati pada 28 Februari 2024. Sementara, Pemungutan Suara Pilkada 2024 akan berlangsung pada 27 November 2024.

Baca Juga : Bawaslu Awasi KPU Klarifikasi Data Ganda Parpol Sudah Bersih

”Pada rapat sessi pertama Kamis malam telah disepakati beberapa hal, pertama; hari H pencoblosan Pemilu Serentak 2024 adalah 28 Februari 2024. Kedua, hari-H pencoblosan Pilkada Serentak 2024 adalah 27 November 2024,” kata Luqman dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (4/6).

Luqman menjelaskan, selain menentukan waktu pencoblosan, rapat juga menyepakati proses tahapan Pemilu 2024 akan dimulai 25 bulan sebelum pemungutan suara atau Maret 2022. Pilkada serentak adalah hasil Pemilu DPRD tingkat provinsi atau kabupaten atau kota Pemilu 2024.

“Lima poin penting itu sudah disepakati bersama dalam rapat Tim Kerja Bersama pada Kamis malam,” ujarnya.

Politikus PKB itu berkata Tim Kerja Bersama melanjutkan rapatnya pada Jumat (4/6) karena masih banyak permasalahan krusial yang harus dibahas terkait Pemilu 2024. Permasalahan tersebut menurut dia antara lain terkait masa jabatan penyelenggara pemilu di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota yang habis pada 2023, 2024, dan 2025. Luqman mengatakan, sebagian menganggap hal tersebut akan mengganggu pelaksanaan tahapan pemilu.

Baca Juga : Pilkada Serentak 27 Desember 2024

Terkait persoalan tersebut, sedang dipertimbangkan untuk memperpanjang masa jabatan para penyelenggara pemilu itu hingga 2025, mempercepat proses rekrutmen ke 2022, atau tetap mengikuti sesuai periode yang berpotensi mengganggu pelaksanaan tahapan pemilu. “Itu kesepakatan sementara,” ungkap Komisioner KPU RI Pramono Ubaid membenarkan. Untuk lebih detailnya, pihaknya akan membahas lebih lanjut dalam proses penyusunan aturan penyelenggaraan Pemilu 2024.

“Kita akan detailkan di PKPU Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024,” ujarnya

Sebelumnya, KPU mengusulkan pemungutan suara untuk Pemilu 2024 digelar pada Februari atau Maret. Pilpres serentak diusulkan November 2024. Mengacu pada pilpres serentak 2019, pemungutan suara akan dilakukan pada April, tepatnya 17 April. Namun, menurut Ketua KPU Ilham Saputra, pemungutan suara pada April 2024 dikhawatirkan dapat mengganggu tahapan pencalonan Pelkada 2024.

Anggota Komisi II DPR, Aminorukhman, juga menyatakan setuju menggelar pemilu 2024. Ia mengatakan, DPR telah sepakat untuk memberikan suara pada pemilu legislatif dan presiden yang dijadwalkan pada 28 Februari 2024. .

“Iya benar keputusan itu dari keputusan bersama rapat tadi malam,” ujarnya.

Hasil pembahasan Komisi II DPR, Pemerintah, KPU, Bawaslu, dan DKPP:

  1. Pemungutan suara Pemilu Serentak (Pileg dan Pilpres) 2024 adalah hari Rabu 28 Februari 2024.
  2. Pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 adalah hari Rabu 27 November 2024.
  3. Tahapan Pemilu Serentak 2024 dimulai 25 bulan sebelum Hari-H pemungutan suara yakni Maret 2022.
  4. Syarat pencalonan dan dalam Pilkada Serentak 2024 adalah hasil Pemilu DPRD Provinsi/Kab/Kota Pemilu 2024 (perolehan suara dan perolehan kursi Pemilu 2024).