Arsip Kategori: UMUM

PEMILU, UMUM

Pilpres 2024, Puan Maharani Disebut Ibarat Teh Botol Sosro?

Tinggalkan komentar

JAKARTA – Beredar rekaman suara diduga Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu yang juga Ketua DPD PDIP Jawa Tengah, Bambang Wuryanto atau akrab disapa Bambang Pacul.Rekaman suara 3 menit 46 detik itu diduga Bambang Pacul mengancam bakal mundur jika PDIP mengusung Ganjar Pranowo di Pemilu 2024. Hingga berita ini diturunkan,  Tribun Network belum dapat mengkonfirmasi kebenaran rekaman tersebut kepada pihak terkait dan DPP PDI Perjseperti teh botol sosro. Siapapun capresnya, wakilnya harus Puan Maharani.

“Jadi rumusnya Puan Maharani teh botol sosro. Apapun makanannya minumnya teh botol. Ya to? Siapapun calon presidennya wakilnya PM. Masuk akal tidak? Ya pasti masuk to pak. Apakah presuangan.

Suara diduga Bambang itu mengibaratkan Puan Maharani idennya Ganjar wakilnya Puan? Yang bener,” ucapnya.

Suara ditengarai Bambang itu mengatakan soal capres, DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah tidak sejalan dengan kemauannya Ganjar Pranowo dalam hal pencalonan presiden.

“Apa yang dilakukan DPD PDIP? Menunggu titah ketua umum. Kita sudah mempersiapkan. Kenapa? Saya akan ajak bicara ketua umum, saya jelaskan. Ora cul, iki aku intine Ganjar yang akan saya kasih rekomendasi. Mohon ijin bu saya mengundurkan diri,” ucap dalam rekaman tersebut.

Berikut transkrip percakapan lanjutannya tersebut:

Berani cul, berani, kenapa takut? Nanti kalau Ganjar dikasih rekomendasi. Kemungkinan itu ada tidak? Ya ada, tapi nol koma nol nol persen.

Masih ada mbak Puan tidak bisa to pak. Teorinya siapa. Lha dulu Pak Jokowi bisa. Lha dulu Mbak Puan masih indil-indil. Sekarang ya tidak bisa.

(Mbak Puan) semua lorong kekuasaan istana pernah. Semua lorong di senayan pernah. Kurang apa? Kekuasaan di Republik itu hanya di dua titik. Di senayan dan istana. Mbak Puan pernah bergerak di dua lorong itu. Pengalaman sudah punya. Elit-elit sudah kenal semua, lebih gampang untuk berembuk.

Nanti kalau saya menegur (Ganjar), dia balas. Memang kamu siapa cul, negur aku. Yang bisa negur aku Bu Mega tok. Kan begitu mulutnya dia. DPD dan Ganjar beda pendapat, biar yang nilai ketua umum.

Ya kalau saya diberi kewenangan ya saya ajak tarung tidak perduli saya. Ini tak kasih kalian semua. Kalau rekom jatuh ke Ganjar, Bambang Pacul mengundurkan diri dari jabatannya!

Selasa (25/5) lalu,  Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) bidang Pemenangan Pemilu Bambang Wuryanto menjelaskan tidak undangnya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam acara partai di Kantor DPD PDIP Jateng, Kota Semarang, Sabtu (22/5). Dalam acara itu, turut dihadiri Ketua DPP PDIP bidang Politik dan Keamanan Puan Maharani. Menurut pria yang akrab disapa Bambang Pacul itu, ada etika yang telah dilanggar oleh Ganjar.

Di mana ada keinginan Ganjar untuk maju sebagai calon presiden (capres) 2024 yang dan hal itu dinilai terlalu ambisius. Padahal, persoalan pencapresan merupakan ranah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

“Kunci politisi itu adalah memahami keinginan seseorang. Kalau itu sesuai dengan tata krama, fatsun etika. Tetapi ada wilayah yang  kita mesti hati-hati. Kalau wilayah aku pengen jadi calon presiden itu wewenangnya bu ketum,” kata Bambang.

Ia menegaskan kembali, pencapresan sudah ada pakem menurut aturan partai. Diungkapkan Bambang, telah ada sinyal dari PDIP Jateng jika sikap Ganjar yang terlalu ambisi dengan jabatan presiden tidak baik.Atas dasar itu, DPD PDIP Jateng tidak mengundang Ganjar dalam agenda yang dihadiri Puan Maharani tersebut.

Baca Juga : Jika Membahas Capres-Cawapres, Megawati Ogah Bertemu Paloh

“Maka ketika Mbak Puan rawuh ke Jawa Tengah maka kami mohon maaf lah rapat DPD. iki piye? yaudah dikasih lah peringatan dulu, biar nanti kita ngobrol. Jangan diundang dulu. Just simple as that, kau aja yang kemudian muter muter, ini masalah internal,” ujar Sekretaris Fraksi PDIP DPR RI itu.

Bambang menegaskan persoalan tersebut hanyalah dinamika internal partai. Dia menolak hal itu disebut sebagai perebutan capres, antara Puan dan Ganjar.

“Jadi itu sangat sepele bukan soal rebutan capres antara Mbak Puan dan Pak Ganjar, durung ono kode bu ketum,” pungkasnya.

Dan pada Selasa (1/6) lalu  Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengaku tak berniat maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Sing arep maju iki sopo? (yang mau maju itu siapa) ke Pilpres 2024,” kata Ganjar saat ditemui setelah acara seminar yang digelar di kawasan Taman Budaya Jawa Tengah, Solo saat itu.

Dia juga menanggapi soal kabar hubungannya yang panas dengan PDIP.

“Aman, baik-baik saja dengan PDIP,” kata Ganjar.

Ganjar juga menanggapi soal kabar hubungan dirinya dan Puan Maharani yang disebut sedang renggang.”Hingga saat ini, saya sama Mbak Puan baik-baik saja, tidak ada masalah,” tandasnya.

Pernyataan yang sama juga sebelumnya disampaikan Ganjar saat berkunjung ke Balai Desa Nglinggi, Kecamatan Klaten Selatan, Klaten di hari yang sama, Selasa (1/6).”PDIP ono opo (ada apa), PDIP ora ono opo-opo (tidak ada apa-apa). PDIP oke-oke saja,” kata Ganjar.

PEMILU, UMUM

Anies Baswedan Resmi Genggam Tiket Capres 2024

Tinggalkan komentar

Calonpresiden2024.com, JAKARTA – Anies Baswedan resmi mengenggam tiket pilpres 2024. Hal tersebut setelah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan dukungannya kepada Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024.

Wakil Ketua Majelis Syura PKS Mohamad Sohibul Iman mengatakan dukungan itu diputuskan atas keputusan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) Majelis Syuro. Kendati demikian, Sohibul menyatakan dukungan secara resmi akan disampaikan PKS pada 24 Februari 2023 mendatang.

“PKS akan menyampaikan eksplisit organisatoris untuk mendukung Bapak Anies Rasyid Baswedan pada Rapat Badan Majelis Syura PKS yang bersamaan dengan Rakernas DPP PKS pada 24 Februari 2024,” kata Sohibul di Gubug Makan Mang Engking Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Senin (30/1).

Sohibul menuturkan melalui dukungan tersebut persyaratan presidential threshold (PT) 20 persen sebagai syarat pencalonan presiden sudah terpenuhi.

“PKS konsisten menjadi bagian dari partai pendukung Anies Baswedan sehingga koalisi memenuhi presidential threshhold 20 persen,” ujarnya.

Sohibul juga menjelaskan bahwa PKS tidak akan mensyaratkan Cawapres dari partainya. “Selama cawapres yang dipilih mendongkrak kemenangan tidak harus dari PKS, PKS akan tetap dalam koalisi ini,” katanya.

Sohibul menyatakan dukungan ini didampingi Jubir PKS Muhammad Kholid, Jubir PKS Pipin Sopian, Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf. Kemudian, Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, Kepala Bakomstra Herzaky Mahendra Putra, dan Sudirman Said selaku perwakilan Anies Baswedan.

Sementara dari Partai NasDem yang dijadwalkan hadir yakni Ketua DPP Sugeng Suparwoto maupun Wakil Ketua DPP Willy Aditya berhalangan hadir. Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengatakan dalam waktu dekat tiga ketua umum partai politik yakni Surya Paloh(Partai Nasdem), Agus Harimurti Yudhoyono(AHY)(Partai Demokrat) dan Ahmad Syaikhu(PKS) akan melakukan penandatanganan resmi mengusung dan mendukung Anies Baswedan sebagai capres 2024.

Baca Juga : Jika Membahas Capres-Cawapres, Megawati Ogah Bertemu Paloh

“Tinggal tentu semua itu nanti akan diformalitas oleh tiga ketua umum untuk menandatangani keputusan bersama meresmikan Bapak Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden yang diusung oleh tiga partai yang kalau dikumulatifkan untuk presidential threshold-nya sudah melebihi 20% atau kalau tidak salah sudah 28%,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan ketiga partai politik (parpol) di bakal Koalisi Perubahan punya kesamaan untuk mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024.

“Bagi Demokrat, Mas Anies adalah tokoh perubahan dan perbaikan,” kata AHY.

AHY menuturkan dalam pembahasan tim kecil rencana Koalisi Perubahan sudah mendekati tahap finalisasi. Menurutnya, dengan rentang waktu komunikasi lebih dari enam bulan, sudah cukup untuk mengambil keputusan yang penting dan fundamental.

“Adapun terkait bacapres, sudah ada kesamaan cara pandang dari ketiga partai untuk mengusung Anies Baswedan sebagai bacapres 2024,” ujarnya.

AHY menyebut pihaknya juga menyerahkan kepada Anies terkait cawapres pendampingnya sebagaimana telah disampaikan Partai NasDem. Ia mengakui jika Partai Demokrat dan PKS masing-masing memiliki aspirasi kader utamanya sebagai bacawapres.

“Sebagai aspirasi selaku calon anggota koalisi, itu wajar,” ucap AHY.

Yang terpenting, lanjutnya, diskusi Bacawapres hendaknya tidak menghambat finalisasi koalisi. “Kami rasional saja. Jangan sampai faktor penentuan Bacawapres ini justru menjadi hal yang menghambat bagi terbentuknya Koalisi Perubahan,” ungkapnya.

Karenanya, AHY menambahkan Partai Demokrat akan mengajak PKS agar menyerahkan keputusan bacawapres kepada bacapres yang diusung.

“Dengan demikian, tiga partai memiliki kesetaraan yang sama dalam koalisi,” imbuhnya.

PEMILU, UMUM

Jika Membahas Capres-Cawapres, Megawati Ogah Bertemu Paloh

Tinggalkan komentar

JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengisyaratkan bahwa Ketua Umum (Ketum) partainya Megawati Soekarnoputri bersedia bertemu dengan Surya Paloh jika Ketua Umum Partai NasDem itu ingin dialog dalam rangka kepentingan bangsa dan negara. Namun, Megawati akan menolak bertemu dengan Paloh jika hendak membahas soal bakal calon presiden (capres) dan calon presiden (capres) untuk Pilpres 2024.

“Kalau dialog dalam rangka kepentingan bangsa dan negara, PDI Perjuangan selalu welcome. Kalau dialog dalam konteks capres-cawapres, sepertinya ada perbedaan,” ujar Hasto di sela-sela acara Karnaval Perjuangan HUT ke-50 PDIP di Lebak, Banten, Minggu (19/2).

Hasto mengatakan hal itu menanggapi Surya Paloh yang mengaku ingin mengagendakan pertemuan dengan Megawati. Sebelumnya, pertemuan elite Nasdem dengan PDIP hanya melibatkan Hasto dan Ketua DPP PDIP sekaligus putri Megawati, Puan Maharani.

“Apalagi Pak Anies berulang kali disebut antitesa dari Pak Jokowi sehingga pasti berbeda,” imbuh Hasto.

Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memang sudah dideklarasikan oleh Surya Paloh sebagai bakal capres yang akan mereka usung pada Pemilu 2024. Hasto mengatakan bahwa partainya menghormati langkah tersebut sebagai kedaulatan partai politik.

Namun, ia menegaskan, kriteria bakal capres 2024 yang diusungawati di dalam pidato ulang tahun PDIP ke-50 menyebutkan bahwa capres PDIP berasal dari kader partai.g PDIP berbeda dengan Anies sebagai bakal capres dari Nasdem. Salah satunya, bakal capres 2024 dari PDIP berasal dari internal partai politik berlambang banteng itu. 

“Sehingga dalam konteks seperti itu, calon yang diusung Nasdem dan calon yang diusung PDIP dari indikator-indikator dalam sambutan ketum sepertinya berbeda,” kata Hasto.

“Nasdem kan kemudian telah mengusung Bapak Anies Baswedan sebagai calon presiden dari Nasdem, kemudian Bu Megawati Soekarnoputri dalam pidato ulang tahun partai menegaskan calon presiden dari partai PDIP berasal dari kader partai,” ujar Hasto.

Baca Juga : Calon Presiden 2024 yang Akan Lanjutkan IKN 

Hasto mengungkapkan, rencana dialog Megawati dengan Surya Paloh tentunya pihaknya akan menunggu kode-kode yang akan disampaikan Surya Paloh tersebut.

“Dalam perspektif apa dialog tersebut akan dilakukan. Kalau dialog dalam rangka kepentingan bangsa dan negara, PDIP selalu welcome,” tegas Hasto.

Sebelumnya Surya Paloh mengaku bahwa meski ingin bertemu dengan Megawati, dia belum mengatur waktu pertemuan itu. Paloh mengaku ingin lebih dulu melihat sikap Megawati sambil melempar “kode”.

“Saya pikir keinginan untuk itu sih ada saja. Tinggal atur saja. Kita kasih kode-kode dulu. Barangkali bagaimana, kapan Bu Mega ada waktu yang baik?” kata dia di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Rabu (1/2).

Paloh berharap, keinginannya tersebut dapat disambut baik oleh Megawati.

“Mudah-mudahan suasana kebatinannya sama, harapan penerimaan sama. Jadi jelas, (niat) ada. Itu intinya,” ujar dia.

PEMILU, UMUM

Fadli Zon Akui Ada 7 Poin Perjanjian Prabowo-Anies di Pilkada DKI Jakarta 2017

Tinggalkan komentar

Calonpresiden2024.com – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengakui dirinya pernah menyusun perjanjian antara Prabowo Subianto dan Anies Baswedan saat Pilkada DKI Jakarta 2017. Fadli menyebut perjanjian itu berisi tujuh poin. Namun, ia enggan merinci isi perjanjian tersebut.

“Kebetulan saya mendraft, saya menulis, dan ada tujuh poin. Kalau itu urusannya, urusan pilkada,” kata Fadli di Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta Selatan, Senin (6/2).

Sementara Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto memilih bungkam saat disinggung mengenai perjanjian antara dirinya dengan Anies Baswedan saat Pilgub DKI Jakarta 2017. Saat dicecar awak media soal perjanjian itu, Prabowo diminta oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad agar tak menjawab.

”Jangan dijawab, Pak. Jangan dijawab,” kata Dasco berbisik ke Prabowo saat acara hari ulang tahun (HUT) ke-15 Partai Gerindra di kantor DPP Gerindra di kawasan Jakarta Selatan, Senin (6/2).

Baca Juga : Partai Ummat Dukung Anies Baswedan Jadi Capres 2024

Terkait perjanjian antara Prabowo dan Anies Baswedan itu, Fadli menyebut hal itu berbeda dengan perjanjian lain antara Anies dengan Sandiaga Uno yang disebut-sebut ada utang-piutang sebesar Rp50 miliar. Fadli Zon mengaku tak tahu soal utang-piutang Rp 50 miliar Anies kepada Sandiaga itu. “Saya tidak tahu. Tanya Pak Sandiaga,” kata Fadli Zon. 

Perihal utang-piutang Rp50 miliar itu awalnya diungkit oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Erwin Aksa. Ia menyebut bahwa Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu sempat meminjami uang Rp50 miliar kepada Anies saat keduanya maju di Pilkada DKI 2017. Uang itu digunakan untuk logistik pemenangan Anies-Sandi di Pilkada DKI 2017 putaran pertama.

“Karena waktu itu putaran pertama kan ya. Namanya juga lagi tertatih-tatih juga kan,” kata Erwin dalam podcast Akbar Faizal Uncensored yang ditayangkan Sabtu (4/2).

Erwin menyebut saat itu Sandiaga yang memiliki logistik cukup sehingga kemudian memberikan pinjaman ke Anies.

“Karena yang punya likuiditas itu Pak Sandi, kemudian memberikan pinjaman kepada Pak Anies,” kata Erwin. Adapun jumlah pinjaman dari Sandiaga kepada Anies itu menurut Erwin sekitar Rp 50 miliar.

“Nilainya berapa yah, Rp50 miliar barangkali,” ucapnya. 

Utang Rp 50 miliar tersebut kata Erwin belum lunas dibayar oleh mantan Gubernur DKI Jakarta itu kepada Sandiaga. Ia juga menuturkan bahwa draft perjanjian tersebut dibuat oleh pengacara Sandiaga Uno. Selain itu kata Erwin, perjanjian itu dibuat atas kemauan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). “Saya kira belum (lunas) barangkali yah,” ucap Erwin.

“Pak JK sendiri yang menasehati kita kok,” imbuh Erwin.

Sementara Sandiaga Uno saat ditanya terkait isu utang-piutang Rp50 miliar Anies kepada dirinya tersebut mengaku belum bisa membuat pernyataan.

Saya baca dulu, belum bisa kasih statement,” kata Sandiaga. 

Sandiaga sebelumnya hanya sempat membeberkan masalah perjanjian antara dirinya dengan Prabowo dan Anies yang dibuat sebelum Pilpres 2019. Hal itu dikatakan Sandiaga menjawab pertanyaan Akbar Faizal terkait video yang beredar bahwa Anies tak akan maju capres jika Prabowo melakukan langkah serupa. 

Menurut Sandiaga Uno, perjanjian itu sangat vital karena bersamaan dengan rencana pencalonan Prabowo maju di Pilpres 2019. Namun, dia enggan mengungkap isi perjanjian dan meminta agar hal itu ditanyakan kepada Fadli Zon selaku fasilitator perjanjian itu.

“Ada beberapa poin dan ini cukup membuat saya cukup detail apa yang disepakati termasuk berkaitan dengan, karena itu di awal dari koalisi dan di awal penentuan calon,” ujarnya.

Terkait isu utang-piutang Anies dengan Sandiaga Uno, Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Kamhar Lakumani meminta Sandiaga untuk membuka fakta soal itu. Menurutnya, pembuktian fakta itu diharuskan agar kabar tersebut tidak menjadi isu liar dan terang benderang. “Benar atau tidaknya apa yang disampaikan Bang Erwin Aksa, silahkan ditanyakan langsung ke Mas Sandi saja untuk membuka faktanya. Minta beliau buka saja agar terang benderang,” ujar Kamhar saat dikonfirmasi, Senin (6/2).

Kamhar menuturkan pembuktian Anies memiliki utang piutang dengan Sandiaga Uno merupakan tugas dari pihak yang menuduh.

“Membuktikan adalah tugas yang menuduh, bukan yang dituduh. Namun, ini sudah dibantah Pak Sudirman Said, bahwa ketika Pilgub dimenangkan maka itu tak menjadi utang piutang,” jelasnya.

Kamhar menuturkan isu tersebut tidak jauh beda dengan isu yang menyatakan Anies Baswedan memiliki perjanjian politik dengan Prabowo saat Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Partai Demokrat, kata dia, meminta setiap isu yang telah dihembuskan kepada publik terkait Anies Baswedan harus bisa dapat dipertanggung jawabkan oleh pihak yang menuduh.

Baca Juga : Prabowo Merasa Tambah Muda 23 Tahun Setelah Didukung Jokowi Mania

“Jangan malah jadi isu liar yang tak kunjung dibuktikan. Sama seperti soal surat perjanjian di Pilkada yang sebelumnya disampaikan Pak Sandi. Kenapa Bang Fadli Zon tidak buka saja ke publik jika memang ada suratnya dan ada pelanggaran? Ini penting agar tak menjadi liar dan berubah menjadi fitnah,” bebernya.

Namun begitu, Kamhar menambahkan bahwa isu tersebut tidak akan mempengaruhi pencapresan Anies Baswedan dari NasDem, PKS dan Demokrat yang tergabung dalam koalisi perubahan.

“Kami yakin ini hanya serangan biasa yang dilancarkan, karena tak ada hal substansi lain yang lebih berkualitas yang bisa diserang dari sosok Mas Anies Baswedan,” tukasnya.

Sementara Waketum Partai NasDem, Ahmad Ali menegaskan perjanjian antara Prabowo dengan Anies maupun utang-piutang Anies dengan Sandiaga tidak ada urusan dengan NasDem. “Itu nggak ada urusan dengan NasDem,” kata Ahmad Ali.

Ia juga tidak mau mengomentari lebih jauh terkait isu janji politik tersebut, termasuk soal Pilpres. Dia menegaskan itu urusan Anies, Sandiaga, dan Partai Gerindra.

“Itu cerita antara mereka, Gerindra, Anies, dan Sandi,” ucapnya.

Anggota Komisi III DPR RI itu meminta agar Anies menyelesaikan janji utangnya jika memang benar ada. Dia juga mengusulkan agar pihak yang dirugikan atas perjanjian itu menempuh mekanisme yang ada.

“Kalau benar ada utang piutang, selesaikan, yang dirugikan gunakan mekanisme,” ujarnya. 

PEMILU, UMUM

Calon Presiden 2024 yang Akan Lanjutkan IKN

Tinggalkan komentar

JAKARTA – PDI Perjuangan (PDIP) tengah menyiapkan berbagai hal untuk momentum Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri mengumumkan deklarasi calon presiden 2024.

Namun, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto tak menyebut kapan tepatnya momentum Megawati akan mengumumkan capres itu. Menurutnya, akan ada momentum baik di mana Megawati mengumumkan hal itu.

“Deklarasi nanti akan dipersiapkan dengan baik suasana keIndonesiaan, kerakyatan menggambarkan suatu desain masa depan,” kata Hasto saat ditemui di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (23/2). Hal itu disampaikannya ketika ditanya terkait peluang PDI-P mengumumkan deklarasi capres pada Juni 2023. 

Diketahui, PDIP akan menggelar konsolidasi akbar pada bulan Bung Karno, tepatnya 24 Juni 2023 di Jakarta. 

Selain persiapan deklarasi, PDIP juga tengah menggodog visi misi calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan diusung nantinya. 

“Termasuk visi-misi capres-cawapres kami juga sedang godok dengan sebaik-baiknya,” ucap Hasto.

Menurut Hasto, visi misi capres-cawapres yang diusung PDIP harus bisa melanjutkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Salah satu kepemimpinan Jokowi yang dimaksud yaitu keberlanjutan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur. 

“Karena ini (IKN) nanti akan mengubah juga di dalam strategi pembangunan dalam pola pikir, dalam kebudayaan yang menuju kepada kejayaan Indonesia raya, semua akan dipersiapkan dengan baik,” jelas Hasto.

Dia menambahkan, terkait siapa yang akan diumumkan sebagai capres dan cawapres, PDIP menyerahkan hal itu kepada Megawati. 

Akan tetapi, Hasto memastikan bahwa calon yang akan diusung adalah kader internal PDIP. 

“Pidato Ibu Ketua Umum pada saat hari ulang tahun PDI-P ke-50 telah menegaskan kebijakan bahwa calon dari PDI Perjuangan dari internal kader partai,” imbuhnya. 

Soal kader partai yang akan diusung sebagai capres, Hasto pun turut menangapi soal hasil survei Litbang Kompas yang menunjukan elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menempati urutan atas sebagai calon presiden (Capres) 2024.

Berdasarkan tren, kader PDI Perjuangan (PDIP) itu mengalami peningkatan elektabilitas dari Oktober 2022 di angka 23,2 persen menjadi 25,3 persen pada Januari 2023.

Baca Juga : Presiden Jokowi Optimis Pembangunan Istana IKN Rampung Tahun Depan

Hasto pun melihat kenaikan elektabilitas Ganjar Pranowo merupakan hasil kaderisasi partai yang berhasil. 

Hasto mengatakan, tingginya elektabilitas Ganjar merupakan keberhasilan penggemblengan kader PDIP dengan rakyat.

“Elektoral yang tinggi yang dipersepsikan oleh masyarakat dan ditunjukkan dari hasil survei itu buah dari kaderisasi, buah dari proses penggemblengan dari rebonding antara kader-kader PDIP dengan rakyat,” ujar Hasto.

Meski begitu, partai berlambang banteng moncong putih itu belum tegas apakah bakal mengusung Ganjar sebagai calon presiden. 

Hasto menegaskan, bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memiliki pertimbangan momentum yang pas untuk mendeklarasikan calon presiden.

“Sekali lagi bahwa momentum yang tepat kapan calon itu akan diumumkan itu adalah kewenangan ketum Ibu Megawati Soekarnoputri, ini lah yang kemudian dilakukan dengan melihat berbagai aspek-aspek persoalan perekonomian kita, aspek internasional, aspek kesiapan seluruh jajaran partai dan yang tidak kalah pentingnya adalah momentum,” terang Hasto.

Maka, kata Hasto, untuk urusan mendeklarasikan calon presiden bukan masalah lebih cepat atau tidak. 

Tetapi menimbang kualitas calon pemimpin yang akan dimajukan apakah berkualitas dan memiliki jiwa kepemimpinan bagi rakyat.

“Dan ini semua harus dilakukan secara detail, sehingga untuk urusan pemimpin ukurannya bukan cepat tidaknya, ukurannya pada kualitas dari pemimpin tersebut,” pungkas Hasto.

Buka Keran Koalisi

Dalam mengusung capres, PDI Perjuangan menyadari tidak bisa sendiri dan harus membangun koalisi bersama partai politik lain. Maka, PDIP tidak menutup kemungkinan akan bekoalisi besar di pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Hasto mengatakan, koalisi besar merupakan hal yang sangat baik.

“Ya koalisi besar, namanya besar kan bagus. Namanya koalisi besar kan sesuatu hal yang sangat baik,” terang Hasto.

Terkait hal itu, Hasto menyinggung, soal problem atau masalah rakyat terkait pandemi Covid-19 belum menunjukkan prestasi yang menggembirakan hingga kini.

“Karena problematika rakyat kita terkait dengan pandemi kan belum usai meskipun pertumbuhan ekonomi kita menunjukkan prestasi yang menggembirakan,” ucapnya.

Oleh karena itu, Hasto memandang sangat baik jika partai-partai bisa bersatu untuk melakukan hal baik. Termasuk persoalan pascapandemi Covid-19 itu.

“Tetapi kalau partai-partai kemudian bersatu itu kan juga suatu hal yang sangat baik,” jelas Hasto.

Tutup Pintu Koalisi Untuk 3 Partai

Sekjen Hasto Kristiyanto menegaskan partainya tak akan berkoalisi dengan Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di 2024.

Hasto mengatakan PDIP tak mau berkoalisi dengan tiga partai politik (parpol) yang akan mengusung Anies Baswedan.

Terlebih, dia menyebut bahwa Anies disebut-sebut sebagai antitesis dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“(Kami akan) bergabung dengan koalisi yang tidak mengusung antitesa Pak Jokowi sehingga kami jelas berbeda dengan NasDem, Demokrat, PKS yang telah mengusung Bapak Anies Baswedan,” kata Hasto.

Politisi asal Yogyakarta itu menuturkan PDIP akan berkoalisi dengan parpol yang memiliki semangat gotong royong.

“Kami akan bekerja sama dengan partai-partai lain dan kemudian mendorong semangat gotong royong. Itu tinggal nanti dialognya siapa capres dan cawapres karena PDIP adalah pemenang Pemilu,” ujar Hasto.

Hasto menuturkan PDIP tak mungkin dengan koalisi yang akan mengusung Anies lantaran memiliki rekam jejak yang tak senafas dengan partainya.

Dia menambahkan jika Anies tak melanjutkan kebijakan Presiden Jokowi saat menjadi Gubernur DKI Jakarta.

“Dari gubernur ya saja sudah antitesa, banyak kebijakan Pak jokowi yang tidak dilanjutkan apalagi nanti kebijakan-kebijakan untuk yang lebih besar karena politik ini dimulai dari hal yang lebih kecil,” imbuhnya.

PEMILU, UMUM

Presiden Jokowi Optimis Pembangunan Istana IKN Rampung Tahun Depan

Tinggalkan komentar

Calonpresiden2024.com, NUSANTARA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) optimistis pembangunan kawasan Istana Kepresidenan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur akan selesai pada tahun 2024 mendatang. Bahkan, Jokowi menargetkan perayaan HUT ke-79 RI bisa dilaksanakan di Istana Presiden IKN. 

“Jadi kawasan ini adalah kawasan Istana Kepresidenan yang saya optimis tahun depan bulan Agustus Insya Allah sudah bisa upacara di sini. Kalau melihat lanskap dan lain-lainnya, tadi saya sudah berbicara dengan perancangnya dengan pelaksana di lapangan, dengan para supervisi di lapangan dengan para manajer di lapangan, optimis insyaallah selesai,” kata Jokowi saat meninjau pembangunan Istana Presiden di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN Nusantara, Kamis (23/2).

Presiden Jokowi menyebut bahwa desain Istana Presiden di IKN masih sama. Hanya ada beberapa hal yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

“Iya sama tapi juga nanti di dalam di lapangan ya mungkin sedikit penyesuaian dengan kondisi di lapangannya,” ujar Jokowi.

Begitu telah selesai dibangun, kata Jokowi, Istana Presiden di IKN itu akan segera ditempati. Jokowi pun berharap segera ada keramaian di IKN yang akan berdampak pada pembangunan sejumlah fasilitas menunjang.

“Selesai ditempati, setiap kementerian juga sama meskipun tidak semua staf itu dibawa segera ditempati. Supaya ini ada segera keramaian di sini. Kalau ada keramaian berarti perlu restoran, perlu sekolah, dari TK, SD, SMP, SMA, universitas, perlu rumah sakit, perlu klinik, perlu entertainment, hiburan, perlu mal dan lain-lain,” ujar Jokowi.

Di lokasi tersebut Jokowi juga meninjau pembangunan rumah-rumah menteri.

“Yang kita lihat sekarang ini adalah kawasan rumah-rumah menteri, ada 36 di sini nanti,” kata Jokowi. Menurutnya pengerjaan pembangunan rumah menteri tersebut baru sekitar 14 persen. Ia menargetkan pembangunan rumah menteri akan selesai pada Juni 2024.

“Bangunan yang kita harapkan di Juni 2024 itu selesai karena memang kita ada target 17 Agustus 2024 ada upacara bendera di ibu kota Nusantara,” katanya.

Jokowi yakin para investor bakal sangat tertarik untuk berinvestasi di IKN. Sebab, kata Jokowi, IKN menawarkan suasana yang sangat berbeda.

Baca Juga : Komentar Presiden Jokowi Bahas Capres 2024 Berambut Putih

“Suasana yang berbeda. Kita ingin menawarkan suasana. Ini adalah kawasan inti pemerintahan, tapi di luar itu orang akan melihat suasana yang berbeda, ada diferensiasinya, itu yang kita jual, experience, ambiance yang kita jual itu,” imbuh Jokowi.

Sebelumnya ketika membuka Muktamar XVIII Pemuda Muhammadiyah di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (22/2), Jokowi menyebut bahwa pembangunan IKN didasari semangat menciptakan pemerataan di Indonesia sehingga tidak jawasentris melainkan indonesiasentris. Menurut Jokowi, pemindahan ibu kota ke IKN mendukung pemerataan di Indonesia dari sisi ekonomi, penduduk, maupun pembangunan. 

Presiden Jokowi berpendapat, Pulau Jawa sudah memikul 59 persen produk domestik bruto nasional dan 56 persen penduduk Indonesia. Hal itu yang membuatnya berpikir perlunya pemerataan pembangunan sehingga tidak hanya terpusat di Pulau Jawa.

“Betapa sangat padatnya Pulau Jawa sehingga memerlukan yang namanya pemerataan pembangunan sehingga tidak jawasentris tapi indonesiasentris,” kata Jokowi.

Jokowi meyakini proses pembangunan IKN baru bisa rampung dalam waktu 15-20 tahun ke depan. Saat pembangunan rampung, Jokowi menekankan IKN akan menjadi kota pemerintahan. Ia pun menegaskan bukan hanya memindahkan fisik bangunan atau gedung pemerintahan saat memutuskan pemindahan ibu kota, melainkan juga memindahkan budaya kerja dan pola pikir yang baru dengan sistem dan sumber daya manusia yang dipersiapkan secara baik.

“Kita harapkan nanti ibu kota baru ini betul-betul sebuah ibu kota yang negara lain tidak memiliki,” ucap Jokowi.

Di masa depan saat Jakarta sudah bukan lagi menjadi ibu kota negara Indonesia, Jokowi menekankan bahwa Jakarta akan tetap diperbaiki dan menjadi kota bisnis, pariwisata, hingga ekonomi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengingatkan bahwa gagasan pemindahan ibu kota sudah pernah diwacanakan Presiden Soekarno sekitar 1960-an, jadi hal ini bukanlah ide dia semata.

“Ini sudah sejak Bung Karno tahun ’60. Bung Karno sudah akan memindahkan ibu kota itu dari Jakarta ke Kalimantan, yaitu di Palangkaraya,” bebernya.

PEMILU, UMUM

ASN Terancam Dipecat Jika Tidak Netral Jelang Pemilu 2024.

Tinggalkan komentar

Calonpresiden2024.com, JAKARTA – Komisi Aparatur Negara (KASN) mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bersikap netral menjelang Pemilu 2024. Peringatan ini berdasar Undang-undang (UU) Nomor 5 tahun 2014 dan UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di mana ASN dilarang terlibat dalam politik praktis.

“Dan tentu saja kalau mereka melanggar, ada yang ringan, ada yang berat (hukumannya),” kata Ketua KASN Agus Pramusinto dalam konferensi persnya di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI usai melakukan kerja sama dengan Bawaslu RI, Selasa (31/1).

Lebih lanjut, ia juga menjelaskan, sanksi yang akan diberikan pada ASN terdiri dari sanksi moral berupa teguran hingga sanksi berat pemberhentian.

“Kalau ringan ia mungkin harus punya konsekuensi apa, kalau sedang ia enggak boleh promosi, kalau ia berat, ia harus berhenti jadi PNS,” jelasnya

“Jadi itu sebagai cara agar memastikan tidak terjadi pelanggaran netralitas ASN,” ujar Agus.

Agus juga mengatakan bakal ada konsekuansi bila seorang ASN melanggar aturan tidak netral. Seperti dicontohkan Agus ihwal banyaknya ASN yang telah diberi teguran hingga mendapat konsekuensi pemberhentian.

Baca Juga : Komentar Presiden Jokowi Bahas Capres 2024 Berambut Putih

“Dalam catatan kami ya ada yang melanggar dan diberhentikan jadi PNS juga ada. Tidak dipromosikan juga sudah banyak,” tegasnya.

KASN kemudian membeberkan data terkait Aparatur Sipil negara (ASN) yang melakukan pelanggaran netralitas dalam pemilu sebelumnya. KASN mencatat ASN yang melakukan pelanggaran netralitas ini berusia 50 tahun ke atas (40,2 persen).

Adapun modus pelanggaran terbanyak adalah kampanye dan sosialisasi ASN di media sosial dengan jumlah angka mencapai 30,4 persen. Kemudian, disusul dengan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan kepada calon atau bakal calon mencapai 22,4 persen. Serta melakukan pose foto dengan mengikut simbol gerakan tangan atau gerakan yang menunjukkan keberpihakan sejumlah 12,6 persen.

“Dan menurut peta persebarannya, hampir di seluruh wilayah di provinsi Indonesia terjadi pelanggaran netralitas ASN,” kata Agus.

Merujuk pada data KASN secara keseluruhan, tahun 2020 dan 2021 terdapat 2.034 laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN. Sebanyak 1.596 ASN atau 78,5 persen di antaranya terbukti melanggar netralitas.

Tentu jumlah pelanggaran netralitas ASN tersebut bukanlah angka yang sedikit, kata Agus Sehingga perlunya penguatan kolaborasi pihak terkait, dalam hal ini KASN dengan Bawaslu RI. KASN sendiri baru saja menandatangani PKS Pengawasan Netralitas ASN dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 dengan Bawaslu. 

Agus menjelaskan penguatan kerjasama ini menjadi sangat penting untuk mengupayakan langkah-langkah antisipasi pencegahan potensi pelanggaran Netralitas yang dilakukan oleh Pegawai ASN. Para menteri ini tentu tak luput dari perhatian KASN. Terutama para menteri yang berasal dari partai politik. KASN khawatir jika misalnya para menteri menggunakan jabatan dan partainya bersikap tidak netral. Pun juga dalam menggunakan fasilitas negara. 

Baca Juga : MK: Presiden Dua Periode Tidak Bisa Menjadi Wakil Presiden

Di mana nantinya akan berakhir dengan lahirnya pelanggaran-pelanggaran oleh para ASN. “Saya kira pelanggaran ASN bisa terjadi di daerah dan pusat, kemarin 2021 atau 2022 di pusat juga ada pelanggaran di level kementerian dan kami proses,” kata Agus.

“Dan tentu saja untuk menteri yang berasal dari partai ya kami melaporkannya pada presiden karena presiden yang mengangkat menteri. Ya, kita serahkan presiden untuk ambil tindakan,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menjelaskan pengawasan tingkat kementerian sedikit berbeda dari sisi perlakuan dan kerawanan. Sebab kementerian tidak punya fungsi wilayah seperti kelurahan, kecamatan, dan wilayah teritorial. 

“Ini berbeda dengan menteri yang tidak langsung terlibat di lingkungan masyarakat. Oleh sebab itu maka pengawasannya tentu akan terlihat dari penggunaan fasilitas dan penggunaan ASN, apakah yang bersangkutan lakukan mobilisasi ASN. Itu akan terlihat,” jelas Bagja.

PEMILU, UMUM

MK: Presiden Dua Periode Tidak Bisa Menjadi Wakil Presiden

Tinggalkan komentar

Calonpresiden2024, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) telah memastikan bahwa seseorang yang telah menjabat sebagai presiden selama dua periode tidak dapat mencalonkan diri sebagai wakil presiden (cawapres).

Hal itu tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan permohonan yang diajukan Ketua Umum Partai Perkarya Mochdi Puroprangono (mantan partai) dan Sekjen Partai Perkarya Fauzan Rahmanesya yang berharap Mahkamah Konstitusi mengizinkan Presiden menjabat dua orang. syarat sebagai calon Wakil Presiden (cawapres).

Kedua pimpinan partai Berkaria itu sebelumnya mengajukan uji materi Pasal 169 huruf N dan Pasal 227 huruf 1 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan anggota Knesset. Mochdi Berro dan Fouzan Rahmansih berharap Mahkamah Konstitusi mengizinkan seseorang yang pernah menjabat sebagai presiden dua periode untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden.

Pemohon menilai ketentuan dalam kedua pasal tersebut dapat dikatakan sebagai standar baru yang menerjemahkan Pasal 7 UUD 1945. Padahal, konsekuensi logis yang muncul antara Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu berbeda. dari Pasal 7 UUD 1945. Lihat Partai Perkaria juga mencatat bahwa Pasal 7 UUD 1945 tidak secara tegas membatasi hak presiden dan wakil presiden terpilih untuk mencalonkan diri lagi.

Tanggapan terhadap pe7 UUD 1945

“Pasal tersebut merupakan aturan yang dimaksudkan untuk menjaga esensi aturan Pasal 7 UUD 1919. Mahkamah memutuskan untuk menolaknya sama sekali.” Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, kata Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Othman dalam sidang, Selasa (31/1). Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf n UU Pilkada sejalan dengan Pasal 45. Bahkan, secara khusus penjelasan Pasal 169 huruf n UU 7/2017 juga menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “belum menjabat dua masa jabatan dalam jabatan yang sama” adalah bahwa Yang bersangkutan tidak pernah memangku jabatan dengan dua periode berturut-turut dan tidak berturut-turut, meskipun masa jabatannya kurang dari 5 tahun juga merupakan penegasan Pasal 7 UU No. UUD 1945,” ujar MK Saldi Israa saat membacakan pertimbangannya.

Di luar itu, ketentuan tersebut harus dipedomani dan dilaksanakan oleh KPU. “Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 merupakan pedoman yang harus diikuti oleh penyelenggara pemilu dalam menilai pemenuhan syarat menjadi presiden dan wakil presiden. Selain itu, kedua kriteria tersebut bertujuan untuk menjaga konsistensi dan menghindari prasangka,” ujar Seldi Esraa, sesuai aturan Pasal 7 UUD 1945.

Proposal untuk mempromosikan presiden dua periode ke Kwaps telah muncul sebelumnya dan diajukan oleh sejumlah kelompok. Pidato ini bermula dari pernyataan juru bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksuno Suroso. Saat ditanya pendapat wartawan, Fajr mengatakan tidak ada larangan konstitusional bagi seorang presiden yang sudah dua periode menjabat menjadi wakil presiden.

Sontak, pernyataan ini mendapat perhatian dan ramai dibicarakan publik. Ada yang setuju dengan pendapat dan wacana tersebut. Namun, ada juga yang menolaknya. Masing-masing dari dua kutub yang berseberangan ini memiliki acuan konstitusional dalam menyampaikan pendapatnya. Dengan kata lain, mereka mendasarkan pendapatnya pada aturan ketatanegaraan sehingga keduanya tampak konstitusional dan legal.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Bambang Worianto atau Bambang Pakol, mengatakan Jokowi bisa menjadi wakil presiden pada 2024. “Kalau Pak Jokowi mau jadi wakil presiden ya bisa, kata Pacul dalam rapatnya di Gedung DRC, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (13/9/2022) syarat itu harus diajukan oleh parpol atau gabungan parpol. Menurut Pacul, tidak ada aturan yang menghalangi Jokowi dari mencalonkan diri sebagai piala, dengan demikian masa jabatan Jokowi sebagai presiden akan berakhir pada 2024.

Sementara itu, Presiden Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Hashim Asiari menilai secara logika ada masalah konstitusional terkait pidato tersebut. “Hati-hati dengan Bagian 7 dan 8 Konstitusi,” kata Hashim, “Ini semacam jebakan Batman. Saya pikir dia (Presiden periode kedua Kuiper) bisa, meskipun dia tidak bisa.”

Baca Juga : Komentar Presiden Jokowi Bahas Capres 2024 Berambut Putih

Menurut Hasim, Pasal 8 UUD 1945 mengatur kemungkinan wakil presiden menjadi presiden dengan syarat tertentu. “Jika presiden meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau menjadi tidak dapat menjalankan kewajibannya selama masa jabatannya, wakil presiden akan menggantikannya sampai akhir masa jabatannya,” bunyi pasal tersebut. “Dalam hal seseorang telah menjabat sebagai presiden

Dalam situasi tersebut, A tidak memenuhi syarat sebagai presiden sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 169 huruf n Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,” ujar Hasyim menjelaskan.

Sementara itu, pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menjelaskan, Undang-Undang Dasar 1945 secara tersirat melarang presiden yang sudah menjabat dua periode mencalonkan diri sebagai wakil presiden. “Pada dasarnya secara tersirat konstitusi melarang seseorang presiden mencalonkan diri sebagai wakil presiden,” kata Feri.

Ia mengatakan UUD memang tak mengatur secara gamblang bahwa presiden yang sudah menjabat dua periode dilarang mencalonkan diri sebagai wapres. Pasal 7 UUD hanya menyebutkan, presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Namun, kata Feri, konstitusi mengamanatkan bahwa jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 8.

Berangkat dari Pasal 7 dan Pasal 8 itu, maka, presiden yang sudah pernah menjabat dua periode tidak boleh menjadi wakil presiden. “Di titik ini tentu jadi masalah serius karena begitu presiden mangkat, lalu presidennya yang telah dua periode secara konstitusional dia akan otomatis melanggar pembatasan masa jabatan,” ucap Fery.

Fery mengatakan, pasal-pasal dalam konstitusi saling berkaitan. Oleh karenanya, Pasal 7 UUD tidak bisa dibaca sendiri tanpa mengaitkan dengan pasal-pasal lainnya. “Pasal-pasal di konstitusi saling terkait. Membacanya tidak bisa hanya letterlijk (harfiah), tapi juga maknanya,” ujarnya. Tak hanya melanggar konstitusi, menurut Feri, tradisi ketatanegaraan akan rusak jika orang yang sudah menjabat sebagai presiden dua periode lantas menjadi wapres. “Jadi tidak elok, kemudian dirusak tradisi ini jika kemudian seorang presiden mencalonkan diri menjadi calon wakil presiden,” kata dia. (Calonpresiden2024.com/ kennylikerdi)

PEMILU, UMUM

Komentar Presiden Jokowi Bahas Capres 2024 Berambut Putih

Tinggalkan komentar

Calonpresiden2024.com – Presiden Jokowi mendapatkan sorotan terkait pemilihan Presiden Indonesia tahun 2024 mendatang. Jokowi pun sempat beberapa kali mengeluarkan komentar mengenai calon presiden dan pemilihan presiden 2024.

Bahkan saat menghadiri berbagai acara partai politik, Jokowi menyempatkan untuk mengabsen mereka yang dikabarkan bisa maju sebagai capres dan cawapres. Seperti saat  Jokowi menyebut beberapa nama calon presiden dan calon wakil presiden yang hadir dalam Harlah 50 Tahun Partai Persatuan Pembangunan atau PPP. Meski demikian, Jokowi mengakui ada nama capres yang tidak hadir di acara ini.

“Ada yang enggak hadir,” kata Jokowi usai menghadiri acara yang digelar di ICE BSD, Banten, Jumat, 17 Februari 2023. Ganjar Pranowo tidak hadir di acara tersebut.

Sikap Jokowi yang kerap menyinggung calon presiden 2024 di berbagai acara itu pun mendapat sorotan Partai Demokrat dan PKS. Menurut mereka, kepala negara alias Presiden Jokowi malah kerap meng-endorse capres tertentu. Oleh sebab itu, jika ingin mempersoalkan etik, maka Jokowi hendaknya turut ditegur oleh Bawaslu.

Berikut adalah komentar Joko Widodo terkait pemilihan presiden 2024.

1. Pilih yang Jam Terbang Tinggi

Pada saat memberikan pidato di acara HUT Golkar ke-58 di JIexpo Kemayoran pada Jumat, 21 Oktober 2022, presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa calon presiden atau capres yang bakal menggantikan dirinya bakal memiliki segudang tugas dan tantangan akibat krisis ekonomi global.

“Oleh sebab itu, betul-betul pemimpin ke depan harus kita pilih yang memiliki jam terbang yang tinggi,” ucap Joko Widodo pada saat berpidato.

Joko Widodo pun menganalogikan calon presiden sebagai seorang pilot. Ia meminta agar masyarakat tak memilih pilot yang memberikan penawaran tak masuk akal hanya untuk bisa dipilih menyetir pesawat.

2. Sinyal Mendukung Prabowo

Saat menghadiri HUT ke-8 Partai Perindo pada Senin, 7 November 2022, Joko Widodo menyinggung soal kemenangannya di pemilihan presiden 2014 dan 2009. Saat menyinggung kemenangan itu, Joko Widodo terlihat tersenyum karena kehadiran Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

“Dua kali di Pemilu Presiden juga menang. Mohon maaf, Pak Prabowo,” ucap Joko Widodo dengan senyum, “kelihatannya setelah ini jatahnya, Pak Prabowo,” sambungnya diikuti tepuk tangan.

Baca Juga : PKS Deklarasikan Anies Baswedan Jadi Capres Presiden 2024

3. Beri Dukungan kepada Calon Presiden Berambut Putih

Presiden Joko Widodo sempat memberikan sinyal dukungan kepada calon presiden 2024 pada Sabtu, 26 November 2022. Dukungan ini Joko Widodo berikan di sela-sela acara Nusantara Bersatu yang dihadiri oleh relawan Joko Widodo di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta.

“Saya ulang, Jadi, pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan dari penampilannya, dari kerutan di wajahnya. Kalau wajahnya cling, bersih, tidak ada kerutan di wajahnya, hati-hati. Lihat juga, lihat rambutnya, kalau putih semua, ‘wah, mikir rakyat ini,’” ucap Joko Widodo.

3. Dukung Yusril Ihza Mahendra

Joko Widodo juga sempat menyatakan dukungan kepada Yusril Ihza Mahendra, Ketua Umum PBB, jika maju sebagai calon presiden atau calon wakil presiden di pemilihan presiden 2024 mendatang.

Pernyataan ini ia lontarkan dalam pidato di Rakernas PBB di Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Rabu, 11 Januari 2023. “Kalau menyimak apa yang disampaikan Prof Yusril dengan pengalaman sangat panjang, saya mendukung, loh, kalau Prof Yusril dicalonkan sebagai capres dan cawapres. Ini serius,” kata Joko Widodo.

4. Absen Capres dan Cawapres

Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali memperkenalkan anak buahnya yang menjadi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Kali ini, Jokowi mengungkapkannya dalam acara pelantikan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI.

“Biasanya saya kalau pas datang ke forum-forum partai yang saya lakukan pertama itu mengabsen, capres cawapres, biasanya itu saya lakukan, ini capres cawapres yang datang siapa,” kata Jokowi di Jakarta, Senin, 20 Februari 2023.

Ada tiga yang disapa Jokowi yaitu Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum

Gerindra Prabowo Subianto, Menko Perekonomian yang juga Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, dan Menteri BUMN Erick Thohir.

“Meskipun hadir di sini Pak Prabowo, ada juga Pak Airlangga, ada Pak Erick, tapi saya enggak ngabsen, biasanya saya absen satu-satu,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Baca Juga : Jokowi Sebut AHY Jadi Capres-Cawapres 2024, Ini Respon AHY

PEMILU, UMUM

PKS Deklarasikan Anies Baswedan Jadi Capres Presiden 2024

Tinggalkan komentar

Calon Presiden – Partai Keadilan Sejahtera atau yang biasa disebut PKS mendeklarasikan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden atau Capres 2024. Deklarasi ini pun diputuskan dalam Musyawarah Majelis Syura (MMS) VIII PKS yang sudah digelar pagi ini di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan.

Anies dihadirkan langsung oleh PKS di lokasi deklarasi di kantor DPP PKS, JI TB Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis (23/3/2023).

“Alhamdulillah pembahasan mengerucut sosok yang dimaksud itu jatuh pada Anies Baswedan. Kita usung beliau menjadi tokoh nasional. Dan Allah takdirkan sebagai presiden,”ujarnya.

Syaikhu menyebut musyawarah Majelis Syura ini dihadiri seluruh anggota dari penjuru Tanah air. “Memang tahapannya panjang, dan sudah dilakukan secara seksama dan mendengar masukan wilayah,”kata dia.

Pertama, PKS memandang Anies Baswedan sebagai sosok pemimpin yang memiliki karakter nasionalis religius.

Kedua, PKS meyakini Anies Baswedan merupakan sosok pemimpin yang bisa memadukan antara nilai-nilai nasionalisme dengan religius, menjadi satu kesatuan padu dan utuh yang tidak bisa terpisahkan.

Ketiga, kami menilai  saudara Anies Baswedan memiliki rekam jelek yang mumpuni dan menjadi simbol perubahan bagi kemajuan pembangunan dan itu sudah dibuktikan oleh beliau ketika mambangun daerah Ibu Kota DKI Jakarta,”imbuh Syaikuhu.

Sebelumnya, Anies diantar dengan menggunakan delman menuju markas PKS. Dan Anies sebelumnya telah dideklarasikan menjadi Capres 2024 oleh Partai Nasdem. Selain itu, Demokrat juga telah mengindikasikan akan mendukung Anies menjadi capres, walau belum mendeklarasikan secara resmi.