Arsip Tag: capres 2024

Nasdem Bidin Mahfud MD Jadi Cawapres Anies Baswedan

Calonpresiden2024.com – Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto mengatakan Menko Polhukam Mahmud MD dipertimbangkan partainya untuk dijadikan calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan.

Sugeng menyebut saat ini Mahfud MD masuk dalam radar NasDem.

“Saya kira pak Mahfud juga salah satu tokoh yang dalam radar kami,” kata Sugeng di Semarang, Rabu (12/4).

Sugeng mengatakan Mahfud adalah sosok yang berintegritas. Mahfud pun punya pengalaman panjang dalam pemerintahan sejak era Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

Selain itu, Sugeng juga menyebut sosok akademisi yang telah dikenal kapabilitasnya.

“Dia ahli hukum tata negara yang cukup baik dan sangat, sekali lagi sangat kredibel, dan kita lihat juga integritasnya juga sangat baik,” kata Sugeng.

Meski begitu, NasDem bersama Demokrat dan PKS masih belum final memutuskan siapa sosok yang akan didapuk sebagai cawapres pendamping Anies di Pilpres 2024.

NasDem juga masih mengkaji lima nama. Tidak hanya Mahfud yang masuk radar NasDem untuk diusung sebagai cawapres. Nantinya, nama yang sudah mengerucut akan disodorkan kepada Anies untuk dipilih.

“Ini kami masih menggodok lima nama, di antaranya ada nama pak Mahfud MD. Tren dinamika politik itu kan naik turun, tadinya kita lima nama, terus mengerucut tiga nama, sekarang menjadi lima nama lagi,” kata Sugeng.

Mahfud MD menanggapi santai isu yang menyebut dirinya masuk dalam kontestasi Pilpres 2024. Sempat beredar usulan agar Mahfud dipasangkan dengan Ganjar Pranowo.

Akan tetapi, Mahfud tidak bicara banyak mengenai hal itu. Dia mengatakan hal itu sebatas dinamika dalam negara demokrasi.

Baca Juga : 

“Itu bunga-bunga demokrasi saja,” kata Mahfud di DPR pada Selasa kemarin (11/4).

Koalisi pengusung Anies Baswedan sejauh ini terdiri dari tiga partai politik, antara lain NasDem, Demokrat dan PKS. Mereka sudah menyatakan bakal mengusung Anies Baswedan sebagai capres.

Namun, sosok cawapres yang akan mendampingi Anies belum ditentukan. Berdasarkan pakta kesepahaman yang mereka buat, Anies punya wewenang untuk memilih cawapres yang akan mendampinginya.

PDIP Sebut Megawati dan Laku Batin Sebelum Umumkan Capres 2024

Warta.digital – Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Said Abdullah mengatakan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri masih melakukan olah batin dan laku batin sebelum menjatuhkan pilihannya pada sosok calon presiden maupun calon wakil presiden yang akan diusung pada 2024. Dia menjelaskan, Megawati selalu mencermati dinamika politik dalam kesehariannya.

“Belum (membicarakan capres). Ini Bu Ketum masih melakukan olah batin dan laku batin,” kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 13 April 2023.

Said bercerita, upaya Megawati mencermati dinamika politik ini dilakukan dari berbagai sumber. Misalnya, melalui pemberitaan, survei, maupun komunikasi yang sudah dibangun dengan partai lain.

Baca Juga : 

Dia menyebut hasil pencermatan Megawati itu digunakan untuk merenung, mengolah batin, maupun laku batin.

“Semua akumulasi itu maka dilakukan perenungan, olah batin, laku batin, kan begitu. Karena jam terbang Bu Ketum sudah sejak tahun 80 sampai sekarang,” kata dia.

Menyitir laporan Majalah Tempo bertajuk Siasat Baru Awal Tahun edisi Ahad, 29 Maret 2023, dua petinggi partai pendukung pemerintah menyebutkan kecenderungan Megawati memilih Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sudah 80 persen. Megawati disebut-sebut akan mempercepat pengumuman capres dari yang sebelumnya Juni, bertepatan dengan Bulan Bung Karno, menjadi April.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengingatkan urusan capres maupun cawapres yang diusung partainya akan diumumkan oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Dia menjelaskan, Presiden RI ke-lima itu akan melakukan kalkulasi berdasarkan momentum politik.

Tak hanya memperhatikan momentum, Hasto menyebut Megawati turut mempertimbangkan peristiwa bersejarah yang melatarbelakangi momen itu. Aspek simbolik,kata dia, tak luput dari kalkulasi Megawati, termasuk saat akan mengumumkan capres dan cawapres.

Baca Juga : 

“Kalau momentum, Bu Mega lakukan kalkulasi berdasarkan momentum politik, juga ada peristiwa bersejarah yang melatarbelakanginya. Ada aspek simboliknya. Bulan Juni bulan Bung Karno, Agustus bulan proklamasi kemerdekaan,” kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta Selatan, Senin, 20 Maret 2023.

Hasto menjelaskan, momentum-momentum strategis hanya diputuskan oleh Megawati. Dia menyebut penentuan momentum merupakan hasil dari berbagai aspek, termasuk kesiapan seluruh jajaran partai.

Dia menyebut urusan Pemilu 2024 tak hanya berkutat pada Pilpres 2024. Anggota legislatif juga mesti disiapkan dengan baik.

“Ini satu kesatuan proses. Nggak bisa dilepaskan hanya sosok calonnya saja,” kata dia.

PDIP Diprediksi Prioritaskan Puan Sebagai Capres 2024

Calonpresiden2024.com, JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sejauh ini belum memutuskan bergabung dengan koalisi besar yang dicanangkan lima partai politik pro pemerintah itu. Jika tidak bergabung dalam koalisi besar, PDIP diharapkan berdiri sendiri dan mengutamakan Puan Maharani sebagai capres 2024.

Pengamat politik Jerry Massi mengatakan, jika PDIP bergabung dalam koalisi besar yang diprakarsai oleh Golkar, Partai Gerindra, PKB, PAN, dan PPP, keinginan PDIP hanya akan terpenuhi dengan hanya dua calon pada Pilpres 2024. Apalagi, ada pula dalam aliansi besar ini. peran Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang merupakan bagian dari PDIP.

“Visi PDIP hanya akan ada dua capres (di Pilpres 2024) terbuka lebar, entah Prabowo-Puan atau Puan-Prabowo terjadi,” ujarnya kepada Calonpresiden2024.com, Kamis (13/4/2023).

Jerry menambahkan, satu pasangan lainnya adalah Anies Baswedan yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan. “Ini adalah target besar PDIP menghendaki hanya ada dua paslon capres,” ujarnya.

Namun, kata Jerry, kalau PDIP tidak mendapat jatah capres atau cawapres di Koalisi Besar, kemungkinan partai berlambang banteng moncong putih ini akan maju sendiri dan memajukan kadernya. PDIP tentu akan menjaga marwahnya sebagai partai pemenang Pemilu 2019. “Kemungkinan mereka akan memajukan kader mereka, Puan-Ganjar,” katanya.
Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) ini menambahkan, meski elektabilitas Ganjar jauh di atas Puan, Megawati tidak akan rela anaknya hanya menjadi cawapres pendamping Ganjar.

Baca Juga : 

“Saya rasa Mega tak rela Puan jadi nomor 2. Atau bisa saja kejutan Puan-Erick Thohir ataupun ada tokoh lainnya yakni ekonom Rizal Ramli. Tetap saja Puan akan jadi skala prioritas PDIP,” kata Jerry.

Diketahui, siapa yang akan diusung PDIP sebagai capres masih menjadi tanda tanya. Ketua DPP PDIP Megawati dikabarkan telah mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi capres 2024. Namun, Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo menepis kabar terkait pengukuhan Ganjar Pranowo sebagai capres PDIP (Capres) di Pilpres 2024. Penegasan itu disampaikan Rudy saat ditemui di rumahnya, Selasa (11/4/2023) malam.

Rudy juga menegaskan kembali, urusan Capres PDIP mutlak adalah keputusan Ketua Umum (Ketum) DPP PDIP Megawati Soekarnoputri. Dirinya sebagai kader partai enggan mendahului keputusan Ketum.

“Saya tidak ditanya Ganjar Presiden apa tidak. Tapi kapan itu Ganjar. Kemudian saya jawab tanya saja Pak Sekjen. Tanya saja Bu Mega,” jelasnya.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDIP (Bappilu), Bambang Wuryanto mengatakan, keputusan pemegang PDIP merupakan kewenangan Megawati. “Soal Pak Ganjar saya enggak tahu-menahu. Gitu lho. Itu sudah dari dulu aku jawab tergantung ketua umum. Itu di bawah ketua umum kami untuk capres cawapres, apakah itu nanti Pak Ganjar atau siapa pun itu tergantung ketua umum. Titik,” kata Bambang Pacul, sapaan akrab Bambang Wuryanto, kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/4/2023).

Bambang Pacul menegaskan, ketika Megawati sudah memutuskan, semua kader PDIP tegak lurus terhadap keputusan itu, termasuk Puan Maharani. “Mbak Puan gimana, kalau Mbak Puan kader partai kan tetap kader partai kan sudah pasti mendukung,” katanya.

Sandiaga Uno Dinilai Punya Peluang Besar Maju di Pilpres 2024 Jika Pindah Ke PPP

Calonpresiden2024.comSandiaga Uno dinilai berpeluang besar mencalonkan diri sebagai presiden (capres) atau wakil presiden (cawapres) jika pindah ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

PPP diyakini akan mengusulkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Minparikraf) untuk bertukar calon presiden/wakil presiden dalam Aliansi Indonesia Bersatu (KIB).

Baca juga: Baru Diresmikan Jokowi 13 Hari, Proyek Jalur Kereta Makassar-Parepare Dikorupsi

“PPP itu kan tergabung dalam KIB di mana dalam KIB itu sampai saat ini belum ada nama capres yang definitif. Dalam konteks itulah kemudian pastinya PPP akan menyumbangkan nama Sandi dalam nama-nama capres yang diusung oleh KIB ini,” kata Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno kepada Kompas.com, Kamis (13/4/2023).

Adi mengatakan, di internal PPP tidak ada tokoh yang menonjol. Karena itu, Sandiaga sangat berpeluang menjadi tokoh sentral di bawah naungan Partai Ka’bah.

Setelah itu, KIB, koalisi bentukan PPP dengan Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN), tidak memiliki calon presiden.

Selama ini nama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto hanya diusulkan oleh Partai Beringin sebagai calon presiden, kemudian Gubernur Jawa Tengah yang juga politisi PDI Perjuangan Ganjar Pranowo yang namanya sering disebut-sebut oleh PAN.

Baca Juga :

Melihat situasi tersebut, Addy menilai Sandiaga berpeluang diusung oleh KIB menjadi capres atau cawapres. Apalagi, pemilihan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra terbilang mumpuni.

“Dari segi elektabilitas dan popularitas, Sandi itu masuk dalam radar cawapres yang relatif favorit,” ujarnya.

Rencana Sandi beralih dari Gerinda ke PPP juga dinilai tak lepas dari keinginan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu untuk maju ke tahap pemilihan presiden.

Adi menyebut jika tetap bertahan di partai saat ini, Sande akan tetap berada di bawah bayang-bayang Ketua Umum Partai Gerindra , Prabowo Subianto.

Keinginan Sandi untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden tidak mungkin terpenuhi karena Prabowo adalah calon presiden dari Gerindra.

Baca juga: Kena OTT KPK, Pejabat DJKA Kemenhub Diduga Terima Suap Rp 1,1 M untuk THR

“Kalau melihat Sandi sebagai orang yang terus berusaha supaya bisa maju di 2024, langkah Sandi ini sudah tepat dan rasional,” kata Adi.

Memang, lanjut Adi, secara elektabilitas, PPP jauh tertinggal di bawah Gerindra. Menurut survei sejumlah lembaga, tingkat elektoral partai pimpinan Muhammad Mardiono tersebut baru di kisaran 4 persen.

Namun, melihat sejumlah keuntungan yang menggiurkan, tak heran jika Sandiaga tergiur untuk berpindah haluan.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Pemilih Ganjar Berpotensi Pindah ke Prabowo dan Anies

“Saya kira pilihan Sandi sangat rasional karena PPP sangat mungkin akan mempromosikan dia sebagai orang yang akan maju di 2024,” tutur Adi.

Seperti diketahui, isu konversi Sandiaga ke PPP naik turun dalam beberapa bulan terakhir. Kepindahan Sandi itu dibenarkan oleh elite Gerindra.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, Sandi berpamitan dengan Presiden Jenderal Gerindra Prabowo Subianto. Namun, Prabowo meminta Sandi memikirkan matang-matang keputusannya.

Baca juga: Dari OTT di Semarang, KPK Tetapkan 10 Tersangka Suap Proyek Pembangunan-Perawatan Jalur Kereta Api

“Pak Prabowo menyampaikan untuk kebaikan Sandi, apakah itu sudah dipertimbangkan matang-matang, sudah dipikirkan masak-masak,” ujar Dasco saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/4/2023).

Baca juga:

Belum ada jawaban tegas dari Sandiaga terkait hal ini. Ia kerap mengungkit ungkapan “taat Pak Ketua Umum” saat ditanya soal peralihannya ke PPP.

Baru-baru ini, Sandy menyatakan akan segera memutuskan langkah politiknya dan menyampaikannya ke publik setelah Lebaran 2023. Untuk saat ini, ia masih ingin waktu untuk merefleksikan kehidupan politiknya.

“Insya Allah habis Lebaran sudah ada keputusan finalnya,” ucap Sandi dalam keterangan yang diterima Calonpresiden2024.com, Kamis (13/4/2023).

Begini Respon Nasdem Atas Saran Guntur Soal Capres 2024

Calonpresiden2024.com – Ketua DPP Partai Nasdem Effendy Choirie atau Gus Choi menegaskan bahwa Partai Nasdem yang ingin menarik semua dukungan dari semua kalangan untuk calon presiden (capres) yang diusungnya. Hal ini menyusul komentar pemerhati sosial, Guntur Soekarnoputra soal basis agama Islam pendukung Anies Baswedan.”Semua warga negara Indonesia punya hak dipilih dan memilih, apapun agamanya, aliran mazhabnya atau suku bangsanya,” ujar Gus Choi pada Rabu (12/4/2023).
Baca Juga

Menurutnya, bahkan bekas aktivis Partai Komunis hingga keturunannya juga memiliki hak memilih. Dalam hal ini ia mencontohkan bekas aktivis DI/ TII atau keturunannya dan terakhir bekas aktivis HTI dan FPI.

“Selama mereka masih sebagai warga negara Indonesia dan tidak dicabut hak politiknya, mereka punya dipilih dan memilih. Kita ini negara yang Bhineka Tunggal Ika. Beragam tapi satu tujuan,” tegas dia.

Dia menyampaikan bahwa, Indonesia memiliki sistem demokrasi sehingga semua warganya mempunyai kesempatan. Oleh karena itu, kata dia, kita tidak boleh punya pandangan dan sikap diskriminatif.

“Kita harus bersikap adil kepada mereka. Mereka punya hak untuk memilih calon presiden siapa? Itu hak mereka memilih Anies. Sebagai calon presiden yang ingin menang sangat aneh bin ajaib menolak dukungan mereka. Dari manapun datangnya dukungan harus diterima,” kata Gus Choi.

Menurutnya, dalam negara pancasila Indonesia ini, seorang calon presiden harus agamis nasionalis, yang artinya harus ada perpaduan keagamaan dan kebangsaan. Tidak ada tempat bagi calon pemimpin sekuler, komunis dan khilafah di Indonesia.

Jika dalam masyarakat ada aliran seperti itu, menurutnya negara lah yang bertugas mengedukasi, mencerahkan dan mengajak ke jalan Pancasila. Dia menegaskan bahwa pancasila bukanlah agama dan pancasila pun tidak bertentangan dengan agama.

“Pancasila juga bukan ideologi sekularisme dan bukan komunisme yang antiagama. Tapi pancasila menaungi dan mempersatukan semua umat beragama yang hidup di indonesia untuk hidup berdampingan secara damai, tolong menolong dan gotong royong,” tutur dia.

Gus Choi pun meyakini bahwa semua capres dari partai manapun memiliki komitmen dan jiwa nasionalis dan agamis. Dia menilai, bahwa kini capres nantinya tidak ada lagi yang mempersoalkan empat pilar sebagai sendi-sendi kehidupan berbangsa dan negara.

Baca Juga :

“Itu final. Yang kita butuhkan dalam Pilpres 2024 adalah adu gagasan untuk Indonesia ke depan dan bukan mempersoalkan siapa didukung siapa, kelompok apa, aliran apa, mazhab apa,” tegas dia.

“Kita ingin menarik semua dukungan. Kanan, tengah, kiri, atas, bawah,” tegas Gus Choi.

Sementara itu, Hendri Satrio, juru bicara Anies Baswedan mengimbau agar Guntur Soekarnoputra mengenal lebih dekat Anies. “Akan sangat baik bila Pak Guntur mengenal Anies Baswedan lebih dekat lagi. Pak Guntur pasti akan terkejut mengetahui betapa tingginya level nasionalisme seorang Anies Baswedan,” kata dia.

Ketua Dewan Ideologi DPP Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI), Guntur Soekarnoputra mengemukakan hal-hal yang perlu diperhatikan capres dari Partai Nasdem. Seperti diketahui, Nasdem telah mengusung Anies Baswedan untuk maju sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang.

“Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian khusus dari yang bersangkutan (Anies Baswedan) antara lain sebaiknya yang bersangkutan tidak terlalu berusaha mendapatkan dukungan dari kelompok-kelompok Islam Ortodoks atau Islam aliran Khilafah yang masuk ke Indonesia melalui ideologi transnasional,” ujar Guntur dalam keterangan pers pada Rabu (12/4/2023).

Connie Bakrie Keluar Dari Nasdem, Anies Capres, Langsung Kecewa

Warta.digital, Jakarta – Surya Paloh mengumumkan tiga nama calon presiden dari partai Nasdem. Ketua Umum NasDem Anees Baswedan, Andika Perkasa dan Ganjar Pranow memperkenalkan kader NasDem dengan pidato berapi-api.

Setelah Surya keluar dari panggung, dia bertemu dengan tokoh partai Nasdem. Sosok tersebut adalah Connie Rahakundini Bakrie, pakar pertahanan dan anggota dewan pakar partai NasDem.

Connie, yang sedang duduk di dekat Surya, berbicara dengan berbisik. Dia menunjukkan ketidaksetujuannya dengan keputusan Suriah untuk mengumumkan nama-nama tersebut.

“Bang, ini bahaya kalau Abang umumkan calon yang bukan kader partai kita,” ucap Connie membuka pembicaraan.

Menurut Connie, NasDem adalah partai besar yang diberkati kader-kader terbaik. Tidak seharusnya partai tersebut mendorong kandidat dari luar partai.

Andika, ucapnya, sosok yang paling mendingan dari tiga nama itu. Akan tetapi, Connie pun ragu mantan Panglima TNI itu akan “menjual” sebagai capres.

“Hmm …,” balas Surya.

Segera setelah itu, Surya meyakinkan Connie tentang tiga nama yang dipilihnya. Dia pikir keputusannya benar.

Connie mengaku kecewa karena pengajuannya diabaikan. Ia kembali menyatakan ketidaksetujuannya terhadap tiga nama calon presiden NasDem sehari sebelum pengumuman.

Pada Minggu 2 Oktober 2022, ia bertemu dengan sahabatnya yang juga senator NasDem Lestari Moerdijat. Kepada Rerie – Lestari Moerdijat – sapaan Connie, dia menyebut keputusan NasDem salah untuk mencalonkan nonkader sebagai capres.

Dia juga menanyakan soal tanggal pengumuman yang masih jauh dari pemilihan presiden. Pasti publik akan langsung terbelah jika partai mengumumkan calon presiden jauh-jauh hari.

Keesokan harinya, Surya mengumpulkan para petinggi Nasdem di Burj Nasdem. Anis hadir dalam pertemuan tersebut. Mereka duduk berdekatan.

Surya naik ke panggung untuk menyapa kader NasDem dan staf media. Dia menyebut dukungan NasDem untuk Anies Baswedan di Pilpres 2024.

Connie tidak hadir dalam pertemuan itu. Jauh-jauh hari, dia mengatakan kepada Soria bahwa dia tidak akan hadir pada pengumuman calon presiden karena NasDem tidak memiliki kader sendiri.

“Begitu capres NasDem diumumkan, jelaslah langsung kecewa,” ungkap Connie.

Ia melanjutkan, “Bukan soal Anies atau bukan Aniesnya, tetapi soal waktu yang terlalu dini dan juga tentang sosok nonkader.”

1. Hengkang dari NasDem

Minggu, 2 April 2023, Connie mengawali hari lebih dini. Ia bangun pukul 02.00 WIB untuk sahur.

Usai menyantap makanan, Connie tak langsung istirahat kembali. Perseteruan dengan sejumlah petinggi NasDem beberapa hari terakhir masih menggelayut di pikirannya.

Sekitar dua hari sebelumnya, beberapa petinggi NasDem mempermasalahkan video Connie yang memberi semangat ke kader-kader PSI. Melalui grup WhatsApp, mereka mempertanyakan identitas Connie di partai.

Itu bukan kali pertama Connie jadi bahan cibiran elite NasDem karena bergaul dengan partai lain. Ia pernah ditegur karena hadir di perayaan hari ulang tahun ke-50 PDIP di JI Expo Kemayoran, Jakarta.

Connie menjelaskan ia hadir sebagai satu dari lima akademisi yang diundang PDIP. Ia mengenakan kemeja merah hanya untuk menghargai tuan rumah. “Mereknya Zara kok, enggak ada logo partainya.”

Baca Juga : Viral! PDIP Kota Blitar Deklarasi Anies Baswedan Capres 2024, Ini Faktanya

Connie pun gerah menjadi gunjingan partai sendiri. Dia protes melalui grup WhatsApp dan meminta penjelasan petinggi Dewan Pakar Partai NasDem. Tak ada balasan.

Ia pun memutuskan untuk hengkang. Setelah sahur, Connie mengambil gawainya. Ia tulis surat pengunduran diri.

“Saya kirimkan surat pribadi saya untuk Pak Surya ke Mbak Dini karena Bapak sedang di Eropa. Mbak Dini itu sekretaris Pak Surya, kemudian saya juga kirimkan ke grup WhatsApp Dewan Pakar,” ucapnya.

Setelah itu, ia langsung meninggalkan beberapa grup papan atas di NasDem. Menurutnya, keputusan itu diambil karena lelah diperlakukan tidak adil.

2. Ucapan Connie Tak Ditanggapi

Ia sangat heran mengapa ia duduk di Anggota Dewan Pakar Partai NasDem. Connie bahkan tidak berstatus kader partai.

Namun, dia tetap menghargai penunjukan itu untuk menghormati Suriah. Ia kerap memberikan masukan kepada Surya dan elit NasDem terkait kebijakan.

Namun, masukan Connie kerap ditemui akhir-akhir ini. Misalnya, ketika disarankan agar Johnny G. Kontribusinya terhadap pencalonan Anis juga tidak dipertimbangkan.

“Tapi kan tetap akhirnya masukan-masukan tersebut tidak ditanggapi,” ungkapnya.

Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali merespons pernyataan Connie dengan cibiran. Dia menyebut Connie tak paham filosofi pendirian Nasdem.

“Kalau dia (Connie) bicara seperti itu, menunjukkan kebodohan dia, menandakan dia bukan kader partai,” ucap Ali saat, Rabu (12/4).

Ali menilai tak ada masalah bila NasDem mengusung Anies, Andika, ataupun Ganjar sebagai capres. Dia berkata NasDem didirikan bukan untuk kader partai, tetapi untuk semua anak bangsa.

Ia berkata pemilihan Anies sebagai capres justru bentuk kejujuran seorang Surya Paloh. Surya, ucapnya, mengakui ada sosok di luar partai yang berintegritas dan punya kapasitas untuk difasilitasi menjadi seorang presiden.

“Catat ya, Connie itu bukan anggota Partai NasDem. Dia anggota kehormatan yang ditunjuk dan tidak ber-KTA (kartu tanda anggota partai),” ujar Ali.

Calonpresiden2024.com telah berupaya menghubungi Lestari Moerdijat untuk meminta konfirmasi dan tanggapan atas pernyataan Connie. Namun, ia tak merespons hingga berita ini diterbitkan.

3. Ramai-ramai hengkang usai Anies capres

Bukan hanya Connie yang keluar dari NasDem setelah Anies Baswedan diumumkan sebagai calon presiden. Sejumlah kader senior partai memutuskan mundur.

Niluh Djelantik, Ketua Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Partai NasDem, mengundurkan diri tak lama setelah pengumuman Nasdem Anies. Hal itu ia umumkan di akun Twitternya.

Niluh mengatakan dia tidak punya masalah dengan Anies. Ia pernah mendukung Anis saat menjadi tim pemenangan Jokowi dan menjadi menteri.

Namun, Niluh mengangkat memori politik identitas pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Ia tidak setuju dengan polarisasi yang terjadi di Jakarta.

Anies menjadi juara Pilkada 2017 usai mengalahkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Salah satu isu sentral dalam pilkada adalah penistaan ​​agama terhadap Ahok.

“Mungkin bukan dia (Anies yang melakukan), tetapi dia (terkesan) menikmati momen itu,” ucap Niluh, 7 Oktober 2022.

Baca Juga : 

Niluh mengaku tetap menghargai keputusan NasDem. Dia menyebut NasDem sebagai “rumah yang mulia dan indah”. Akan tetapi, ia tetap keluar dari partai itu karena tak sepakat dengan pencalonan Anies.

Elite NasDem lainnya yang keluar usai pencapresan Anies adalah Ketua DPW Gerakan Restorasi Pedagang dan UMKM (Garpu) NasDem Sulawesi Utara (Sulut) Fredriek ‘Didi Roa’ Lumalente.

Wakil Ketua Bidang Hubungan Eksekutif di DPW NasDem Bali Anak Agung Ngurah Panji Astika juga membuat keputusan serupa.

Keduanya tak sejalan dengan keputusan NasDem mengusung Anies Baswedan sebagai capres.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem Hermawi Taslim pernah menegaskan NasDem tak kehilangan kader usai usung Anies jadi capres. Menurutnya, jumlah anggota NasDem justru bertambah.

“Seperti istilah atau pepatah mati satu tumbuh seribu dan esa hilang, seribu terbilang,” ucap Hermawi, 6 Oktober 2022.

Dampak Batal Piala Dunia U-20 Berikan Kejutan Besar, Gibran Masuk Radar Capres 2024

Calonpresiden2024.com – Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari, mengatakan dampak pembatalan Piala Dunia U-20 Indonesia telah memberikan beberapa kejutan besar bagi konstelasi politik menjelang pemilihan presiden 2024.

Hal itu berdasarkan hasil polling pemilihan presiden dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dirilis pada 9 April 2023.

Kejutan pertama, kata Kadari, adalah penurunan dramatis suara Ganjar Pranowo, Kedua, Prabowo Subianto mengungguli Ganjar Pranowo dalam memparodikan tiga calon yang selalu berada di urutan pertama.

Selain dua kejutan tersebut, Kadri melihat kejutan besar lain yang tak kalah menarik. Itu adalah masuknya nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming dalam 6 besar capres dengan persentase elektoral tertinggi 2,7 persen. Bahkan, perolehan suara Gebran satu tingkat lebih rendah dari Sandiaga Uno sebesar 2,9%.

“Ini merupakan kejutan besar karena sebelum ini nama Gibran belum pernah muncul di survei pertanyaan terbuka,” kata Qodari dalam keterangannya, Senin (10/4/2023).

Menurut Qodari, merujuk hasil Survei Indeks Politik Indonesia pada jajak pendapat Maret 2023, nama Gibran saat itu tidak masuk radar survei. Namun hanya dalam waktu satu bulan, elektabilitas Gibran bisa meroket.

Qodari menilai peningkatan elektabilitas Gibran Rakabuming Raka tak lepas dari pro kontra keikutsertaan timnas Israel sebagai peserta Piala Dunia U-20 yang berujung pada tersingkirnya Indonesia sebagai tuan rumah.

“Kita tahu dalam pro kontra tersebut nama Gibran menjadi sangat menonjol karena Solo di mana Gibran menjadi wali kota adalah salah satu tuan rumah dari Piala Dunia U-20 dan Gibran dengan tegas dan jelas menerima kehadiran tim Israel dan tetap mau menyelenggarakan Piala Dunia,” ungkap Qodari.

Baca Juga : Projo Mantap Dukung Airlangga di Bursa Capres 2024

Apalagi Qodari, sikap Gibran dalam menyikapi kehadiran Israel nampaknya berkembang di masyarakat Indonesia sedemikian rupa sehingga diapresiasi karena dianggap sesuai dengan keinginan dan aspirasi mayoritas masyarakat.

“Karena masyarakat Indonesia yang tahu penyelenggaraan Piala Dunia menurut temuan LSI itu 71 persen, bersedia atau mau menerima kehadiran Israel dan yang tidak menerima 27 persen,” kata Qodari

Qodari menilai, dalam pro kontra Piala Dunia U-29, nama Gebran cukup mencolok karena memiliki sudut pandang yang berbeda dengan PDI Perjuangan. Sehingga dia melihat suara Janjar ada yang lari ke Gibran dan ada yang lari ke Prabowo.

“Jadi, ya memang pro kontra sepak bola ini ternyata implikasinya sangat besar, lebih besar daripada dugaan saya sendiri dari jauh-jauh hari waktu mendengar Piala Dunia batal, saat itu saya mengatakan bahwa ini akan menjadi game changer dan bisa mengubah konstelasi pilpres,” terangnya

Awalnya, Qodari mengira hanya Ganjar yang akan terkena dampaknya, namun ternyata dalam perjalanan dampaknya akan menjalar ke mana-mana.

Fakta ini, lanjut Qodari, menunjukkan apresiasi sekaligus membuka cakrawala baru bahwa representasi Jokowi tidak hanya sebagai Tukang Kayu dan Prabowo, tetapi juga sebagai Gibran.

“Jadi, seperti yang dulu saya pernah katakan bahwa Ganjar itu elektabilitasnya tinggi karena dianggap sebagai the next Jokowi. Tetapi dalam konteks Piala Dunia, nama Gibran justru menjadi the next Jokowi yang betul-betul sejalan dengan Jokowi,” pungkas Qodari.

Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari mengatakan dampak dari batalnya Indonesia menjadi Piala Dunia U-20 memberikan kejutan besar menjelang Pilpres 2024.

Baca Juga : Hasil Survei Capres MIPOS Usai Piala Dunia U-20 Batal: Ganjar Melorot Ke Urutan 3

Ade Armando Dukung Ganjar Pranowo Jadi Calon Presiden di Pemilu 2024

Calonpresiden2024.com, JAKARTA – Aktivis media sosial, Ade Armando, bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjelang pemilihan umum Pemilu 2024.

Bergabungnya Ade Armando ke PSI dikonfirmasi oleh Ketua DPP PSI Cheryl Tanzil melalui akun Twitternya.

“Welcome aboard Bang Ade Armando. Kita berjuang sama-sama untuk lawan korupsi dan intoleransi,” kata Cheryl di Twitter pribadinya, dikutip pada Selasa (11/4/2023).

PSI akan mengumumkan secara resmi perihal bergabungnya Ade Armando pada hari ini sekira pukul 16.00 WIB di Basecamp DPP PSI, Jl Wahid Hasyim No 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Baca Juga:

“Pakar komunikasi dan pegiat media sosial, Ade Amando menyatakan diri bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI),”

Ade Armando pun sebelumnya bersama sejumlah pegiat media sosial yang mengatasnamakan diri Ganjarian Spartan menggelar deklarasi dukungan kepada  Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024

Ganjarian Spartan itu dibentuk Ade bersama dengan politikus PSI Guntur Romli, Eko Kuntadhi, hingga Denny Siregar.

“Mendukung dan memenangkan Ganjar Pranowo sebagai presiden Republik Indonesia tahun 2024,” kata Habib Muannas Alaidid, Anggota Dewan Pembina Ganjarian saat mendeklarasikan dukungan untuk Ganjar di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (18/1/2023).

Kejutan di Survei LSI: Gibran Masuk Radar Calon Presiden 2024

Calonpresiden2024.com – Nama putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka masuk dalam radar calon presiden (Capres) 2024 berdasarkan hasil jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dirilis, Minggiu (09/04/2023) kemarin.
Hasilnya pun cukup mengejutkan, Wali Kota Solo itu masuk urutan ke enam. Posisinya itu mengalahkan Ketua Umum Partai Politik (Parpol) seperti Agus Harimukti Yudhoyono (AHY) Ketua Umum Demokrat, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua umum PKB Muhaimin.Hasilnya cukup mengejutkan, dengan Wali Kota Solo menempati peringkat keenam. Posisinya mengalahkan Ketua Umum Partai Politik (Parpol) seperti Agus Harimukti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum Partai Demokrat, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PKB Muhaimin.

Baca Juga : Projo Mantap Dukung Airlangga di Bursa Capres 2024

Gibran mendapat dukungan sebesar 2,7 persen. Disusul Sandiaga Uno 2,9 persen, Ridwan Kamil 5,8 persen, Anies  Baswedan 18,4 persen, Prabowo Subianto 19,3 persen, dan Ganjar Pranowo 19,8 persen.

Di bawah Gibran, AHY dengan 2 persen, Puan Maharani dengan 1,4 persen, Airlangga Hartarto dengan 0,9 persen, Gatot Nurmantyo dengan 0,6 persen dan Tri Rismaharini dengan 0,6 persen

Ma’ruf Amin 0,5 persen, Khofifah Indar Parawansa 0,4 persen, Mohimin Iskandar 0,3 persen, Budi Gunawan 0,1 persen, Bambang Suisatyo 0,1 persen, Tito Karnavian 0 persen.

Ia menyebut pro dan kontra menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 justru memberikan efek positif bagi Gibran. Karena diketahui Gibran sangat mendukung Indonesia menjadi negara tuan rumah.

Terlebih, Stadion Manahan Solo sebelumnya sudah ditetapkan sebagai salah satu dari enam venue yang disiapkan untuk Piala Dunia U-20.

“Kita tahu dalam pro kontra tersebut nama Gibran menjadi sangat menonjol karena Solo di mana Gibran menjadi walikota adalah salah satu tuan rumah dari Piala Dunia U-20 dan Gibran dengan tegas dan jelas menerima kehadiran tim Israel dan tetap mau menyelenggarakan Piala Dunia,” ucapnya.

Posisi Gibran dalam merespon kehadiran Israel nampaknya berkembang di masyarakat Indonesia bahkan mendapat apresiasi karena dianggap sesuai dengan keinginan dan aspirasi mayoritas penonton.

Baca Juga : Prabowo Subianto Ajak Hary Tanoe Gabung Koalisi Besar di Pilpres 2024

“Karena masyarakat Indonesia yang tahu penyelenggaraan Piala Dunia menurut temuan LSI itu 71%, bersedia atau mau menerima kehadiran Israel dan yang tidak menerima 27%,” katanya.

Qodari menilai, dalam pro-kontra Piala Dunia U-29, nama Gibran cukup mencolok karena memiliki sudut pandang yang berbeda dengan PDI Perjuangan. Sehingga dia melihat suara Janjar ada yang lari ke Gibran dan ada yang lari ke Prabowo.

“Jadi ya memang pro kontra sepak bola ini ternyata implikasinya sangat besar, lebih besar daripada dugaan saya sendiri dari jauh-jauh hari waktu mendengar Piala Dunia batal, saat itu saya mengatakan bahwa ini akan menjadi game changer dan bisa mengubah konstelasi pilpres,” jelasnya.

Saat itu, nama Gibran belum masuk radar survei, kata dia, dalam survei yang dilakukan Indeks Politik Indonesia pada Maret 2023. Namun hanya dalam waktu satu bulan, elektabilitas Gibran bisa meroket.

Baca Juga : Prabowo Subianto Ajak Hary Tanoe Gabung Koalisi Besar di Pilpres 2024

Perpu Pemilu Memantapkan Keberlangsungan Jelang Pemilu 2024

Calonpresiden 2024.com – Rancangan undang-undang (RUU) pembentukan Perpu Pemilu menjadi undang-undang akhirnya disetujui DPR RI melalui Rapat Paripurna ke-20 DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023 di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (4/4).

Dengan persetujuan bersama DPR dan Presiden Republik Indonesia, diputuskan untuk menetapkan RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (UU Perpu Pemilu).

Karena DPR hanya memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu), maka norma yang berlaku dalam Perpu UU Pilkada tidak berubah, atau sama dengan Perpu No 1 Tahun 2022.

Setelah menjadi undang-undang, norma kepemiluan yang tertuang dalam Perpu Pemilihan Umum akan tetap berlaku, selama pembentuk undang-undang (pemerintah dan DPR RI) tidak mengubahnya.

Baca Juga : Prabowo Subianto Ajak Hary Tanoe Gabung Koalisi Besar di Pilpres 2024

Namun, ada hal yang patut mendapat perhatian legislator terkait sejumlah pasal dalam Perpu Pemilihan Umum yang diundangkan pada 12 Desember 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224).

Angka 5 yang menyebutkan bahwa ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 179 diubah dan setelah ayat (4) ditambah satu ayat, yakni ayat (5), sehingga Pasal 179 berbunyi sebagai berikut:

(1) Partai politik calon peserta pemilu yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 178 ditetapkan sebagai peserta pemilu oleh KPU.
(2) Penetapan partai politik sebagai peserta pemilu dilakukan dalam sidang pleno KPU paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.
(3) Partai politik yang telah memenuhi ketentuan ambang batas perolehan suara secara nasional untuk Pemilu Anggota DPR pada tahun 2019 dan telah ditetapkan sebagai peserta pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan nomor urut partai politik peserta pemilu yang sama pada pemilu tahun 2019 atau mengikuti penetapan nomor urut partai politik peserta pemilu yang dilakukan secara undi dalam sidang pleno KPU yang terbuka dengan dihadiri wakil partai politik peserta pemilu.
(4) Ketentuan mengenai penetapan nomor urut partai politik lokal Aceh sebagai peserta pemilu yang dilakukan secara undi diatur dengan peraturan KPU.
(5) KPU menetapkan dan mengumumkan nomor urut partai politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

Dalam Pasal 179, terdapat dua opsi partai politik peserta pemilu anggota DPR RI 2019 terkait nomor urut peserta pemilu. Partai politik yang telah mencapai ambang batas suara nasional dapat menggunakan nomor urut yang sama pada Pemilu 2019 atau mengikuti undian.

Hal ini akan menimbulkan masalah ke depan jika tidak ada perubahan ketentuan tersebut hingga pelaksanaan pemilu 2029. Misalnya, perolehan suara partai politik tersebut pada pemilu 2024 untuk anggota Republik Demokratik Kongo berada di bawah parlemen. ambang batas 4 persen, dan “daftar” tersebut akan tetap berlaku dalam penyelenggaraan Pemilu 2029.

Baca Juga : Projo Mantap Dukung Airlangga di Bursa Capres 2024

Selain pasal-pasal tersebut, ada 12 pasal dalam Pilkada Birbo yang mengubah norma pemilu dalam UU Nomor 7 Tahun 2017.

Dalam No. 1 disebutkan bahwa di antara Pasal 10 dan Pasal 11 didahului satu pasal, yakni Pasal 10a. Masuknya artikel ini merupakan hasil terbentuknya Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Pegunungan Papua (Pemekaran Provinsi Papua), serta terbentuknya Provinsi Papua Barat Daya (Pemekaran Provinsi Papua Barat).

Agar Pemilu 2024 berjalan sesuai jadwal, diperlukan landasan hukum dalam pembentukan KPU di daerah otonomi baru (DOB) baru Papua.

Begitu pula dengan pembentukan Boiselo di empat provinsi baru, dalam pemilihan Bierbo terdapat satu pasal di antara Pasal 92 dan Pasal 92a.

Pilkada Birbo juga memuat perubahan mengenai persyaratan calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Banwaslu), anggota Panitia Pengawas Kecamatan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS). Awalnya, usia minimal 25 tahun, sekarang minimal 21 tahun.

Namun, Pilkada Birbo ini sangat fleksibel terkait ketentuan tersebut. Apabila tidak ada calon anggota panitia pengawas kelurahan/desa dan pengawas TPS yang memenuhi syarat usia minimal 21 tahun, calon yang berusia minimal 17 tahun dapat mengisinya dengan persetujuan Bawaslu perwalian/kota

Terkait empat provinsi baru Papua, terjadi peningkatan jumlah kursi anggota DPR dari 575 menjadi 580 (melalui Pasal 186 UU Pemilihan Umum).

Begitu pula dengan ketentuan masa kampanye pemilu. Sedianya, kampanye pemilu dilakukan 3 hari setelah penetapan final calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk pemilihan anggota NDP, pemilihan anggota DPR, pemilihan anggota DPRD, dan pasangan calon pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). sampai dimulainya masa tenang. (Video, UU Pemilu, Pasal 276)

Pilkada Birbo mengubah pelaksanaan kampanye 25 hari setelah ditetapkannya daftar calon tetap DPR, NPC, Provinsi/DRC, Pilkada DPR, Pilkada DPR, dan Pilkada DPRD.

Baca Juga : PAN Soal Capres 2024: Prabowo Punya Potensi Kita Dukung Lagi

Perpu pemilu mengubah pelaksanaan kampanye sejak 25 hari setelah ditetapkannnya daftar calon tetap untuk kampanye pasangan calon presiden/wakil presiden dimulai 15 hari setelah pasangan calon ditetapkan anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD  kabutapaten/kota untuk Pemilu Anggota DPD, Pemilu anggota DPRD.

Masa kampanye yang lebih pendek dari aturan lama menjadi tantangan tersendiri bagi caleg dan capres/cawapres.

Mereka harus sesegera mungkin menyusun visi dan misi serta program kerja yang dilandasi dengan landasan dan menyentuh hati pemilih agar parpol dan pasangan calon yang didukung parpol masing-masing memenangkan pemilu legislatif 2024. pemilu dan pemilihan presiden 2024.

Pendaftaran calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada 19 Oktober 2023 hingga 25 November 2023.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilihan Umum), pasangan calon presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi syarat memiliki kursi minimal 20 orang. persen dari jumlah kursi Republik Demokratik Kongo atau memperoleh 25 persen suara sah. nasional pada pemilihan parlemen sebelumnya.

Saat ini terdapat 575 kursi di DPR, sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 ini harus mendapat dukungan minimal 115 kursi di parlemen Indonesia. Pasangan calon juga dapat dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu 2019 dengan jumlah suara sah minimal 34.992.703 suara.